Perda Trafficking Tumpul Tanpa Pergub


BANDUNG (SINDO) – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diminta segera merilis peraturan gubernur (Pergub) untuk mengoperasikan Peraturan Daerah (Perda) Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (trafficking) yang telah disahkan DPRD Jabar pada Senin (23/6) lalu.

 

Board of Executive Institute Perempuan Valentina Sagala menyatakan, Perda Anti-Trafficking cukup komprehensif dan mampu meminimalisasi aksi perdagangan perempuan dan anak-anak. Namun, untuk mengoperasikan dan menutupi celah kekurangan perda tersebtu, dibutuhkan sebuah Peraturan Gubernur.

 

“Kelebihan Perda ini diantaranya menjadi terobosan baru di

Indonesia utnuk mencegah perdagangan orang. Salah satunya menjamin hak asasi manusia khususnya bagi mereka yang berkeinginan bekerja di luar daerah maupun luar negeri,” ujar Valentina.

 

Selain itu, kata dia, Perda ini juga menyinggung

surat rekomendasi bekerja sehingga tidak terjebak dalam birokrasi perizinan namun jelas dalam pendataannya. Sementara itu, kelemahannya antara lain dalam aturan tentang

surat izin bekerja, masih dicantumkan syarat-syarat tertentu yang diskriminatif terhadap perempuan. “Misalnya, kalau perempuan ingin bekerja harus izin suami. Anak dibawah umur yang ingin bekerja harus ijin orang tua. Padahal banyak orang tua memperdagangkan anaknya,”jelas Valentina. Kekurangan lain adalah luput memasukkan substansi perlindugnan hak asasi perempuan dan anak secara komprehensif.

 

Dengan adanya peraturan gubernur, tindakan penanggulangan trafficking di Jawa Barat memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan tegas. Terlebih, 66% korban perdagangan perempuan dan anak berasal dari provinsi ini. Wilayah pantai utara (pantura) Jabar merupakan salah satu daerah pengirim dan tempat transit perdagangan perempuan dan anak terbesar di

Indonesia.

 

Daerah di Jabar yang menjadi target utama para pencari korban trafficking adalah Indramayu, Sukabumi, Subang, dan

Cirebon. Indramayu merupakan daerah dengan jumlah korban trafficking terbesar di Jawa Barat yakni 54% (lihat grafis)

Golnya penyusunan dan pengesahan Perda Anti-trafficking tak lepas dari Advokasi dan upaya maksimal Institut Perempuan serta Gerakan Anti Trafficking (Jagat) Jabar.

(Wisnoe Moerti)

 

Berita ini dimuat di Sindo Jawa Barat, Kamis, 26 Juni 2008


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!