PRESS RELEASE “Menyikapi Lahirnya Perda Jabar tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat”


PRESS RELEASE

“Menyikapi Lahirnya Perda Jabar tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat”

 

 

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah pengirim (sender area) korban perdagangan perempuan dan anak terbesar di Indonesia. Hingga kini, kasus-kasus perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, tetap terjadi. Pengamatan di media menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2007, tercatat 26 kasus perdagangan anak dan perempuan yang menimpa 231 korban. Dari 231 korban, 50 korban adalah anak. Data dari Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat (JAGAT JABAR) menunjukkan selama bulan Januari 2007 – Juni 2008, terdapat 14 kasus yang didampingi oleh JAGAT JABAR.  Dari 14 orang korban, 6 korban berusia di bawah 18 tahun. Hal ini menunjukkan cukup tingginya kasus perdagangan anak (43%).

Sejak 19 April 2007, Indonesia telah memiliki UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Menurut UU PTPPO, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pemberantasan perdagangan orang.

Dalam rangka berpartisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, seperti diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka sejak tahun 2006, kami, INSTITUT PEREMPUAN dan JAGAT JABAR, telah mengadvokasi lahirnya Peraturan Daerah Jawa Barat tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (selanjutnya disebut Perda Perdagangan Orang).

Sejak tahun 2007, kami mulai mendorong dipercepatnya proses legislasi Raperda Perdagangan Orang. Kami mengikuti proses legislasi Raperda Perdagangan Orang secara cukup intensif dan konsisten. Kami menemukan bahwa akses terhadap dokumen-dokumen rapat pembahasan cukup terbuka. Namun, kami masih menemukan ketidaktransparanan proses pembahasan. Misalnya: tidak diperbolehkan memantau pertemuan Pansus Raperda Perdagangan Orang. Secara keseluruhan, proses pembahasan Raperda Perdagangan Orang ini telah cukup akomodatif terhadap masukan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kami mencermati beberapa hal positif dari Perda Perdagangan Orang ini. Pertama, prinsip penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang mencakup penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Pasal 2 dan Penjelasan menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perdagangan orang meliputi penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan  martabat manusia, dimana Penjelasan Pasal 2 menyebutkan bahwa prinsip ini menjunjung tinggi HAM-, dan prinsip keadilan dimana di dalamnya termasuk kesetaraan gender.

Kedua, adanya upaya pencegahan perdagangan orang yang cukup komprehensif dan sejalan dengan pemenuhan HAM yang menyentuh aspek-aspek pendidikan, ekonomi, peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja. Kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Jawa Barat dilakukan melalui peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat; pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan social; pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang. (Pasal 4 ayat 1)

Namun, Perda ini mengandung beberapa kelemahan:

1.    Tidak Adanya Definisi Perdagangan Anak pada Bab I Ketentuan Umum

Perda Jabar tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang telah memasukkan bagian tentang “Pencegahan Perdagangan Anak”. Namun, tidak ada definisi Perdagangan Anak pada Bab I Ketentuan Umum.

Satu-satunya definisi yang ada adalah definisi Perdagangan Orang, yaitu:

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi” (Pasal 1 Angka 6).

Definisi ini belum mengakomodir perdagangan anak karena masih memasukkan unsur CARA. Berdasarkan Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak sebagai tambahan atas Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (Protokol Palermo), dinyatakan bahwa:

a.        “Perdagangan Orang” adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh;

b.       ….

c.       Perekrutan, transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai “Perdagangan Orang” bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam subparagraph (a) dari pasal ini;

Persoalan Definisi ini dapat mengakibatkan terhambatnya upaya perlindungan hak anak korban perdagangan.

2.    Surat Rekomendasi Bekerja Di Luar Daerah (SRBD): Rentan Melanggar HAM dan Hak Asasi Perempuan

Pasal 7 menyebutkan bahwa “Setiap orang termasuk perempuan dan anak yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota wajib memiliki SRBD yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah setempat tanpa dipungut biaya.” Khusus untuk perempuan yang bekerja keluar daerah, harus melengkapi persyaratan SRBD dengan persetujuan dari suami. Ketentuan yang sama tidak diterapkan kepada laki-laki.

Persoalan SRBD ini jelas ini bertentangan dengan hak perempuan untuk bekerja, yang diakui dalam CEDAW (telah diratifikasi dan diundangkan melalui UU No. 7 Tahun 1984). Tidak hanya itu, SRBD juga tidak sejalan dengan dengan Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), -keduanya telah diratifikasi Indonesia-, karena bertentangan dengan hak seseorang hak seseorang, baik laki-laki atau perempuan, atas pekerjaan dan kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut dan untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri

Seharusnya Perda mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menjalankan mekanisme Perlindungan bagi perempuan dan laki-laki yang bekerja di luar daerah.

3.    Ketidakkonsistenan Semangat Perlindungan Anak dalam Perda

Perda Perdagangan Orang menyertakan kebijakan pencegahan melalui penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (worst forms of child labor). Pasal 6 menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang memperdagangkan dan/atau mempekerjakan serta melibatkan anak pada pekerjaan – pekerjaan terburuk” dan ”Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya penanggulangan bentuk – bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak berdasarkan ketentuan perundang – undangan”. Pasal ini baik dan sejalan dengan semangat perlindungan anak.

Namun, semangat perlindungan anak ini tidak ditemukan pada bagian lain dari Perda ini, tepatnya pada ketentuan SRBD bagi anak. Selain kepada orang dewasa, SRBD pun ditujukan bagi anak yang bekerja keluar daerah. Pasal 7 menyatakan bahwa anak yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota wajib memiliki SRBD, dimana anak berusia 15-18 tahun harus menyertakan surat ijin dari orang tua/wali. Selebihnya, tidak ada pasal maupun bagian dalam penjelasan Perda yang mengatur secara lebih rinci mengenai upaya perlindungan bagi anak yang bekerja keluar daerah. Padahal UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemerintah bertangungjawab mengadakan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi melalui sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, pemantauan dan pelaporan.

Perbedaan antara kedua aturan ini menunjukka Perda masih tidak konsisten dalam penghormatan dan perlindungan anak.

4.    Masih Adanya Kekeliruan Menempatkan Persoalan Perdagangan Perempuan &Anak sebagai Persoalan Miskinnya Nilai-nilai Keagamaan

Perdagangan perempuan dan anak bukan disebabkan faktor tunggal. Kuatnya ideologi patrarki, pengaruh globalisasi, rendahnya pendidikan, feminisasi kemiskinan, dan pengkomoditian tubuh perempuan merupakan faktor-faktor penyebab yang kait mengait. Cara pandang yang mereduksi persoalan perdagangan sebagai persoalan moralitas semu adalah cara pandang yang keliru.

Cara pandang perdagangan perempuan dan anak sebagai persoalan yang diakibatkan rendahnya nilai-nilai keagamaan dapat ditemukan dalam Perda ini. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.”

Hal tersebut kembali ditegaskan pada bagian Penjelasan, dimana disebutkan bahwa “kebijakan pencegahan perdagangan orang di Provinsi Jawa Barat ditekankan pada upaya untuk meningkatkan pendidikan dan perekonomian di Jawa Barat, selain dilakukan pula upaya pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat mengenai nilai-nilai keagamaan, moral, …..”.

 

Terlepas dari kelemaham-kelemahan di atas, Perda ini telah cukup komprehensif sebagai landasan hukum bagi berjalannya pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Jawa Barat. Untuk menutupi kelemahan-kelamahan diatas, sudah seharusnya peraturan pelaksana yang akan dikeluarkan mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan HAM, khususnya hak asasi perempuan dan perlindungan anak. 

Berdasarkan beberapa catatan diatas maka kami menghimbau agar:

1.     Gubernur Jawa Barat segera menyusun dan mengesahkan peraturan pelaksana dari Perda Jawa Barat tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dengan memastikan sejalan dengan Protokol Palermo dan HAM, khususnya hak asasi perempuan dan perlindungan anak;

2.     Gubernur Jawa Barat segera membentuk Gugus Tugas untuk melakukan penanggulangan perdagangan orang dengan melibatkan unsur masyarakat, khususnya perempuan dan anak; dan

3.     Gubernur Jawa Barat segera menyusun dan mengesahkan Rencana Aksi Daerah tentang pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.

 

Bandung, 25 Juni 2008

R. Valentina Sagala, SE. SH. MH                                                  Siti Rohmah

Executive of Board Institut Perempuan                                 Koordinator JAGAT JABAR

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Perda Trafficking Tumpul Tanpa Pergub
Penjelasan Atas Perda Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Dear Institut Perempuan, selamat dan sukses selalu untuk advokasi peraturan penghapusan TPPO di Jabar. Tanpa usaha Anda-anda semua perlindungan pada para korban tidak akan tercapai. Bisakah kami mendapatkan ulasan lengkap dan Perda tersebut serta perkembangan peraturan pelaksanaannya sebagai bahan studi banding? Kami sedang melakukan advokasi serupa untuk DKI Jakarta. Terimakasih

senang sekali saya membaca masukan in, untuk itu kelemahan perda yang ada dapat dijadikan masukan bagi daerah-daerah yang lainnya…