Penjelasan Atas Perda Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat


PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR:         TAHUN 2008

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN  PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT

 

 

I.                  UMUM

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, sehingga sangat rentan terhadap tindak kekerasan.

Praktik perdagangan orang (trafficking) di wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan masalah yang krusial. Berdasarkan hasil survey, Jawa Barat dikategorikan sebagai tempat tumbuh suburnya praktik perdagangan orang. Wilayah yang dikategorikan rawan praktik perdagangan orang meliputi daerah Indramayu, Cirebon, Subang, Sukabumi, Kota Bandung serta Kabupaten Bandung.

Perdagangan orang telah menjadi bisnis kuat yang bersifat lintas daerah bahkan lintas negara karena walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar ke tiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya.

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir dengan sumber daya yang kuat seperti itu, diperlukan komitmen bersama yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bahkan melibatkan  jaringan luas baik dengan pemerintah negara sahabat dan lembaga internasional. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini dikembangkan pula kerjasama antara provinsi ataupun kabupaten/kota di Indonesia, kemitraan dengan dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban Perdagangan Orang dan membangun berbagai jejaring dengan berbagai elemen masyarakat.

Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang lebih menekankan pada upaya untuk melakukan pencegahan perdagangan orang daripada upaya represif terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang karena pengaturan mengenai tindakan represif telah diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan orang dan dengan dimaksimalkannya upaya pencegahan terhadap perdagangan orang diharapkan dapat menekan seminimal mungkin korban perdagangan orang.

Upaya Pencegahan Perdagangan orang dilakukan melalui Pencegahan Preemtif, Pencegahan Preventif dan Pengeluaran SRBD. Pencegahan preemtif merupakan tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat jangka panjang dalam upaya pencegahan perdagangan orang di Jawa Barat. Pencegahan Preventif merupakan upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang yang berupa pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan Korporasi yang berada di Jawa Barat, membangun jejaring dengan berbagai pihak terkait (LSM, penegak hukum) dan membuka akses pengaduan terhadap adanya tindak pidana perdagangan orang.

SRBD diatur sebagai bagian dari upaya untuk melakukan pencegahan perdagangan orang di Jawa Barat. Dengan adanya SRBD diharapkan keberadaan tenaga kerja warga Jawa Barat yang bekerja di luar daerah dapat terdata sehingga memudahkan untuk dilakukan pengawasan, yang kemudian pelaksanaannya diserahkan untuk diatur oleh Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data yang ada, profil perempuan dan anak korban perdagangan orang serta mereka yang beresiko, pada umumnya berasal dari keluarga miskin, kurang pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Oleh sebab itu kebijakan pencegahan perdagangan orang di Provinsi Jawa Barat ditekankan pada upaya untuk meningkatkan pendidikan dan perekonomian di Jawa Barat, selain dilakukan pula upaya pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat mengenai nilai-nilai keagamaan, moral, kemanusiaan dan kehidupan.

          Bagi para korban perdagangan orang akan dilakukan tindakan penanganan dan rehabilitasi. Penanganan perdagangan orang akan lebih ditekankan pada upaya untuk menyelamatkan korban perdagangan korban dari tindakan eksploitasi maupun penganiayaan dan mengusahakan upaya penanganan hukum sedangkan rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis dari korban perdagangan orang dan pemberdayaan pendidikan dan perekonomian korban agar tidak terkena korban perdagangan orang kembali.

          Mengingat luasnya aspek pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara lintas sektor antara organisasi perangkat daerah yang berwenang di bidang sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dengan organisasi perangkat daerah di bidang sosial sebagai leading sector dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

 Dukungan  pendanaan yang memadaipun diharapkan dapat meningkatkan kesuksesan pelaksanaan  pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, oleh karena itu pendanaan terhadap upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang perlu dialokasikan dalam masing-masing anggaran organisasi perangkat daerah terkait di atas.

          Dalam rangka percepatan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang maka dibentuk Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah yang bersifat adhoc dan multistakeholder yang salah satu fungsi utamanya adalah menyusun Rencana Aksi Daerah yang mengerahkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang, sehingga diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat menjadi provinsi terdepan dan tersukses dalam menangani pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan.

 

II.    PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat  dalam Peraturan Daerah  ini.

Pasal 2

  Huruf  a

     Penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia adalah prinsip yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

     Kepastian hukum adalah prinsip yang mementingkan penegakan tertib hukum oleh penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

     Proporsionalitas adalah prinsip yang mengutamakan hak dan kewajiban baik bagi saksi, korban, pelaku maupun pemerintah.

Huruf d

     Non-diskriminasi adalah prinsip tidak membeda-bedakan korban akibat perdagangan orang terutama perempuan dan anak, baik mengenai substansi, proses hukum, maupun kebijakan hukum.

Huruf e

     Perlindungan adalah prinsip untuk memberikan rasa aman baik fisik, mental, maupun sosial.

Huruf f

     Keadilan adalah prinsip yang memberikan perlindungan secara tidak memihak dan memberikan perlakuan yang sama, termasuk didalamnya kesetaraan gender.

Pasal 3

         Cukup jelas

Pasal 4

     Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pencegahan preemtif adalah suatu kebijakan pembangunan daerah dengan mendasarkan pada kondisi makro Daerah, antara lain bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta sumberdaya alam sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan kebijakan dasar tersebut diharapkan dapat menekan praktik perdagangan orang di Jawa Barat.

 

 

Huruf a

              Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan didasarkan pada pembangunan pendidikan yang dilakukan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna, dan Pemerintah Daerah untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berahlak mulia, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dalam persaingan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan pasar.

Huruf b

       Cukup jelas

       Huruf c

Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat didasarkan pada arah pembangunan ketenagakerjaan yang bersifat multidimensi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks.

Huruf d

       Cukup jelas

Ayat (2)

Pembangunan nilai-nilai moral dan agama didasarkan pada karakteristik masyarakat Jawa Barat yang religius dan berbudaya melalui pendidikan agama dan dakwah serta peningkatan pengamalan ajaran agama secara menyeluruh yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak mulia sehingga terwujud kesalehan individual dan kesalehan sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

 

 

 

Pasal 5

     Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pencegahan preventif adalah tindakan dini sebagai penjabaran kegiatan dari kebijakan yang dituangkan dalam pembangunan daerah untuk menekan angka praktik perdagangan orang di Jawa Barat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

     Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

     Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

       Cukup jelas

Huruf b

       Cukup jelas

Huruf c

       Cukup jelas

Huruf d

       Cukup jelas

 

Huruf e

       Pada dasarnya seorang anak yang belum mencapai usial 18 (delapan belas) tahun tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan. Hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimungkinkan bagi anak berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk bekerja dengan ijin dari orang tua/wali.

Huruf f

       Bagi perempuan yang tidak menikah, orang tua perlu membubuhkan persetujuan pada surat permohonan untuk mendapatkan SRBD.

Ayat (3)

         Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud secara berkala yaitu penyampaian laporan setiap 3 bulan, 6 bulan, atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 8

     Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

     Ayat (1)

Rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang dapat dilakukan melalui rumah perlindungan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan dapat disediakan oleh anggota masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan institusi internasional

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

     Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

     Ayat (1)

Gugus Tugas yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan task force untuk mencegah terjadinya perdagangan orang yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Kerjasama dilakukan karena perdagangan orang  terkait dengan beberapa daerah, yaitu:

1.     daerah pengirim yang merupakan daerah asal korban;

2.     daerah penerima sebagai daerah para korban dikirim, dan

3.     daerah transit yaitu daerah-daerah yang dilewati para korban sebelum sampai ke tempat tujuan.

Ayat (2)

Kerjasama antar daerah meliputi berbagai aspek, antara lain bantuan hukum timbal balik dan kerjasama teknis lainnya. Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana meliputi kerjasama penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kerjasama teknis lainnya misalnya pelatihan, pertukaran data dan informasi, alat bukti, bantuan untuk menghadirkan saksi, tenaga ahli, penyitaan aset dan penyediaan dokumen yang diperlukan untuk korban.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perjanjian yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat diawali dengan kesepakatan bersama (memorandum of u  nderstanding) antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dalam hal kemitraan untuk pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan Pemerintah Daerah kepada PPTKIS dan Korporasi dalam hal:

a.      secara teknis menunjukan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan ijin atau peraturan perundang-undangan;

b.     belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja indonesia;

c.      secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan ijin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

 

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

          Cukup jelas

Pasal 21

Sepanjang Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, maka berbagai instrumen hukum yang telah ada dan masih tetap relevan, tetap berlaku.

Pasal 22

          Cukup jelas

Pasal 23   

          Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR

 

 


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!