“DPRD Jabar Mengesahkan Usul Prakarsa Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Orang menjadi Prakarsa DPRD”


Oleh: Trisiandari

Institut Perempuan - Bertempat di ruang sidang Gedung DPRD Jawa Barat, 24 April 2008, DPRD Jabar melakukan rapat Paripurna. Adapun agenda dalam Paripurna tersebut adalah Penjelasan usul prakarsa Raperda tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, pendangan anggota DPRD, pendapat gubernur Jawa Barat, tanggapan pengusul terhadap pandangan anggota dan pendapat gubernur Jabar, serta Persetujuan DPRD terhadap usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

Usulan prakarsa Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang ini berasal dari Komisi E, yang diketuai oleh Drs. Nur Supriyanto, MM. Dalam penjelasannya yang disampaikan oleh Drs. Soleh Sugiarto, Komisi E menyatakan bahwa Raperda ini sangat penting untuk dibahas mengingat Jawa Barat merupakan salah satu sending area terbesar untuk kasus trafiking.

Paripurna ini diikuti oleh 62 orang anggota dari jumlah total anggota DPRD Jawa Barat adalah 99 orang yang berasal dari 7 Fraksi. Partai Golkar dalam Pandangan Anggota DPR menyatakan mendukung agar Raperda Pencegahan dan Perdagangan Orang untuk disetujui menjadi prakarsa DPRD.

Sementara Hj. Iemas M. Noor, ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan bahwa anggota DPR wajib mendukung Raperda tersebut. Mengingat sebenarnya Raperda tersebut telah bergulir dari tahun 2005 tetapi selalu tertunda. Beliau juga mengingatkan bahwa Raperda Pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang sudah tidak dapat lagi ditunda-tunda. ”Kita akan malu terhadap publik,” tambahnya.

Dalam Pandangan Anggota DPRD yang diwakili oleh 7 fraksi, yaitu Fraksi Golkar, Partai Demokrasi Indnesia Pembangunan (PDI-P), Partai Keadilan Sosial (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Semua partai menyatakan mendukung agar Raperda tersebut segera dibahas.

Sementara Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan yang diwakili oleh wakil gubernur menyatakan sangat mendukung karena ini merupakan kali kedua prakarsa DPRD Jawa Barat dengan tema isu kemanusiaan setelah Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat.

Setelah pandangan semua fraksi dan gubernur yang menyatakan mendukung, maka ketua DPRD Jawa Barat, Drs. H.A.M. Ruslan, mengesahkan persetujuan terhadap usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

Sementara itu, Institut Perempuan dalam siaran persnya menyatakan bahwa Institut Perempuan Mendukung pembahasan Raperda Jawa Barat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan (Trafiking) Orang terutama Perempuan dan Anak yang dilakukan DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar memastikan Raperda ini sejalan dengan semangat UU PTTPO dan Protokol Palermo yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia, guna mencegah dan melindungi setiap orang terutama perempuan dan anak dari tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, Institut Perempuan juga Mendorong DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengintensifkan pembahasan Raperda yang bersifat terbuka dan melibatkan aspirasi masyarakat, khususnya bagi perempuan, anak, dan kelompok marjinal lainnya. (*)

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
SIARAN PERS
Suara Perempuan Harus didengar…

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!