RAPERDA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING) TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK, INISIATIF KOMISI E DPRD JAWA BARAT


Rancangan

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

(INISIATIF)

NOMOR : ………………………………………..

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING) TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang a. Bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional baik secara hukum, ekonomi, politik, social dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

b. Bahwa berdasarkan norma-norma agama, moral, serta norma hukum baik nasional maupun internasional, kegiatan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya.

c. Bahwa Trafficking yang menjadikan perempuan dan anak menjadi objek perdagangan dan eksploitasi adalah merupakan pengingkaran terhadap kedudukan hakiki manusia sebagai subjek hukum, menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan sekaligus merendahkan martabat manusia.

d. Bahwa praktek perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Jawa Barat sudah sedemikian memprihatinkan, sehingga telah menimbulkan kerisauan dan kecemasan masyarakat Jawa Barat yang religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan untuk itu perlu penanganan segera dan serius dengan melibatkan berbagai pihak.

e. Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban melindungi warganya khususnya perempuan dan atau anak pekerja atas tindakan trafficking baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.

f. Bahwa untuk mananggulangi akibat trafficking yang dialami oleh perempuan dan atau anak, Pemerintah provinsi Jawa Barat perlu melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan trafficking serta rehabilitasi korban trafficking.

g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c , d , e dan f perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pencegahan dan pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) terutama Perempuan dan Anak.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-unndang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (lembaran negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010).

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran negara Nomor 3143).

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran negara Nomor 3277).

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (konvensi) ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, tambahan lembaran negara Nomor 3835).

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembar negara Nomor 3886).

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition an immediate action for the elimination of the wors forms of child labour (Konvensi ILO 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), (lembaran negara Tahun 2000, Nomor 30, Tambahan lembaran negara Nomor 3941) dan U.N. Convention against transnational organized crème, 2000

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran negara tahun 2002 Nomor 109).

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (lembaran negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran negara Nomor 4279)

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Nomor 4419)

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi anak yang bermasalah.

12. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah otonom (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952)

13. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak

14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-02/MEN/1999, tentang Penempatan Tenaga Di Dalam dan Luar Negeri

15. Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pembentukan dan teknik Penyusunan Peraturan daerah (lembaran daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING) TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi Jawa Barat.

3. Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten adalah Walikota dan Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure Penyelenggara pemerintahan Daerah Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

6. DPRD adalah dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat.

8. Trafficking adalah rangkaian kegiatan dengan maksud eksploitasi terhadap perempuan dan atau anak yang meliputi kegiatan perdagangan manusia (trafficking) khususnya perempuan dan anak adalah segala tindakan berlaku trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pangangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementaraatau ditempat tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan uang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan dengan tujuan pelacuran, eksploitasi seksual (termasuk phaedopil), buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan jeramal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

9. Trafiker adalah orang, agen atau jejaring yang melakukan trafiking kepada Perempuan dan atau anak.

10. Daerah pengirim/asal adalah daerah asal korban.

11. Daerah penerima adalah daerah-daerah dimana para korban dikirim.

12. Daerah transit adalah daerah-daerah yang dilewati oleh para korban sebelum sampai ketempat tujuan.

13. Perempuan adalah orang yang punya alat kelamin perempuan dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.

14. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaiman yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

15. Perusahaan Jasa tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya disebut PJTKI adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan terbatas yang mendapat ijin dari Mentri untuk berusaha di bidang jasa penempatan Tenaga kerja di Luar Negeri.

16. Perantara adalah seseorang atau sekelompok orang dan atau suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatan mencari tenaga kerja, untuk kepentingan seseorang atau suatu badan hukum untuk dipekerjakan kepadanya atau pada suatu badan hukum.

17. Orang Tua adalah ayah dan atau Ibu kandung.

18. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.

19. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.

20. Pencegahan adalah suatu upaya untuk mencegah berlanjut, tumbuh dan berkembangnya masalah anak dan perempuan melalui pemberdayaan, bantuan dan pelayanan social pada keluarga dan masyarakat.

21. Rehabilitasi adalah suatu proses refungsionalisasi, memulihkan kesehatan fisik dan mental serta pengembangan agar anak dan perempuan korban trafiking dapat menjalani kembali kehidupan sosialnya dengan normal.

22. Surat Ijin Bekerja Perempuan Di Luar Daerah untuk selanjutnya disebut SIBPD, sebagai upaya pemerintah untuk mencegah terjadinnya Trafiking pada seorang perempuan, adalah surat ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah atas permohonan seorang perempuan penduduk Desa atau Kelurahan dan atau luar wilayah Provinsi Jawa Barat dan dikeluarkan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan daerah ini dan telah diketahui oleh Camat setempat.

23. Surat Ijin Pindah adalah surat ijin yang dikeluarkan oleh kepala Desa atau Lurah kepada seorang perempuan atau anak penduduk desa atau keluarahan untuk pindah tempat tinggal di luar wilayah desa atau kelurahan dan dikeluarkan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

  1. Tidak seorang pun perempuan dan anak yang dapat diperdagangkan melalui cara (direkrut, dikumpulkan, ditransportasikan, dipekerjakan ) dengan tujuan eksploitasi untuk suatu pekerjaan tertentu maupun untuk suatu pekerjaan dalam kegiatan seks komersial.
  2. Memberikan landasan hukum untuk terjaminnya Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan manusia (Trafiking) terutama pada perempuan dan anak.
  3. Sebagai implementasi Rencana aksi Nasional penghapusan, Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (RAN-P3A)
  4. Menetapkan politik hukum pemerintah provinsi Jawa Barat dalam bentuk rencana strategi daerah anti trafiking sebagi pedoman bagi Pemerintah dan Masyarakat.
  5. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (trafiking) terutama perempuan dan anak.
  6. Tujuan dari peraturan daerah ini adalah untuk mencegah dan memberantas bentuk-bentuk trafiking manusia baik untuk pekerjaan tertentu maupun untuk kegiatan seks komersil, memberikan perlindungan dan rehabilitasi korban trafiking serta memberikan keadilan dan hukuman yang efektif terhadap pelaku maupun pihak-pihak yang mendukung trafiking.

BAB III

PENCEGAHAN

Bagian pertama

Ijin Bekerja Diluar Daerah

Pasal 3

  1. Seorang perempuan yang akan bekerja di luar wilayah Desa atau keluarhan wajib memiliki Surat Ijin Bekerja Perempuan Di Luar daerah (SIBPD) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan telah diketahui dan disahkan oleh camat setempat
  2. Untuk mendapatkan SIBPD sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan kepada kepala Desa atau Lurah setempat dengan melengkapi syarat-syarat:

a. Permohonan tertulis yang ditulis sendiri.

b. Bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun disertakan surat izin dari orang tua atau wali.

c. Bagi perempuan yang terikat perkawinan yang sah, suami perlu membubuhkan tanda tangan mengetahui dan menyetujui surat permohonan tersebut.

d. Bila melalui jasa dari suatu PJTKI atau perantara yang datang langsung ke Desa atau Kelurahan. PJTKI atau perantara tersebut wajib melapor secara resmi kepada kepala Desa atau Lurah, lengkap dengan jati diri serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama pengurus perusahaan serta order tertulis dari perusahaan yang memerlukan tenaga kerja perempuan dari tempat kerja yang akan dituju.

e. Bagi seorang perempuan yang melamar sendiri dan telah diterima bekerja, melampirkan surat penerimaan lamaran bekerja dari perusahaan lengkap dengan jenis pekerjaan, tempat bekerja, nama dana alamat pengurus perusahaan tempat bekerja serta alamat dan nama PJTKI. Perantara pencari kerja bila melaui PJTKI dan atau perantara.

Pasal 4

 

SIBPD dikeluarkan oleh kepala Desa atau Lurah tanpa memungut biaya dan berlaku/ sah apabila telah diketahui dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 5

 

Seorang perempuan yang telah diterima sebagai seorang Pegawai Negeri, Karyawan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan ditempatkan di luar wilayah Desa atau Kelurahan, tidak perlu meminta SIBPD dan tidak berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini tetapi diwajibkan untuk melapor kepada Kepala Desa atau Lurah.

Bagian kedua

Pemberian Surat Jalan dan Surat Pindah

Pasal 6

  1. Seorang perempuan yang akan keluar daerah dengan maksud mencari pekerjaan di luar wilayah provinsi Jawa Barat wajib meminta surat jalan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan keterangan tertulis tentang nama, alamat serta jenis pekerjaan yang dicari.
  2. Seorang perempuan yang akan pindah tempat tinggal di luar Desa atau Kelurahan wajib meminta Surat pindah kepada Kepala Desa atau Lurah setempat pindah
  3. Seorang perempuan atau anak yang belum dewasa yang akan pindah tempat tinggal di luar Desa atau Kelurahan wajib meminta surat pindah kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan didampingi oleh orang dewasa yang bertanggung jawab yang membawanya dan jelas identitas diri serta wajib memberi keterangan tertulis tentang maksud dan tujuan perjalanan ke luar daerah atau pindah tempat tinggal di luar daerah, alamat dan nama keluarga yang dituju.
  4. Orang tua, wali atau orang dewasa lainnya tidak diijinkan membawa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun keluar dari wilayah Desa atau Kelurahan dengan maksud dan tujuan untuk dipekerjakan.

Pasal 7

 

  1. Setiap SIBPD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah wajib disampaikan kepada Camat untuk mendapat pengesahannya dengan dilampirkan persyaratan sebagiman dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
  2. Setiap SIBPD yang dikeluarkan oleh kepala Desa atau Lurah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaiman dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) wajib ditolak untuk disahkan oleh camat.
  3. Camat wajib mengadministrasikan dalam buku agenda tersendiri segenap SIBPD yang disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah yang telah disetujui atau yang ditolak pengesahannya.
  4. Camat wajib melaporkan setiap bulan tentang administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) kepada Bupati atau Walikota

Pasal 8

 

  1. Bupati atau Walikota melalui Dinas tenaga Kerja memonitor setiap SIBPD yang dilaporkan oleh masing-masing Camat untuk ditindaklanjuti guna pengawasan dan pembinaan.
  2. Dinas Tenaga Kerja dengan berkoordinasi dengan Dinas terkait lainnya berkewajiban memonitor, mengawasi, dan mengambil langkah penegakan hukum terhadap adanya dugaan suatu kegiatan (rekrutmen, pengumpulan, pengiriman, dan eksploitasi untuk maksud trafiking.
  3. PJTKI berkewajiban melaporkan kepada Bupati dan Walikota melalui Dinas tenaga Kerja setiap pengiriman tenaga kerja perempuan dan atau anak baik yang bekerja di dalam negeri maupun di Luar negeri.
  4. Bupati atau Walikota melalui Dinas Tenaga Kerja mengwasi dan membina setiap PJTKI yang berada di wilayahnya. Dinas tenaga kerja yang melalaikan tugas ini dikenakan sanksi administrative.
  5. Bupati dan Walikota melaporkan kepada Gubernur setiap tenaga kerja perempuan dan atau anak yang telah mendapat SIBPD untuk bekerja di luar wilayah Provinsi Jawa Barat yang akan bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 9

  1. Untuk menjamin terlaksananya Pencegahan dan pemberantasan Perdagangan manusia (Trafiking) terutama Perempuan dan Anak sebagai implementasi dari RAN-P3A tersebut dibentuk suatu gugus tugas Anti Trafiking Daerah yang melibatkan, Dinas tenaga kerja, Dinas social, kepolisian dan stake holder lainnya yang ada di masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur untuk tingkat Provinsi, serta kepada Bupati dan Walikota untuk tingkat Kota dan Kabupaten.
  2. Gugus Tugas Anti trafiking Daerah tersebut dibentuk melalui Keputusan Gubernur untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Keputusan Bupati/Walikota untuk pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
  3. Gugus Tugas Anti Trafiking daerah sebagaimaan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mempunyai tugas:

a. Pengkoordinasian pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (Trafiking) terutama perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten dan masyarakat sesuai dengan tugas fungsi dan atau kualifikasi masing-masing.

b. Advokasi dan Sosialisasi trafiking dan RAN-P3A pada pemangku kepentingan.

c. Pemantauan dan evaluasi baik secara periodic maupun insidentil serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafiking) Perempuan dan Anak kepada Dinas yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kerjasama nasional dan regional untuk langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (trafiking) perempuan dan anak.

e. Pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (trafiking) perempuan dan anak.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

  1. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan lainnya wajib berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (trafiking) terutama perempuan dan anak serta dalam upaya Pemerintah untuk merehabilitasi korban trafiking.
  2. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga kemasyarakatan lainnya berhak menyampaikan laporan atas terjadinya trafiking kepada Satuan Tugas Anti Trafiking dalam hal ini kepolisian terdekat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Trafiking.

Pasal 11

 

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga kemasyarakatan lainnya, perguruan tinggi, lembaga studi baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Satuan tugas Anti Trafiking dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebar luasaninformasi mengenai trafiking.

BAB VI

REHABILITASI

Pasal 12

  1. Untuk membantu memulihkan kesehatan fisik dan mental para korban trafiking, Pemerintah provinsi Jawa Barat mendirikan Pusat Rehabilitasi Korban Trafiking berada di bawah Dinas Sosial Provinsi atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
  2. Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, personalia, tugas dan wewenang Pusat Rehabilitasi Korban Trafiking ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota.
  3. Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilaksanakan secara terpadu dengan instansi kesehatan, tenaga kerja dan social.
  4. Biaya Pusat rehabilitasi Korban Trafiking seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Jawa Barat, bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota, pengusaha/swasta, LSM dalam dan Luar negeri, masyarakat serta bantuan lain yang tidak mengikat.

Pasal 13

 

Setiap korban trafiking yang terjadi pada perusahaan atau tempat kerja di luar negeri dan atau dalam negeri dilaksanakan penjemputannya oleh Satuan Tugas Anti Trafiking Provinsi Jawa Barat, dan ditempatkan pada Pusat Rehabilitasi Korban Trafiking.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

  1. Kepala Desa atau Lurah yang mengeluarkan SIBPD dengan tidak memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman administrasi.
  2. Kepala Desa atau Lurah yang mengeluarkan surat jalan dan atau surat pindah kepada seorang perempuan atau anak dengan tidak memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman administrasi.
  3. Kepala Desa atau Lurah yang mengijinkan seorang anak dibawa keluar dari wilayah Desa atau Kelurahan dengan maksud untuk dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman administrasi.
  4. Pejabat pemerintah atau swasta yang tidak memperhatikan ketentuan ini dikenakan sanksi.
  5. Orang tua atau keluarga yang turut terlibat dalam tindak pidana trafiking diberikan sanksi.
  6. Bentuk dan jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), ayat (3) dan ayat (4) dan ayat (5) pasal ini ditetapkan oleh Bupati atau Walikota masing-masing sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Camat yang mengesahkan SIBPD dari seorang perempuan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang tidak memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dikenakan hukuman administrasi yang bentuk dan jenisnya ditetapkan oleh Bupati atau Walikota masing-masing.

Pasal 16

Aparat kepolisian, Imigrasi, Dinas tenaga Kerja yang membantu memudahkan terjadinya praktek trafiking dikenai sanksi administrasi yang ditetapkan dalam surat keputusan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Pasal 17

  1. Setiap PJTKI atau Perantara yang merekrut dan atau mengirimkan tenaga kerja perempuan yang tidak memiliki SIBPD pada perusahaan dan atau tempat kerja, dikenakan hukuman administrasi berupa pencabutan ijin usaha dan atau larangan beroperasi bagi perantara pencari tenaga kerja di wilayah Provinsi Jawa Barat.
  2. Setiap PJTKI atau Perantara yang menyalurkan tenaga kerja perempuan pada perusahaan dan atau tempat kerja yang mempraktekkan trafiking, dikenakan hukuman administrasi berupa pencabutan ijin usaha dan larangan beroperasi di wilayah Provinsi Jawa Barat.
  3. Setiap PJTKI atau Perantara yang menyalurkan tenaga kerja anak pada perusahaan dan atau tempat kerja dikenakan hukuman administrasi berupa pencabutan ijin usaha dan atau larangan beroperasi bagi perantara pencari tenaga kerja di wilayah Provinsi Jawa Barat

Pasal 18

  1. Setiap perusahaan atau tempat kerja yang mempraktekan trafiking dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha dan larangan beroperasi.
  2. Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana berkenaan dengan trafiking perempuan dan atau anak dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PERLINDUNGAN KORBAN/SAKSI

Pasal 20

Korban/saksi kasus trafiking berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan diri, identitas dan keluarganya, tempat tinggal dan tempat kerja dari suatu publikasi untuk tidak disebarkan pada khalayak umum termasuk dari petugas berwenang, pers maupun terdakwa.

BAB X

ANGGARAN

Pasal 21

  1. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (trafiking) perempuan dan anak dibebankan kepada Anggaran pendapat dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (APBD), APBN dan APBD Kota dan Kabupaten serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengelolaan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dikelola dan didistribusikan sesuai program yang ada melalui instansi yang berwenang, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perjuangan hak perempuan dan anak, serta organisasi kemasyarakatan secara professional dan proporsional di bawah koordinasi Gugus Tugas Anti Trafiking Daerah.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 22

  1. Sekretaris daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan, pencegahan dan pemberantasan Perdagangan manusia (trafiking) terutama perempuan dan anak serta pemanfaatan dana APBD provinsi dan atau dana lainnya dan melaporkannya kepada Gubernur.
  2. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perjuangan hak perempuan dan anak melaksanakan pemantauan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, mewakili kepentingan masyarakat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal……..,…….,…….

GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

DANNY SETIAWAN

Diundangkan di Bandung

pada tanggal …………..

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT

SETIA HIDAYAT


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

wah…wah..wah… proficiat…!!!

mari kita “bebaskan” mereka dari eksploitasi…!!!