Raperda Jawa Barat Penanggulangan Perdagangan Orang


RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR  :       TAHUN 2007

TENTANG

    PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang          :  a. bahwa perdagangan orang merupakan pengingkaran terhadap kedudukan hakiki orang sebagai subyek hukum serta menimbulkan masalah kemanusiaan yang merendahkan martabat orang;

b.     bahwa perdagangan orang mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;

c.      bahwa untuk mengantisipasi perdagangan orang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera melakukan upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang, yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat            :  1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);

2.     Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021);

3.     Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

4.     Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

5.     Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO  Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

6.     Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

7.     Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO  Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

8.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

9.        Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

10.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

11.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

12.    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);

13.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);

14.    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);

15.    Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);

16.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

17.    Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child  (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);

18.    Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

19.    Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

20.    Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;

21.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-02/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Di Dalam dan Luar Negeri;

22.    Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  Kep.203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri;

23.    Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

24.    Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        :    PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.     Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2.     Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3.     Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4.     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

5.     Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

6.     Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

7.     Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

8.     Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

9.     Surat Izin Bekerja Diluar Daerah yang selanjutnya disebut SIBD adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang telah diketahui Camat.

10.    Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berusaha di bidang jasa penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri.

11.    Perantara adalah seseorang atau sekelompok orang dan/atau suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatan mencari tenaga kerja, untuk kepentingan seseorang dan/atau sekelompok orang untuk  dipekerjakan kepadanya atau pada suatu badan hukum.

12.    Penanggulangan adalah upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang yang meliputi tindakan preemtif, preventif, represif dan rehabilitasi.

13.    Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

14.    Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

 

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal  2

Penyelenggaraan penanggulangan perdagangan orang berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

 

 

a.      penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;

b.     kepastian hukum;

c.      proporsionalitas;

d.     non-diskriminasi;

e.      perlindungan; dan

f.       keadilan.

 

Pasal  3

Maksud dan tujuan penanggulangan perdagangan orang adalah untuk:

a.      mencegah sejak dini dan menanggulangi perdagangan orang;

b.     memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;

c.      menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang; dan

d.     memberikan tindakan terhadap pelaku maupun pihak-pihak yang mendukung perdagangan orang.

 

BAB III

            PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu

Penanggulangan Perdagangan Orang

Pasal  4

(1)     Setiap orang yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota wajib memiliki SIBD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan yang  diketahui dan disahkan oleh Camat setempat.

(2)     Untuk mendapatkan SIBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melengkapi syarat-syarat:

a.      Permohonan tertulis yang ditulis sendiri;

b.     Bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun menyertakan surat izin dari orang tua atau wali;

c.      Bagi perempuan yang telah menikah, suami yang bersangkutan perlu membubuhkan persetujuan pada surat permohonan tersebut;

d.     Bila melalui jasa dari suatu PPTKIS atau perantara yang datang langsung ke Desa atau Kelurahan, PPTKIS atau perantara tersebut wajib melaporkan secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah, lengkap dengan jati diri serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama perusahaan dan/atau tempat kerja serta tawaran kerja tertulis dari perusahaan dan/atau tempat kerja dimaksud.

 

Pasal  5

SIBD dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah untuk diketahui dan/atau disahkan oleh Camat setempat, tanpa memungut biaya.

 

Pasal  6

(1)     Setiap SIBD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah, wajib disampaikan kepada Camat untuk mendapat pengesahan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).

(2)     Camat wajib mengadministrasikan seluruh SIBD yang disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah yang telah disetujui dan/atau yang ditolak pengesahannya.

(3)     Camat wajib melaporkan pelaksanaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Walikota setempat.

(4)     Bupati/Walikota melaporkan SIBD yang telah diterbitkan kepada Gubernur.

 

Pasal  7

(1)     Bupati/Walikota melalui Dinas yang menangani ketenagakerjaan memonitor setiap SIBD yang dilaporkan oleh masing-masing Camat untuk ditindak lanjuti guna pengawasan dan pembinaan.

(2)        Dinas yang menangani ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) berkewajiban memonitor, mengawasi dan mengambil langkah penegakan hukum terhadap adanya dugaan kegiatan perekrutan, pengumpulan, pengiriman dan eksploitasi orang.

 

Pasal  8

(1)     PPTKIS berkewajiban melaporkan setiap pengiriman tenaga kerja baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri kepada Bupati/Walikota melalui Dinas yang menangani ketenagakerjaan.

(2)     Bupati/Walikota membina dan mengawasi setiap PPTKIS yang berada di wilayahnya melalui Dinas yang menangani ketenagakerjaan, berkoordinasi dengan instansi terkait.

 

                             Pasal  9

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat memonitor setiap pengiriman tenaga kerja  ke luar Daerah.

                        

      Bagian Kedua

                Penanggulangan  Perdagangan Anak

                             Pasal  10

(1)     Setiap orang dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan  terburuk.

(2)     Pekerjaan-pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.      Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan penghambatan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

b.     Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

c.      Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional;

d.     Pekerjaan yang sifat atau lingkungan tempat pekerjaan  dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

(3)     Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)     Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi serangkaian tindakan baik berupa preemtif, preventif, represif  dan rehabilitasi dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penyelidikan, penindakan di tempat-tempat yang potensial menimbulkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta pemulihan.

.

BAB IV

GUGUS TUGAS RENCANA AKSI DAERAH

Pasal  11

(1)     Untuk melaksanakan penanggulangan perdagangan orang, Gubernur membentuk Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah, yang keanggotaannya meliputi Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap perjuangan penegakan hak asasi manusia.

(2)     Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:

a.      memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur mengenai penanggulangan perdagangan orang;

b.     mengkoordinasikan upaya penanggulangan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;

c.      melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;

d.     memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi dan reintegrasi sosial;

e.      memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;

f.       melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

(3)     Wilayah kerja Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Barat, hubungan antar Provinsi dan hubungan dengan negara lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)     Pembiayaan untuk pelaksanaan Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah dibebankan pada:

a.      Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b.     Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;

c.      Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

d.     Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(5)     Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Perdagangan Orang,  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal  12

Bupati/Walikota membentuk kelembagaan yang menangani penanggulangan perdagangan orang di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

REHABILITASI

Pasal  13

(1)     Untuk membantu memulihkan kesehatan fisik, psikis, seksual dan sosial para korban perdagangan  orang, Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Perlindungan dan/atau mengkoordinasikan penggunaan sarana dan prasarana yang ada, dengan mengembangkan pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat.

(2)     Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang akan menyediakan dan/atau menyelenggarakan Rumah Perlindungan.

(3)     Ketentuan mengenai penyediaan Rumah Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Gubernur.

(4)     Biaya penyediaan dan operasional Rumah Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:

a.         Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara;

b.        Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;

c.         Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;

d.        Pengusaha/swasta;

e.         Bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam dan luar negeri;

f.    Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

 

Pasal  14

Setiap korban perdagangan orang  yang terjadi pada perusahaan atau tempat kerja di luar negeri dan/atau luar Daerah dilaksanakan penjemputannya oleh Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah dan ditempatkan pada Rumah Perlindungan dan/atau sarana dan prasarana yang ada.

 

BAB VI

PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN

Pasal  15

Saksi dan/atau korban kasus perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan diri, identitas dan keluarganya, tempat tinggal dan tempat kerja dari suatu publikasi untuk tidak disebarkan pada khalayak umum termasuk dari petugas yang berwenang, pers maupun terdakwa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VII

KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 16

Untuk menangani permasalahan perdagangan orang yang terjadi di luar Daerah dan/atau luar negeri, dikembangkan kerjasama antar daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Dunia Usaha

Pasal  17

Peran serta dunia usaha adalah sebagai berikut:

a.               memberikan kontribusi terhadap penanggulangan perdagangan orang;

b.              bermitra dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat setempat dalam penanggulangan perdagangan orang.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 18

Peran serta masyarakat baik perorangan maupun kelompok adalah sebagai berikut:

a.               memberikan kontribusi terhadap penanggulangan perdagangan orang;

b.              melakukan penyebarluasan informasi mengenai penanggulangan perdagangan orang;

c.               menyediakan rumah perlindungan untuk pemulihan korban perdagangan orang;

d.              memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak yang berwajib.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 19

                             Setiap orang dan/atau korporasi dilarang:

a.      melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan utang untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasinya orang;

b.     memasukkan orang ke wilayah Jawa Barat dengan maksud diperdagangkan dan/atau dibawa ke luar Daerah untuk diperdagangkan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Provinsi lain;

c.      memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya perdagangan orang;

d.     menyembunyikan pelaku perdagangan orang;

e.       menyembunyikan informasi tentang adanya perdagangan orang;

f.       menyediakan dan/atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahui digunakan sebagian dan/atau seluruhnya untuk melakukan perdagangan orang.

 

BAB X

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal  20

Kepala Desa atau Lurah yang mengeluarkan SIBD kepada penduduk desa/kelurahan setempat  dengan tidak memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada  Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal  21

Camat yang mengesahkan  SIBD dan  tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

 

Pasal  22

Aparat Kepolisian, Imigrasi dan Dinas yang menangani ketenagakerjaan yang membantu memudahkan  terjadinya praktik perdagangan orang, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal  23

(1)     Setiap PPTKIS atau Perantara yang merekrut dan/atau mengirimkan  tenaga kerja yang tidak memiliki SIBD pada perusahaan dan/atau tempat kerja, dikenakan sanksi  administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)     Setiap PPTKIS atau Perantara yang menyalurkan tenaga kerja  pada perusahaan dan/atau tempat kerja yang mempraktikkan perdagangan orang, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal  24

Setiap perusahaan dan/atau tempat kerja yang melakukan dan/atau membantu melakukan perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal  25

(1)    Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 diancam pidana kurungan selama-lamanya   3 (tiga)    bulan   atau    denda  sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2)    Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)    Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap perdagangan orang dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)    Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.

(5)    Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 26

(1)     Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyelidiki tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)     Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a.      menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b.     melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c.      menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d.     melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

e.      mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f.       memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g.     mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h.     mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i.        mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal  27

(1)     Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penanggulangan perdagangan orang di daerah, dilaksanakan oleh Gubernur berkoordinasi dengan instansi terkait.

(2)     Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah berkewajiban melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Perdagangan Orang.

(3)     Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  28

(1)  Kepala  Desa,  Lurah  dan  Camat  berkewajiban memonitor setiap perusahaan dan/atau tempat kerja yang berada di wilayahnya dari kemungkinan adanya praktik perdagangan orang dan berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang.

(2) Kepala Desa, Lurah dan Camat segera menindak lanjuti setiap laporan dari masyarakat bahwa terdapat dugaan praktik perdagangan orang yang dilakukan oleh orang dan/atau korporasi yang berada di wilayahnya dan berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penanggulangan perdagangan orang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

 

 

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak  berlakunya  Peraturan Daerah  ini, Peraturan  Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah  harus  telah  ditetapkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

 

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

 

 

 

DANNY SETIAWAN

Diundangkan di Bandung

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,

 

 

 

LEX LAKSAMANA

 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN        NOMOR      SERI

 

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR :           TAHUN 2007

TENTANG

PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG

 

I.   UMUM

      Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, sehingga sangat rentan terhadap tindak kekerasan.

          Praktik perdagangan orang  (trafficking) di wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan masalah yang krusial. Perdagangan orang merupakan eksploitasi terhadap perempuan dan/atau anak meskipun banyak juga dilakukan terhadap laki-laki. Kategori praktik perdagangan orang berlaku jika terdapat tindakan yang mengandung salah satu atau lebih dari tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan terhadap orang dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan,  pelacuran (eksploitasi seksual), buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan,  industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Berdasarkan hasil survey,  Jawa Barat dikategorikan sebagai tempat tumbuh suburnya praktik perdagangan orang. Wilayah yang dikategorikan rawan praktik perdagangan orang meliputi daerah Indramayu, Cirebon, Subang, Sukabumi, Kota Bandung serta Kabupaten Bandung. Ada dua faktor yang menyebabkan peristiwa terjadinya perdagangan tersebut yaitu  faktor internal yang menyangkut individu dan keluarga serta  faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang mendorong untuk terjadinya perdagangan orang. Umumnya korban tersebut berasal dari keluarga miskin, berpendidikan rendah, tidak punya keterampilan, usia muda, berpenampilan menarik, sehingga mereka mudah untuk mendapatkan kerja di tempat-tempat hiburan malam. Disamping itu karakter individu, pola asuh orangtua, ikatan kekeluargaan yang kurang kuat, serta tidak adanya integrasi dalam keluarga, turut mendukung terjadinya perdagangan orang. 

Hal ini dapat dilihat dari realitas bahwa daerah-daerah sumber perdagangan orang mempunyai nilai-nilai sosial yang rendah, kurangnya ikatan sosial antara Pemerintah, tokoh masyarakat dan diantara masyarakat itu sendiri, serta pola patronisme, yaitu kecenderungan untuk  mengikuti teman-temannya yang telah lebih dulu menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Oleh karena itu, perumusan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penanggulangan Perdagangan Orang diharapkan dapat menjadi instrumen hukum untuk upaya-upaya penghapusan perdagangan orang di Jawa Barat.

 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat  dalam Peraturan Daerah  ini.

 

Pasal 2

Huruf  a

     Penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia adalah prinsip yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

     Kepastian hukum adalah prinsip yang mementingkan penegakan tertib hukum oleh penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

     Proporsionalitas adalah prinsip yang mengutamakan hak dan kewajiban baik bagi saksi, korban, pelaku maupun pemerintah.

Huruf d

     Non-diskriminasi adalah prinsip tidak membeda-bedakan korban akibat perdagangan perempuan dan/atau anak, baik mengenai substansi, proses hukum, maupun kebijakan hukum.

Huruf e

     Perlindungan adalah prinsip untuk memberikan rasa aman baik fisik, mental, maupun sosial.

Huruf f

     Keadilan adalah prinsip yang memberikan perlindungan secara tidak memihak dan memberikan perlakuan yang sama.

Pasal 3

Cukup Jelas

 

Pasal 4

Ayat (1)

SIBD yang dimaksud dalam ketentuan ini disyaratkan bagi tenaga kerja yang akan bekerja  di luar Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

 

Pasal 5

Cukup Jelas

 

 

Pasal 6

Ayat (1)

Untuk setiap SIBD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan  tidak memenuhi persyaratan, ditolak untuk disahkan oleh Camat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

      Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

 

 

 

 

Pasal 7

Ayat (1)

      Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

 

Pasal 8

Ayat (1)

      Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Monitoring yang dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk setiap pengiriman tenaga kerja ke luar Provinsi Jawa Barat, dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ayat (1)

      Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

      Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

 

Pasal 11

Ayat (1)

Gugus Tugas yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan task force untuk mencegah terjadinya perdagangan orang yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Gubernur.

Ayat (2)

Cukup Jelas

 

 

 

 

Ayat (3)

Wilayah kerja Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah dilakukan dengan meningkatkan  kerjasama antar daerah yang meliputi:

a.               Kerjasama antar provinsi Jawa Barat dengan provinsi lain;

b.              Kerjasama antar daerah antara provinsi dengan kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat; dan

c.               Kerjasama antar daerah antara provinsi Jawa Barat dengan kabupaten/kota di luar provinsi Jawa Barat.           

 

Ayat (4)

      Cukup Jelas

Ayat (5)

Rencana Aksi Daerah yang disusun memuat langkah-langkah strategis antara laini:

a.      menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan sebagainya;

b.     membangun kesepakatan dengan pihak legislatif agar  penyusunan  Peraturan Daerah memperhatikan pencegahan terhadap kegiatan perdagangan orang (traffiking);

c.      mengharmonisasikan instrumen hukum internasional ke dalam Peraturan Daerah yang memperkuat usaha penghapusan perdagangan orang (traffiking);

d.     memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan perdagangan orang (traffiking)  di daerah;

e.      melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan (fund rising) untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Perdagangan Orang;

f.       membangun jaringan kerjasama yang erat, saling memberi dan menerima dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi internasional dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.

Pasal 12

Cukup Jelas

 

Pasal 13

Ayat (1)

Rumah Perlindungan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak selalu didirikan oleh Pemerintah Daerah, namun bisa disediakan antara lain oleh anggota masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan institusi internasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

      Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

 

Pasal 14

Cukup Jelas

 

Pasal 15

Cukup jelas

 

Pasal 16

Kerjasama antar daerah meliputi berbagai aspek, antara lain bantuan hukum timbal balik dan kerjasama teknis lainnya. Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana meliputi kerjasama penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kerjasama teknis lainnya misalnya pelatihan, pertukaran data dan informasi, alat bukti, bantuan untuk menghadirkan saksi, tenaga ahli, penyitaan asset dan penyediaan dokumen yang diperlukan untuk korban.

 

Adapun bentuk-bentuk kerjasama antar daerah terdiri dari:

1.        kerjasama antar Provinsi Jawa Barat dengan provinsi lain;

2.        kerjasama antar daerah antara provinsi dengan kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat; dan

3.        kerjasama antar daerah antara provinsi Jawa Barat dengan kabupaten/kota di luar provinsi Jawa Barat.

 

 

 

Kerjasama dilakukan karena perdagangan orang  terkait dengan beberapa daerah, yaitu:

  1. daerah pengirim yang merupakan daerah asal korban;
  2. daerah penerima sebagai daerah para korban dikirim, dan
  3. daerah transit yaitu daerah-daerah yang dilewati para korban sebelum sampai ke tempat tujuan.

 

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan kontribusi peran serta dunia usaha terhadap penghapusan perdagangan orang dapat berbentuk:

1.     pemberian masukan terhadap upaya penanggulangan perdagangan orang;

2.     pemberian informasi atau pendapat dalam penanggulangan perdagangan orang;

3.     kerjasama dalam penanggulangan perdagangan orang.

 

Huruf b

            Cukup Jelas

 

Pasal 18

 Cukup Jelas

 

Pasal 19

Huruf a

     Yang dimaksud dengan penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan, atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

 

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

 

Pasal 20

Cukup Jelas

 

Pasal 21

Cukup Jelas

 

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

 

Pasal 24

Cukup Jelas

 

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

 

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

 

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

 

Ayat (3)

Cukup Jelas

 

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

    

Ayat (2)

Cukup Jelas

 

Pasal 29

Cukup Jelas

 

Pasal 30

Sepanjang Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, maka berbagai instrumen hukum yang telah ada dan masih tetap relevan, tetap berlaku.

Pasal 31

Cukup Jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR

 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
RAPERDA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING) TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK, INISIATIF KOMISI E DPRD JAWA BARAT
UU Trafficking Bisa Mubazir

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!