STOP KEKERASAN TERHADAP PRTA


Dimuat di www.ypha.or.id
Posted on: 07 Feb 2007 by ypha

“Perlindungan bagi pekerja rumah tangga anak (PRTA) jelas merupakan kewajiban negara. Tantangan mengenai masalah PRTA dalam konteks hukum adalah bagaimana terlebih dahulu memperoleh visi yang jelas tentang PRTA….”

Kutipan tersebut adalah benang merah dari pemaparan R. Valentina Sagala, Executive of Board Institut Perempuan, sekaligus Koordinator Tim Database Jaringan Advokasi Nasional Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dalam diskusi publik yang bertema “Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak” yang diselenggarakan oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) pada 31 Januari 2007 di Hotel Yehezkiel, Bandung. Dalam presentasinya, Valentina memaparkan aspek-aspek hukum berkaitan dengan PRT dan PRTA. Di antaranya yakni tentang masih belum adanya kejelasan aturan.

Setidaknya, hal tersebut bisa dilihat di dalam Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Ratifikasi Konvensi ILO No. 1 Tahun 2000 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, dan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Sedangkan dalam Prolegnas, saat ini juga terdapat Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT dan Pekerja Informal yang rencananya disahkan pada tahun 2009.

Oleh karena itu, bagi pemerhati gerakan-gerakan sosial, melakukan kerja-kerja pendidikan dan pengorganisasian PRTA untuk duduk bersama dengan PRTA dalam merumuskan visi mengenai apa yang diinginkan tentang PRTA, memang sangat penting. Misalnya, apakah PRTA akan dimasukkan sebagai bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang harus dihapus (seperti terdapat dalam Keppres), ataukah dibutuhkan pengaturan yang lebih tegas terkait syarat-syarat dalam mempekerjakan PRTA.

Lalu, hal-hal apa sajakah yang akan tetap diberikan kepada PRTA, khususnya kepada anak. Hal ini, misalnya, bisa diwujudkan dalam bentuk riset advokasi yang komprehensif mengenai PRTA. Valentina juga memaparkan pengalaman JALA PRT dalam melakukan advokasi. Beberapa pembelajaran kritis JALA PRT antara lain berupa pentingnya keterlibatan PRT secara berarti {meaningful participation) dalam seluruh unit kerja advokasi.

Dalam hal itu, PRT sebagai subyek juga harus ikut terlibat dalam merumuskan, mengambil manfaat, belajar menganalisis persoalan, menganalisis kekuasaan, menganalisis lawan-kawan dan aktor pendukung/penghambat, serta mempelajari hierarkis birokratis, tata urutan peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Untuk itu, pendidikan dan pengorganisasian PRT menjadi sebuah kemestian. Melalui proses itulah sejatinya PRT dapat membangun kesadaran bahwa mereka berkontribusi terhadap pembangunan dan kehidupan bernegara.

Dengan demikian, mereka memiliki hak yang sama dalam perlindungan dan anggaran negara. Pembelajaran lainnya adalah pentingnya menganalisis kebutuhan dan isu “praktis” dan “strategis”, pentingnya pengemasan “isu”, serta bagaimana memahami stakeholders atau pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan PRT. Selain itu, yang juga penting adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar ikut tergugah dan mendukung adanya jaminan perlindungan bagi PRT.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Ketika Feminisme Menggugat HAM
Perjuangan Panjang Gerakan Perempuan

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Hey there, nice post - thanks =)