Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak Terabaikan


Berita Kompas Kolom Jawa Barat, 29 November 2007

Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak Terabaikan

Peraturan Perundangan Jarang Disosialisasikan kepada Masyarakat Desa

 

BANDUNG, KOMPAS- Pemerintah dinilai belum banyak memerhatikan masalah perdagangan anak dan perempuan. Itu sebabnya, berbagai pengetahuan tentang kebijakan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan manusia menjadi agenda berbagai lembaga dalam memperingati Hari Antikekerasan terhadap Perempuan Sedunia yang berlangsung selama 16 hari, dari Minggu (25/11) hingga Senin (10/12).

            Eksekutif of Board Institut Perempuan Valentina Sagala di Bandung, Rabu, mengatakan, dalam peringatan Hari Antikekerasan terhadap Perempuan akan digelar kampanye di beberapa daerah di Jawa Barat, yaitu Bandung, Indramayu, Cirebon, Subang, dan Kuningan. Sebab, berdasarkan penelitian dan laporan dari Kementerian Kesejahteraan Rakyat, daerah-daerah tersebut merupakan daerah pengirim anak dan perempuan.

            Kampanye difokuskan pada komunitas-komunitas tentang kebijakan pemerintah berkaitan dengan perdagangan manusia dan kekerasan dalam rumah tangga. “Perempuan di desa dan di kota berhak mengetahui isi dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” kata Valentina.

            Valentina menilai pemerintah daerah (pemda) yang menjadi sentra pengiriman anak dan perempuan untuk diperdagangkan belum bertindak optimal. “memang alasan terjadinya perdagangan perempuan dan anak karena desakan ekonomi. Tetapi, pemda kan memiliki kewajiban untuk memberikan hak rakyat, termasuk bagi anak dan perempuan,” ujar Valentina.

 Menunggu PP

            Valentina mengatakan, meskipun UU sudah dibuat, layanan terpadu terhadap korban kekerasan dan perdagangan manusia belum optimal. Misalnya, belum ada layanan terpadu antara pihak medis di berbagai tempat hingga ke tingkat desa, seperti puskesman, Dinas Sosial, penegak hukum, dan ahli psikososial.

            Layanan terpadu ini belum bisa dijalankan karena Peraturan Pemerintah (PP)-nya belum dibuat. Padahal, layanan terpadu harus sudah disahkan pada September 2007 atau enam bulan setelah UU tersebut dikeluarkan.

            Ada banyak kekerasan terhadap perempuan, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Di bidang kesehatan, misalnya, masih banyak ibu meninggal saat melahirkan. Kematian ibu saat melahirkan sekitar 370 orang per 100.000 kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan masih banyaknya perempuan yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang murah, terjangkau, dan aman.

            Di bidang pendidikan, hanya sedikit anak yang bisa sekolah. Untuk bidang ekonomi, banyak perempuan sulit mengakses kredit mikro. Selain harus memiliki jaminan, perempuan juga biasanya juga dipaksa menerima kredit berjumlah besar di luar kemampuannya. Pada bidang perburuhan, banyak perempuan digaji lebih kecil daripada laki-laki.

            Program manager Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jabar Diana mengatakan, pada tahun 2005, sebanyak 449 anak menjadi korban kekerasan. Tahun 2006, jumlahnya meningkat menjadi 460 kasus. Kasus terbanyak adalah pemerkosaan dan pencabulan.

            “Tahun 2007, jumlahnya meningkat lebih dari 460 kasus, tapi hanya 10 korban yang datang melapor ke LPA dengan inisiatif sendiri,” kata Diana. (YNT)

 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Pentingnya Sosialisasi Trafiking kepada Anak-anak
“Semester Pertama Tahun 2008, Raperda Jawa Barat Anti

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!