“Semester Pertama Tahun 2008, Raperda Jawa Barat Anti


Urgensi Lahirnya Perda Jawa Barat tentang
Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak:
“Semester Pertama Tahun 2008, Raperda Jawa Barat Anti
Trafiking akan Dibahas”

Oleh : Ria Permana Sari

INSTITUT PEREMPUAN-Bandung: INSTITUT PEREMPUAN dan
Jagat Jabar (Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa
Barat), mengadakan konsultasi publik “Urgensi Lahirnya
Perda Jawa Barat tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perdagangan Orang (Trafficking) terutama Perempuan dan
Anak.” Acara yang bertempat Di Hotel Yehezkiel Bandung
tersebut menghadirkan R. Valentina Sagala, Executive
of Board INSTITUT PEREMPUAN; Nur Supriyanto, Ketua
Komisi E DPRD Propinsi Jawa Barat; Imas Masithoh M.
Noor, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jawa Barat,
dan Arief Nadjemudin, Kepala Sub Bagian Rancangan
Produk Hukum pada Biro Hukum Jawa Barat.

Arief Nadjemudin memaparkan mengenai Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan dan
Penanggulangan Perdagangan Orang di Jawa Barat versi
pemerintah. Raperda versi pemerintah daerah ini
merupakan sandingan Raperda versi DPRD, karena
pemerintah daerah dan DPRD sama-sama mengusulkan
Raperda tersebut sehingga rancangan dari DPRD yang
diutamakan. Sementara itu, Nur Supriyanto menyatakan
tingginya kasus trafiking di Jawa Barat. Faktor
penyebab trafiking adalah lemahnya nilai moral di
masyarakat, kemiskinan, banyaknya pengangguran,
rendahnya pendidikan, kondisi keluarga, dan lain-lain.

Imas Masithoh, memaparkan mengenai tata cara pembuatan
Perda. Raperda mengenai trafiking tidak akan dibahas
di tahun 2007, melainkan pada semester pertama tahun
2008. Meskipun Raperda ini berada dalam Program
Legislasi Daerah (Prolegda) 2007, namun karena
substansinya cukup ‘berat’ sehingga perlu pembahasan
yang cukup lama. Anggaran Raperda tersebut akan
dikembalikan kepada kas daerah. Berkaitan dengan
substansi Perda tersebut, Imas mengatakan pentingnya
masukan dari masyarakat kepada DPRD mengingat waktu
efektif prmbahasan umumnya hanya 2 minggu.

Pentingnya Perda mengenai trafiking disampaikan pula
oleh R. Valentina Sagala, sehingga ada payung hukum
yang jelas mengenai trafiking mengingat tingginya
tingkat trafiking di Jawa Barat. R. Velentina sangat
prihatin dan menyesalkan, meskipun Raperda tersebut
telah menjadi inisiatif DPRD sejak tahun 2005, namun
hingga kini DPRD belum membahas dan mengesahkan
Raperda tersebut. Padahal, di beberapa propinsi
lainnya, seperti Lampung, Sumatera Utara dan Sulawesi
Utara telah ada Perda mengenai trafiking. Berkaitan
dengan masalah substansi, R. Valentina menyatakan
perlunya ada definisi trafiking khusus untuk anak dan
perempuan, serta membedakan lingkup trafiking dengan
ketenagakerjaan.

Achok, salah seorang partisipan setuju dengan
pendidikan sebagai salah satu cara untuk mencegah
trafiking. Di Karawang, SD sudah gratis, namun
ternyata motivasi masyarakat masih rendah. Menanggapi
hal tersebut, Nur Supriyanto menyatakan bahwa saat ini
wajib belajar 9 tahun di Jawa Barat sedang disiapkan
perangkatnya. Imas sendiri mengatakan hingga saat ini
APBD Jawa Barat untuk pendidikan baru 13%.

Desakan akan lahirnya Perda Jawa Barat mengenai
pencegahan dan pemberantasan trafiking, terutama
perempuan dan anak tentu saja harus dilakukan sehingga
nantinya akan lahir Perda yang berkeadilan dan
berpihak kepada korban. Dalam acara tersebut, selain
diserahkan rancangan alternatif Raperda Pencegahan dan
Pemberantasan Trafiking Jawa Barat oleh INSTITUT
PEREMPUAN dan Jagat Jabar diedarkan pula surat
dukungan yang ditanda tangani oleh peserta agar
Raperda tersebut segera disahkan. Adanya payung hukum
ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap upaya
pencegahan dan penanganan trafiking. (*)

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak Terabaikan
Jabar Butuh Perda “Trafficking”

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!