Jabar Butuh Perda “Trafficking”


Pikiran Rakyat, 5 Desember 2007

BANDUNG, (PR).-
Provinsi Jawa Barat sering disorot permasalahan
perdagangan manusia (trafficking) dan disebut sebagai
daerah pengirim berdasarkan laporan Menteri
Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2005. Namun,
rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur hal
itu belum juga disahkan, padahal seharusnya menjadi
prioritas.

Valentina Sagala, aktivis Institut Perempuan (IP),
mengatakan itu seusai diskusi urgensi lahirnya raperda
trafficking di Hotel Yehezkiel, Jln. Surapati Bandung,
Selasa (4/12). Kegiatan itu digelar IP bersama
Jaringan Gerakan Anti-trafficking (Jagat) Jabar.

Berdasarkan laporan Menkokesra, daerah pengirim di
Jabar adalah Sukabumi, Bekasi, Indramayu, Bandung,
Karawang, Bogor, Cianjur, Depok, Cirebon, dan
Kuningan. Bandung dan Cirebon pun disebut sebagai
daerah transit sekaligus penerima. “Oleh karena itu,
kehadiran perda sangat urgen. Raperda itu sudah
menjadi inisiatif sejak 2005, tapi sampai sekarang pun
belum dibahas dan disahkan,” katanya.
Ia menuturkan, melihat kondisi Jabar yang rawan
trafficking seperti sekarang, pembahasan raperda itu
seharusnya menjadi prioritas. Apalagi sejak
disahkannya UU Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Maret lalu.
Menurut anggota DPRD Jabar, Iemas Masithoh M. Noor,
berdasarkan rapat panitia musyawarah DPRD Jabar,
raperda itu dimasukkan dalam program legislasi daerah
(prolegda) 2008. Karena UU 21/2007 masih bersifat
umum, raperda itu diharapkan bisa menangani masalah
daerah dengan lebih detail “Insya Allah mulai dibahas
Januari,” ucapnya pada kesempatan yang sama.

Lintas Sektor
Aktivis Paguyuban Komunitas Buruh Migran Kuningan
Maryati menjelaskan, pada tahun 2007 mereka menangani
20 kasus. Mayoritas permasalahannya adalah karena
hilang kontak, gaji tidak dibayar, lari dari majikan,
dan lain-lain.

Melihat kondisi itu, Valentina menekankan isi raperda
supaya tidak asal jadi. “Kita ingin memastikan betul
bahwa isinya akan melindungi dan berpihak pada korban
trafficking,” ujarnya.

Penanganan masalah ini pun diharapkan terjadi lintas
sektor supaya penanganannya menyeluruh. Dari
pencegahan sampai penanggulangan, dibutuhkan kerja
sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas
Pendidikan, Dinas Sosial, dan kepolisian. (A-160)***

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
“Semester Pertama Tahun 2008, Raperda Jawa Barat Anti
“Naskah Alternatif Raperda Jawa Barat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafiking),

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!