Diskusi Pembahasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)


Pertemuan JAGAT JABAR
Diskusi Pembahasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)
Oleh Donna Siahaan

INSTITUT PEREMPUAN-Bandung, Jumat 4 Mei 2007 diadakan diskusi untuk membahas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Diskusi ini dihadiri anggota JAGAT JABAR yaitu FORMAT SUBANG, FWBMI CIREBON, PAKUBUMI CIREBON, GEPEKAN-YU INDRAMAYU, dan PWPBM KUNINGAN. Diskusi ini diadakan di Hotel Yehezkiel Lembang.

Diskusi yang difasilitasi R. Valentina Sagala, INSTITUT PEREMPUAN, membahas mengenai substansi UUPTPPO yaitu pasal-pasal dalam UUPTPPO. R. Valentina Sagala menyebutkan bahwa setiap manusia mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi oleh orang lain. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ada juga berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia berkaitan dengan perlindungan HAM.

Dengan banyaknya peraturan yang mengatur hal yang hampir sama, seperti masalah perlindungan anak (ada lebih dari satu peraturan yang mengatur) maka dalam menyelesaikan suatu kasus dipergunakan asas Lex Specialis (peraturan yang bersifat khusus). Berkaitan dengan hal ini, Nurhadi, peserta dari GEPEKAN-YU Indramayu, menanyakan “jika ada seorang suami (suami anak, berumur di bawah 18 tahun) terjerat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Trafiking, hukum mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan kasus tersebut?” Peraturan yang akan dipakai untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah Undang-Undang Peradilan Anak.

Hal terpenting mengenai ketentuan pidana dalam UUPTPPO adalah hukuman paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (tahun) dan pidana denda paling Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9). Selain itu jika tindak pidana perdagangan orang dilakukan terhadap anak, maka ancaman hukuman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) (Pasal 17).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebenarnya hanya berlaku di wilayah teritorial Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan buruh migran yang berada di luar negeri akan diberlakukan atas Undang-Undang ini. Hal ini dapat terjadi jika ada perjanjian antara Indonesia dengan negara dimana buruh migran itu berada.

Berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban Trafiking, salah seorang peserta menanyakan adakah perlindungan atas kerahasiaan identitas terkait dengan adanya ancaman pidana terhadap seseorang yang melakukan publikasi atas identitas korban atau saksi (Pasal 24). Seseorang yang ingin mempublikasikan identitas korban, misal kepada kepolisian karena ingin melaporkan kasus akan tetap mendapakan perlindungan hukum. Saksi dapat mengatakan kepada kepolisiam untuk merahasiakan identitas korban.

Berkaitan dengan sosialisasi Undang-Undang, sadar ataupun tidak sadar pemerintah telah melakukan diskriminasi. Pak Cardi, perwakilan dari PAKUBUMI CIREBON menyebutkan, bahwa beliau dengan mudah mendapatkan sosialisasi tentang Keluarga Berencana (KB) dengan di tempat umum. Sementara berkaitan dengan trafiking, atau Penghapusan KDRT sangat jarang ditemukan di tempat umum.

Dalam hal mensosialisasikan keberadaan UUPTPPO, INSTITUT PEREMPUAN, mendorong anggota JAGAT JABAR untuk turut berperan aktif dalam melakukan sosialisasi di lingkungan masing-masing. Dari pendapat peserta yang hadir, bahwa untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilakukan dengan jalur pemerintah (melibatkan pemerintahan), dengan melibatkan organisasi perempuan atau organisasi lainnya yang ada di komunitas, dengan radio komunitas, dengan media koran, ataupun lewat pengajian.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Pertemuan Kelompok Perempuan di Kp. Lempegan, Desa Simpar, Subang
PEMBERIAN ASI EKSLUSIF ADALAH HAK ASASI ANAK

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Menurut saya UU no 21 th 2007 tentang Pemberantasan TP perdagangan orang rumusan perbuatan pidana dan unsur perbuatan pidananya terlalu luas dan tidak jelas sehingga penerapannya akan menyulitkan dan membuka peluang terjadinya pelanggaran dan/atau pemanfaatan ol oknum berwenang utk memeras. sebagai contoh :
1. kalimat :”memanfaatkan tenaga” sepengetahuan saya pada tki dan atau buruh sektor informal yang di manfaatkan oleh pengguna tenaga kerja hanyalah tenaga krn tenaga kerja ybs tdk mempunyai skill atau pemberi kerja hanya hendak menggunakan tenaganya ut kerja dan ut itu tenaga kerja mendapat gaji dan si pemberi kerja mendapat keuntungan dari hasil kerja si tenaga kerja (prinsip ekonomi).
2. Bgm dengan buruh yg volunteer / atas inisiatif sendiri krn mempunyai rekan di luar negeri yg bekerja dan rekannya tersebut dpt meminta kepada Pengusaha ut memberi rekomendasi ut kerja di tempat rekannya bekerja, apakah rekan si calon tki dapat dikatakan telah melanggar uu ini karena dia bukanlah Pengusaha / badan hukum yg berhak ut mengirim dan atau menempatkan tenaga kerja di luar negeri. Hal spt ini sdh memenuhi rumusan pasal pidana pada satu sisi akan tetapi pada sisi yg lain si rekan calon tki sudah membantu pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran dengan membuka peluang bekerja dan tentunya tambahan devisa bagi negara.
3. Pada pasal 8 ayat 2 pada kata “dapat’ menunjukkan pembuat uu tdk berani tegas dan terkesan menganak emaskan pejabat ybs. Hal spt ini umum terdapat dalam rumusan uu di negara kita. Menurut hemat saya justru kepada pejabat terlebih penegak hukum hrs diberikan sanksi lebih keras dan tegas jadi tdk perlu kata”dapat” dimasukkan dalam rumusan pasal melainkan kata “harus/wajib” sehingga uu ini memiliki ketegasan sekaligus peringatan kpd pejabat ut tdk menjadi beking atau pelaku pidana.-Tigres-

diskusi ini sangat berguna sekali terutama bagi kaum perempuan. saya berharap kemudian dilakukan kajian outsoucing yang berimplikasi pada kekerasan terhadap peempuan.

saya hanya ingin mengajukan pertanyaan apakah beda bunyi pasal 3 dan Pasal 4 pada Undang - undang No. 21 Tahun 2007 tersebut yang mana terdapat kata ” Memasukkan ” dan kata ” Membawa ” pada pasal tsb??????