Takut Dianggap Mencampuri Urusan Rumah Tangga, Masyarakat Membiarkan Kekerasan Terjadi.


Pertemuan Kelompok Perempuan Desa Kali Mekar, Cirebon.
Takut Dianggap Mencampuri Urusan Rumah Tangga, Masyarakat Membiarkan Kekerasan Terjadi. 
Oleh: Donna Siahaan

INSTITUT PEREMPUAN-Bandung, Senin, 25 Juni 2007, pukul 14.00 WIB, bertempat di kediaman Atikah diadakan pertemuan dengan kelompok perempuan AJPS (Aktivis Jamaah Perempuan Solihah), di Desa Kali Mekar, Cirebon. Pertemuan ini difasilitasi oleh INSTITUT PEREMPUAN.

Pada pertemuan tersebut, dibahas mengenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Di awal diskusi, Donna, staf INSTITUT PEREMPUAN, bertanya pada peserta yang hadir “Apakah ibu-ibu sudah mengetahui keberadaan UU PKDRT?” Ternyata hampir semua peserta yang hadir mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui keberadaan UU PKDRT. “Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga?”, tanya Donna. “Kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dikatakan sebagai bumbu dalam rumah tangga mbak”, jawab Nurjanah. “Jika KDRT disebutkan sebagai bumbu, berarti kalau tidak ada KDRT, rumah tangganya tidak enak dong bu” sebut Donna. Peserta yang hadir tampak mulai berpikir, bahwa sebenarnya KDRT bukanlah bumbu dalam rumah tangga melainkan sesuatu yang harus dihindari karena sangat merugikan.

Umroh, salah seorang peserta yang hadir mengatakan “Sudah ada Undang-Undangnya, tapi kekerasan dalam rumah tangga masih saja terjadi”. Roamah, peserta diskusi, menceritakan ada tetangganya yang sering memukuli anak bahkan pernah sampai pingsan selama dua jam hanya karena si anak pulang terlambat. Roamah menanyakan “Apa yang harus dilakukan terhadap kejadian seperti di atas? Karena apabila kita menegur keluarga tersebut untuk menghentikan kekerasan terhadap anak, dianggap akan mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Saya juga takut dimusuhi dan dibenci orang tersebut”. Donna, Staf INSTITUT PEREMPUAN, menjelaskan “Apabila kejadian seperti di atas masih berlangsung dan masyarakat takut untuk menegur langsung pelaku kekerasan, maka sebagai alternatif masyarakat dapat melibatkan perangkat desa untuk berbicara dengan pelaku kekerasan tersebut”. Dalam UU PKDRT sendiri sebenarnya telah dijelaskan peran masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti tersebut pada Pasal 15, di antaranya: mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Untuk menghindari terjadinya KDRT, sangatlah diperlukan kerjasama dan hubungan yang baik antar anggota keluarga dalam rumah tangga. Selain itu, harus juga ditanamkan bahwa penyelesaian masalah tidak harus dengan kekerasan. “Kalau begitu, sepulang dari diskusi ini, saya akan berbagi cerita dengan suami saya mengenai UU PKDRT ini” ujar Marni, salah seorang peserta diskusi. (*).

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
PEMBERIAN ASI EKSLUSIF ADALAH HAK ASASI ANAK
“Pentingnya Pendidikan Komunitas dalam Pencegahan dan Penanganan Trafiking”

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!