“Mendesak DPR Untuk Segera Membahas dan Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) Yang Berperspektif Korban “


Pers Rilis Aliansi Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Pengesahan RUU P-KS 2019

Menjelang kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, yang diawali 25 November sampai dengan 10 Desember, kasus kekerasan seksual makin mengemuka di Indonesia. Berbagai pemberitaan yang memprihatinkan  seputar peristiwa kekerasan seksual  muncul silih berganti. Terakhir kasus pelecehan seksual seorang perempuan mantan  guru honorer (BN) oleh kepala sekolah di sebuah SMA 7 Mataram yang justru dilaporkan dan divonis bersalah oleh Mahkamah Agung pada 26 September 2018. Berita ini menjadi viral karena  vonis hakim yang tidak adil dan melukai rasa keadilan di masyarakat (wartakota.tribunnews.com, 15-11-2018). 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai lembaga negara yang memantau kasus kekerasan terhadap perempuan sebenarnya sudah  sejak empat tahun lalu menyatakan bahwa ‘Indonesia darurat kekerasan seksual’. Komnas Perempuan mencatat tahun 2014 ada  4.475 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak perempuan, tahun 2015 meningkat 6.499 kasus dan di 2016 ada 5.785 kasus.  Sedangkan data Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, - berdasarkan pemantauan pemberitaan media online selama periode Agustus –Oktober 2017 – menyebutkan sedikitnya ada 367 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Sebanyak 275 diantaranya terjadi di Indonesia.  (rapler.com- Indonesia darurat kekerasan seksual, 27 Novemeber 2017).  Sementara KPAI mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat signifikan, dari 2.046 kasus di tahun 2010 (42%) menjadi  58% atau 2.426 kasus  di 2011, dan 62% di 2012 yakni  2.637 kasus . Situasi  ini lah yang kemudian mendorong kelompok masyarakat sipil sejak 2014 menyiapkan RUU P-KS  dan melakukan advokasi  hingga saat ini telah masuk ke dalam prolegnas di DPR dan berhasil menjadi RUU inisiatif DPR sejak Februari 2017. Informasi ini ditegaskan oleh Susi Handayani , Direktur Yayasan Pupa, sekaligus perwakilan dari Forum Pengada Layanan (FPL)

Menurut Valentina Sagala dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, ia menegaskan bahwa sejauh ini  upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  Belum ada payung hukum yang mengatur secara komprehensif mulai dari bentuk-bentuk kekerasan seksual yang beragam (sedikitnya ada 9 jenis kekerasan seksual  yang akan diatur dalam RUU),  upaya pencegahannya , hingga  penanganan yang terintegrasi  dalam satu pintu (one stop crisis centre) termasuk pemulihan korban . Begitupun hukum acara yang bertumpu pada KUHAP masih mendiskualifikasi pengalaman perempuan korban. Dalam proses hukum dari kasus kekerasan seksual yang berhasil dilaporkan , kecendrungan yang terjadi, perempuan korban mengalami reviktimisasi dan hak-hak korban seringkali diabaikan. Tidak ada ganti rugi dan  pemulihan yang diberikan, sementara stigmatisasi terus berjalan yang menimpa korban dan bahkan keluarganya, kata Seperti dalam kasus pemerkosaan atas  NR (14 tahun) oleh 5 pria di Desa Tromposari, Jabon hingga hamil  (Tribun Jateng.com, 23 mei 2016), korban dan keluarga nya alih-alih mendapat bantuan justru dikucilkan bahkan diusir oleh warga setempat oleh karena dianggap membawa aib di kampungnya. Atau kasus miris lainnya yang menimpa seorang anak korban perkosaan, WA (15 tahun) oleh saudara kandungnya di Jambi (Tribun Medan.com, 5 Juni 2018), yang justru dituntut sebagai pelaku kriminal karena terpaksa melakukan aborsi , dimana seharusnya  hal tersebut dapat dicegah bila saja layanan kesehatan reproduksi  termasuk aborsi aman bagi korban perkosaan  yang merupakan hak  nya  sebagaimana telah dijamin dalam UU Kesehatan, dapat mudah diakses oleh perempuan/anak perempuan. Masih banyak cerita memperihatinkan lainnya yang semuanya pada intinya memperlihatkan lemahnya system hukum dan sosial dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak terkait kasus kekerasan seksual. 

Rena Herdiyani dari Kalyanamitra dan Cedaw Working Group Initiatives menyatakan bahwa “Kekerasan seksual yang menimpa perempuan/anak perempuan pada dasarnya merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender yang harus segera dihapuskan sesuai dengan amanat konstitusi maupun UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Dalam pasal  2 CEDAW, mewajibkan Negara-Negara peserta ratifikasi untuk membuat peraturan perundang-undangan yang tepat guna menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, praktek dan kebiasaan yang diskriminatif,  termasuk dalam hal ini kekerasan terhadap perempuan”.

Salah satu UU yang sangat dibutuhkan  saat ini adalah UU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang telah didorong oleh masyarakat sipil  masuk dalam agenda prolegnas  di DPR RI sejak 2014.   DPR bahkan telah menjadikan RUU tersebut sebagai RUU inisitif DPR. Namun sayangnya, pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan seksual  di  Panja Komisi VIII DPR, sejak di tetapkan menjadi RUU inisiatif DPR pada Februari 2017,  sampai hari ini  belum mengalami kemajuan berarti sehingga   kembali dijadualkan pada Prolegnas 2019, selain itu proses yang sejauh ini terjadi  belum “mendengarkan” secara sungguh-sungguh pengalaman  korban.  Sudah hampir dua tahun berjalan, Panitia Kerja (Panja) RUU P-KS  Komisi VIII DPR masih berkutat  menggelar RDPU –yang itupun baru berlangsung sebanyak  lima kali–.   Sementara dari komposisi  para pakar dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam RDPU masih didominasi oleh kelompok yang tidak mendukung dan tidak memiliki perspektif serta keberpihakan pada korban kekerasan seksual.   Urgensi  RUU P-KS sebagai sebuah terobosan hukum yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan dan penanggulangan  dari kekerasan seksual belum dipahami sepenuhnya. Saat ini masyarakat menuntut agar DPR segera membahas dan mengesahkan RUU P-KS, karena kehadiran UU P-KS  sangat dibutuhkan masyarakat khususnya  kelompok korban,  yakni perempuan dan anak. Pembahasan RUU P-KS juga hendaknya mempertimbangkan suara dan masukan dari kelompok korban dan pendamping korban serta pihak-pihak yang telah bekerja dan memahami permasalahan terkait kekerasan seksual, sehingga UU yang kelak akan dihasilkan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, mencerminkan perspektif korban, papar  Susi Handayani (FPL)

Ibu Yuda Irlang ketua Maju Perempuan Indonesia (MPI) juga menekankan agar pemerintah dan DPR memberikan perhatian yang memadai  terhadap pembahasan RUU P-KS dan mampu menangkap suasana kebatinan dari masyarakat terutama para penyintas kekerasan seksual.

Mempertimbangkan situasi diatas terkait kepentingan untuk segera dibahas dan disahkan RUU P-KS ,  maka Aliansi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Sahkan RUU P-KS  menyampaikan tuntutan dan himbauan, sebagai berikut: 

  1. Agar DPR dan Pemerintah  memberi perhatian memadai terhadap RUU P-KS dan dapat segera menuntaskan pembahasan RUU P-KS sehingga RUU P-KS diharapkan  bisa disahkan pada periode DPR sekarang  tanpa mengurangi kualitas substansi.
  2. Agar  pembahasan  dan pengesahan RUU P-KS  menempatkan  perspektif, pengalaman dan  kebutuhan  korban kekerasan seksual khususnya perempuan dan anak sebagai sentral dan acuan dalam pengaturan yang ada.  Dalam hal ini memastikan agar 9 bentuk/jenis kekerasaan seksual dapat tercakup, hak-hak korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan, sistem pembuktian yang mengutamakan saksi korban , serta penanganan terintegrasi satu atap yang sensitive terhadap situasi dan hak-hak korban (sistem peradilan pidana yang terpadu untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKTP)). 
  3. Agar dalam pembahasan RUU P-KS, melibatkan partisipasi dan masukan dari masyarakat terutama kelompok penyintas dan  pendamping, sehingga UU yang dihasilkan dapat menjadi terobosan yang efektif  dan dirasakan manfaatnya bagi korban kekerasan seksual.
  4. Agar DPR dan Pemerintah dapat menggunakan prinsip-prinsip CEDAW  dalam pembahasan substansi RUU P-KS, yakni prinsip kesetaraan substantive, non-diskriminasi dan kewajiban Negara.
  5. Agar semua pihak terkait seperti organisasi dan kelompok masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat mendukung dan mendorong segera disahkannya RUU P-KS.

 

Jakarta, 23 Nopember 2018

 ALIANSI JARINGAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK ADVOKASI SAHKAN RUU P-KS

Narahubung:

Valentina Sagala (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan/ JKP3) – 0878-8755-6055

Rena Herdiyani  ( Kalyanamitra/Cedaw Working Group Initiatives) – 0812-9820-147

Susi Handayani (Yayasan Pupa Bengkulu/ Forum Pengada Layanan) – 0813-7384-5705

Yuda Irlang (Maju Perempuan Indonesia/MPI) – 0856-1300-449

 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Diskusi Komunitas Melek Keuangan bagi Perempuan Mantan Buruh Migran di Desa

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!