Diskusi Publik PERINGATAN HARI KARTINI 2018 INSTITUT PEREMPUAN SERAHKAN FORMULIR DATA BASE PEMANTAUAN BERBASIS HAM UNTUK PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG DAN PERLINDUNGAN PRT MIGRAN KEPADA SKPD/GUGUS TUGAS


Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah dan masyarakat Indonesia kembali memperingati tanggal 21 April sebagai hari kelahiran R.A. Kartini, tokoh emansipasi perempuan Indonesia. R.A. Kartini tidak hanya memperjuangkan hak perempuan untuk mengenyam pendidikan, namun banyak pemikiran-pemikirannya memperjuangkan hak asasi perempuan dan kebebasan perempuan dari ketertindasan dan penderitaan.

Meski tidak dapat dipungkiri ada beberapa kemajuan, masih banyak masalah ketertindasan yang dialami sebagian perempuan Indonesia, salah satunya yang menonjol adalah belum adanya perlindungan bagi perempuan Indonesia sebagai PRT migran (dan domestik) dan kerentanan perempuan menjadi korban perdagangan orang. Sebagai contoh, Koran TEMPO, Senin 26 Maret 2018, mengeluarkan tajuk liputan utama “Indonesia Darurat Perdagangan Orang”. Setiap tahun menurut Migrant Care sekitar 450ribu warga Indonesia diberangkatkan ke luar negeri sebagai tenaga kerja. Dari jumlah itu, 46 persen terindikasi kuat menjadi korban perdagangan orang. Perempuan paling rentan menjadi korban perdagangan orang. Jumlah korban kejahatan ini terus meningkat setiap tahun, dengan sebagian besar korban adalah perempuan.

Guna memperingati Hari Kartini 2018, INSTITUT PEREMPUAN dan FISIP UNPAR menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Perlindungan PRT Migran”, yang diselenggarakan INSTITUT PEREMPUAN bekerjasama dengan FISIP UNPAR, Senin, 23 April 2018.  Pembicara yang hadir dalam Diskusi Publik ini adalah Kepala Disnakertrans Jabar, yang diwakili oleh Bapak Drs. Johny Darma, memaparkan mengenai “Tantangan Sinergisitas Perlindungan PRT Migran Jawa Barat terkait Perda Jabar No 3. Tahun 2008 tentang Trafiking dan Perda Jabar No. 9 Tahun 2013 tentang Pekerja Migran”. Selain itu, Pak Castra Aji Sarosa, dari JAGAT JABAR, memaparkan mengenai “Situasi Kerja PRT Migran dan Kerentanan Trafficking di Jawa Barat: Hasil Pemantauan Berbasis HAM dan Harapan Perlindungan Negara terhadap PRT Migran”

Ibu Among Pundhi Resi, dari IOM, menjelaskan tentang “Penanganan Terpadu Human Trafficking dan Perlindungan Pekerja Migran: Terobosan & Pembelajaran Terbaik (Kasus Indonesia&Negara Lain)”. Dilanjutlkan dengan Ibu Sylvia Yazid, Dosen FISIP UNPAR), yang memaparkan mengenai “Pemberantasan Human Trafficking, Perlindungan PRT Migran, dalam Kerangka Regional ASEAN dan Tantangan Sustainable Development Goals/SDGs”

Bapak Drs. Johny Darma dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjelaskan dalam paparannya, bahwa pemenuhan hak pekerja migran Indonesia (PMI) dengan memberikan perlindungan kepada PMI. Upaya yang dilakukan dengan melindungi kepentingan calon PMI  dan terjamin haknya dalam kegiatan baik pada saat sebelum, saat bekerja dan sesudah bekerja. Perlindungan PMI, pada saat sebelum bekerja yaitu dengan pemerhati (LSM) mempunyai konsep “Forkom” yang mewakili kerjasama Jabar. Ada bantuan untuk LSM untuk membina para migran yang purna.

Selain para Narasumber yang memberikan pemaparannya, beberapa SKPD dan Gugus Tugas Jawa Barat terkait juga hadir dan memberikan informasi penting seputar program perlindungan pekerja migran dan perdagangan orang. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Bapak Buny Setiawan, menyebutkan bahwa setiap minggu, Dinsos menerima TKI dari Malaysia sekitar 30-40 orang. Tahun 2017, jumlah TKI sebanyak 384 orang dari 26 kabupaten dan lima kabupaten terbanyak adalah Cianjur (50 orang), Sukabumi (47 orang), Bandung (44 orang), dan Cirebon (41 orang).  Dinsos telah memberikan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)  dimana dana itu berasal dari APBN/APBD yang dananya telah dialokasikan ke daerah masing-masing. Usaha yang diberikan berupa percetakan, warung  dan lain-lain.

Ibu Neng Wepi perwakilan dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  (BP3TKI) menyebutkan, sebagai pelaksana teknis, BNP2TKI dan IOM sudah banyak bekerja sama terkait program perlindungan, diantaranya:  migrasi aman, job info, pelayanan dan penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan. Mengenai perlindungan ada klinik centre program Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA). Pelayanan LTSA ada 9 titik di Jabar. Program pemberdayaan Jabar melibatkan 750 TKI purna yang dilatih dan 36  paket pelatihan berdasarkan minat TKI.

Perwakilan Bappeda Jabar, Ibu Lia Muliawaty, menjelaskan bahwa program sudah ada dan dijalankan oleh SKPD, khususnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Dinas Sosial. Bappeda menyarankan diadakan program peningkatan kulitas hidup dan pemenuhan hak anak  lintas daerah  kabupaten/kota.

Dalam kesempatan ini, INSTITUT PEREMPUAN menyerahkan Formulir Data Base Pemantauan Berbasis HAM untuk Pencegahan Perdagangan Orang dan Perlindungan PRT Migran, yang sudah diujicobakan di komunitas Jawa Barat, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sejak Februari 2018, yang melibatkan Dinas/SKPD/Gugus Tugas terkait, Komnas Perempuan, UNPAR, Migrant Care, International Organization Migration (IOM), dan komunitas Jagat Jabar. INSTITUT PEREMPUAN berharap Formulir ini dapat diadopsi atau dimodifikasi oleh Dinas/SKPD terkait, dalam rangka Pemantauan Berbasis HAM untuk Pencegahan Perdagangan Orang dan Perlindungan PRT Migran.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!