Pentingnya Perlindungan Buruh Migran PRT Indonesia


 

 

 

INSTITUT PEREMPUAN bekerja sama dengan Parahyangan Center for International Studies (PACIS) Universitas Katholik Parahyangan mengadakan Diskusi Publik/Seminar bertajuk “Perlindungan Buruh Migran PRT Indonesia”. Kegiatan yang berlangsung pada hari Senin (5/3) di Mgr. Geise Lecture Theatre Gedung 3 FISIP Unpar ini, dihadiri kurang lebih 60 orang dari berbagai kalangan mulai dari para pemimpin organisasi lokal yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat, para aktivis LSM dan pegiat buruh migran, akademisi, dan aparat pemerintah khususnya dari Pemda Provinsi Jawa Barat. Diskusi ini diadakan sekaligus dalam rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) 2018.

 

Pemantik Diskusi kali ini adalah Siti Badriyah (Migrant Care), Elisabeth Dewi (Ketua PACIS Unpar), Subur Suryama (Kepala Balai Pelatihan Kerja Pekerja Migran Indonesia) Barat), dan Thaufiek Zulbahary (Komnas Perempuan). Dosen HI Unpar, Vrameswari Omegawati, menjadi moderator pada diskusi tersebut.

 

Sebagaimana disampaikan dalam Sambutan  Pembukaannya, Sri Agustini, dari INSTITUT PEREMPUAN menyampaikan, “Saat ini kita memiliki UU baru, yaitu UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Alangkah baiknya jika kita mempelajari dan mensosialisasikan UU baru ini. Demikian juga kami ingin memperkenalkan telah adanya Desbumi atau Desa Buruh Migran. Kami sangat berterima kasih atas kerjasama ini dan berharap INSTITUT PEREMPUAN dapat menjalin kerjasama lebih baik lagi dengan PACIS Unpar.” INSTITUT PEREMPUAN sangat berharap Pemerintah Daerah Jawa Barat, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Disnakertrans dapat menindaklanjuti Diskusi Publik ini dalam rangka menguatkan sistem pemantauan berbasis HAM bagi buruh migran (PRT Migran) yang berasal dari Jawa Barat. Demikian pula halnya dengan Dinas Sosial dan Pusat Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) agar bisa lebih proaktif dalam melakukan pemantauan dan memberi perlindungan pada PRT Migran asal Jawa Barat, yang lebih dari 90% adalah perempuan.

 

Beberapa perubahan signifikan dalam UU PPMIadalah terkait tata kelola migrasi tenaga kerja terutama dengan adanya penguatan peran negara, tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga pengakuan penting peran pemerintah di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota, desa).Salah satu terobosan yang sangat penting dalam UU ini adalah diamanatkannya pasal terkait Jaminan Sosial bagi pekerja migran dan keluarganya (Pasal 29), sesuai dengan amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

 

UU PPMI mengakhiri proses sentralisasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang eksploitatif serta mendorong tanggung jawab pemerintah daerah mengenai perlindungan, dan meniadakan pembebanan biaya penempatan terhadap buruh migran.Selain terobosannya, beberapa kelemahan UU ini,antara lain tentang pelaksana penempatan, kelembagaan serta potensi pasal karet yang bisa dibajak sehingga berpotensi melahirkan peraturan pelaksana yang merugikan buruh migran.UU ini juga masih membuka celah dari sektor swasta untuk menjalankan bisnis penempatan buruh migran. Kelemahan lain adalah belum adanya pasal khusus yang mengafirmasi kebutuhan khusus perlindungan buruh migran Indonesia (terutama perempuan) yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga (PRT). Padahal, kebutuhan ini penting mengingat mayoritas buruh migran Indonesia bekerja di sektor ini dan menghadapi situasi kerentanan berkepanjangan.

 

Diskusi juga membahas bagaimana implementasi kerangka HAM terkait pekerja buruh migran dan situasi kerja buruh migran, terutama di Jawa Barat. Di tingkat provinsi, tahun 2008 pemerintah dan DPRD provinsi Jawa Barat telah mengundangkan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Perda Trafiking). Pemerintah dan DPRD Jawa Barat juga telah mengundangkan Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Perda Pekerja Migran). Perda ini juga menjadi salah satu kebijakan/policy dalam menjawab persoalan perdagangan orang. Dalam bagian menimbang, disebutkan bahwa “bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf b,dimaksudkan agar Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat tidak dijadikan objek perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa,korban kekerasan, serta kejahatan atas harkat dan martabat manusia”. Artinya, kehadiran Perda ini, selain untuk mengatur penempatan dan perlindungan TKI, tetapi untuk juga mengantisipasi dan mencegah perdagangan orang, khususnya yang menimpa TKI, termasuk PRT migran. [Val]

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Pentingnya Perlindungan Buruh Migran PRT Indonesia
CHARITY GARAGE SALE

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!