Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) RKHUP bab XVI tentang Bab Kesusilaan Over Kriminalisasi dan Belum Pro Perempuan


Jaringan kerja prolegnas pro perempuan (JKP3) yang terdiri dari berbagai organisasi yang bekerja setiap hari dalam isu kesetaraan gender baik pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melihat beberapa pasal dalam RKHUP bab XVI tentang Kesusilaan mengandung persoalan yang akan memberikan dampak serius bagi perempuan dan masyarakat rentan. Oleh karena itu kami memberikan masukanuntuk bab XVI pasal 469 s.d 496, antaralan :

 

1.             Pasal 469 yang berbunyi “dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II setiap orang yang: a.melanggar kesusilaan di muka umum atau b. melanggar kesusilaan di muka orang lain”.Frasa “kesusilaan di muka umum” adalah pasal yang memiliki tafsiran yang sangat karet dan dapat berpontensi mengkriminalisasi seseorang, terutama perempuan,  tanpa batasan yang jelas. Sehingga suatu perbuatan yang dari standar kesusilaan budaya yang berbeda dapat dianggap kriminal oleh kelompok masyarakat yang lain.

 

2.             Pasal 481 yang berisi pidana bagi setiap orang yang mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan tanpa hak. Frasa “tanpa hak” berpotensi mengkriminalisasi relawan yang bekerja di isu kesehatan reproduksi sehingga upaya kampanye Keluarga Berencana dan pencegahan penyakit seperti HIV/AIDS, PMS, dan lainnya yang menyangkut reproduksi hanya akan dapat dilakukan o.

 

3.             Pasal 484 ayat (1) e yang berbunyi “ laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan”. Menurut JKP3, norma ini tidak perlu diatur dalam KUHP dan tidak perlu dikategorikan sebagai tindak pidana karena dapat digunakan oleh pelaku perkosaan untuk melegitimasi tindakan perkosaannya menjadi hubungan seksual biasa untuk mendapatkan keringanan hukuman. Selain itu merupakan persoalan yang seringkali dialami oleh remaja dan dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui kekeluargaan. Pasal ini juga rentan terjadinya razia tidak terkendali oleh masyarakat setempat yang rentan munculnya tindakan kriminal yang lain. 

Selain itu, UN Working Group on Discrimination against Women in Law and in Practise pada 18 Oktober 2012 telah mengeluarkan pernyataan bahwa kriminalisasi terhadap hubungan seksual antara laki dan perempuan yg tidak terikat perkawinan, merupakan pelanggaran hak asasi perempuan dan menyerukan kepada negara-negara yang memberlakukan regulasi mengenai kriminalisasi terhadap zina untuk mencabut regulasi tersebut. Dalam background information yang dikeluarkan UN Working Group, analisa terhadap berbagai peraturan mengenai kriminalisasi terhadap zina, baik dalam konsep dan praktek penegakan hukumnya, sa.

 

4.             Pasal 488 yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana dengan paling banyak kategori II.” . Frasa “di luar perkawinan yang sah” pada pasal tersebut akan berpotensi  mengkriminalisasi warga negara yang saat ini masih terhambat memperoleh dokumen sah dari negara berupa akta perkawinan seperti yang masih dialami beberapa masyarakat adat yang telah melakukan perkawinan dengan hukum adat namun tidak tercatat di catatan sipil karena mengalami hambatan. Pasal ini juga mengatur tindak pidana yang tanpa korban (victim less) dan akan mengukuhkan kekerasan massa yang mungkin dilakukan pada laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama dan di prasangkai sebagai pasangan. Oleh karena itu pasal ini sebaiknya dihapuskan.

 

5.             Pasal 489 yang berbunyi “ setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan denda paling banyak kategori I”.  Frasa“bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum” mengandung bias kepada kelompok miskin yang tidak memiliki tempat tinggal atau para pekerja yang memiliki tanggungjawab untuk aktivitas malam. Frasa “dengan tujuan untuk melacurkan diri”, sangat rentan menyebabkan munculnya prasangka-prasangka, terutama perempuan, yang harus bekerja di waktu malam. Pasal ini sangat rentan menjadikan perempuan sebagai korban seperti pada kasus Lilis Lisdawati, seorang ibu yang merupakan korban penerapan Perda aturan jam malam di Tangerang yang menyebabkan dirinya di tangkap karena diduga sebagai pekerja seks komersil. Lilis mengalami stress dan meninggal dunia akibat tuduhan tersebut. Juga Fifi yang setiap hari harus bekerja di malam hari meninggal tenggelam di sungai akibat lari dari kejaran  satpol PP karena diduga pekerja seks komersil.

 

6.             Pasal 491 tentang tindak pidana perkosaan. Pada ayat (1) huruf c yangberbunyi “ laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan perempuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai”. Bunyi pasal tersebut belum mencakup ancaman untuk melakukan tindakan yang merugikan korban baik materiil maupun non materiil. Maka sebaiknya pasal tersebut ditambah kalimat “tetapi persetujuan perempuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai, dan ancaman akan dirugikan secara materiil maupun non materiil”.Sedangkan pada ayat (2) huruf b yang berbunyi “ laki-laki yang memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian dari tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan”, frasa “bukan merupakan bagian dari tubuhnya” justru membatasi penggunaan organ tubuh lainnya seperti tangan, kaki dan bagian organ lainnya yang seringkali dipergunakan oleh pelaku dalam tindakannya. Maka pasal ini sebaiknya diubah menjadi “laki-laki yang memasukkan bagian tubuhnya dan atau suatu benda yang bukan merupakan bagian dari tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan”.

 

7.             Pasal 496 yang berbunyi “ Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. Frasa“berkelakukan baik” pada pasal ini seringkali menyebabkan pelaku bebas atau mendapatkan hukuman ringan karena hakim lebih menitikberatkan pada sejarah hidup korban terutama riwayat seksual korban. Seharusnya dalam tindakan perkosaan, riwayat seksual korban tidak perlu menjadi bagian dari pertimbangan hakim karena hakim cukup dengan saksi dan bukti bahwa benar telah dilakukan tindakan perkosaan tanpa harus memilah korban dalam kategori  perempuan baik atau perempuan tidak baik. Oleh karena itu sebaiknya pasal ini  menghapus frasa “berkelakuan baik”. Selain itu frasa yang bermasalah adalah“belum kawin”, bahwa korban juga dapat saja adalah perempuan yang sudah kawin. Oleh karena itu sebaiknya frasa“belum kawin” dihapuskan. Apabila yang dimaksud adalah di dalam hubungan perkawinan, maka pengaturannya sebaiknya dalam pasal tersendiri.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Pernyataan Sikap Perempuan Indonesia Anti Kekerasan
Lowongan Staf Advokasi

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!