DISKUSI KOMUNITAS “PELUANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA UNTUK MELINDUNGI WARGA DARI MIGRASI ILLEGAL”


Cirebon 19 April 2016

 

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 atau yang lebih dikenal dengan undang-undang desa serta aturan pelaksanaanya yaitu Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 mengenai mekanisme pengelolahan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mendorong otonomi desa untuk menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan dana.

Perluasaan kewenangan tersebut diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Senada dengan pemikiran diatas, Institut Perempuan sebagai salah satu organisasi yang peduli terhadap persoalan perempuan dan anak mendorong pemerintah desa untuk dapat mengalokasikan dana desa untuk melindungi warga desa dari proses migrasi illegal.

Sebagai upaya mewujudkan itu, Institut Perempuan bekerjasama dengan pemerintah Desa Cangkuang yang bekerjasama demean FWBMI (Forum Warga Buruh MIgran Indonesia) mengadakan diskusi komunitas dengan tema “Peluang Implementasi Undang-Undang Desa Untuk melindungi Warga Dari Migrasi Illegal”(19/4/2016). Diskusi komunitas ini bertempat di Balai Desa Cangkuang, Desa Dea Cangkunag, Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.  Peserta yang Hadir sebanyak 20 orang yang mewakili unsur pemerintah desa, BPD, Polsek, Babinsa dan PKK. Untuk diskusi di Desa Cangkuang lebih banyak dihadiri oleh aparat desa.

Pendapat Bu Ani Yuanni Ketua Koperasi Annisa Desa Kanci Kulon menurutnya pelibatan warga sangat sulit, ketika mereka diundang dan hadir semua tidak bisa memberikan ususlan karena usulan yang ada sudah jadi jadi tidak ada penggalian usulan tetapi program yang disampaikan sudah ada dan warga tidak bisa memberikan masukan usulan program.

Menurut Bapak Mulyadi Desa Cangkuang, menjelaskan bahwa di Desa Cangkuang cara pandang banyak terobsesi pada pembangunan fisik. Dibagian partisipatif pemahaman kami di RPJM nya  memuat : merubah pemahaman kami, Rekruitmen TKW semrawut karena yang mengatasnamakan TKW tidak resmi,  ketika ada masalah  dan pembangunan partisipatif sangat bagus kerena desa sebagai tolak ukur.

Pelibatan masyarakat susah (Wulandari), aturan sudah memberikan peluang terhadap warga ikut serta dalam perencanaan untuk memberikan usulan melalui musyawarah perencanaan desa. Kenapa susah karena memang terjadi ketimpangan informasi  dan kapasitas misalnya  pemahaman aparat desa sudah tahu informasi tentang UU Desa sementara warga tidak tahu, Upaya kita adalah masyarakat harus melek angggaran melalui pilitik anggaran dengan demean pelibatan semua lapisan masyarakt (Sekolah Anggaran yang di gagas INISIATIF Bandung , sudah sampai Angkatan ke 3). Tujuannya adalah agar masyarakat kritis terhadap anggaran sehingga bisa mempengaruh kebijakan di desanya. 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Lowongan Staf Advokasi
DISKUSI KOMUNITAS “PELUANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA UNTUK MELINDUNGI WARGA DARI MIGRASI ILLEGAL”

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!