DISKUSI KOMUNITAS “PELUANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA UNTUK MELINDUNGI WARGA DARI MIGRASI ILLEGAL”


Diskusi Indramayu, 18 April 2016

 

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 atau yang lebih dikenal dengan undang-undang desa serta aturan pelaksanaanya yaitu Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 mengenai mekanisme pengelolahan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mendorong otonomi desa untuk menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan dana.

Perluasaan kewenangan tersebut diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Senada dengan pemikiran diatas, Institut Perempuan sebagai salah satu organisasi yang peduli terhadap persoalan perempuan dan anak mendorong pemerintah desa untuk dapat mengalokasikan dana desa untuk melindungi warga desa dari proses migrasi illegal.

Sebagai upaya mewujudkan itu, Institut Perempuan bekerjasama dengan pemerintah Desa Majasari mengadakan diskusi komunitas dengan tema “Peluang Implementasi Undang-Undang Desa Untuk melindungi Warga Dari Migrasi Illegal”(18/4/2016). Diskusi komunitas ini bertempat di aula Balai Ki Sabra, Desa Majasari Kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu dengan narasumber dari INISIATIF Bandung Wulandari dan Syahbudin Rahman . Materi yang disampaikan tentang   Regulasi Desa UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pelaksanaannya, Perencanaan Pembangunan Desa dan Kewenangan Desa Perspektif Permendesa . Peserta yang Hadir sebanyak 32 orang yang mewakili unsur pemerintah desa, masyarakat, tokoh masyarakat, RT, RW dan Ibu PKK.

Menurut kuwu Desa Majasari, Wartono, S.Pd., M.Si dalam sambutannya menjelaskan bahwa di Desa Majasari perlindungan terhadap warga desanya yang berangkat menjadi TKI sudah berlangsung sejak tahun 2012. Bentuk perlindungan ini tertuang dalam peraturan desa Majasari nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Desa Majasari.

Selain perlindungan bagi warga desa Majasari dalam proses migrasi, Pemerintah desa Majasari juga melakukan pembinaan dan pelatihan untuk keluarga TKI. “di Majasari untuk setiap anak TKI, pemerintah desa telah membuka pelatihan komputer, bahasa inggris dan matematika”. Ujarnya. Untuk para suami yang ditinggalkan oleh istrinya yang berangkat keluar negri, kami mengajak mereka untuk beternak sapi. Hal ini supaya para suami yang ditinggalkan istrinya mempunyai aktivitas dan terhindar dari pergaulan yang negatif.

Di tahun 2016 ini, menurut Kuwu Wartono, Desa Majasari sudah mengalokasikan anggaran dana desa untuk advokasi kasus TKI asal Desa Majasari. “anggaran dana desa untuk perlindungan TKI tersebut akan digunakan oleh CBO Zulfikar, untuk pemberdayaan dan perlindungan TKI”. Ujarnya.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!