Implementasi Perda Jawa Barat No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat: Belum Dipenuhinya Upaya Pencegahan Perdagangan Orang


Masukan INSTITUT PEREMPUAN terhadap Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Jawa Barat Tahun 2015

 

 

Indonesia telah memiliki kebijakan yang komprehensif dalam Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, yang terpenting untuk ke depan adalah bagaimana implementasi semua kebijakan, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di lapangan. Undang-undang tersebut juga telah mengamanatkan berbagai upaya yang harus dilakukan untuk memberantas perdagangan orang oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk mempercepat implementasi UUPTPPO, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan pelaksana dan peraturan terkait lainnya. Dalam skala provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang; Pergub No.89 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.3 Tahun 2008; dan Kepgub No.467.2/Kep.1331-BPPKB/2009 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

Namun di lapangan, ternyata sekumpulan peraturan tersebut dirasakan belum cukup efektif untuk menekan jumlah perdagangan orang di Jawa Barat. Saat ini tindak pidana perdagangan orang telah meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir, maupun tidak terorganisir, dengan lokus di dalam dan dan luar negeri. Kegiatan ini mampu memberikan keuntungan finansial yang sangat besar bagi pelakunya.

           

 

Implementasi Perda Jawa Barat No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat melalui Pemenuhan Hak atas Migrasi Aman dan Kerja Layak terhadap PRT Migran

Pada 2015, menyadari pentingnya pemantauan/review terhadap implementasi kebijakan penghapusan perdagangan orang, INSTITUT PEREMPUAN melakukan Pemantauan bertajuk “Implementasi Perda Jawa Barat No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat melalui Pemenuhan Hak atas Migrasi Aman dan Kerja Layak terhadap PRT Migran”. Pemantauan ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Perda pada aspek pencegahan melalui hak migrasi aman dan perlindungan terhadap PRT migran, khususnya pada implementasi pencegahan preventif (Pasal 5), penerapan SRBD (Pasal 7), dan pengawasan (Pasal 16) yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat, pada periode 2013-2015.

Berdasarkan temuan sementara dari Pemantauan INSTITUT PEREMPUAN terhadap implementasi Perda Jawa Barat No.3 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Jawa Barat, didapati beberapa fakta di bawah ini.

-          Implementasi Pasal 5

Pasal 5 ayat (1) Perda Jawa Barat No.3 tahun 2008 mengatur langkah pencegahan yang harus diambil Pemerintah Jawa Barat yaitu

“Pencegahan preventif perdagangan orang di Jawa Barat dilakukan melalui:

a.      membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif;

b.      membangun sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;

c.       membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;

d.      melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi yang berada di Jawa Barat;

e.       melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja warga Jawa Barat yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya;

f.        membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum,  aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau

g.      membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.”

 

o   Sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses (Pasal 5 ayat (1) butir c)

Terkait penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses (Pasal 5 ayat (1) butir c), pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membangun sistem informasi berupa website. Namun, penyediaan informasi melalui website masih belum menunjukkan muatan materi sebagaimana yang dimandatkan dalam Perda Jawa Barat No 9 Tahun 2013, dimana materi harus mencakup hal-hal yang diatur Perda tersebut seperti tata cara perekrutan dan penempatan calon pekerja migran, dokumen, hak dan kewajiban pekerja migran, situasi, kondisi dan budaya, manfaat dan risiko pekerjaan, penghormatan hak asasi manusia di negara tujuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan, dll. Melalui pengamatan Institut Perempuan, materi mengenai situasi, kondisi, budaya, hukum yang berlaku dan gambaran tentang penghormatan HAM di negara tujuan minim disediakan  dalam website ini. Padahal, kebutuhan informasi tentang situasi kerja dan peraturan yang berlaku di negara tujuan merupakan kebutuhan mendasar dari calon PRT migran. Akses informasi yang terbatas menyebabkan perempuan rentan diperdagangkan.

Selain itu, menurut penilaian dari Disnakertrans Jawa Barat, sistem informasi berupa website tidak bisa dikatakan berhasil. Penggunaan media website tidak cocok dengan latar belakang calon PRT migran yang mempunyai keterbatasan ketrampilan menggunakan internet dan teknologi informasi. Selain website, penyebaran informasi melalui mobil penyuluhan, diseminasi melalui koran, TV dan radio juga dilakukan. Namun tidak dapat dipastikan apakah informasi tersebut bisa diakses oleh masyarakat pedesaan. Belum ada pengukuran atau evaluasi terkait efektivitas penyebaran informasi.

 

o   Pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja warga Jawa Barat yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya (Pasal 5 ayat (1) butir e)

Terkait dengan pemantauan terhadap pekerja migran, PP No 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengatur bahwa Perwakilan RI bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pekerja migran (Pasal 18). Sebagai wujud otonomi daerah dalam hal ketenagakerjaan, pemprov Jawa Barat mengambil peran lebih yaitu dengan turut melakukan pemantauan perkembangan penempatan TKI. Dalam hal ini, PPTKIS wajib melaporkan informasi perkembangan pekerja migran yang bekerja di negara penempatan secara berkala setiap 6 bulan kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dan Dinas Tenaga Kerja di kabupaten/kota. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Perda Jawa Barat No 9 Tahun 2013.

Namun terlihat bahwa upaya pemantauan ini masih menghadapi kendala. Pelaksanaan pelaporan informasi oleh PPTKIS kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Barat ternyata tidak berjalan. Namun, sebuah inisiatif menarik yang masih terkait dengan pemantauan pekerja migran telah dilakukan Disnakertrans Jawa Barat yaitu program SMS Gateway, sebuah cara pemantauan dengan mengirim SMS kepada pekerja migran. Program ini tetap menghadapi kendala yaitu belum adanya data nomor telepon para pekerja migran serta  sikap PPTKIS yang tidak kooperatif.

Dalam hal upaya pendataan terhadap pekerja migran, pemprov Jawa Barat sangat bergantung dengan data Sisko TKLN dan KTKLN. Pengambilan data dari Sisko TKLN yang cukup menyulitkan akhirnya menjadi kendala pemprov Jawa Barat dalam melakukan kewajiban melindungi hak-hak pekerja migran serta mencegah dan melindungi korban perdagangan orang.

 

-          Implementasi Pasal 7

Perda Jabar No 3 Tahun 2008 mengatur tentang Surat Rekomendasi Bekerja keluar Daerah pada Pasal 7 yaitu:

(1)         Setiap orang termasuk perempuan dan anak yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota wajib memiliki SRBD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat tanpa dipungut biaya.

(2)         Untuk mendapatkan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melengkapi syarat-syarat :

a.      mengajukan permohonan tertulis;

b.      foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

c.       foto copy kartu keluarga yang masih berlaku;

d.      menyertakan akte kelahiran atau surat kenal lahir;

e.       bagi anak yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun menyertakan surat izin dari orang tua atau wali;

f.        bagi perempuan yang telah menikah, suami yang bersangkutan perlu membubuhkan persetujuan pada surat permohonan tersebut; dan

g.      bila melalui jasa dari suatu PPTKIS, korporasi atau perantara yang datang langsung ke Desa atau Kelurahan, PPTKIS atau perantara tersebut wajib melaporkan secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah, lengkap dengan jati diri serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama perusahaan dan/atau tempat kerja serta tawaran kerja tertulis dari perusahaan dan/atau tempat kerja dimaksud.

(3)  Mekanisme dan tata cara untuk mendapatkan SRBD diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bupati/Walikota wajib melaporkan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang menangani tenaga kerja, secara berkala.

 

Dapat dilihat bahwa Pasal 7 Perda Jawa Barat No 3 Tahun 2008 mengatur mengenai kewajiban bagi setiap orang, termasuk perempuan dan anak yang akan bekerja ke luar Kabupaten/Kota untuk memiliki Surat Rekomendasi Bekerja di Luar Daerah (SRBD). Khusus untuk perempuan yang bekerja keluar daerah, harus melengkapi persyaratan SRBD dengan persetujuan dari suami. Ketentuan yang sama tidak diterapkan kepada laki-laki. SRBD ini dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat dengan pengajuan permohonan terlebih dahulu dan melengkapi persyaratan administratif yang ditentukan, antara lain foto copy KTP dan KK, akte lahir, surat izin suami (perempuan yang sudah menikah), surat izin orang tua (bagi anak usia 15-18), keterangan PPTKIS (jika melalui jasa perantara). SRBD ini harus dilaporkan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang menangani tenaga kerja (Disnakertrans Jawa Barat), secara berkala.

Melalui pemantauan Institut Perempuan, didapatkan bahwa pelaksanaan SRBD ini tidak dilaporkan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. Pemantauan ini sendiri tidak menjangkau kepada implementasi SRBD yang dilakukan oleh pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat. Adapun keberadaan Pasal 7 ini bertentangan dengan hak perempuan untuk bekerja, yang diakui dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (telah diratifikasi dan diundangkan melalui UU No. 7 Tahun 1984). Tidak hanya itu, SRBD juga tidak sejalan dengan dengan Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), -keduanya telah diratifikasi Indonesia-, karena bertentangan dengan hak seseorang hak seseorang, baik laki-laki atau perempuan, atas pekerjaan dan kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut dan untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.

Menanggapi hasil pemantauan ini, disimpulkan bahwa pengaturan Pasal 7 mengenai SRBD tidak memenuhi asas “dapat dilaksanakan”. Dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap pembentukan peraturan perundangan harus mengikuti asas-asas tertentu, dimana salah satunya adalah asas dapat dilaksanakan, dimana setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

 

 

-          Implementasi Pasal 16

Dalam pemantauan ini juga ditemukan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menyelenggarakan pengawasan terhadap PPTKIS pada 2013-2015. Salah satu kendala yang menghambat adalah beban kerja pengawas ketenagakerjaan yang terbilang sangat banyak. Ada pula faktor ketimpangan rasio jumlah pengawas ketenagakerjaan terhadap jumlah korporasi yang diawasi. Ketiadaan peraturan pemerintah yang secara jelas mengatur secara rinci mengenai pengawasan kepada PPTKIS dan menunjuk institusi yang bertugas menambah daftar faktor penyebab lemahnya pengawasan, serta adanya keterbatasan dana.

Terkait dengan pembangunan kapasitas bagi pelaksana, adapun pelatihan kepada pengawas ketenagakerjaan pernah diberikan pada sekitar tahun 2002 hingga 2005. Namun, pelatihan sejenis tidak pernah diadakan lagi sejak 2005. Pelatihan ini termasuk hal penting mengingat fungsi pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana diatur dalam PP No 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Sedangkan, program pembinaan dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat dalam bentuk kunjungan oleh pengawas ketenagakerjaan dan pertemuan dengan PPTKIS. Namun dalam melakukan pembinaan terhadap PPTKIS, tidak ada pembahasan materi khusus tentang mengenai perdagangan orang yang dilakukan BPTKIT Disnakertrans Jawa Barat.

 

 

REKOMENDASI

Berkaitan dengan dilaksanakannya Rapat Kordinasi Gugus Tugas PTPPO yang diselenggarakan pada 3 November 2015, INSTITUT PEREMPUAN menganggap mekanisme Rapat Koordinasi sebagai mekanisme yang tepat untuk menyampaikan rekomendasi dan masukan terhadap implementasi Perda Jawa Barat No 3 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

·         Pemerintah provinsi Jawa Barat, melalui Gugus Tugas PTPPO Jawa Barat, mengimplementasikan Perda Jawa Barat No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang secara menyeluruh, termasuk upaya pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 16. Pelaksanaan pencegahan perdagangan orang harus dilakukan di bawah koordinasi Gugus Tugas PTPPO

·         Pemerintah provinsi Jawa Barat agar menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimandatkan dalam Perda Jawa Barat No 3 Tahun 2008

·         Gugus Tugas PTPPO Jawa Barat melakukan kajian dan evaluasi terhadap keberlakuan Pasal 7 dan dampak pemberlakuan Pasal 7 mengenai SRBD kepada pemenuhan hak asasi manusia, serta tindak lanjut kajian berupa penghapusan Pasal 7 Perda Jawa Barat No 3 Tahun 2008

·         Gugus Tugas PTPPO membuka partisipasi LSM dan masyarakat, khususnya perempuan, dalam hal keterlibatan pada mekanisme dalam Gugus Tugas PTPPO dan memberikan masukan-masukan pada produk/instrumen yang dihasilkan Gugus Tugas

·         Gugus Tugas PTPPO agar meningkatkan koordinasi antar anggota

·         Pemerintah provinsi Jawa Barat menerapkan mekanisme evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi Perda Jawa Barat No 3 Tahun 2008, termasuk evaluasi dampak.

 

 

Bandung, 20 November 2015

Hormat kami,

INSTITUT PEREMPUAN

Jl. Dago Pojok No. 85 Rt. 007/Rw. 03

Coblong, Bandung 40135, Jawa Barat, Indonesia.

Telp./Faks. 022- 251 63 78

Email : institut_perempuan@yahoo.com

Website : www.institutperempuan.or.id

FB: Institut Perempuan

Twitter: @Instperempuan

 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
DISKUSI KOMUNITAS “PELUANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA UNTUK MELINDUNGI WARGA DARI MIGRASI ILLEGAL”
Training United Nation Traty Body Mechanism

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!