Beberapa Poin Pandangan terkait RUU Perdagangan


INSTITUT PEREMPUAN

 DPR dan Pemerintah tengah menyiapkan pembahasan RUU Perdagangan. Terkait pembahasan DIM RUU Perdagangan serta rapat pembahasan DIM yang diadakan Jaringan GERAK LAWAN pada 20 Juni 2013, kami INSTITUT PEREMPUAN melihat setidaknya tiga permasalahan di bawah ini:

§  RUU Perdagangan tidak berdasarkan UUD 1945

Adapun berdasar Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hal ini berarti, bahwa hukum ekonomi Indonesia dimana di dalamnya termasuk hukum mengenai perdagangan, harus mencerminkan ketiga ketentuan diatas, yaitu: a. ekonomi berdasar atas asas kekeluargaan, b. peraturan perundangan terkait produksi yang mengatur bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; c. Peraturan perundangan terkait pemungutan sumber daya alam yang mengatur penguasaan oleh negara.

Selain itu, sudah selayaknya sistem perekonomian Indonesia didasari semangat “kerjasama” bukan competitivism (persaingan). Sebagaimana diuraikan Prof. Sri Edi Swasono dalam materi makalah “Persaingan versus Kerjasama” bahwa ilmu ekonomi neoclassical mainstream saat ini didasarkan pada jiwa competitivism (persaingan) dimana ekonomi berorientasi kepada efisiensi ekonomi. Ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Berdasar UUD 1945 inilah, sangat tepat yang diuraikan Prof. Sri Edi Swasono bahwa persaingan bebas harus dilarang. Dengan demikian, RUU Perdagangan seharusnya tidak bernafaskan ekonomi pasar bebas.

Namun, ini tidak tercermin sama sekali dalam RUU Perdagangan. Hal ini dapat kita amati dari Pasal 2 yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (1)

Perdagangan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.       adil dan sehat;

b.      kepastian hukum;

c.       pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha;

d.      pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah;

e.       perlakuan yang sama terhadap produk yang beredar dipasar dalam negeri;

f.        kesederhanaan dan transparansi; dan

g.       akuntabilitas;

Terbukti, Pasal 2 yang mengatur mengenai asas perdagangan, sama sekali tidak mencerminkan amanat Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 . Bahkan, dapat kita lihat bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf e adalah pengejawantahan dari prinsip WTO yaitu non-discrimination, khususnya national-treatment, yang mengharuskan barang impor harus diperlakukan kurang lebih sama dengan barang produksi dalam negeri. Prinsip ini sangat bertentangan dengan asas “asas kekeluargaan” yang diambil dari Pasal 33 UUD 1945 ayat (1).

Kemudian, Pasal 2 sama sekali tidak mencerminkan prinsip Pasal 33 ayat (2) dan (3) yaitu “Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, dan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Asas kekeluargaan, semangat kerjasama dan perlindungan kepada pelaku usaha nasional dan pelaku usaha kecil dan menengah juga tidak tercermin dalam pasal-pasal lainnya dalam RUU ini. Dalam Pasal 7, tidak tercermin adanya affirmative action bagi penyedia jasa dari kalangan usaha kecil dan menengah. Sedangkan bagi penyedia jasa dari negara lain, Pasal 8 mengatur bahwa Pemerintah memberi pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain sepanjang sudah dilakukan perjanjian saling pengakuan secara bilateral atau regional. Keberadaan Pasal 8 jelas sangat berpihak pada rezim pasar bebas. Keberadaan Pasal 7 dan Pasal 8 jelas sangat mencerminkan semangat ekonomi liberal dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

 

§  RUU Perdagangan Tunduk kepada Prinsip-prinsip WTO

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat kita lihat bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf e adalah pengejawantahan dari prinsip WTO yaitu non-discrimination, khususnya national-treatment, yang mengharuskan barang impor harus diperlakukan kurang lebih sama dengan barang produksi dalam negeri.

Tunduknya RUU Perdagangan pada ketentuan WTO juga tercermin dalam pasal-pasal seperti Pasal 6 ayat (4) huruf g dimana salah satu alasan Pemerintah dapat menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa adalah karena melaksanakan komitmen dalam perjanjian internasional, juga Pasal 32 ayat (5) dimana disebutkan bahwa salah satu alasah Pemerintah dapat melarang impor atau ekspor barang adalah “berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah.”

Prinsip-prinsip WTO dan kebijakan ekonomi liberal yang diterapkan terbukti mendiskriminasi & memiskinkan perempuan. Terkait kebijakan pro pasar bebas. implementasi dari Free Trade Aggreement seperti CAFTA (China ASEAN Free Trade Agreement) dan pemberlakuan UU No 38 Tahun 2008 tentang Piagam ASEAN misalnya, menyebabkan banjirnya produk impor dari Cina dan menyebabkan pelaku ekonomi lokal tersingkir. Tumbuhnya pasar modern/mini market, memarjinalkan dan bahkan menyebabkan perempuan pengusaha kecil bangkrut. Padahal, sebanyak 51,21% bekerja di sektor informal dan 60% adalah perempuan.

 

§  RUU Perdagangan melanggar hak-hak Konstitusional Perempuan

Kami sepakat dengan poin pandangan dalam “Pandangan dan Posisi Organisasi Masyarakat yang tergabung dalam GERAK LAWAN terhadap RUU Perdagangan” yang dirilis 5 Juni 2013 lalu menyikapi RUU Perdagangan, dimana salah satunya poin yang dimaksud adalah bahwa RUU Perdagangan melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Kami, INSTITUT PEREMPUAN menambahkan, bahwa pada perempuan marjinal, khsusunya sektor pekerja rumah tangga, liberalisasi perdagangan dan perdagangan bebas (yang tercermin dalam RUU Perdagangan) akan berdampak pada perempuan khususnya mendesak perempuan pada sektor kerja dengan upah rendah dan minim perlindungan. Telah banyak kajian menunjukkan adanya hubungan kausal antara penyebaran perusahaan multinasional dan pemberlakuan Structural Adjustment Programs (SAPs), misalnya, dengan meningkatnya perempuan pada sektor informal. Misalnya bagaimana SAPs mendesak pemerintah negara berkembang untuk memotong anggaran layanan publik yang pada akhirnya mengakibatkan perempuan mencari alternatif penghidupan dan masuk pada sektor informal yang tidak tersentuh regulasi negara, sehingga memberi kontribusi munculnya gendered-labour networks seperti prostitusi, kerja rumah tangga dan pekerjaan produksi dengan upah rendah. Rezim perdagangan bebas kemudian meminggirkan dan tidak mengakui pekerja perempuan, dalam hal ini perempuan pekerja rumah tangga (PRT). Hingga hari ini, PRT tidak diakui sebagai pekerjaan atau sektor jasa oleh rezim perdagangan bebas seperti WTO dan ASEAN.

Padahal, dunia internasional pun telah mengakui PRT sebagai pekerja melalui diadopsinya Konvensi ILO 198 mengenai Kerja Layak bagi PRT (2011). Menurut Konvensi, PRT adalah “setiap orang yang terikat di dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja”. Pekerjaan rumah tangga didefinisikan sebagai “pekerjaan yang dilaksanakan di dalam atau untuk satu atau beberapa rumah tangga”. Konvensi ini mengatur hak-hak PRT seperti hak-hak dasar PRT, jam kerja, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, standar bagi PRT migran, dll. Tidak diakuinya PRT sebagai pekerjaan akan mengakibatkan tidak terlindunginya sektor kerja PRT dan akan melanggar hak-hak PRT akan perlindungan dari kekerasan, diskiriminasi dan pemiskinan.

 

Bandung, 19 Juni 2013,

Hormat kami

INSTITUT PEREMPUAN

Jl. Dago Pojok No. 85 Rt. 007/Rw. 03

Coblong, Bandung 40135, Jawa Barat, Indonesia.

Telp./Faks. 022.25163 78

Email : institut_perempuan@yahoo.com

Website : www.institutperempuan.or.id

Twitter: @Instperempuan

FB: Institut Perempuan

Instagram: institutperempuan

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Menanti Sukacita
Kepemimpinan yang Melayani

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!