Focus Group Discussion Raperda Jawa Barat tentang Pengarusutamaan Gender


Bandung, INSTITUT PEREMPUAN: Pada Kamis, 12 November 2015 di Ruang Rapat BP3AKB Provinsi Jawa Barat, dilakukan FGD pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG). Acara ini dimulai jam 09.30, dibuka oleh Ibu Reni Ambasari selaku Kabid PUG BP3AKB Provinsi Jabar. Dalam sambutan pembukaan Ibu Reni menyampaikan bahwa  kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan hal-hal yang diharap dapat memperkaya draft Raperda PUG Jawa Barat yang sedang disusun. Adapun tujuan dari disusunnya Raperda PUG adalah agar pembangunan masyarakat Jawa Barat terlaksana lebih ke arah  responsif gender. Pada awalnya, Raperda ini diagendakan untuk masuk ke Prolegda tahun 2015, akan tetapi karena satu dan lain hal kemudian diundur menjadi tahun 2016.

 Sesuai dengan tujuannya untuk mendapatkan masukan terhadap penyusunan Raperda PUG di Jawa Barat, sepanjang waktu diskusi didapatkan cukup banyak masukan dari peserta yang hadir. Ada salah satu peserta yang mengusulkan agar disusun terlebih dahulu Naskah Akademik dengan mengacu kepada pertimbangan data dan isu yang semakin berkembang. Karena dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, naskah akademik merupakan prasarat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsep latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran atau arah penyusunan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

           Beberapa peserta menyampaikan kekhawatiran yang mengemuka dimana jika nanti Perda ini sudah masuk dalam proses pengundangan, atau bahkan sudah diundangkan, kemudian muncul peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur pengarusutamaan gender. Hal ini tentu beresiko terhadap Perda yang dibuat, bisa saja Perda ini dicabut atau mengalami perubahan yang harus disesuaikan. Sehingga adanya usulan Raperda PUG ini harus ditinjau lagi, baik urgensinya maupun kemanfaatannya. Namun ada pula peserta yang menganggap hal ini tidak jadi masalah. Bahwa jika kelak ada peraturan yang lebih tinggi, maka Perda ini bisa direvisi kemudian.

Ada pula peserta yang mengkritisi Pasal 2 Raperda PUG yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan dilaksanakan dengan berasaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan mengedepankan prinsip religius, partisipatif, non diskriminatif dan berkelanjutan.” Pasal ini memicu pro kontra di antara peserta diskusi. Ada diantara mereka yang menganggap bahwa prinsip religius akan kontra produktif dengan konsep gender itu sendiri. Mengingat untuk sebagian orang yang memiliki paham sekuler, mereka tidak akan mau diatur. Mengenai asas religius tersebut. INSTITUT PEREMPUAN memberikan masukan bahwa Raperda PUG sebaiknya mencerminkan asas-asas sebagaimana yang sudah digariskan dalam UU UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, beberapa diantaranya adalah asas bhinneka tunggal ika, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, dst (Pasal 6).

          Dalam diskusi ini, INSTITUT PEREMPUAN berpendapat bahwa penyusunan peraturan perundang-undanganan haruslah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan rujukannya adalah UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  Bahwa terdapat suatu hierarki perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar. Dimana suatu peraturang perundang-undangan tidak boleh melanggar peratuaran yang lebih tinggi. Demikian pula dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa menjadi landasan yuridis pembentukan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian, substansi isi Perda kelak harus mencerminkan kepentingan kelompok-kelompok yang ada. Dan sebelum pembahasan lebih lanjut, draft Raperda seharusnya sudah dibagikan terlebih dahulu kepada para stake holder untuk di kaji. 

          Pada akhir diskusi, didapati banyak rekomendasi dari para peserta. Isu-isu dan perkembangan terkait gender akan dieksplor kemudian oleh tim penyusun Naskah Akademik. Raperda ini akan terus bergulir karena telah masuk pada Prolegda Provinsi Jawa Barat tahun 2016.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Kepemimpinan yang Melayani
Focus Group Discussion Raperda Jawa Barat tentang Pengarusutamaan Gender

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!