Merdeka


R. Valentina Sagala

 

Tulisan dimuat di Harian SINAR HARAPAN Edisi Cetak 15-16  Agustus 2015

 

Tepat 17 Agustus tahun ini bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-70 tahun. Jelang itu berbagai lomba yang bisa diikuti rakyat, biasanya digelar di berbagai pelosok, kota maupun desa.

Pada hari penting ini, kantor-kantor pemerintahan, kantor swasta, dan sekolah-sekolah melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih. Secara khusus, perhatian banyak orang tertuju pada upacara peringatan kemerdekaan yang diadakan di Istana Merdeka, dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Bicara merdeka, tiba-tiba saya ingin mengingat kembali ke belakang, ke pelajaran tahun-tahun sejarah dimana bangsa kita belum merdeka. Penjajahan negeri asing telah sangat menyiksa bangsa ini. Rakyat miskin dan menderita, kekayaan alam dieksploitasi, kebebasan berpikir dan berserikat dibelenggu, dan masih banyak lagi.

Bagi sebuah bangsa, kemerdekaan menjadi semacam sebuah syarat penting. Kemerdekaan adalah syarat agar pembangunan benar-benar bisa dilaksanakan. Kemerdekaan adalah syarat supaya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bisa ditindak tegas lewat proses peradilan dan budaya pencegahan pelanggaran HAM dapat dibangun dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Kemerdekaan adalah syarat agar keadilan dapat ditegakkan. Kemerdekaan adalah syarat agar kesejahteraan dan kemakmuran dapat dirasakan sungguh-sungguh oleh rakyat. Dan banyak lagi. Sederhananya, tanpa kemerdekaan, semua cita-cita bangsa ini tak akan tercapai.

Dalam bahasa sederhana saya, kemerdekaan adalah syarat esensial bagi kebaikan untuk rakyat. Tanpa kemerdekaan, tanpa kedaulatan, sangatlah sulit cita-cita sebuah bangsa dapat dicapai.

Kemerdekaan adalah modal utama bangsa ini yang harus kita syukuri. Kemerdekaan bangsa ini juga diperoleh dengan perjuangan, bukan dengan diam dan menunggu.

Namun persoalannya, mengapa setelah sekian tahun kemerdekaan bangsa ini, potret buruk negeri ini masih mengiris rasa prihatin banyak orang. Korupsi merajalela, bukan cuma di pusat atau tingkat nasional, tapi sampai ke pelosok-pelosok negeri. Rakyat miskin masih bertarung hanya untuk mengakses sandang, pangan, papan. Kemiskinan tak hanya bisa ditemukan di daerah-daerah pelosok, tapi juga di kota-kota besar. Rakyat kecil bermigrasi dan mengais rejeki tanpa perlindungan yang jelas dari negara.

Belum lagi jika kita bicara nasib korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Hingga saat ini, tak pernah ada pengungkapan kebenaran (truth-telling) tentang apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM. Kehadiran film dokumenter karya Joshua Oppenheimer, “The Act of Killing”  (dalam bahasa Indonesia: “Jagal” 2012) dan “The Look of Silence” (dalam bahasa Indonesia: “Senyap”, 2014) telah memberi ruang baru untuk membongkar peristiwa 1965-1966. Sebelumnya berbagai publikasi dan hasil penelitian tentang peristiwa 1965 dalam kerangka pelanggaran HAM juga bermunculan.

Sejak kampanye calon presiden, Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Presiden “mulai” merealisasi janjinya dengan membentuk tim gabungan lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Tim gabungan akan bertugas merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan enam kasus pelanggaran HAM berat, yaitu kasus peristiwa 1965-1966; kasus penembakan misterius 1982-1985; kasus Talangsari di Lampung (1989); kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998; kasus kerusuhan Mei 1998; serta peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Sayang, kerumitan yang terjadi saat ini justru karena ada kecenderungan pemerintah ingin menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ini melalui “rekonsiliasi”. Padahal, rekonsiliasi tanpa upaya pengungkapan kebenaran lewat jalur judisial (pengadilan) merupakan impunitas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM.

Sejumlah aktivis HAM, akademisi, peneliti, tengah mempersiapkan International People Tribunal untuk kasus pelanggaran HAM 1965, yang akan diadakan 10-13 November mendatang di Den Haag. Tujuan utamanya adalah mengungkap kebenaran dan menuntut penyelesaian pelanggaran HAM 1965 (hingga 2015) benar-benar diwujudkan.

Minggu lalu, Ibu Sumarsih, ibunda dari Wawan, mahasiswa Trisakti yang menjadi korban peristiwa Trisakti menelpon saya. Beliau mengingatkan saya untuk hadir di Kamisan/Payung Hitam ke-407, pada Kamis, 13 Agustus, bersama ratusan orang yang terus konsisten menyuarakan agar kasus-kasus pelanggaran HAM dapat diselesaikan dan keadilan bagi korban (termasuk perempuan) terwujud. Kamisan hari itu didedikasikan untuk menyambut “70 Tahun Indonesia Merdeka”.

Saya terenyuh. Sudahkah kita benar-benar merdeka?

Penulis adalah aktivis perempuan, hukum, dan HAM; anggota  dewan redaksi Sinar Harapan; follow: @ValentSagala

http://www.sinarharapan.co/news/read/150815037/merdeka

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Perpres No 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019
Hak Asasi Perempuan dan Pembangunan

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!