Anak Perempuan yang (Di)kawin(kan)


R. Valentina Sagala

 

Tulisan dimuat di Harian SINAR HARAPAN Edisi Cetak 27-28 Juni 2015

 

Kamis minggu lalu, sebuah peristiwa memprihatinkan terjadi di negeri ini. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (UU Perkawinan), terkait khususnya mengenai batas usia perkawinan 16 tahun bagi (anak) perempuan.

Saya katakan “anak perempuan” karena meski UU Perkawinan menyatakan usia 16 tahun sebagai batas usia minimum perkawinan bagi perempuan, jelas Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) beserta Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/2002, menyatakan anak adalah seseorang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Artinya, “perempuan” dalam konteks UU Perkawinan, yang masih berusia di bawah 18 tahun adalah “anak”. Berbeda dengan usia minimum untuk menikah bagi laki-laki, yang oleh UU Perkawinan ditetapkan 19 tahun. Di sini jelas ada asumsi berbasis gender, yaitu bagi laki-laki (suami) diperlukan tingkat kematangan yang “lebih” (karena nantinya diasumsikan menjadi kepala keluarga, pencari nafkah utama, dsb) dibanding istri yang boleh berusia 16 tahun.

Hal lain yang tak kalah penting adalah diperbolehkannya dispensasi perkawinan dalam hal tidak memenuhi ketentuan batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan. Di banyak tempat, kita menyaksikan anak-anak perempuan berusia 13, 14, atau 15 tahun menjalani perkawinan berbekal dispensasi orang tua mereka. Asumsi yang biasanya digunakan untuk mengawinkan anak-anak adalah usia pubertas, yang dalam konteks saat ini sangatlah tidak relevan karena terbukti dari banyak segi, remaja belum matang untuk mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab.

Artinya, UU Perkawinan sesungguhnya telah “membiarkan” anak-anak perempuan yang belum memiliki kematanganan psikologis mengambil keputusan menempuh perkawinan, yang belum benar-benar mereka mengerti dan sadari. Itu mengapa, dalam perenungan saya, lebih tepat menyebut bahwa anak-anak perempuan ini “dikawinkan” dan bukan secara sadar dan bertanggung jawab memilih serta memutuskan untuk “kawin”.

Kerangka landasan hukum bagi perlindungan anak di Indonesia tersebar dalam sejumlah UU, seperti UU Perlindungan Anak, UU HAM, UU Pengadilan Anak (saat ini: UU Sistem Peradilan Pidana Anak), pengesahan Convention on the Rights of the Child sebagai Keputusan Presiden Nomor 36/1990, dan tentu saja UUD 1945 yang secara khusus telah memasukkan pasal terkait anak (Pasal 28 B Ayat 2) yang berbunyi,

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Meski demikian, hingga kini masih belum ditemukan keharmonisan hukum dalam hal pembatasan usia dewasa.

Dalam pembacaan putusan MK, seorang hakim konstitusi, Maria Farida Indrati, mengeluarkan pendapat berbeda (dissenting opinion). Ia menyatakan usia 16 tahun telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 24 B Ayat 2, Pasal 8 C Ayat 1 UUD 1945.

Di Indonesia, tuntutan para aktivis perempuan dan pemerhati hak anak terhadap dinaikkannya batas usia perkawinan 16 tahun bagi (anak) perempuan bukanlah hal baru.  Fakta menunjukkan, anak-anak perempuan yang sudah (di)kawin(kan) umumnya akan putus sekolah, berisiko pada kematian ibu saat melahirkan, gizi balita buruk atau kematian balita, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. 

Dengan berbagai kerugian ini, jelaslah anak-anak perempuan ini tak terpenuhi hak konsitusionalnya atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi (Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945). Lagipula, manalah mungkin ada kesetaraan gender tumbuh dalam generasi di mana anak-anak perempuan telah dirampas hak-haknya sejak dini.

Bagi saya, di tengah harapan besar agar hukum bisa progresif menciptakan masyarakat baru yang lebih adil, beradab, dan berperikemanusiaan, putusan MK kemarin amatlah menyesakkan. Namun saya yakin, perjuangan kita menghapuskan diskriminasi terhadap anak-anak perempuan tidak akan berakhir di sini. Mari satukan langkah menyusun strategi yang lebih tajam lagi, guna menghapuskan anak-anak yang (di)kawin(kan)! 

 

Penulis adalah aktivis perempuan, hukum, dan HAM; anggota dewan redaksi Sinar Harapan; follow: @ValentSagala

 

Link:

http://www.sinarharapan.co/news/read/150627056/anak-perempuan-yang-di-kawin-kan-

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Kesempatan
Suara Perempuan dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!