Suara Perempuan dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat


R. Valentina Sagala

 

Tulisan dimuat di Harian SINAR HARAPAN Edisi Cetak 20-21 Juni 2015

 

Presiden Joko Widodo “mulai” merealisasi janjinya menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu. Niatan ini ditunjukkan dengan membentuk sebuah tim gabungan lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Dalam pernyataannya, tim gabungan akan bertugas merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan enam kasus pelanggaran HAM berat, yaitu kasus peristiwa 1965-1966; kasus penembakan misterius 1982-1985; kasus Talangsari di Lampung (1989); kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998; kasus kerusuhan Mei 1998; serta peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

Saya menyambut baik niatan Presiden. Setidaknya ada dua hal penting yang ingin saya utarakan sebagai masukan. Pertama, dalam konteks pelanggaran HAM berat masa lalu, salah satu yang terpenting adalah bagaimana menegakkan keadilan transisional (transitional justice). Keadilan ini mensyaratkan adanya mekanisme menyeluruh antara judisial dan nonjudisial, guna memberi keadilan dan berupaya memperbaiki kondisi korban dan keluarganya menjadi lebih baik, melawan impunitas, dan membangun budaya pencegahan untuk kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat serupa di masa akan datang (jaminan tak keberulangan). Dengan kata lain, mekanisme judisial (pengadilan) tidak dapat digantikan dengan mekanisme nonjudisial (rekonsiliasi, reparasi yang transformatif). Keduanya mesti dijalankan secara paralel dan saling melengkapi.

Mekanisme nonjudisial harus dipersiapkan dengan hati-hati, agar tidak berakhir sebagai perwujudan impunitas. Rekonsiliasi baru bisa dimaknai ketika secara bersamaan ada pengakuan dan pernyataan bahwa pelaku melakukan pelanggaran HAM berat, lewat mekanisme judisial yang transparan dan akuntabel. Pernyataan maaf secara resmi menjadi berarti jika mekanisme judisial berjalan. Bersamaan dengan itu, kompensasi, restitusi, rehabilitasi, serta upaya perbaikan lain bagi keluarga korban dapat diwujudkan.

Kedua, dalam seluruh proses penuntasan pelanggaran HAM berat, suara korban harus didengar dan dikedepankan. Di sini menjadi penting mempertanyakan di manakah suara dan pengalaman perempuan? Dibutuhkan penelusuran pengalaman perempuan sebagai korban langsung dari pelanggaran HAM, serta pemaknaan lebih luas terkait korban, misalnya memperhatikan penderitaan dan kerugian yang dialami perempuan sebagai keluarga (ibu, istri, anak) dari korban (anak, suami, ayah).

Mendengarkan suara korban pelanggaran HAM berat harus memastikan suara dan pengalaman perempuan diperhitungkan secara serius. Sejarah menunjukkan, dalam pengalaman pengadilan pelanggaran HAM berat di negara lain, memasukkan isu pelanggaran hak asasi perempuan terkait pelanggaran HAM berat, seperti kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender (sexual and gender based violence) tidaklah mudah dan penuh tantangan. Namun tentu saja, setiap upaya mengikutsertakan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender dalam dimensi pelanggaran HAM berat amatlah penting.

Seringkali tantangan awal adalah dari cara pandang pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan proses penanganan pelanggaran HAM berat, yang menganggap kekerasan yang dialami perempuan seperti perkosaan, pelecehan seksual, intimidasi seksual, kekejaman seksual, sebagai isu pinggiran yang tidak penting dan bukan yang utama. Padahal, kita tahu berbagai laporan (setidaknya Laporan dari Komnas Perempuan) menunjukkan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender yang menimpa perempuan Indonesia. Penting juga untuk tidak terjebak pada soal “kuantitas” atau jumlah korban, sebaliknya cermat melihat kualitas penderitaan yang dialami perempuan. Ada banyak perempuan korban dan keluarga pelanggaran HAM yang mengalami trauma psikologis, hingga kini belum pernah menerima konseling. Belum lagi trauma lain.

Dalam perenungan saya, terkait perempuan, ada tantangan substantif dari proses penyelesaian pelanggaran HAM, yaitu setidaknya: sejauh mana benar-benar memperhatikan apakah telah terjadi kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender; dan apakah pelanggaran HAM yang diderita oleh laki-laki (suami, ayah, anak) memberi dampak pada ibu,  istri, atau anak perempuannya. Bentuk yang terakhir misalnya melihat apakah setelah seorang laki-laki hilang atau ditahan, perempuan sebagai keluarga mengalami diskriminasi, kehilangan sumber nafkah, menjadi korban pelecehan, atau mengalami kerugian lain.

Untuk itu, proses mendengarkan korban dan keluarga korban perlu dipersiapkan dengan memperhatikan perspektif dan kebutuhan khusus perempuan sebagai korban. Mendengar dan memberi keadilan bagi suara-suara perempuan yang tak terdengar, saya pikir ini adalah pekerjaan rumah yang tak terpisahkan dari penuntasan kasus pelanggaran HAM berat.

Penulis adalah aktivis perempuan, hukum, dan HAM; anggota dewan redaksi Sinar Harapan; follow: @ValentSagala

 

Link:

http://www.sinarharapan.co/news/read/150620055/suara-perempuan-dalam-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Anak Perempuan yang (Di)kawin(kan)
Negaraku, Benar atau Salah?

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!