Negaraku, Benar atau Salah?


R. Valentina Sagala

 

Tulisan dimuat di Harian SINAR HARAPAN Edisi Cetak 6-7 Juni 2015

 

Minggu ini saya mengikuti Program Australia Awards Fellowship di Universitas Queensland, Brisbane, Australia, mengenai “Toward a Culture of Prevention: Advancing Women, Peace and Security in the ASEAN Region”. Berbicara perempuan, perdamaian, dan keamanan dalam konteks wilayah ASEAN tentu sensitif, apalagi dalam kerangka tanggung jawab untuk melindungi (responsibility to protect), yang merupakan komitmen global untuk menghentikan genosida (genocide), kejahatan perang (war crimes), pemusnahan etnis (ethnic cleansing), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity).

Program ini diikuti sekitar 29 orang dengan berbagai latar belakang profesi (aktivis kemanusiaan, aktivis perempuan, pengacara, hakim, akademisi, jurnalis, pemerintah, dan parlemen), dari tiga negara (Kamboja, Filipina, dan Indonesia).

Diskusi bergulir hangat hari demi hari. Di antaranya peserta diajak mendiskusikan masalah-masalah di dalam negeri, serta mempresentasikannya. Menarik sekali melihat dalam diskusi, ada teman yang ingin menampilkan yang “baik-baik” tentang negaranya. Seorang teman bahkan terang-terangan mengatakan agar janganlah hal yang jelek-jelek dikemukakan di depan forum.

Tiba-tiba saya teringat sebuah istilah. Anda juga mungkin sering atau pernah mendengar, “My Country, Right or Wrong.” Istilah ini sering dilekatkan pada sikap “patriotisme” yang cenderung membabi buta dimana seseorang akan mati-matian membela negaranya, tak peduli negaranya benar atau salah.

Membusungkan dada kita dibanding orang atau negara lain memang sangatlah menggoda. Di ajang antar negara, tentu pembicaraan bisa digiring hanya ke “kulit” saja. Apalagi dalam hal bahasa, kita bisa bersilat lidah mentransfer istilah-istilah hukum di Indonesia, menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris yang penuh modifikasi.

Saya misalnya tahu betul bahwa Indonesia bisa berbangga hati telah memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019. Tapi saya menjadi berhati-hati ketika sebagian orang mengklaim RAN tersebut sebagai “RAN 1325”, mengacu pada United Nations Security Council in Resolution (UNSCR) 1325 on Women, Peace and Security.

RAN tersebut lahir sebagai turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang jelas-jelas membatasi konflik sebatas “sosial” sebagai “perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”? Dengan definisi ini, jelas UU ini beserta peraturan turunannya sama sekali tidak mengakui konflik yang melibatkan negara termasuk dengan militer. Mari cermati berbagai konflik yang terjadi di negeri kita.

Lebih dalam lagi, UU ini bukanlah peraturan terkait dengan penghentian genosida, kejahatan perang, pembantaian etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (yang jelas-jelas menjadi roh penting dalam UNSCR 1325).

Itu mengapa, posisi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melingkupi genosida dan kejahatan kemanusiaan justru menjadi penting untuk didayagunakan, bersama RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang kini berada di Prolegnas 2015, paska dibatalkan oleh Mahkamah Konsitusi pada tahun 2006. Sebab substansi UNSCR 1325 sesungguhnya bukan membatasi diri pada “konflik sosial”, melainkan memiliki spektrum luas terkait keamanan dan pelanggaran HAM, termasuk bagaimana reformasi sektor keamanan bisa dilakukan terkait perempuan. Kita tahu misalnya, Indonesia masih mengharuskan tes keperawanan dilakukan bagi perempuan yang mau menempuh karir di dunia militer. Jika RAN memiliki spektrum seluas UNSCR 1325, tentu RAN seharusnya sudah jadi jawaban terhadap upaya penghapusan kebijakan diskriminatif semacam ini, -sesuatu yang belum terjadi saat ini-.

Kita juga tahu hingga kini belum ada proses hukum yang adil bagi perempuan korban 1965, 1998, dan pelanggaran HAM lain. Faktanya, negeri ini belum bergerak membongkar dan memberi keadilan terhadap korban pelanggaran HAM.

Dalam perenungan saya, mencintai negara saya, bukanlah berarti harus berbohong. Saya akan katakan salah jika salah, dan benar jika benar. Saya katakan salah, agar kesalahan bisa diakui dan dibenahi untuk menjadi baik. Saya katakan benar, agar bisa belajar dari yang lain dan mengembangkan diri agar lebih baik lagi. Rasanya, cinta ya seperti itu!

Penulis adalah aktivis perempuan, hukum, dan HAM; anggota dewan redaksi Sinar Harapan; follow: @ValentSagala

“Tulisan dimuat di Harian Sinar Harapan Edisi Cetak 6-7 Juni 2015

                                           

 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Suara Perempuan dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Budaya Pencegahan

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!