Budaya Pencegahan


R. Valentina Sagala

 

Tulisan dimuat di Harian SINAR HARAPAN Edisi Cetak 13-14 Juni 2015

 

Ketika mengikuti Program Australia Awards Fellowship di Universitas Queensland, Brisbane, Australia, mengenai “Toward a Culture of Prevention: Advancing Women, Peace and Security in the ASEAN Region”, saya bertemu dengan aktivis perempuan, pendamping korban, akademisi, jurnalis, hakim, aparat pemerintah, dan parlemen, dari Kamboja, Filipina, dan Indonesia.

Kami mendiskusikan permasalahan perempuan, perdamaian, dan keamanan di wilayah ASEAN dalam kerangka tanggung jawab negara untuk melindungi (responsibility to protect) terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang merupakan komitmen global untuk menghentikan genosida, kejahatan perang, pemusnahan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di dalam negeri, kita tahu ada berbagai pelanggaran HAM yang menjadi catatan kelam bangsa kita, mulai dari tragedi yang dikenal sebagai G30SPKI atau Gestapu, Tanjung Priok, Talangsari, Mei 1998, Aceh, Papua, dan masih banyak lagi. Presiden Joko Widodo pada masa kampanyenya menjanjikan penyelesaian kasus-kasus ini.

Masyarakat juga masih berharap banyak terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang tahun ini berada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015. Kita berharap agar pembahasan RUU ini bisa benar-benar mengakomodasi makna dasar dari kebenaran dan rekonsiliasi sebagai bagian yang “melengkapi” (bukan “menggantikan”) proses hukum yang mesti juga dijalankan sebagai bagian dari keadilan transisional yang harus terwujud.

Pertanyaannya mungkin adalah, mengapa penegakan keadilan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu diperlukan? Sebagian korban mungkin kini sudah tidak ada. Tapi mengapa keadilan bagi korban dan keluarganya amatlah penting? Dan pertanyaan utama, mengapa kekerasan seksual dalam kejahatan massal ini perlu dinyatakan?

Alasan utama, korban dan keluarganya membutuhkan pengakuan atas pelanggaran HAM yang terjadi dan menimpanya. Pengakuan dibutuhkan sebagai langkah paling awal. Pengakuan harus ditempuh lewat jalur hukum karena merupakan bagian dari “state accountability” atau pertanggungjawaban negara.

Penelusuran kebenaran terhadap perempuan, yang melibatkan kaca mata dan pendekatan berperspektif perempuan perlu ditempuh untuk benar-benar mencari kebenaran yang selama ini disembunyikan dan dikubur. Sejarah mencatat, tubuh perempuan telah dijadikan sasaran dalam berbagai pelanggaran HAM di Indonesia, baik lewat perkosaan, perbudakan seks, dan tindakan keji lain berkenaan dengan tubuh perempuan.

Intinya, tidaklah mungkin ada rekonsiliasi tanpa pemaparan kebenaran. Mustahil ada rekonsiliasi tanpa pengakuan bahwa kejahatan kemanusian itu sungguh terjadi dan pihak-pihak tertentu jelas mesti “dinyatakan dan diakui” (“menyatakan dan mengakui”) sebagai yang bersalah dan bertanggung jawab.

Pertanyaan lain mengemuka, bagaimana jika seorang Presiden sebagai pribadi hendak meminta maaf kepada korban? Cukupkah hal ini? Menurut saya, tidak. Dalam perenungan saya, haruslah dibedakan permintaan maaf “negara” dalam konteks “state accountability” dengan permintaan maaf dari seorang pribadi. Dulu, Jepang juga pernah membagikan sejumlah uang untuk para perempuan korban yang dijadikan jugun ianfu semasa perang. Namun para perempuan itu menolak karena uang itu hendak diberikan seolah untuk “menghapus” kekejian yang dialami mereka, tanpa pemerintah Jepang benar-benar mengakui dan menempuh jalur hukum internasional untuk kejahatan pelanggaran HAM termasuk kejahatan seksual dan kekerasan berbasis gender yang mereka lakukan.

Artinya, tidak mungkin ada “permintaan maaf” tanpa pengakuan bahwa pelanggaran HAM benar terjadi. Kebenaran sendiri mesti diungkap (truth-telling) dan diproses melalui proses pengadilan (tribunal) yang adil. Janganlah bicara “maaf” nasional tanpa pengadilan, sebagaimana juga janganlah “menggantikan” proses pengadilan dengan penggantian kerugian atas nama “rekonsiliasi”. Itu semua semu.

Alasan yang menurut saya juga sangat penting, keadilan untuk pelanggaran HAM masa lalu diperlukan untuk membangun budaya yang mencegah pengulangan terhadap kasus-kasus serupa terjadi di masa mendatang. Penegakan hukum lalu mendorong semua pihak untuk menghormati HAM. Karenanya, upaya untuk pengakuan dan pemberian keadilan bagi perempuan-perempuan korban harus terintegrasi dalam upaya penegakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM keseluruhan. Sesulit apapun, kebenaran itu harus diungkap, pemberian keadilan bagi korban harus dikedepankan. Bukan hanya untuk hari ini, tapi terlebih lagi untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Sebuah bangsa tidak hanya menolak impunitas, tapi terlebih lagi, yang berbudaya mencegah pelanggaran HAM. Perempuan menuntut ini, Pak Presiden.

Penulis adalah aktivis perempuan, hukum, dan HAM; anggota dewan redaksi Sinar Harapan; follow: @ValentSagala

 “Tulisan dimuat di Harian Sinar Harapan Edisi Cetak 13-14 Juni 2015″ 

 

Link:

http://www.sinarharapan.co/news/read/150613033/budaya-pencegahan

 

 

 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Negaraku, Benar atau Salah?
MASUKAN BAGI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!