MASUKAN BAGI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI


 Yayasan INSTITUT PEREMPUAN & Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat

 

Dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), sudah seharusnya konvensi yang memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) khususnya perlindungan pekerja migran secara komprehensif ini, menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang tengah dibahas DPR RI. 

Demikian pula sangatlah penting agar RUU PPILN ini  juga mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam instrumen HAM internasional lainnya, termasuk ILO Convention concerning Decent Work for Domesic Workers/Konvensi ILO tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut Konvensi ILO No. 189) dan ILO Recommendation concerning Decent Work for Domesic Workers (selanjutnya disebut Rekomendasi ILO No. 201).

Berikut ini adalah masukan dari kami, yang terdiri dari 9 aspek yaitu:

§  Judul RUU: Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota Keluarganya

§  Definisi TKI, Anggota Keluarga TKI dan Pekerja Rumah Tangga

§  Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Anggota Keluarganya

§  Perlindungan TKI dan Anggota Keluarganya di Luar Negeri

§  Kerjasama Perlindungan TKI dan Anggota Keluarganya

§  Larangan Percaloan

§  Peran Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kepada PPTKIS

§  Layanan Pembinaan, Konseling dan Pemberdayaan bagi PRT Migran Purna

§  Sosialisasi dan Informasi bagi PRT Migran

 

 

1.      JUDUL RUU: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DAN ANGGOTA KELUARGANYA

Pada Maret 2012, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012. Konvensi ini menjadi tonggak standar baku bagi perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya.

Pada Konvensi ini, dijelaskan akan kenyataan bahwa migrasi acapkali mengakibatkan masalah-masalah yang serius bagi anggota keluarga para pekerja migran dan juga bagi pekerja migran itu sendiri, khususnya karena tersebarnya keluarga tersebut. Melalui Konvensi ini, ada kesadaran bawa hak pekerja migran dan anggota keluarganya belum diakui secara memadai dimanapun juga. Oleh karena itu, sudah seharusnyalah momen revisi Undang Undang Nomor 39 tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi kesempatan untuk dilahirkannya peraturan perundang-undangan untuk melindungi pekerja migran dan anggota keluarganya.

 

USULAN

Kami, Yayasan INSTITUT PEREMPUAN dan JAGAT JABAR mengusulkan judul Rancangan Undang-Undang adalah “Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota Keluarganya”.

 

 

 

2.     DEFINISI TKI, ANGGOTA KELUARGA TKI, DAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Pada Undang Undang Nomor 39 tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, hanya mengatur “cakupan yang terbatas” dari TKI dimana hanya mencakup  warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk periode tertentu. TKI tidak terdokumentasi (undocumented migrant workers) atau yang sering salah dipahami sebagai TKI ilegal, tidak tercakup dalam UU tersebut dan tidak akan menerima perlindungan, terlepas dari mereka menggunakan jalur tidak resmi secara sengaja maupun tidak.

Pada Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, pada bagian Pembukaan menyatakan bahwa “para pekerja yang tidak didokumentasikan atau yang berada dalam situasi yang tidak biasa seringkali dipekerjakan dalam kondisi kerja yang lebih buruk dibandingkan dengan pekerja - pekerja lain, dan bahwa beberapa majikan berupaya mencari pekerja - pekerja semacam itu untuk memperoleh keuntungan dalam persaingan yang tidak wajar”.

Sementara itu, TKI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (TKI-PRT) yang justru merupakan mayoritas TKI perempuan, tidak teracakup secara eksplisit, sehingga juga tidak akan menerima perlindungan yang optimal.

 

Pasal 2 angka 1 Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya berbunyi sebagai berikut:

Istilah “ pekerja migran” mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara di mana ia bukan menjadi warganegara;

 

Pasal 4 Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya berbunyi sebagai berikut:

Untuk tujuan konvensi ini, istilah “anggota keluarga” mengacu pada orang-orang yang kawin dengan pekerja migran atau mempunyai hubungan dengannya, yang menurut hukum yang berlaku berakibat sama dengan perkawinan, dan juga anak-anak mereka yang dibawah umur dan orangorang lain yang menjadi tanggungan mereka yang dianggap sebagai anggota keluarga menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ataumenurut perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara-negara yang bersangkutan.

 

Pasal 1 Konvensi ILO tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga berbunyi:

Untuk tujuan Konvensi ini:

(a)     istilah “pekerjaan rumah tangga” berarti pekerjaan yang dilaksanakan di dalam atau untuk satu atau beberapa rumah tangga;

(b)     istilah “pekerja rumah tangga” berarti setiap orang yang terikat di dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja;

(c)      seseorang yang melaksanakan pekerjaan rumah tangga hanya secara kadang-kadang atau sporadis dan bukan sebagai sarana untuk mencari nafkah, bukan merupakan pekerja rumah tangga.

 

USULAN

Adanya definisi TKI, anggota keluarga TKI dan TKI-PRT sebagai berikut:

1.        Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang atau telah melakukan pekerjaan di luar negeri dan berhak menerima upah.

2.        Anggota Keluarga Tenaga Kerja Indonesia adalah orang yang kawin dengan TKI atau memiliki hubungan dengannya, yang menurut hukum yang berlaku berakibat sama dengan perkawinan, dan juga anak TKI dan orang lain yang menjadi tanggungan mereka yang dianggap sebagai anggota keluarga menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau menurut perjanjian bilateral atau multilateral yang melibatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.        TKI pekerja rumah tangga yang selanjutnya disebut TKI PRT adalah TKI yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, bekerja pada lingkup jenis pekerjaan kerumahtanggaan dan berhak mendapatkan upah layak.

 

 

 

3.     HAK-HAK TKI DAN ANGGOTA KELUARGANYA

UU PPTKILN belum mengacu pada peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan hak-hak pekerja – baik peraturan nasional maupun ketentuan internasional, terutama Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families), 1990. Beberapa prinsip yang penting dalam perlindungan pekerja migran Indonesia yang diatur dalam Konvensi Pekerja Migran 1990, namun tidak diatur dalam UU PPTKILN, antara lain:

·         Konvensi Pekerja Migran 1990 tidak melihat pekerja migran hanya sebagai pekerja atau entitas ekonomi, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang mempunyai keluarga dan hak-haknya sebagai manusia (dilihat dari judul dan penjabaran hak-hak asasi pekerja migran dan anggota keluarga dalam seluruh pasal konvensi).

·         Konvensi Pekerja Migran 1990 memegang prinsip dasar non-diskriminasi bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya dalam setiap tahapan migrasi, seperti jelas tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 7. Konvensi ini memastikan bahwa perlakuan yang diterima oleh pekerja migran tidak kurang menguntungkan dari atau sama dengan perlakuan yang diterima oleh warga negara di negara peserta, dan di saat yang bersamaan memberi kelonggaran bahwa pembatasan hak-hak tertentu dapat dilakukan asal sesuai dengan hukum dan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, hak dan kebebasan orang lain.

·         Konvensi Pekerja Migran 1990 menyediakan definisi dan kategori bagi pekerja migran dan anggota keluarganya juga menciptakan standar perlakuan internasional melalui elaborasi pekerja migran dan anggota keluarganya (terdapat dalam Bagian I, Pasal 1-6).

·         Selain sejalan dengan instrument hukum HAM lainnya, Konvensi Pekerja Migran 1990 telah pula memastikan bahwa pekerja migran dan anggota keluarganya juga menikmati hak-hak asasi tersebut sebagai warga negara dari negara asalnya maupun sebagai pendatang di negara tempatnya bekerja.

·         Konvensi mengatur dasar-dasar mengenai HAM yang diterapkan pada para pekerja migran yang bekerja secara legal maupun tidak, sehingga perlindungannya tidak melihat kepada dokumen yang dimiliki (dalam Pasal 22-23 tentang pengusiran). Dengan prinsip non-diskriminasi pula, Konvensi ini menekankan bahwa perlindungan hak-hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya juga meliputi mereka yang tidak terdaftar atau dalam situasi tidak biasa/ireguler adalah mutlak[1].

·         Pembukaan Konvensi Pekerja Migran 1990, Paragraf 13 menyatakan bahwa negara memiliki peran untuk mencegah dan membatasi eksploitasi dari pekerja migran dan anggota keluarga mereka dan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan ilegal yang akhirnya masuk pada perdagangan manusia.

·         Pembukaan Konvensi Pekerja Migran 1990 Paragraf 9, 11 dan 16 berupaya untuk menciptakan standar minimum bagi perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya yang bersifat universal dan diakui oleh masyarakat internasional. Konvensi ini juga digunakan sebagai alat untuk mendorong bagi negara-negara yang belum memiliki standar mengenai hal ini agar dapat melaksanakannya.

 

 

USULAN

Kami, Yayasan INSTITUT PEREMPUAN dan JAGAT JABAR mengusulkan adanya Bab tentang Hak-hak TKI dan Anggota Keluarganya, dengan rumusan isi sebagai berikut:

 

BAB…

HAK-HAK TKI DAN ANGGOTA KELUARGANYA

Bagian Pertama

Hak Asasi bagi semua TKI dan anggota keluarganya

Pasal  1

1. TKI dan anggota keluarganya harus bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk Indonesia. Hak ini tidak boleh dibatasi kecuali sebagaimana ditentukan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan dan moral umum, atau hak dan kebebasan orang-orang lain, yang sesuai dengan hak lain yang diakui dalam kovenan ini.

2. TKI dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk memasuki dan tinggal di Indonesia setiap waktu.

 

Pasal 2

Hak atas hidup dari TKI dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum

 

Pasal 3

Tidak seorangpun TKI dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

 

Pasal 4

1. Tidak seorangpun TKI dan anggota keluarganya dapat diperbudak atau diperhambakan.

2. Tidak seorangpun TKI dan anggota keluarganya dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;

3. Ayat 2 pasal ini tidak boleh mengecualikan kerja keras (hard labour) sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang, di negara-negara yang memperkenankan dijatuhkannya kerja keras sebagai suatu hukuman.

4. Untuk tujuan pasal ini, istilah “kerja paksa atau wajib” tidak mencakup:

(a) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam ayat 3 pasal ini, yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sadar pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;

(b) Setiap tindakan yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;

(c) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum asalkan pekerjaan itu juga dibebankan pada warga negara dari negara yang bersangkutan.

 

Pasal 5

1. Setiap TKI dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun secara pribadi.

2. Tidak seorang TKI dan angota keluarganya dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya, untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan dasar orang lain.

4. Pemerintah berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, yang setidaknya salah satu diantaranya adalah TKI, dan dimana dimungkinkan, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan sendiri.

 

Pasal 6

1. TKI dan anggota keluarganya berhak untuk berpendapat atau campur tangan.

2. TKI dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatas-pembatas secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak yang dicantumkan dalam ayat (2) menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab khusus. Oleh karenanya hal ini dapat dikenai pembatasan tertentu, akan tetapi hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan;

a. Untuk menghormati hak atau nama baik orang lain;

b. Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum negara-negara yang bersangkutan atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum;

c. Untuk tujuan mencegah propaganda perang;

d. Untuk tujuan mencegah upaya yang mendorong kebencian berdasarkan kebangsaan, ras atau keagamaan yang merupakan penghasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan dan tindak kekerasan.

 

Pasal 7

Tidak seorangpun TKI dan anggota keluarganya yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau komunikasi lain, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap TKI dan anggota keluarganya berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan serangan seperti tersebut diatas.

 

Pasal 8

Tidak seorangpun TKI dan anggota keluarganya dapat secara sewenang-wenang dihalangi untuk memiliki properti, baik yang dimilikinya sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Apabila menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara tempatnya bekerja, aset dari TKI dan anggota keluarganya disita baik sebagian maupun seluruhnya, orang yang bersangkutan berhak untuk memperoleh kompensasi yang wajar dan memadai.

 

Pasal 9

1. TKI dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.

2. TKI dan anggota keluarganya berhak atas perlindungan yang efektif oleh Negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga.

3. Verifikasi oleh petugas penegak hukum mengenai identitas TKI dan anggota keluarganya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

4. TKI dan anggota keluarganya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, tidak boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang; mereka tidak boleh dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

5. TKI dan anggota keluarganya yang ditangkap wajib diberi tahu pada saat penangkapan, mengenai alasan-alasan penangkapannya dalam bahasa yang sedapat mungkin dapat mereka fahami, dan harus sesegera mungkin diberi tahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya dalam bahasa yang mereka fahami.

6. TKI dan anggota keluarganya yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, harus segera dihadapkan ke depan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Tidak boleh merupakan suatu ketentuan umum bahwa selama menunggu untuk diadili mereka harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan, dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.

7. Apabila seorang TKI dan anggota keluarganya ditangkap atau dimasukkan ke dalam penjara atau tahanan di negara penempatan selama menunggu untuk diadili, atau ditahan dalam bentuk lain, maka:

  1. Konsuler atau pejabat diplomatik harus diberitahukan dengan segera mengenai penangkapan atau penahanan tersebut beserta alasan-alasannya, apabila yang bersangkutan memintanya.
  2. Orang yang bersangkutan harus mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang disebut diatas. Komunikasi dari orang tersebut kepada pejabat yang disebut diatas harus segera disampaikan, dan Ia berhak untuk menerima komunikasi yang dikirimkan oleh pejabat tersebut dengan segera.
  3. Orang yang bersangkutan harus segera diberitahu mengenai hak ini dan hak yang berasal dari perjanjian yang relevan jika ada, yang berlaku antara Negara-negara yang bersangkutan, untuk berkorespondensi dan bertemu dengan pejabat diatas, dan untuk mengatur pengacara dengan mereka.

8. TKI dan anggota keluarganya yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan didepan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan dapat dengan segera menentukan keabsahan penahanan mereka, dan memerintahkan pembebasan apabila penahanan tersebut ternyata tidak sah menurut hukum. Dalam menghadiri acara tersebut, TKI dan anggota keluarganya harus memperoleh bantuan seorang penterjemah jika mereka tidak memahami bahasa yang dipergunakan, kalau perlu tanpa membayar.

9. TKI dan anggota keluarganya yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

 

Pasal 10

1. Para TKI dan anggota keluarganya yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri manusia dan pada identitas budaya mereka.

2. Para TKI dan anggota keluarganya yang dituduh harus, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa, dipisahkan dari orang yang telah dipidana dan harus diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan sesegera mungkin dihadapkan pada sidang pengadilan.

3. Para TKI dan anggota keluarganya yang ditahan di suatu Negara transit atau Negara tempat bekerja karena pelanggaran terhadap ketentuan yang berkenaan dengan migrasi, harus sedapat mungkin dipisahkan dari orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman atau orang-orang yang tengah menunggu penundaan persidangan.

4. Selama jangka waktu hukuman penjara menurut hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, tujuan penting dari perlakuan terhadap para TKI dan anggota keluarganya harus menjadi perbaikan dan rehabilitasi sosial mereka. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

5. Selama ditahan atau dipenjara, para TKI dan anggota keluarganya harus menikmati hak-hak yang sama dengan warga negara untuk dikunjungi anggota keluarganya.

6. Apabila seorang TKI dirampas kebebasannya, pejabat yang berwenang dari Negara yang bersangkutan wajib memperhatikan masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh anggota keluarganya, khususnya pasangan dan anak-anaknya yang di bawah umur.

7. Para TKI dan anggota keluarganya yang menjadi sasaran penahanan dan hukuman penjara sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara tempat kerja atau di Negara transit, harus menikmati hak-hak yang sama sebagaimana diterapkan kepada warga negara dari Negara-Negara tersebut pada situasi yang sama.

8. Apabila seorang TKI dan anggota keluarganya ditahan dengan maksud untuk melakukan verifikasi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berkenaan dengan migrasi, yang bersangkutan tidak boleh dibebani biaya yang ditimbulkan.

 

Pasal 11

1. Para TKI dan anggota keluarganya harus memiliki hak yang setara dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan di hadapan pengadilan dan tribunal. Dalam menentukan tuduhan kejahatan terhadap mereka atau menentukan hak-hak dan kewajiban mereka yang digugat secara hukum, mereka harus memiliki hak untuk menjalani dengar pendapat yang adil oleh tribunal yang kompeten, independen, dan imparsial oleh hukum.

2. Para TKI dan anggota keluarganya yang dituntut atas suatu tindak pidana harus memiliki hak praduga tak-bersalah sampai terbukti sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Dalam menentukan tuntutan kejahatan terhadap mereka, para TKI dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas jaminan-jaminan minimum di bawah ini :

  1. untuk diinformasikan secara baik dan jelas dengan bahasa yang mereka pahami mengenai penyebab adanya tuntutan terhadap mereka;
  2. untuk memiliki waktu dan fasilitas yang memadai guna melakukan persiapan pembelaan atas tuntutan terhadap mereka dan berkomunikasi dengan pengacara yang mereka pilih sendiri;
  3. untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
  4. untuk diadili dengan kehadiran mereka dan untuk membela diri mereka secara pribadi atau melalui penasihat hukum atas pilihan mereka sendiri; untuk diinformasikan, jika mereka tidak memiliki penasihat hukum, akan adanya hak ini; dan untuk memiliki penasihat hukum yang ditugasi mendampingi mereka, dalam keadaan apa pun ketika kepentingan keadilan sangat dibutuhkan dan tanpa pembayaran oleh mereka dalam hal ini jika mereka tidak memiliki sumber pembiayaan yang cukup;
  5. untuk memeriksa atau telah memeriksa saksi-saksi yang melawan mereka dan untuk memperoleh kehadiran dan pemeriksaan atas saksi-saksi pada pihak mereka dengan kondisi yang sama dengan saksi-saksi yang melawan mereka;
  6. untuk memperolah bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah jika mereka tidak memahami atau tidak menuturkan bahasa yang digunakan di negara setempat;
  7. tidak dipaksa untuk bersaksi melawan diri mereka sendiri atau untuk mengaku bersalah.

4. Pada kasus yang menimpa anak di bawah umur, prosedur yang diambil wajib memperhatikan umur mereka dan dorongan untuk memajukan rehabilitasi mereka.

5. Para TKI dan anggota keluarganya yang dihukum karena tindakan pidana harus memiliki hak atas hukuman dan vonis terhadap mereka untuk ditinjau kembali oleh badan tribunal yang lebih tinggi menurut hukum.

6. Apabila seorang TKI atau seorang anggota keluarganya, oleh putusan akhir pengadilan, telah diputuskan bersalah atas tindak pidana dan apabila kemudian keputusan bersalah tersebut telah dibalikkan atau ia telah diberikan pengampunan atas dasar baru penemuan fakta atau penemuan fakta baru yang menyimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan peradilan, orang tersebut yang telah menjalani hukuman sebagai akibat dari keputusan bersalah tersebut harus dikompensasi menurut hukum, kecuali terbukti bahwa tidak terungkapnya fakta-fakta yang tidak diketahui tersebut secara keseluruhan atau sebagian yang melekat pada orang tersebut.

7. Tidak seorang pun TKI dan anggota keluarganya boleh diadili atau dihukum kembali atas kejahatan yang ia telah diputuskan bersalah ataupun tidak bersalah berdasarkan hukum dan prosedur hukum pidana yang berlaku di negara yang bersangkutan.

 

Pasal 12

1. Tidak seorangpun TKI dan anggota keluarganya dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka ia harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.

2. Pertimbangan kemanusiaan yang berkenaan dengan status TKI, khususnya sehubungan dengan haknya untuk tinggal dan bekerja, harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan TKI dan anggota keluarganya.

 

Pasal 13

1. Tidak seorangpun TKI dan anggota keluarganya dapat dipenjara semata-mata berdasarkan ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban perjanjian.

2. Tidak seorang pun TKI dan anggota keluarganya yang dapat dihalangi haknya atas surat ijin kerja atau bertempat tinggal, atau diusir semata-mata berdasarkan ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian kerja, kecuali pemenuhan kewajiban tersebut merupakan prasyarat bagi dikeluarkannya ijin tersebut.

 

Pasal 14

Selain oleh pejabat publik yang diberi kewenangan oleh hukum, perbuatan seseorang yang menghancurkan atau mencoba menghancurkan dokumen identitas, dokumen yang memberi ijin masuk atau keluar, tempat kediaman, atau tempat tinggal dalam wilayah nasional atau ijin kerja merupakan tindakan melawan hukum. Penyitaan tanpa hak atas dokumen-dokumen tersebut, tidak boleh dilakukan tanpa adanya bukti resmi yang terperinci. Dalam hal apapun tidak diperkenankan untuk menghancurkan paspor atau dokumen yang setara milik TKI dan anggota keluarganya.

 

Pasal 15

1. TKI dan anggota keluarganya tidak boleh menjadi sasaran upaya pengusiran atau pengeluaran kolektif. Setiap kasus pengusiran harus diperiksa dan diputuskan satu persatu.

2. TKI dan anggota keluarganya hanya dapat dikeluarkan dari wilayah suatu negara didasarkan atas suatu keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum.

3. Keputusan tersebut harus dikomunikasikan kepada mereka dalam bahasa yang mereka pahami. Apabila tidak diwajibkan, maka atas permintaan orang-orang tersebut keputusan itu harus dikomunikasikan secara tertulis dan juga alasan-alasannya, kecuali dalam keadaan keadaan yang luar biasa berdasarkan keamanan nasional. Orang-orang yang bersangkutan harus diberi tahu mengenai hak ini sebelum atau selambat-lambatnya pada saat keputusan itu diambil.

4. Kecuali, apabila suatu keputusan akhir telah diucapkan oleh pejabat pengadilan, orang-orang yang bersangkutan berhak untuk menyampaikan alasan-alasan mengapa mereka harus tidak diusir, dan untuk meminta kasusnya diminta kembali oleh pejabat yang berwenang, kecuali alasan keamanan nasional menentukan sebaliknya. Selama menunggu peninjauan kembali, orang-orang yang bersangkutan berhak untuk meminta penundaan keputusan pengusiran tersebut.

5. Apabila keputusan pengusiran yang telah dijalankan kemudian dibatalkan, maka orang yang bersangkutan berhak untuk menuntut kompensasi menurut hukum, dan keputusan yang pertama tidak boleh dipergunakan untuk mencegahnya memasuki kembali negara yang bersangkutan.

6. Dalam hal pengusiran, orang orang yang bersangkutan berhak atas kesempatan yang layak sebelum atau sesudah keberangkatannya, untuk menyelesaikannnya pembayaran gaji atau hak lain yang menjadi haknya dan juga hutang-hutangnya.

7. Tanpa mengurangi pelaksanaan keputusan pengusiran, TKI dan anggota keluarganya yang menjadi sasaran keputusan tersebut dapat memohon untuk memasuki suatu negara yang bukan negara asalnya.

8. Dalam hal pengusiran TKI dan anggota keluargannya, biaya pengusiran tidak boleh dibebankan padanya. Orang-orang yang bersangkutan dapat diminta untuk membayar biaya perjalanannya sendiri.

9. Pengusiran dari negara tempat bekerja tidak boleh mengurangi hak apapun yang telah diperoleh TKI dan anggota keluarganya sesuai dengan hukum negara tersebut, termasuk hak untuk, menerima gaji dan hak lain yang menjadi haknya.

 

Pasal 16

TKI dan anggota keluarganya berhak untuk memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik Indonesia atau Negara yang mewakili kepentingan Indonesia, apabila hak yang diakui dalam Undang-undang ini maupun dalam Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dilanggar. Khususnya dalam hal pengusiran, orang yang bersangkutan harus diberitahu mengenai hak ini dengan segera dan Pejabat dari Negara yang melakukan pengusiran harus memfasilitasi pelaksanan hak tersebut.

 

Pasal 17

Setiap TKI dan anggota keluarganya berhak untuk diakui dimanapun sebagai pribadi dimuka hukum.

 

Pasal 18

1. TKI dan anggota keluarganya harus mendapatkan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diterapkan pada warga negara dari Negara tempat bekerja dalam hal penggajian dan:

  1. Kondisi-kondisi kerja lainnya, yakni uang lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselamatan, kesehatan, pemutusan hubungan kerja, dan kondisi-kondisi apapun yang menurut hukum dan praktek nasional dicakup dalam istilah ini;
  2. Persyaratan kerja lainnya, yakni usia minimum untuk bekerja, pembatasan pekerjaan rumah, dan hal-hal lain yang menurut hukum dan praktek nasional dianggap sebagai persyaratan kerja;

2. Penghapusan prinsip persamaan perlakuan yang dicantumkan dalam ayat (1) dari pasal ini dari perjanjian kerja pribadi, merupakan tindakan yang melanggar hukum;

3. Pemerintah melakukan upaya diplomasi agar negara tempat TKI bekerja mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa TKI tidak dihalangi haknya yang muncul dari prinsip ini atas alasan adanya pelanggaran dalam masa tinggal atau pekerja mereka. Khususnya, majikan tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban yang ada dalam perjanjian ataupun membatasi kewajiban mereka dengan cara apapun dengan alasan adanya pelanggaran semacam itu.

 

Pasal 19

1. Pemerintah mengakui hak TKI dan anggota keluarganya:

a. Untuk mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan serikat pekerja dan perkumpulan lain yang dibentuk menurut hukum, dengan pandangan untuk melindungi kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kepercayaan lainnya, sesuai dengan peraturan dari organisasi yang bersangkutan.

b. Untuk secara bebas bergabung pada serikat-serikat pekerja atau perkumpulan-perkumpulan semacam itu sebagaimana telah disebutkan, sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan;

c. Untuk mencari bantuan dan sumbangan dari serikat buruh atau perkumpulan apapun yang disebut diatas.

2. Pelaksanaan hak ini tidak boleh dibatasi kecuali menurut ketentuan hukum, dan yang diperlukan dalam negara demokratis demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

 

Pasal 20

1. Berkenaan dengan jaminan sosial, TKI dan anggota keluarganya berhak atas perlakuan yang sama di Negara tempatnya bekerja dengan hak yang diberikan pada warga negara, selama mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku di Negara asal dan Negara tempat bekerja sewaktu-waktu dapat menetapkan ketentuan yang diperlukan untuk menentukan tata cara permohonan norma tersebut.

2. Apabila ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak memberikan tunjangan pada TKI dan anggota keluarganya, pemerintah melakukan diplomasi dengan pemerintah negara tempat bekerja untuk mencari kemungkinan memberikan penggantian kepada yang bersangkutan jumlah sumbangan yang diberikan pada mereka sehubungan dengan tunjangan itu berdasarkan perlakuan yang diberikan pada warga negara yang berada pada situasi yang sama.

 

Pasal 21

TKI dan anggota keluarganya berhak untuk menerima perawatan kesehatan yang sangat mendesak yang diperlukan untuk mempertahankan hidup mereka, atau untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada kesehatan mereka, berdasarkan perlakuan yang sama dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan. Perawatan medis mendesak semacam itu, tidak boleh ditolak oleh Negara dengan alasan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan mereka.

 

Pasal 22

Setiap anak TKI berhak atas suatu nama, atas pendaftaran kelahiran, dan atas kewarganegaraan.

 

Pasal 23

Setiap anak TKI mempunyai hak dasar atas akses pada pendidikan berdasarkan persamaan perlakuan dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan. Akses pada lembaga-lembaga pendidikan pra sekolah milik Negara tidak boleh ditolak atau dibatasi dengan alasan adanya situasi pelanggaran berkenaan dengan masa tinggal atau pekerjaan salah satu orangtua, atau berdasarkan alasan adanya pelanggaran masa tinggal dalam Negara tempat bekerja.

 

Pasal 24

1. Pemerintah menjamin penghormatan pada identitas budaya TKI dan anggota keluarganya, dan tidak boleh mencegah mereka untuk mempertahankan hubungan budaya dengan Indonesia dan daerah asal mereka.

2. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membantu dan mendorong upaya-upaya dalam hal ini.

 

Pasal 25

Pada saat berakhirnya masa tinggal mereka di Negara tempat bekerja, TKI dan anggota keluarganya berhak untuk memindahkan pendapatan dan tabungan mereka, dan juga harta pribadi mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari Negara yang bersangkutan.

 

Pasal 26

1. TKI dan anggota keluarganya berhak untuk diberitahu oleh pemerintah Indonesia, pemerintah negara tempat bekerja, atau pemerintah negara transit mengenai:

a. Hak TKI dan anggota keluarganya yang muncul dari Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;

b. Kondisi penerimaan mereka, hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum dan praktek di Negara yang bersangkutan, dan hal-hal lain yang serupa yang memungkinkan mereka untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan administratif dan ketentuan lain di Negara tersebut.

2. Pemerintah wajib mengambil semua langkah-langkah yang dianggap tepat untuk menyebarluaskan informasi seperti diatas, atau untuk memastikan bahwa informasi itu telah disebarluaskan oleh majikan, serikat buruh dan badan-badan atau lembaga-lembaga lainnya yang tepat. Tergantung pada kebutuhan, mereka dapat pula bekerjasama dengan pemerintah di negara tempat TKI bekerja.

3. Informasi yang memadai seperti diatas harus diberikan atas permintaan TKI dan anggota keluarganya dengan cuma-cuma, dan sejauh mungkin dalam bahasa yang mereka pahami.

 

Pasal 27

Tidak satupun hal yang sama dalam ketentuan ini yang akan mengakibatkan TKI dan anggota keluarganya terlepas dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan Negara transit dan Negara tempat bekerja, atau kewajiban untuk menghormati identitas dan budaya dari penduduk negara-negara tersebut.

 

Bagian Kedua

Hak lain dari TKI dan Aggota Keluarganya yang Didokumentasikan atau yang berada dalam situasi normal

 

Pasal 28

TKI dan anggota keluarganya yang didokumentasikan atau berada dalam situasi yang umum dalam Negara tempat bekerja, berhak atas hak yang dicantumkan dalam Bagian ini, disamping hak yang disebutkan dalam Bagian Pertama.

 

Pasal 29

Sebelum keberangkatannya atau selambat-lambatnya pada saat diterimanya mereka di Negara tempat bekerja, TKI dan anggota keluarganya berhak untuk diinformasikan secara penuh oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah negara tempat bekerja, manapun yang berlaku, mengenai semua kondisi yang berlaku pada saat mereka masuk, dan khususnya mengenai masa tinggal mereka dan pekerjaan yang dibayar yang mereka lakukan, beserta persyaratan yang harus mereka penuhi dalam Negara tempat bekerja, dan juga pejabat yang harus mereka hubungi apabila ada perubahan kondisi-kondisi tersebut.

 

Pasal 30

1. Pemerintah melakukan diplomasi agar pemerintah negara tempat bekerja melakukan semua upaya untuk mengijinkan TKI dan anggota keluarganya untuk berlibur tanpa akibat pada izin menetap atau bekerjanya, manapun yang terjadi. Dalam melakukan hal ini, Negara tempat bekerja memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban-kewajiban khusus TKI dan anggota keluarganya, khususnya di Indonesia.

2. TKI dan anggota keluarganya berhak untuk diberitahu sepenuhnya mengenai persyaratan perizinan seperti tersebut di atas.

 

Pasal 31

1. TKI dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan untuk bergerak diwilayah Negara tempatnya bekerja dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.

2. Hak sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali yang ditentukan oleh hukum, dan diperlukan guna melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan orang lain, dan yang sesuai dengan hak lain yang diakui dalam Undang-undang ini.

 

Pasal 32

1. TKI dan anggota keluarganya berhak untuk membentuk perkumpulan dan serikat buruh dalam Negara tempatnya bekerja untuk memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kepentingan mereka yang lain.

2. Pelaksanaan hak ini tidak boleh dibatasi kecuali oleh hal yang telah ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

 

Pasal 33

1. TKI dan anggota keluarganya berhak untuk berpartisipasi dalam masalah pemerintahan di Indonesia dan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Pemerintah Indonesia harus memfasilitasi pelaksanaan hak ini sebagaimana perlu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

Pasal 34

1. Pemerintah harus mempertimbangkan penetapan prosedur-prosedur atau lembaga untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan, aspirasi dan kewajiban-kewajiban khusus TKI dan anggota keluarganya, dan harus merencanakan kemungkinan bagi TKI dan anggota keluarganya untuk secara bebas memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga tersebut.

2. Pemerintah melakukan diplomasi dengan pemerintah negara tempat bekerja untuk mendorong pemerintah negara bersangkutan memfasilitasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tersebut, konsultasi dan partisipasi TKI dan anggota keluarganya dalam keputusan-keputusan yang berkenaan dengan kehidupan dan penyelenggaraan masyarakat lokal.

3. TKI dapat menikmati hak politik dalam Negara tempat bekerja.

 

Pasal 35

1. TKI berhak atas persamaan perlakuan sama dengan warga negara dari Negara tempatnya bekerja sehubungan dengan:

  1. Akses pada lembaga-lembaga dan pelayanan pendidikan sesuai dengan persyaratan penerimaan dan ketentuan lain dari lembaga atau pelayanan tersebut;
  2. Akses pada bimbingan pelatihan kejuruan dan pelayanan untuk penempatan;
  3. Akses pada pelatihan kejuruan dan fasilitas dan lembaga pelatihan-kembali;
  4. Akses pada perumahan, termasuk rencana perumahan sosial, dan perlindungan terhadap eksploitasi dalam hal uang sewa;
  5. Akses pada pelayanan sosial dan kesehatan, asalkan persyaratan-persyaratan untuk ikut serta dalam rencana-rencana tersebut dipenuhi;
  6. Akses pada perusahaan koperasi dan swakelola yang tidak mengakibatkan perubahan dalam status migrasi mereka, dan tunduk pada aturan dan ketentuan dari badan yang bersangkutan;
  7. Akses dan partisipasi pada kehidupan budaya;

2. Pemerintah melakukan diplomasi dengan pemerintah negara tempat bekerja untuk memajukan kondisi dalam rangka memastikan persamaan perlakuan yang efektif yang memungkinkan TKI menikmati hal sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), apabila persyaratan masa tinggal mereka sebagaimana diizinkan oleh Negara tempatnya bekerja memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

3. Pemerintah tidak boleh mencegah majikan dari TKI untuk menyediakan perumahan atau fasilitas sosial dan budaya bagi mereka.

 

Pasal 36

1. Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar, dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Pemerintah. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan perlindungan pada kesatuan keluarga TKI.

2. Pemerintah harus mengambil langkah yang mereka anggap tepat yang masuk dalam kewenangannya, untuk memfasilitasi penyatuan kembali TKI dengan pasangan mereka atau orang-orang yang mempunyai hubungan dengan TKI, yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai akibat yang setara dengan perkawinan, dan juga dengan anak-anak mereka yang belum menikah dan dibawah umur.

3. Berdasarkan alasan-alasan kemanusiaan, Pemerintah mempertimbangkan pemberian perlakuan yang sama yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini pada anggota-anggota keluarga lain dari TKI.

 

Pasal 37

1. Anggota-anggota keluarga TKI harus, di negara tujuan kerja, memperoleh persamaan-persamaan perlakuan di Negara-negara tempat bekerja sama dengan warga negara di Negara tersebut dalam hal-hal:

a. Akses pada lembaga-lembaga dan pelayanan pendidikan sesuai dengan persyaratan penerimaan dan ketentuan lain dari lembaga atau pelayanan tersebut;

b. Akses pada lembaga-lembaga bimbingan dan pelaksanaan kejuruan;

c. Akses pada pelayanan sosial dan kesehatan, asalkan persyaratan-persyaratan untuk ikut serta dalam rencanarencana tersebut dipenuhi;

d. Akses dalam partisipasi pada kehidupan budaya.

2. Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah negara tempat bekerja untuk mengupayakan suatu kebijakan yang ditujukan untuk memfasilitasi integrasi anak-anak TKI dan sistem sekolah lokal, khususnya dalam pengajaran mereka dalam bahasa lokal);

3. Pemerintah berusaha memfasilitasi pengajaran bahasa ibu dan budaya pada anak-anak TKI di negara tempat bekerja.

4. Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah dari negara tempat bekerja untuk menyediakan rencana khusus untuk pengajaran anak-anak TKI dalam bahasa ibu dan budaya mereka.

 

Pasal 38

TKI dan anggota keluarganya berhak untuk menikmati kemudahan-kemudahan dalam bea dan pajak impor dan ekspor, berkenaan dengan milik pribadi mereka dan juga peralatan yang diperlukan untuk bekerja yang dibayar yang menyebabkan mereka diijinkan masuk ke Negara tempat bekerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara-negara yang bersangkutan dan juga perjanjian internasional yang relevan, serta kewajiban Negara-negara tersebut yang muncul dari keikutsertaan mereka dalam persatuan bea cukai dalam hal:

a. Pada saat keberangkatan mereka dari Indonesia atau dari Negara tempatnya menetap sehari-hari;

b. Pada saat pertama kalinya mereka memasuki Negara tempatnya bekerja;

c. Pada saat keberangkatan terakhir dari Negara tempatnya bekerja;

d. Pada saat kembalinya mereka ke Indonesia atau Negara tempatnya menetap sehari-hari.

 

Pasal 39

1. TKI berhak untuk melakukan transfer atas pendapatan dan tabungan mereka, khusus dana-dana yang diperlukan untuk membiayai keluarga mereka, dari Negara tempatnya bekerja ke Indoneia atau Negara lain. Transfer semacam ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku di Negara-negara yang bersangkutan, dan sesuai pula dengan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku.

2. Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi transfer tersebut.

 

Pasal 40

1. Tanpa mengurangi perjanjian pajak ganda yang berlaku, TKI dan anggota keluarganya dalam Negara tempatnya bekerja, dalam hal yang berkenaan dengan pendapatan mereka berhak:

a. Untuk tidak dikenai pajak, bea, atau biaya-biaya dalam jenis apapun yang lebih tinggi atau lebih membebani daripada yang dikenakan pada warga negara dalam keadaan yang sama;

b. Berhak atas pengurangan atau pembebasan pajak dalam jenis apapun atau pada kemudahan pajak yang berlaku pada warga negara dalam keadaan yang sama, termasuk kemudahan-kemudahan pajak bagi anggota keluarga mereka yang masih dalam tanggungan.

2. Pemerintah menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk menghindari pengenaan pajak ganda terhadap penghasilan atau tabungan TKI dan anggota keluarganya.

 

Pasal 41

1. Apabila Negara tempat bekerja mengharuskan adanya ijin yang terpisah bagi ijin tinggal dan ijin bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka TKI berhak atas ijin tinggal bagi mereka untuk jangka waktu yang setidaknya sama dengan jangka waktu yang mereka perlukan untuk menjalankan pekerjaan yang dibayar.

2. Pemerintah melakukan diplomasi dengan pemerintah negara tempat bekerja untuk mengeluarkan ijin tinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

3. TKI yang dibebaskan untuk memilih pekerjaan yang dibayar di Negara bekerja, tidak boleh dianggap sebagai berada dalam kondisi yang tidak biasa dan tidak boleh kehilangan ijin tinggal mereka semata-mata berdasarkan kenyataan bahwa mereka menghentikan kegiatan tersebut sebelum habisnya jangka waktu yang dicantumkan dalam ijin kerja mereka atau ijin-ijin lain yang serupa.

4. Guna memberikan waktu yang cukup kepada para TKI sebagaimana disebut dalam ayat (3) untuk mencari aktivitas yang dibayar lainnya, izin tinggal tidak boleh dicabut setidaknya untuk jangka waktu yang sesuai dengan jangka waktu yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak atas tunjangan pengangguran.

 

Pasal 42

1. Dalam hal meninggalnya TKI atau bubarnya perkawinan, pemerintah melakukan diplomasi dengan pemerintah negara tempat bekerja untuk mempertimbangkan tempat tinggal bagi anggota-anggota keluarga TKI yang bertempat tinggal di Negara tersebut berdasarkan keutuhan keluarga dan memperhitungkan jangka waktu lamanya mereka telah bertempat tinggal di Negara tersebut.

2. Anggota-anggota keluarga yang tidak diberi ijin tinggal seperti tersebut diatas harus diberikan cukup waktu untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka di dalam Negara tempat bekerja tersebut sebelum meninggalkannya.

3. Ketentuan pada ayat (1) dan (2) tidak dapat ditafsirkan berlawanan dengan segala hak untuk tinggal dan bekerja kecuali jika diberikan kepada anggota keluarga berdasarkan ketentuan hukum Negara tempat kerja atau perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku pada Negara tersebut.

 

Pasal 43

TKI yang tidak dibebaskan untuk memilih pekerjaan dalam Negara tempatnya bekerja tidak boleh dianggap sebagai berada dalam situasi yang tidak biasa, dan juga tidak boleh kehilangan ijin tinggal mereka, semata-mata karena akhirnya pekerjaan mereka sebelum ijin kerja mereka habis, kecuali apabila ijin tinggal secara tegas tergantung pada pekerja tertentu yang membuat mereka di perkenankan tinggal di Negara tersebut. TKI semacam ini, berhak untuk mencari alternatif pekerjaan untuk berpartisipasi dalam rancangan-rancangan pekerjaan publik dan pelatihan kembali selama waktu yang tersisa dari ijin kerja mereka dan tunduk pada persyaratan dan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ijin kerja tersebut.

 

Pasal 44

1. TKI dalam Negara tempat bekerja berhak untuk secara bebas menentukan pekerjaan yang dibayar, sesuai dengan pembatasan atau persyaratan dibawah ini.

2. Bagi TKI yang izin kerjanya dibatasi jangka waktunya, Negara tempat bekerja dapat:

  1. Memberikan persyaratan-persyaratan terhadap hak atas kebebasan memilih pekerjaan, bahwa TKI telah bertempat tinggal secara sah dalam wilayah tersebut dengan tujuan untuk bekerja dalam dalam jangka waktu yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional, yang tidak boleh melebihi waktu dua tahun;
  2. Membatasi akses TKI pada pekerjaan yang dibayar sesuai dengan kebijakan pemberian prioritas pada warga negaranya atau pada orang-orang yang diasimilasi pada mereka untuk tujuan ini, atau perjanjian bilateral dan multilateral. Pembatasan-pembatasan semacam ini tidak lagi berlaku pada TKI yang telah bertempat tinggal secara sah dalam wilayah tersebut dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan, dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara tempat bekerja, yang tidak boleh melebihi lima tahun.

3. Pemerintah melakukan diplomasi dengan pemerintah negara tempat bekerja untuk mengadakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar TKI yang telah diperkenankan untuk bekerja dapat bekerja atas namanya sendiri, dimana harus pula dipertimbangkan jangka waktu saat dimana TKI telah bertempat tinggal di Negara tempat bekerja tersebut secara sah.

 

Pasal 45

1. Anggota-anggota keluarga TKI yang memiliki izin tinggal atau izin masuk tanpa batas waktu, atau yang secara otomatis dapat diperpanjang, harus diperkenankan untuk secara bebas memilih pekerjaan yang dibayar dengan syarat-syarat yang sama dengan yang berlaku bagi pekerja migran sesuai dengan Pasal 44.

2. Berkenaan dengan anggota keluarga TKI yang tidak diperkenankan untuk secara bebas memilih pekerjaan yang dibayar di negara tempat bekerja, Pemerintah melakukan diplomasi dengan pemerintah negara tempat bekerja untuk mempertimbangkan untuk memberikan anggota keluarga TKI prioritas untuk mendapat ijin melakukan pekerjaan yang dibayar daripada pekerja lain yang meminta untuk masuk ke negara tempat bekerja dan tunduk pada perjanjan-perjajian bilateral.

Pasal 46

1. Tanpa mengurangi syarat-syarat ijin tinggal atau ijin kerja dan hak yang di sebutkan dalam Pasal 18 dan Pasal 20, TKI berhak untuk diperlakukan secara sama dengan warga negara dari Negara tempat bekerja hal-hal:

  1. Perlindungan terhadap pemecatan;
  2. Tunjangan pengangguran;
  3. Akses pada rencana pekerja publik yang dimaksudkan untuk memberantas pengangguran;
  4. Akses pada pekerja alternatif dalam hal hilangnya pekerjaan atau berahkirnya pekerjaan lain dibayar, berdasarkan Pasal 44.

 

2. Apabila seorang TKI menyatakan bahwa syarat-syarat perjanjian kerjanya telah dilanggar oleh majikannya, maka ia berhak untuk mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang dari Negara tempat bekerja, berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 11 ayat (1).

 

Pasal 47

TKI yang telah diberi ijin untuk melakukan pekerjaan yang dibayar, dan tunduk pada ketentuan yang berlaku pada ijin semacam itu, berhak atas persamaan perlakuan sebagaimana warga negara dari negara tempat bekerja dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

 

Pasal 48

1. TKI dan anggota keluarganya yang disebut dalam bagian ini tidak boleh diusir dari Negara tempat bekerja, kecuali berdasarkan alasan-alasan yang dirumuskan dalam perundangan-undang nasional dari Negara tersebut, dan tunduk pada rambu-rambu hukum yang dicantumkan dalam Bagian Pertama.

2. Langkah pengeluaran secara paksa tidak boleh diambil untuk tujuan merampas hak-hak yang timbul dari izin tinggal dan izin kerja TKI dan anggota keluarganya.

3. Dalam mempertimbangkan pengusiran TKI atau anggota keluarganya, seharusnya memperhatikan pertimbangan kemanusiaan dan jangka waktu yang bersangkutan telah bertempat tinggal di Negara tujuan kerja.

 

 

 

4.     PERLINDUNGAN TKI DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI LUAR NEGERI

Problem terbesar dari UU PPTKILN adalah minimnya pengaturan mengenai perlindungan.  Di tingkat internasional, Konvensi Pekerja Migran 1990 mengatur standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini mendorong negara agar menyelaraskan perundang-undangan dengan standar universal yang termaktub dalam Konvensi.

Dalam realitasnya, pekerja rumah tangga (PRT) migran ini rentan berbagai kekerasan dari fisik, psikis, ekonomi, sosial. PRT berada dalam situasi hidup dan kerja yang tidak layak, situasi perbudakan. PRT mengalami pelanggaran hak-haknya: upah yang sangat rendah ataupun tidak dibayar;  ditunda pembayarannya; pemotongan semena-mena; tidak ada batasan beban kerja yang jelas dan layak - semua beban kerja domestik bisa ditimpakan kepada PRT, jam kerja yang panjang: tidak ada hari libur mingguan, cuti; rentan akan eksploitasi agen - korban trafficking, dan PRT migran berada dalam situasi kekuasaan negara lain. Kondisi ini yang semakin memberi ruang sistematis bagi pelanggaran hak-hak PRT, penyiksaan, perbudakan.

Selain itu, telah lahir pula Konvensi ILO No. 189 pada Sesi ke-100 Sidang Perburuhan Internasional, 16 Juni 2011. Konvensi ini merupakan standar setting kerja layak PRT untuk semua PRT baik domestik ataupun migran.

Dengan diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran 1990 dan ditandatanganinya Konvensi ILO No 189, maka hal terpenting adalah mengintegrasikan standar setting dari kedua Konvensi tersebut dalam revisi terhadap UU PPTKILN yang sedang dibahas.

Adapun Pasal 19 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan sebagai berikut:

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban :

a.       memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri;

b.       memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

 

Pasal 23 Konvensi Pekerja Migran 1990 menyatakan sbb:

Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari Negara asalnya atau Negara yang mewakili kepentingan Negara tersebut, apabila hak yang diakui dalam konvensi ini dilanggar. Khususnya dalam hal pengusiran, orang yang bersangkutan harus diberitahu mengenai hak ini dengan segera dan Pejabat dari Negara yang melakukan pengusiran harus memfasilitasi pelaksanan hak tersebut.

 

Oleh karena itu, revisi UU PPTKILN harus mengatur mengenai perlindungan terhadap TKI dan anggota keluarganya di luar negeri yang wajib diberikan oleh Perwakilan RI di luar negeri.

 

 

USULAN

Kami, Yayasan INSTITUT PEREMPUAN dan JAGAT JABAR mengusulkan pasal dan penjelasan pasal sebagai berikut:

 

Pasal …

(1)        Kementerian Luar Negeri bertanggungjawab untuk membuat dan melaksanakan sistem perlindungan bagi TKI dan anggota keluarganya di luar negeri.

(2)        Perlindungan yang diberikan mencakup dan tidak terbatas pada:

o   Perlindungan terhadap TKI dan anggota keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum

o   Perlindungan terhadap TKI dan anggota keluarganya yang ditangkap atau dimasukan kedalam penjara atau tahanan selama menunggu untuk diadili, atau ditahan dalam bentuk lain

o   Perlindungan dan bantuan apabila terjadi pengusiran terhadap TKI dan anggota keluarganya. Perlindungan dan bantuan dilakukan langsung oleh  pejabat konsuler atau diplomatik.

o   Fasilitasi penyatuan kembali TKI dengan pasangan mereka atau orang-orang yang mempunyai hubungan dengan TKI, yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai akibat yang setara dengan perkawinan, dan juga dengan anak-anak mereka yang belum menikah dan dibawah umur. Pemberian perlakuan yang sama dapat diberikan pula pada anggota-anggota keluarga lain dari TKI.

o   Melakukan fasilitasi, dimana perlu, pemulangan jenazah TKI dan anggota keluarganya ke Indonesia.

o   Pembuatan mekanisme penanganan keluhan yang efektif dan dapat diakses PRT untuk laporan kasus pelecehan, kekerasan dan penyalagunaan

o   Pembuatan mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh laporan penyalahgunaan, pelecehan, dan kekerasan diselidiki, ditindaklanjuti sebagaimana mestinya; dan

o   Merujuk atau memberikan layanan rehabilitasi pekerja rumah tangga yang terkena kekerasan dan eksploitasi, termasuk memberikan akomodasi sementara atau shelter, layanan medis, bantuan hukum, konseling dan bantuan klaim asuransi.

o   Penyuluhan atau pemberian informasi bagi TKI dan anggota keluarganya mengenai hak-hak  TKI dan anggota keluarga yang telah diatur dalam instrumen HAM internasional, undang-undang dan peraturan di negara tujuan yang relevan, mekanisme pengaduan dan penyelesaian hukum yang tersedia.

o   Jika sesuai dengan undang-undang dan praktek di negara tujuan terkait penghormatan terhadap privasi, dengan berkerja sama dengan institusi berwenang di negara tujuan, melakukan kunjungan ke tempat TKI bekerja, termasuk rumah tempat PRT bekerja.

o   Melakukan verifikasi terhadap calon majikan

o   Membuat dan mempublikasikan daftar rekam jejak majikan yang bermasalah

(3)        Perwakilan Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan dan bantuan dari pejabat konsuler atau diplomatik apabila terjadi pelanggaran hak-hak TKI dan anggota keluarganya.

(4)        Untuk pengoptimalan perlindungan, Perwakilan Republik Indonesia dapat membuka layanan di embarkasi pada negara-negara tertentu yang menjadi negara tujuan TKI.

 

Penjelasan:

Ayat (3)

Dalam hal ini, hak-hak TKI dan anggota keluarganya merujuk pada Konvensi Internasional Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Bagi PRT migran, hak-hak PRT migran juga merujuk kepada Konvensi ILO tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

 

 

 

 

 

5.     KERJASAMA PERLINDUNGAN TKI DAN ANGGOTA KELUARGANYA

Perlindungan kepada TKI, khususnya PRT migran, sejatinya dilakukan dengan adanya kerja sama yang baik antara negara asal dan negara tujuan. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia sebagai negara asal harus memastikan PRT migran mendapatkan perlindungan di negara tujuan. Dan, ketika membahas perlindungan bagi PRT migran, idealnya pemberian perlindungan dilakukan oleh pemerintah di negara tujuan.

 

Pasal 64 Konvensi Pekerja Migran 1990 menyebutkan:

Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 79 Konvensi ini, Negara-negara peserta yang bersangkutan harus berkonsultasi dan bekerjasama dengan pemikiran untuk meningkatkan kondisi yang baik, setara dan manusiawi dalam kaitannya dengan migrasi internasional dari pekerja dan anggota-anggota keluarganya.

 

Pasal 8 angka 3 Konvensi ILO No. 189 menyebutkan:

Anggota harus saling bekerja sama satu sama lain untuk menjamin efektifnya penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada pekerja rumah tangga migran.

 

Oleh karena itu, revisi UU PPTKILN harus mengatur mengenai kerjasama antar negara, khususnya antar Indonesia dan negara tujuan, dalam bidang perlindungan terhadap TKI dan anggota keluarganya.

 

USULAN

Kami, Yayasan INSTITUT PEREMPUAN dan JAGAT JABAR mengusulkan pasal sebagai berikut:

 

Pasal …

Pemerintah melakukan konsultasi dan kerja sama dengan Negara-negara tujuan untuk menjamin penerapan perlindungan dan meningkatkan kondisi yang baik setara dan manusiawi bagi TKI dan anggota keluarganya dalam kaitannya dengan migrasi internasional.

 

 

 

 

 

6.     LARANGAN PERCALOAN

Realita di lapangan menunjukkan banyak terjadi praktek-praktek percaloan yang menimpa calon PRT migran. TKI selalu diposisikan di pihak yang dirugikan. Tragisnya, bila terjadi masalah dengan TKI, sponsor tidak mau tahu.Praktek-praktek semacam ini membuat kerentanan PRT migran dikesploitasi bahkan mengalami perdagangan perempuan. Adapun yang dimaksud percaloan adalah jika seseorang melakukan perekrutan tanpa dilengkapi dengan surat penugasan dari Dinas yang mengurusi ketenagakerjaan di kabupaten/kota atau tidak membawa job order atau membawa job order fiktif.

Untuk mencegah praktek-praktek semacam ini, maka revisi UU PPTKILN harus memuat larangan terhadap praktek sedemikian rupa.

 

USULAN

Kami, Yayasan INSTITUT PEREMPUAN dan JAGAT JABAR mengusulkan pasal-pasal sebagai berikut:

 

Pasal …

Setiap orang dilarang melakukan perekrutan tanpa dilengkapi dengan surat penugasan dari PPTKIS maupun instansi Pemerintah Daerah yang mengurusi ketenagakerjaan di kabupaten/kota

 

Pasal …

Setiap orang dilarang melakukan perekrutan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Pengerahan.

 

 

 

7.     PERAN PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA PPTKIS

Seperti kita ketahui, proses seseorang bekerja menjadi TKI dimulai dari desa dan kabupaten/kota tempat asalnya. Umunya, masalah yang dihadapi TKI terjadi di dalam negeri, yaitu di kabupaten/kota asal TKI. Masalah-masalah seperti pemalsuan identitas, penipuan, pemerasan, gagal diberangkatkan, dll, terjadi di desa-desa dan kabupaten/kota asal TKI. Karena itu, masalah-masalah itu seharusnya paling tepat ditangani pemerintdah daerah. Karenanya, pengawasan terhadap PPTKIS sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Adapun UU PPTKILN tidak jelas mengatur perihal pengawasan. UU tersebut memberikan kewenangan pengawasan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 92 ayat (1) UU PPTKILN). Namun, peraturan pelaksana yang diamanatkan untuk pelaksanaan pengawasan tidak kunjung terbit.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) mengatur bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU tersebut ditentukan menjadi urusan Pemerintah (Pasal 10 ayat (1)). Adapun urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama (Pasal 10 ayat (3)).

Pasal 13 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah berbunyi sebagai berikut:

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

a.       perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b.       perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c.        penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d.       penyediaan sarana dan prasarana umum;

e.        penanganan bidang kesehatan;

f.        penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

g.        penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

h.       pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

i.        fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;

j.         pengendalian lingkungan hidup;

k.      pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

l.        pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m.     pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n.       pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;

o.       penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan

p.       urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan per undangundangan.

 

Pasal 14 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah berbunyi sebagai berikut:

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

a.       perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b.       perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c.        penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d.       penyediaan sarana dan prasarana umum;

e.        penanganan bidang kesehatan;

f.        penyelenggaraan pendidikan;

g.        penanggulangan masalah sosial;

h.       pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i.        fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

j.         pengendalian lingkungan hidup;

k.      pelayanan pertanahan;

l.        pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m.     pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n.       pelayanan administrasi penanaman modal;

o.       penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p.       urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

 

USULAN

Kami, Yayasan INSTITUT PEREMPUAN dan JAGAT JABAR mengusulkan pasal sebagai berikut:

 

Pasal …

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap PPTKIS di Provinsi dan Kabupaten/Kota

 

 

8.     LAYANAN PEMBINAAN, KONSELING DAN PEMBERDAYAAN BAGI PRT MIGRAN PURNA

Seyogyanya, penempatan TKI dan PRT migran adalah mengenai kesejahteraan warga negara. Pemberdayaan ekonomi merupakan bagian tidak terpisahkan dari perlindungan TKI khususnya PRT migran sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan mereka. UU PPTKILN belum mencakup perlindungan TKI sepulangnya mereka dari negara tujuan. Banyak TKI mengalami masalah sosial dan ekonomi pada pasca pemulangan padahal manfaat dari pengalaman bekerja di luar negeri dan gaji yang mereka hasilkan bisa ditingkatkan bila pelayanan penempatan tenaga kerja di Indonesia juga didampingi dengan pendidikan keuangan untuk mengelola penghasilan mereka dari luar negeri.

Selain itu, ada banyak kasus menimpa PRT migran yang pulang tapi kebayanyak tidak melaporkan masalah yang dialami, misalnya mendapati bahwa gajinya tidak dibayarkan oleh majikan mereka setelah pulang ke negaranya. Umumnya, kebutuhan PRT migran adalah: pelatihan dan bantuan mengelola usaha; dukungan dalam membentuk koperasi; bantuan dalam menangani asuransi dan klaim gaji dari kerja di luar negeri; dan dukungan menyelesaikan konflik dalam keluarga .

 

USULAN

Kami, Yayasan INSTITUT PEREMPUAN dan JAGAT JABAR mengusulkan pasal berikut penjelasan pasal sebagai berikut:

 

Pasal …

Pemerintah Daerah berkewajiban membangun mekanisme dan menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi, konseling dan pendampingan TKI purna.

 

Penjelasan:

Pemberdayaan ekonomi mencakup pelatihan, bantuan kewirausahaan dan dukungan membentuk koperasi. Konseling mencakup konseling dalam masalah-masalah interaksi dalam keluarga dan dengan lingkungan sekitar yang dihadapi oleh TKI purna.

 

9.     SOSIALISASI DAN INFORMASI BAGI PRT MIGRAN

Ketiadaan akses informasi bagi TKI dan PRT migran mengenai prosedur dan situasi kerja menjadi faktor penting atas berbagai kasus kekerasan dan eksploitasi.

Pada fase pra penempatan, khususnya pada saat perekrutan, PRT migran sering berhadapan dengan jeratan utang. Banyak kasus sering dialami PRT migran yang bekerja ke Saudi Arabia. Majikan/pengguna jasa di Saudi Arabia sebenarnya telah menanggung semua biaya penempatan seorang PRT. Namun, seringkali PRT tidak mengetahui informasi ini dan mengalami pemotongan gaji dengan dalih bahwa potongan gaji tersebut untuk menutupi biaya penempatan yang telah dibayarkan PPTKIS. Tidak hanya itu. PRT migran yang bekerja ke Saudi Arabia berada pada situasi yang eksploitatif. Majikan yang telah mengeluarkan biaya penempatan mahal akhirnya menganggap PRT migran sebagai “telah dibeli”. Majikan dan keluarga majikan akhirnya berlaku sewenang-wenang, mengeksploitasi dan mengingkari hak dan martabat PRT migran.

Melihat persoalan ini, perlu adanya ketentuan mengenai keterbukaan informasi mengenai biaya penempatan PRT ke luar negeri dan biaya penempatan yang dikeluarkan calon majikan. PRT migran berhak untuk mengetahui informasi ini.

Informasi ini juga teramat penting diketahui agar PRT menyadari gambaran situasi lingkungan kerja yang akan dihadapinya. Seandainya PRT migran mendapat gambaran yang lengkap, maka mereka setidaknya mampu mempersiapkan dirinya sebagai perempuan pekerja yang akan berhadapan dengan resiko situasi pekerjaan seperti itu. Namun tentu saja, mekanisme perlindungan dari negara tetap harus disediakan bagi mereka.

Selain itu, PRT migran juga berhak atas informasi terkait sosial dan budaya di masing-masing negara penempatan seperti situasi lingkungan kerja akibat adanya cara pandang masyarakat di negara tujuan terhadap profesi TKI dan PRT migran, kondisi penghormatan hak asasi manusia, di negara tujuan.

 

USULAN

Kami, Yayasan INSTITUT PEREMPUAN dan JAGAT JABAR mengusulkan pasal dan penjelasan pasal sebagai berikut:

 

Pasal …

1.    Setiap orang berhak mendapatkan informasi permintaan dan penerimaan kerja di luar negeri.

2.    Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a.    Syarat-syarat menjadi tenaga kerja Indonesia;

b.    Prosedur dan tata cara bekerja di luar negeri;

c.    Tatacara pengurusan dokumen;

d.    Manfaat dan risiko bekerja di luar negeri;

e.    Permintaan dan penerimaan kerja di luar negeri;

f.     Besaran gaji;

g.    Sistem hukum, kondisi penghormatan HAM, kondisi sosial dan budaya di Negara tujuan;

h.    Informasi bantuan hukum dan penyedia layanan di Negara tujuan;

i.      Biaya yang perlu dikeluarkan calon TKI dan biaya yang dikeluarkan calon majikan/pengguna jasa;

j.      Alamat lengkap PJTKI dan cabang PJTKI yang terdaftar;

k.    Alamat lengkap Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Negara tujuan;

l.      Hak dan kewajiban Calon TKI atau TKI; dan

m.  Asuransi dan pengurusannya.

 

Penjelasan:

(b). prosedur dan tata cara menjadi tenaga kerja Indonesia meliputi; informasi dan tata cara pengurusan dokumen, informasi dan tata cara tes kesehatan, informasi memperoleh pendidikan.

(d). termasuk dalam informasi ini adalah resiko yang akan dihadapi yang lahir dari cara pandang sosial di negara tujuan terhadap profesi pekerja migran dan PRT migran; cara pandang sosial terhadap perempuan dan imigran, serta resiko kerentanan TKI dan PRT migran akibat adanya kebijakan mengenai biaya penempatan yang dikeluarkan calon majikan/pengguna jasa pada kondisi kerja yang akan dihadapi calon pekerja migran.

 

 

 

Bandung, November 2012

 

Hormat kami,

Yayasan INSTITUT PEREMPUAN

Jl. Dago Pojok No. 85 Rt. 007/Rw. 03 Coblong, Bandung 40135, Jawa Barat, Indonesia.

Telp./Faks. (+62.22 ) 2516378

Email : institut_perempuan@yahoo.com

Website : www.institutperempuan.or.id

Blog : www.institut-perempuan.blogspot.com

Contact person:

R. Valentina Sagala, S.E., S.H., M.H. (Chairperson of Executive Board) 08164865241

Ellin Rozana (Direktur Eksekutif) 08159074798

 

Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat (JAGAT JABAR)

Jl. Serang-Cangkuang 10, Desa Serang Wetan

Kec. Babakan, Kabupaten Cirebon

Telp/Fax : 0231-664289

Contact person:

Castra Aji Sarosa : 085224119844

Hero Gunawan : 087724485452

Titin Kartini : 085224418211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil Yayasan INSTITUT PEREMPUAN

 

 

Kami, Yayasan INSTITUT PEREMPUAN, sejak 9 Agustus 1998, adalah sebuah organisasi perempuan yang memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan. Kami percaya bahwa keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan terhadap perempuan adalah bagian yang tak terpisahkan dari martabat manusia yang melandasi terwujudnya kehidupan demokratis.

 

Misi kami adalah memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan melalui gerakan perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, berkesetaraan, dan berkemanusiaan. Untuk itu kami bertujuan menciptakan dan menjadi bagian dari gerakan perempuan yang setara dengan gerakan pro-rakyat lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

 

Pada awal berdirinya, program utama kami adalah: kampanye, pendidikan kritis feminis, pendampingan perempuan korban kekerasan, dan advokasi. Setelah kurang lebih empat tahun melakukan program pendampingan perempuan korban kekerasan, baik dengan memberikan layanan konseling, pendampingan, bantuan hukum, dsb, saat ini kami lebih menajamkan diri dengan melakukan Program:

 

1. Pendidikan Kritis Feminis

Dilakukan untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan ketrampilan menggunakan feminisme sebagai sebuah ideologi. Pendidikan kritis feminis dipahami sebagai pendidikan kritis yang dilakukan dalam kerangka membangun kesadaran akan penindasan dan ketidakadilan yang dialami perempuan. Dari kesadaran ini diharapkan lahir gagasan, program, dan aksi untuk perubahan. Program ini dilakukan dengan mengadakan dan mengembangkan pelatihan adil gender, perempuan, dan feminisme bagi pihak-pihak yang membutuhkan, mulai dari aktivis pro rakyat, aparat penegak hukum, aparat pemerintah, mahasiswa, pelajar, hingga komunitas. Tema-tema yang digagas bersifat multi dimensi dengan menggunakan perspektif

feminis, mulai dari politik, sosial, budaya, hukum, HAM, ekonomi, psiko-sosial, hingga seni dan sastra. Salah satu tema yang kerap diusung adalah kekerasan terhadap perempuan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, terutama berkaitan

dengan pengalaman-pengalaman pendampingan. Kegiatan ini antara lain: diskusi, lokakarya, pelatihan/training, penelitian, studi, pengembangan modul, dsb. Secara khusus diselenggarakan SEKOLAH FEMINIS bagi aktivis pro rakyat dan KURSUS FEMINIS bagi individu yang berminat dalam isu-isu perempuan dan feminisme.

 

2. Informasi dan Dokumentasi Merupakan pusat informasi dan dokumentasi (in-dok) untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan dokumentasi tentang perempuan dan feminisme. In-dok hadir sebagai penyedia informasi, data, dokumen, kliping, dan analisa kritis feminis guna menyokong kerja pendidikan, penguatan ekonomi, dan advokasi. Dari sini

pula diharapkan lahir pemikiran dan wacana alternatif, khususnya feminisme, yang dikembangkan lewat penerbitan literatur feminis. Program ini dilakukan antara lain dengan: perpustakaan, layanan kliping, informasi, data, dan dokumentasi, diskusi buku, penerbitan jurnal dan buku, serta aktivitas membaca dan menulis berperspektif feminis.

Secara khusus dibuka Perpustakaan dan Toko Buku Feminis (Feminist Library and Bookstore) dan diterbitkan jurnal feminis, kritis, progresif: HerStory-Cerita Perempuan.

 

3. Penguatan Ekonomi Perempuan

Dilakukan sebagai upaya menemukembangkan ekonomi perempuan dalam kerangka perlawanan terhadap hegemoni ekonomi global yang menindas kaum perempuan. Di tingkat komunitas, program diarahkan dalam kerangka pemberdayaan perempuan untuk mencegah dari situasi eksploitatif yang terus mengancam perempuan dan anak, seperti trafficking. Selain itu, untuk menginisiasi gerakan perempuan yang mandiri dan independen, dilakukan upaya pencarian dana alternatif, antara lain dengan produksi dan penjualan merchandise, seperti kaos, pin, pendirian BU-TIK FEMINIS yang menjual kain tradisional, aksesoris, buku, dsb.

 

4. Advokasi

Dilakukan sebagai upaya sistematis melahirkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang berpihak bagi perempuan dan anak. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan diri dalam berbagai jaringan advokasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat internasional, diantaranya dengan melibatkan diri dalam GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women). Di tingkat nasional, antara lain dengan terlibat dalam berbagai jaringan advokasi, seperti JANGKA PKTP (Jaringan Advokasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan), JALA-PRT (Jaringan Advokasi Nasional Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, Koalisi Perlindungan Saksi, Koalisi Advokasi RKUHP, dsb. Di tingkat daerah, salah satunya dengan melibatkan diri dalam jaringan untuk Rencana Advokasi Daerah Propinsi Jawa Barat mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Trafiking Perempuan dan Anak, serta menjadi anggota Komite Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Trafiking Perempuan dan Anak Jawa Barat.

 

 

 

Yayasan INSTITUT PEREMPUAN

Jl. Dago Pojok No. 85 Rt. 007/Rw. 03 Coblong

Bandung 40135, Jawa Barat, Indonesia.

Telp./Faks. (+62.22 ) 2516378

Email : institut_perempuan@yahoo.com

Website : www.institutperempuan.or.id

Blog : www.institut-perempuan.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil

Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat

 

 

 

 

1.   PAGUYUBAN BUMIKU

Dirintis pertamakali dengan nama Paguyuban Peduli Buruh Migran (PPBM), yang kemudian berubah nama lagi menjadi Paguyuban Wanita Peduli Buruh Migran (PWPBM) dan terakhir berubah menjadi Paguyuban Buruh Migran Kuningan pada tanggal 1 Januari 2005.

 

Kami, Paguyuban Buruh Migran Kuningan (BUMIKU), adalah sebuah organisasi perempuan yang memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan.Kami percaya bahwa rakyat akan menemukan muara keadilan,kesetaraan,kemanusiaan saat hak dan kewajiban sama-sama dijunjung dalam nilai bermasyarakat dan berbangsa yang tak terpisahkan dari martabat manusia yang melandasi terwujudnya kehidupan demokratis

 

Misi kami adalah memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan melalui gerakan perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan,berkesetaraan dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan buruh migran dan anggota keluarganya.

 

Visi kami berjuang dan berpacu menjadi buruh migran yang kritis dan sejahtera berdasar nilai-nilai HAM dan keadilan gender

 

Peran Paguyuban BUMIKU:

a.      Pendampingan Kasus

BUMIKU melakukan penguatan dan membangkitan rasa percaya diri korban untuk lebih bersemangat dan menerima,pengaduan dari masyarakat korban kekerasan. Pendampingan dilakukan dengan menjaga asas kerahasiaan dan melakukan pendekatan yang berpihak kepada korban. 

b.      Pendampingan Medis

BUMIKU bekerjasama dengan Puskesmas dan Rumah Sakit saat korban memerlukan bantuan dan tindakan kesehatan

c.      Aksi Solidaritas

BUMIKU menggalang solidaritas setiap kekerasan yang ditangani ke publik agar rasa simpati dan empati bisa menjadi satu rasa sebuah perjuangan yang panjang untuk direbut dan dipertahankan.  Kami menggalang solidaritas untuk menangani secara bersama persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal penanganaan kasus-kasus korban kekerasan terhadap perempuan kami bekerjasama dengan lembaga lain, baik dengan paguyuban yang tergabung dalam Jaringan Mekar Wangi maupun dengan Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat (Jagat Jabar).

d.      Pendampingan Psikososial

BUMIKU membantu keluarga buruh migran yang kesulitan dan anak-anak putus sekolah.

e.      Pendampingan Hukum

Dalam penanganan kasus dan pendampingan korban, BUMIKU menjalin kerjasama dengan lembaga terkait di tingkat daerah dan nasional serta dengan pemerintah daerah.

f.        Jaringan

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan,advokasi dan pendampingan, BUMIKU bekerjasama untuk penguatan dengan kelompok dan lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap perempuan, anak dan buruh migran.  

g.      Koperasi

Dalam menciptakan kesejahteraan anggota, BUMIKU membentuk koperasi simpan pinjam yang di biayai oleh angota untuk kesejahteraan anggota. Ini dilakukan sebagai upaya kemandirian dan menjawab gempuran ekonomi kapitalis yang yang menggilas rakyat

 

 

PAGUYUBAN BUMIKU

Jl. Mayor Idma No. 50 Rt.08 Rw.04

Desa Babakanmulya, Kecamatan Jalaksana

Kuningan, Jawa Barat 45554

 

 

2.  FORUM WARGA BURUH MIGRAN INDONESIA

 

Aktivitas FWBMI dimulai pada tanggal 20 September 2000, sebagai upaya awal adalah penanganan kasus yang menimpa para buruh migran, penanganan kasusnya dilakukan oleh individu dengan dilatar belakangi oleh rasa prihatin dan kepedulian akan banyaknya buruh migran yang bermasalah. Pada saat itu, belum ada pihak yang peduli dan menangani persoalan ini. Pada  Agustus 2002 kemudian terbentuklah kelompok komunitas “Perkumpulan Keluarga TKI” sebagai embrio lahirnya Forum Warga Buruh Migran Indonesia (FWBMI) di Dusun Astanamundu, Desa Serangwetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Akibat kompleksnya permasalahan yang menimpa buruh migran wilayah asal kabupaten Cirebon, maka pada 20 Oktober 2003, sebagai komitmen untuk semakin concern dalam membela hak buruh migran dan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dideklarasikanlah FWBMI dengan komposisi pengurus dan anggotanya adalah warga buruh migran (calon, keluarga dan mantan buruh migran).

Kegiatan FWBMI semakin diperlukan dan meluas setelah adanya beberapa individu yang concern pada persoalan buruh migran dalam melakukan kegiatan kolektif untuk menyikapi lemahnya instrumen legal bagi perlindungan buruh migran Indonesia yang hingga saat ini mengalami kerentanan berbagai masalah. 

FWBMI memiliki Akta Pendirian Perkumpulan FWBMI Nomor 14 tanggal 28 Juni 2004 pada Notaris Kamila Wiyanti, SH – SK. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI Nomor C-99 H.T. 03.01-TH. 2001 tanggal 27 Maret 1991 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Sumber REG.NO. WB.DU.HT.01.01.P 04/Aknot/ou/PN-Sbr. FWBMI berdasarkan keputusan Bupati Cirebon nomor 460/KEP 263-PP/2006 masuk dalam keanggotaan Pokja Perlindungan Perempuan Kabupaten Cirebon dan terdaftar di Kesbang dan Limas Setda Kabupaten Cirebon.

 

Visi kami:

Meningkatnya harkat, martabat dan kesejahteraan buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya.

 

Misi kami:

a.      Memperjuangkan terwujudnya buruh migran Indonesia yang mandiri, kritis, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan berkeadilan gender.

b.      Penghargaan dan pemberdayaan buruh migran Indonesia sebagai “Pahlawan Devisa Negara” yang bermartabat dan dihormati sebagai warga negara Indonesia yang perwujudannya dalam bentuk perlindungan dan pembelaan atas hak-hak  dasar serta kebabasannya tanpa membeda-bedakan usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kultural, agama dan pandangan politiknya.

 

FORUM WARGA BURUH MIGRAN INDONESIA

Jl.Serang – Cangkuang 10 Desa Serang Wetan

Kec. Babakan Kab Cirebon

Telp/Fax : 0231-664289

Email : casbumicrb@yahoo.co.id

 

 

 

3.  JARINGAN ANTI TRAFIKING SUBANG

Kami, Jaringan Anti Trafiking Subang (JATS), yang sebelumnya bernama Forum Masyarakat Anti Trafiking (FORMAT) Subang adalah organisasi  peduli perempuan dan anak pertama di kabupaten Subang. Kami melihat banyak kekerasan dan ketidakadilan yang dialami perempuan dan anak khususnya di desa kami. JATS percaya dan menjunjung tinggi sebuah keadilan untuk kemanusiaan sebagai syarat dasar kehidupan yang beradab dan demokratis.

 

Misi kami adalah memperjuangkan nilai-nilai anti kekerasan dan anti ketidakadilan terhadap perempuan dan anak melalui pendampngan dan pelayanan, dan layanan paralegal. Untuk itu kami bertujuan menciptakan, melayani dan menjadi bagian dari perjuangan perempuan yang setara dengan perjuangan rakyat lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

 

Jaringan Anti Trafiking Subang berdiri pada 1 April 2010. Program kami adalah: Pendampingan, Advokasi, Penguatan Perempuan dan Anak. Setelah lebih satu tahun melakukan pendampingan perempuan korban kekerasan baik memberikan layanan konseling, pendampingan dan layanan paralegal, saat ini kami melakukan melakukan program:

 

a.    Advokasi

Dilakukan sebagai upaya sistematis melahirkan kebijakan dan kebenaran terhadap perempuan dan anak . Upaya ini di lakukan dengan melibatkan diri dalam berbagai jaringan advokasi baik di tingkat desa, kabupaten Subang, Jawa Barat. Di tingkat daerah salah satunya melibatkan diri dalam mendorong lahirnya Perda Jawa Barat tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat. Dalam kerja advokasi tersebut, kami mengedepankan mengenai pentingnya pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban trafiking dan kekerasan.

 

b.    Pendampingan Kasus

Jaringan Anti Trafiking Subang mengutamakan kesadaran dan kekuatan korban untuk menghadapi ketidakadilan yang diterima, membangkitkan rasa percaya diri sehingga selanjutnya korban bisa belajar dari sebuah peristiwa menjadi kekuatan dan solidaritas kepada korban-korban yang lain. Yang utama dalam pendampingan perempuan dan anak adalah menyadari potensi dan kekuatan untuk lebih maju dan berkarya demi keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan.

 

JARINGAN ANTI TRAFIKING SUBANG

Gg. Masjid Jami At-Thohiriyah , Kunir

RT 18/07, Desa simpar, Kec. Cipunagara

Kabupaten Subang 41257

Telp: 081395664489

Email :jatsubang@yahoo.com

 

 

 

4.  JALIN CIPPANAS

Kabupaten Indramayu merupakan daerah asal bagi tenaga kerja perempuan di berbagai sektor baik formal maupun informal, baik dalam maupun luar negeri. Banyak permasalahan yang muncul dalam proses pengiriman tenega kerja, mulai dari proses rekrutmen sampai dengan kepulangan (pra & purna). Hal ini di sebabkan kurangnya perlindungan bagi pekerja perempuan yang rentan mengalami perlakuan tidak adil. Peran serta pemerintah sangat minim dalam proses perlindungan, terutama bagi perempuan pekerja migran yang sarat diskriminasi dan eksploitasi. Hal ini disebabkan kerangka berpikir pemerintah yang masih menempatkan buruh migran ini sebagai komoditi bukan sebagai manusia yang dihormati hak-haknya.

Kemiskinan sering menjadi alasan utama dalam pengiriman tenaga kerja kita. Padahal banyak permasalahan lain yang mendorong perempuan Indramayu bermigrasi. Namun masalah yang lebih mendasar adalah Negara, dalam hal ini pemerintah, telah melakukan pemiskinan  terhadap rakyatnya.

Terdorong rasa keprihatinan, kami  JALIN CIPPANAS mencoba berperan aktif  untuk turut serta dalam proses sosialisasi dan advokasi bagi terciptanya keadilan dan hak-hak dasar warga yang selama ini belum dirasakan manfaatnya oleh kita semua.

Visi kami adalah Menegakan keadilan, Kesetaraan dan pemenuhan  hak Azasi  manusia tanpa diskriminasi.

Misi kami adalah:

1. Menegakkan keadilan bagi pekerja perempuan dan anak di Indramayu.

2. Mendorong perlindungan hak –hak pekerja perempuan dan anak.

3. Menciptakan kesetaraan untuk pekerja perempuan.

4. Mendorong adanya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

                       

Dalam kerja-kerja advokasi dan sosialisasi Jalin Cipanas dibagi menjadi beberapa wilayah ini dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Indramayu sehingga perlu adanya pembagian wilayah kerja untuk lancarnya proses advokasi dan sosialisasi. Wilayah kerja JALIN CIPPANAS meliputi 5 (lima) desa dalam 4 (empat) kecamatan yang merupakan daerah asal tenaga kerja perempuan.

 

 

JALIN CIPPANAS

Jl.By Pass Santing RT 14/03

Blok Karanganyar Desa Santing Losarang

Indramayu 45253

Telp : 081381066791

Email : jalin.cipanas@gmail.com



 

[1] Definisi pekerja migran dan anggota keluarganya yang dianggap tidak terdaftar atau dalam situasi tidak biasa/ireguler terdapat dalam Pasal 8 Konvensi Pekerja Migran 1990, yaitu bila mereka tidak diberi izin untuk masuk, bertempat tinggal dan melakukan pekerjaan yang dibayar dalam negara tempatnya bekerja sesuai dengan hukum negara tersebut dan perjanjian-perjanjian internasional di mana negara tersebut menjadi Negara Pihak. Sedangkan, hak asasi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya diatur secara spesifik dalam Bagian II: Hak Asasi bagi Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Budaya Pencegahan
JOINT STATEMENT By the Ministers for Foreign Affairs of Indonesia, the Philippines and Timor-Leste on Preventing and Addressing Sexual Violence in Armed Conflict

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!