20 Tahun Ratifikasi CEDAW menjadi UU RI No. 7 Tahun 1984 : Saya dan CEDAW


R. Valentina Sagala*

Pada saat Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Against Women/CEDAW) diratifikasi Indonesia menjadi UU RI No. 7 Tahun 1984, usia saya baru enam tahun. Bagi saya yang masih kanak-kanak, saya 100% belum mengenal CEDAW. Perkenalan saya dengan CEDAW terjadi sepuluh tahun kemudian, ketika saya berkunjung ke sebuah perpustakaan LSM perempuan di Jakarta. Waktu itu saya duduk di bangku SMA, dan di perpustakaan sekolah, saya tidak menemukan CEDAW.

Saya kemudian membacanya dari sebuah buku kecil tipis yang diterbitkan secara terbatas oleh sebuah LSM perempuan. Sekarang saya kurang lebih tahu, kapasitas kuantitas terbitan LSM pada masa itu (bahkan hingga kini) pastilah tidak akan menjangkau seluruh perempuan negeri ini.

Saya pikir, saya sungguh beruntung waktu itu. Apalagi tak lama kemudian, guru saya mengajarkan bahwa suatu peraturan perundang-udangan dalam suatu negara telah dianggap diketahui semua orang ketika UU itu dimuat dalam Lembaran Negara. Saya senang karena meski pengetahuan saya teramat terbatas pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini, saya benar-benar mengetahui keberadaan UU RI No. 7 Tahun 1984. Dan diam-diam, hingga kini saya bertanya-tanya kenapa pemerintah tidak giat menyosialisasikan UU yang demikian penting ini hingga ke akar rumput?

Bersama dengan pertanyaan itu, saya kemudian tak punya banyak kesempatan berhubungan dengan CEDAW. Maklum, di Fakultas Hukum tempat saya pernah menempuh studi formal, tema Hak Asasi Perempuan (HAP) bukanlah tema favorit ketimbang hukum bisnis dan internasional. Salah satu sebabnya menurut saya adalah adalah sistem pendidikan formal yang berorientasi mengekor pembangunan, yang mengabaikan aspek gender dan HAP. Tak heran banyak akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum yang tidak memiliki pemahaman tentang HAP.

Isu HAP kala itu juga belum terangkat seperti sekarang. Media massa tak banyak mengulas tentang CEDAW. CEDAW menjadi sesuatu yang dikenal sebagian kecil orang, tak kecuali di gerakan mahasiswa, pembela HAM, atau gerakan sosial lainnya.

Hingga kemudian, setelah saya nyemplung dalam aktivitas pembelaan HAP, mendampingi, dan mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan, saya mengalami hari-hari dimana saya merasa sistem hukum nasional ‘kering’ dalam membela dan melindungi perempuan. Pada banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, putusan pengadilan dirasa korban jauh dari rasa adil. Ada banyak materi, mekanisme, dan prosedur yang kurang ramah dalam mengakomodir kepentingan perempuan.

Realitas ketidakadilan masih menjadi pengalaman sebagian besar perempuan Indonesia. Posisi perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Di bidang kesehatan, tahun 2002-2003, angka kematian ibu sebesar 307/100.000 kelahiran hidup. Penyebabnya antara lain pendarahan, infeksi, kurang gizi dan darah, dan status sosio ekonomi yang rendah. Ketergantungan terhadap agenda neoliberal semakin memperburuk kondisi perempuan. Data BPS 2002 menunjukkan 64,5% dari penduduk miskin dan berpendidikan rendah, tidak tamat SD, dan tidak bersekolah sama sekali, dimana 79,6% dari yang buta huruf adalah perempuan. Di sektor pedesaan, kepemilikan tanah dan akses ekonomi seperti kredit dan koperasi yang sangat minim bagi perempuan, mengakibatkan feminisasi kemiskinan dan migrasi. Sementara peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan ketenagakerjaan melanggengkan pembakuan peran diskriminatif terhadap perempuan.

***

Dalam perjalanannya, saya mulai memahami lebih dalam mengenai bill rights for women ini. CEDAW ternyata adalah sebuah instrumen hukum komprehensif yang mengakui pelanggaran HAP, memastikan pelaksanaan sistem HAM yang mengintegrasikan hak sipil-politik dan sosial-ekonomi, menghapuskan dikotomi publik-privat dalam mengakses, mengaktualisasi, dan menanggulangi pelanggaran HAP, serta memberikan definisi jelas tentang diskriminasi dan persamaan (Nursyahbani Katjasungkana, 2004). Saya pun menemukan bahwa CEDAW merupakan instrumen HAP yang menekankan sektor perempuan pedesaan (rural woman) dan menyebutkan secara eksplisit ‘land reform’ dalam pasal 14 nya.

Saya menjadi tahu betapa Indonesia memiliki komitmen minimum dalam mewujudkan HAP, yaitu dengan meratifikasinya menjadi UU RI No. 7 Tahun 1984. Ratifikasi sebuah Konvensi bukan main-main. Ratifikasi ini salah satunya memberikan konsekuensi mengikat bagi negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAP warganya.

***

Meski demikian, UU ini ternyata memiliki kelemahan, di antaranya memoderasi semangat pembaharuan yang dikandung CEDAW, dengan memuat pada bagian Penjelasan, “Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi, dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia. Sedang dalam pelaksanaanya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat-istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.” Jelas bunyi penjelasan ini perlu dipertanyakan baik dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Bagaimana mungkin pelaksanaan UU ini hendak menyesuaikan dengan praktik budaya yang sebagian besar meminggirkan dan menindas perempuan (patriarkis), sementara pada pasal 2-5 nya telah memuat komitmen negara untuk mencegah, melarang, mengidentifikasikan, bertindak, menjatuhkan sanksi terhadap diskriminasi, mempromosikan HAP dan persamaan perempuan dan laki-laki melalui tindakan proaktif. CEDAW membawa semangat pembaharuan hukum menuju penegakan HAP, dan bukan sebaliknya. Substansi inilah yang ironisnya kurang dipahami para pengambil kebijakan.

Kelemahan lainnya adalah UU ini menyatakan tidak menerima (reservasi) pasal 29 CEDAW tentang penyelesaian perselisihan penerapan dan penafsiran Konvensi baik melalui perundingan, arbitrasi, maupun Mahkamah Internasional.

Beberapa kelemahan CEDAW kini mulai disadari, antara lain: 1. hanya menekankan tanggung jawab pada negara dan belum memasukkan pelaku non negara seperti lembaga keuangan internasional (World Bank, IMF, ADB, dsb); 2. belum menyediakan prosedur pelaporan bagi individu/LSM untuk mengadukan pelanggaran atas Konvensi ini; 3. hanya mengatur prosedur pelaporan bagi negara.

Meski belum ada sebuah temuan signifikan berupa instrumen hukum internasional, neoliberalisme sebagai sumber persoalan tidak terpenuhinya HAP kini membawa pada kesadaran dan tantangan upaya tuntutan terhadap pelaku non negara.

Sedang untuk hal kedua dan ketiga, pada tahun 1999, Komite ‘On the Status of Women’ mengesahkan Optional Protocol yang memberikan kemungkinan bagi individu/LSM untuk melaporkan pelanggaran terhadap Konvensi ini dan mengatur prosedur komunikasi dan penyelidikan. Prosedur ini memberi kemungkinan lebih besar bagi perempuan untuk memperjuangkan haknya yang dijamin CEDAW. Indonesia sendiri telah menandatangani Protocol ini pada Februari 2000. Meski dalam Repeta 2002-2003, pemerintah telah memprogramkan ratifikasi Protocol ini, hingga kini pemerintah belum melakukannya.

Sejumlah kekurangan dengan demikian semestinya segera dibenahi. Pertama, negara mesti memberi prioritas terhadap pelaksanaan CEDAW yang hingga kini masih jauh dari realitas. Hal ini diwujudkan baik dalam aspek penyediaan alat (peraturan perundangan dan anggaran) dan kesempatan (affirmative action), serta mencapai hasil yang setara dan adil (for equality and justice). Kedua, sosialisasi CEDAW di tingkat akar rumput dengan menggunakan bahasa, metode, dan media yang tepat. Ketiga, pemerintah perlu mengarusutamakan CEDAW dalam peraturan perundangan dan program, meratifikasi Optional Protocol tentang CEDAW sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan HAP. Hal lain, gerakan perempuan perlu mengkritisi peta penegakan HAP sehubungan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional yang mengusung neoliberalisme.

Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Lantas saya berpikir, apa makna kenal, jika kemudian kita tak tahu mengapa, bagaimana, dan untuk apa? Apa makna sayang jika ‘ada’ dimaknai sebagai ‘teks’, dan bukan ‘pengalaman’?

* Aktivis Perempuan, Direktur Eksekutif Institut Perempuan, di Bandung

(Tulisan ini pernah dimuat di Kompas, 2 Agustus 2004)

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Jika Saya Diberi Kesempatan (Selalu) Menjadi Remaja dan Perempuan Muda
Percakapan Perempuan dan Filsafat

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

retifikasi cedaw memang telah lama berjalan akan tetapi problemnya tetap saja belum terselesaikan. domestikasi terhadap perempuan masih tetap menggejala. malah sekarang kasus kasus kekerasan semakin banyak menimpa perempuan.