Hukuman Mati


R. Valentina Sagala

 

Dimuat di Harian Seinar Harapan Edisi Cetak 2-3 Mei 2015

 

Di tengah kontroversi, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengeksekusi mati delapan orang terpidana mati, Rabu (29/4) dini hari, di Pulau Nusakambangan. Mary Jane Veloso, seorang terpidana mati asal Filipina, ditunda eksekusinya. Penundaan ini salah satunya karena ada permohonan dari pemerintah Filipina terkait pemeriksaan terhadap orang yang diduga merekrut Mary Jane hingga terjebak dalam perdagangan manusia dengan tujuan bisnis narkoba. 

 

Sebenarnya, gerakan menghapuskan hukuman mati di Indonesia bukan kali pertama muncul. Saya ingat, sudah puluhan tahun lalu berbagai kalangan, khususnya pembela hak asasi manusia (HAM), pegiat hukum, rohaniwan, dan aktivis feminis; menolak hukuman mati, termasuk bagi mereka yang dituduh terlibat Gerakan 30 September. 


Para aktivis feminis memahami kehidupan sebagai peristiwa mulia. Kehidupan adalah jalan untuk memanusiakan kemanusiaan dan mewujudkan keadilan. Sementara itu, kematian adalah sesuatu yang hakiki sebagai bagian alami proses kehidupan. 


Sebab itu, penolakan hukuman mati berangkat dari pertanyaan, apakah hukuman mati memanusiakan kemanusiaan dan memberi keadilan? 


Dalam soal itu, sungguhkah peradilan oleh manusia berhak mengambil nyawa orang lain dengan menetapkan kapan, di mana, dan dengan cara apa seseorang dihilangkan nyawanya? Apakah ada kepastikan mutlak atas putusan manusia atas manusia yang lain? Sejauh mana seseorang bisa memutuskan semua itu bagi orang lain? Tidak adakah pengampunan sehingga mencabut nyawa menjadi satu-satunya jalan yang mesti ditempuh? 

 

Kehidupan bukan berasal dari manusia. Karena itu, mencabutnya juga bukan kewenangan manusia. Tugas manusia adalah memelihara kehidupan. 


Jika ada manusia yang berbuat keliru, kita tergerak mengoreksinya, bukan “menghabisinya” dengan cara menghilangkan nyawanya.


Hukuman mati sangat tidak manusiawi. Ini karena saat para terpidana mati telah bertahun-tahun dipenjara dan bertransformasi menjadi manusia yang lebih baik, tiba-tiba mereka harus menjalani kematian. Bukankah ini siksaan psikologis yang sama beratnya dengan kematian?


Masih dalam konteks yang sama, masihkah relevan anggapan bahwa hukuman mati “setimpal” dengan perbuatan seorang pelaku? Sebagai contoh, dalam rangka mengatasi peredaran narkoba yang mengakibatkan kematian, pengedar narkoba setimpal dihukum mati. 

Cara pikir demikian melihat perbuatan yang telah dilakukan dan hukuman yang diterima harus sesuai perbuatan tersebut. Pertanyaannya, inikah keadilan ketika setiap kasus memiliki konteksnya masing-masing yang penting untuk diperhitungkan atau dipertimbangkan? 


Ada banyak faktor yang menyebabkan orang menjadi kurir atau bandar narkoba. Itu tidak serta-merta untuk keuntungan pribadi. Ada alasan lain, seperti penegakan hukum yang lemah, korupsi, kemiskinan, serta tidak ada fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.


Dalam hal sindikat narkoba, kerap kali perempuan terpidana mati sesungguhnya adalah korban perdagangan manusia. Ia sama sekali tidak berintensi melakukan kejahatan dan menyadari barang yang dibawanya adalah narkoba. 


Dalam banyak kasus, misalnya, para buruh migran perempuan Indonesia terancam hukuman mati karena melakukan tindak pidana yang terkait pembelaan diri dari pembunuhan, pemerkosaan, atau penyiksaan. 


Kita tahu, pada prinsipnya, kematian tidak memberi kegunaan apa pun. Meskipun pendukung hukuman mati mengklaim kegunaan hukuman ini untuk memberi efek jera, fakta membantahnya. Hukuman mati tidak akan menghasilkan rasa jera karena si pelaku sama sekali tak diberi kesempatan untuk jera. 


Hukuman mati juga tidak menurunkan angka kejahatan. Amnesty International mencatat , mereka yang dihukum mati kebanyakan adalah orang miskin, marginal, dan tidak mempunyai akses pelayanan hukum. Artinya, kejahatan tetap terjadi sepanjang peradaban kita terus menyingkirkan manusia menjadi miskin, marginal, dan tak punya akses apa-apa. 


Janganlah menumpukkan semua masalah dengan hukuman mati sebagai obat mujarabnya. Pilihan tersebut sama sekali tidak mengobati atau memperbaiki sistem yang sakit, namun menghilangkan kemanusiaan. 


Hukuman mati sebagai bagian dari penghukuman terhadap seseorang adalah tindakan yang tidak memanusiakan manusia dan melahirkan keadilan substantif. Hanya Tuhan yang memiliki otoritas menyangkut nyawa manusia, bukan manusia lain. 


Kita perlu memperjuangkan agar tak ada lagi hukuman mati di Indonesia. Dengan demikian, kita juga bisa tegak memperjuangkan warga negara kita di negara lain yang terancam hukuman mati. 


Penolakan terhadap hukuman mati tidak semata-mata soal hukum menghukum seseorang. Ini soal memanusiakan kemanusiaan.

Penulis adalah aktivis perempuan, hukum, dan HAM; anggota dewan redaksi Sinar Harapan; follow: @ValentSagala

 

 

INSTITUT PEREMPUAN

Jl. Dago Pojok No. 85, Bandung 40135

Telp/Faks: 022-2516378

Email: institut_perempuan@yahoo.com

Website: www.institutperempuan.or.id

FB: Institut Perempuan

Twitter: @Instperempuan

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Palsu
Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Produk Hukum Daerah di Jawa Barat

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!