Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Produk Hukum Daerah di Jawa Barat


Sekilas fakta terkait Produk Hukum Daerah yang diskriminatif terhadap perempuan

-          Provinsi Jabar adalah Provinsi yang kabupaten-kabupatennya paling banyak mengeluarkan kebijakan diskriminatif. Untuk rincian daftar kebijakan diskiminatif, lihat Lampiran.

-          Secara berturut-turut, provinsi yang memiliki kabupaten/kota yang terbanyak mengeluarkan kebijakan diskriminatif adalah Jawa Barat (35 kebijakan), Sumatera Barat (26 kebijakan), Kalimantan Selatan (17 kebijakan), Sulawesi Selatan (16 kebijakan), Nusa Tenggara Barat (13 kebijakan) dan Jawa Timur (11 kebijakan).

-          Dalam konteks kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, lebih dari sepertiga kebijakan yang membatasi kemerdekaan berekspresi diterbitkan oleh kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Barat (8 kebijakan), disusul oleh kabupaten di Jawa Barat (5 kebijakan) dan Sulawesi Selatan (3 kebijakan).

-          Kabupaten-kabupaten di Jawa Barat adalah yang paling banyak menerbitkan kebijakan daerah yang mengkriminalkan perempuan (8 kebijakan), diikuti oleh kabupaten di Jawa Timur (7 kebijakan) dan Sumatera Barat (6 kebijakan). Empat kebijakan buruh migran yang mengabaikan hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan diterbitkan oleh daerah yang menjadi kantong pekerja migran perempuan yaitu Cianjur dan Sukabumi, keduanya di Provinsi Jawa Barat.

-          Menurut pemantauan KOMNAS PEREMPUAN, ada 4 kelompok diskriminasi terhadap hak konstitusional yang ditemukan dalam pemantauan ini :

a.                          Pembatasan hak kebebasan berkespresi dalam produk hukum daerah tentang aturan berbusana

b.                          Pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum akibat kriminalisasi dalam kebijakan daerah tentang prostitusi

c.                          Penghapusan hak atas perlindungan dan kepastian hukum lewat kebijakan daerah tentang khalwat

d.                         Pengabaian hak atas perlindungan kewat kebijakan daerah tentang buruh migran

 

Tulisan ini mengangkat kebijakan daerah yang membatasi hak kebebasan berkespresi dalam produk hukum daerah tentang aturan berbusana dan pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum akibat kriminalisasi dalam kebijakan daerah tentang prostitusi. Tulisan diolah dari Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi yag disusun Komnas Perempuan pada 2009 dengan melakukan update pada Perda yang terbit tahun-tahun belakangan.

 

 

Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi lewat kebijakan Daerah tentang Aturan Busana

Ketentuan ini dapat terlihat dari beberapa Pasal dalam Perda Kabupaten/Kota berikut ini:

 

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum

 

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang :

a. bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman di tempat umum yang mengarah kepada hubungan seksual;

b. …..

c. …..

d. …..

e. mengenakan busana yang terbuat dari kain yang tembus pandang di muka umum; dan

f. khusus untuk wanita dewasa, dilarang mengenakan busana ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh, busana yang tidak menutupi bagian dada, busana yang tidak menutupi pusar dan/atau busana bawah yang kurang dari setengah paha di muka umum.

 

 

 

Perda Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Pada Ajaran Agama Islam dan Norma norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya

Pasal 11 ayat (1)

Setiap muslim yang telah mencapai usia aqil baligh wajib berpakaian yang menutupi batasan aurat sesuai dengan ajaran agama Islam.

 

 

 

Diskriminasi tertutama hadir dalam bentuk pembatasan terhadap hak konstitusional atas kemerdekaan berekspresi karena busa merupakan bagian yang utuh dari ruang mengekspresikan identitas diri bahkan identitas politikm sebuah pilihan atas cara menyatakan pikiran dan sikap yang sesuai dengan hati nuraninya. Kemerdekaan ini adalah hak dasar yang dijamin dalam UUD 1945 dalam hal ini adalah Pasal 28E (2) dab Pasal 28I(1). Apalagi jika aturan ini dibentuk berdasarkan interpretasi tunggal atas ajaran agama tertentu.  

 

Dalam implementasinya, perempuan merasakan kungkungan atas tubuh mereka. Dalam laporannya, Komnas Perempuan menemukan sikap penolakan, misalnya pada perempuan aktivis parpol yang mengalami pemaksaan busana dimana sehari-harinya ia yang tidak memakai jilbab akhirnya harus “tunduk” atas aturan tersebut dan terpaksa mengenaka jilbab pada saat pergi ke pertemuan-pertemuan resmi.

 

Menurut penggagas kebijakan, aturan ini selain untuk pencitraan daerah juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan. Asumsi bahwa pakaian tertutup dan jilbab dapat mencegah kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan memang MELEKAT dengan budaya menyalahkah perempuan korban (“blaming the victims”). (Ket: budaya menyalahkan korban terlihat manakala pada kasus-kasus kekerasan seksual, masyarakat dan penegak hukum cenderung menyalahkan perempuan korban yang keluar malam, berpakaian seronok, berperilaku genit, dll. Padahal pada kasus kekerasan seksual, kekerasan terjadi sebagai akibat adanya keinginan jahat dari pelaku kekerasan, BUKAN SAMA SEKALI karena korban menginginkan). Aturan berpakaian tertutup ikut melanggengkan impunitas kepada pelaku kekerasan karena perempuan yang diaggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kekerasan yang menimpanya.

 

Aturan berpakaian tertutup ini juga tidak berdasarkan kepada kebutuhan nyata perempuan. Perempuan lebih membutuhkan adanya penegakan hukum (law enforcement) kepada pelaku kekerasan seksual sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual.

 

Aturan berbusana tertutup juga mengancam keberlangsungan tradisi lokal. Kita tentu ingat pro kontra mengenai UU Pornografi yang mengancam seni tradisi Jawa Barat seperti tarian jaipong, ronggeng, dll. Misalnya budaya mengenakan selendang (kain panjang yang disapirkan di kepala ataupun untuk menggendong anak) di Aceh, cipo-cipo (penutup kepala mirip songkok yang dipakai perempuan di Seulawesi Selatan), dll.

 

 

 

Pengurangan Hak atas Perlindungan dan Kepastian Hukum akibat Kriminalisasi lewat Kebijakan Daerah tentang Prostitusi

 

 

Perda Kabupaten Garut No 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat

 

Pasal 5

Setiap orang yang perilaku dan tindakannya patut diduga sebagai pelaku pelacuran dilarang berada di lapangan, taman kota, rumah penginapan, hotel, losmen, pasar swalayan, warung, salon atau tempat-tempat lain.

 

Pasal 22 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

 

 

 

 

Perda Kabupaten Indramayu No 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi

 

Pasal 6

Siapapun yang kelakuannya/tingkah lakunya dapat menimbulkan dugaan bahwa ia pelacur dilarang ada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung minum, tempat hiburan, di gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau lorong-lorong, berhenti atau berjalan kaki atau berkendaraan bergerak kian kemari.

 

Pasal 9 ayat (1)

Barang siapa yang melanggar Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah)

 

 

Kriminalisasi, dalam produk hukum daerah tentang prostitusi, hadir karena rumusan hukum menafikan asas praduga tidak bersalah melainkan menyandarkan penegakan hukum pada prasangka, yaitu sikap atau perperilaku, “yang mencurigakan”, “dapat menimbulkan dugaan”, “dapat diidentifikasi”, atau “memberi isyarat”. Rumusan ini membuka ruang lebar untuk terjadinya salah tangkap dimana seseorang langsung ditahan padaha ia tidak melakukan praktek prostitusi. Rumusan ini bahkan mengkiriminalkan perempuan, bahkan jika perempuan itu TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN prostitusi dan TERBUKTI berperilaku layaknya pelaku pristitusi dan berada di tempat-tempat publik sebagaimana dimaksud diatas. Betul-betul tidak masuk akal.

 

Dalam pengaturan serupa diatas, perempuan berhadapan dengan diskriminasi dalam bentuk pengurangan hak konstitusional atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D (1) UUD 1945) akibat kriminalsiasia. Ia menjadi lebih rentan dikriminalkan dibanding laki-laki karena pandangan sosial budaya tentang prostitusi menyebabkan perempuan berbeda kedudukannya di hadapan hukum. Artinya, Perda tentang prostitusi serupa ini juga menyebabkan perempuan kehilangan jaminan hak konstitusionalnya atas persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 (2) dan 28D (2) UUD 1945). Ancaman dituduh melanggar kebijakan daerah menjadikan perempuan kehilangan hak konstitusionalnya untuk tidak takut berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya (Pasal 28G ayat (1)), yaitu kemerdekaan berekspresi dan bermobilitas di malam hari.

 

Aturan tentang prostitusi seperti diatas secara khusus juga menjadi ajang pelembagaan diskriminasi terhadap perempuan pekerja seks. Pendekatan represif, atau menghukum tanpa mengurai dan menyelesaikan akar permasalahan, mengukuhkan stigma sosial pekerja seks sebagai penyakit sosial yang harus diberantas. Pendekatan ini terutama didasarkan kepada pemikiran bahwa persoala prostitusi berpulang pada derajat moralitas perempua terlepas dari kemiskinan yang melilitnya. Padahal, umunya perempuan pekerja seks dipaksa atas kondisi ekonomi dan pendidikan yang minim sehingga menceburkan diri pada sektor kerja layanan seksual.

 

 

Daftar Produk Hukum Daerah di Jawa Barat yang Diskriminatif terhadap Perempuan

Di bawah ini adalah kumpulan produk hukum daerah di Jawa Barat yang diskriminatif terhadap perempuan yang dihimpun oleh KOMNAS PEREMPUAN (2009)

 

a.       Kebijakan Daerah Kategori Kriminalisasi Terhadap Perempuan :

·         Peraturan Daerah Kab. Tasikmalaya No. 28 tahun 2000 Tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah No. 1 tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran

·         Perda Kab. Majalengka tentang PROSTITUSI (14Maret 2009)

·         Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indramayu No. 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi

·         Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indramayu No. 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi

·         Perda Kab. Garut No. 6/2000 tentang Kesusilaan

·         Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 21 Tahun 2003 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 13 Tahun 1989 Tentang Pemberantasan Pelacuran

·         Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IIBekasi Nomor 17/Hk-Pd/Tb.013.1/VIII/1984 Tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila

·         Perda Kab. Cirebon No. 05/2002 ttg Larangan Perjudian, Prostitusi, dan Minuman Keras

 

b.      Produk hukum daerah kategori Kontrol Tubuh Perempuan :

·         Perda Kab. Cirebon No. 05/2002 ttg Larangan Perjudian, Prostitusi, dan Minuman Keras

·         Perda Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Pada Ajaran Agama Islam dan Norma norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya

·         Perda Kota Tasikmalaya No 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum

·         Surat Edaran Bupati Cianjur No. 025/3643/Org &Surat Edaran No. 061.2/2896/Org. tentang Jam Kerja dan Anjuran Pemakaian Seragam Kerja(Muslim/Muslimah) pada Hari-hari Kerja

·         Perda Bupati Cianjur No. 15/2006 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di - -Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

·         Surat Edaran Bupati Indramayu [Tahun 2001] tentang Wajib Busan Muslim dan Pandai Baca Al Quran untuk Siswa Sekolah

·         Instruksi Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemakaian Busana Muslim bagi Siswa dan Mahasiswa di Kabupaten Sukabumi

·         Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Nomor 450/2198/TU tentang Pemakaian Busana Muslim Bagi Siswa Sekolah dan Mahasiswa

 

c.       Produk hukum daerah kategori Buruh Migran :

·         Perda No. 13/2005 tentang Pengerahan Calon Tenaga Kerja (TKI) ke Luar Negeri Asal Kab. Sukabumi

·         Perda No. 15/2002 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kab. Cianjur ke Luar negeri

·         Perda Kabupaten Karawang No. 22/2001 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketanagakerjaan

 

d.      Produk hukum daerah kategori Pembatasan Terhadap Komunitas :

·         SKB dengan Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004,KEP-857/0.2.22/Dsp.5/ 12/2004, kd.10.08/6/ST.03/1471/2004 tentang Pelarangan kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Kuningan

·         SKB No. 143/ 2006, tentang Penutupan dan Pelarangan Aktivitas Jema’at Ahmadiyah, tanggal 20 Maret 2006

·         Keputusan Bersama Bupati, Kejari, Dandim 0612, Kapolres dan Kapolresta Tasikmalaya tentang Pernyataan Tidak Puas dan Teguran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya

·         SKB Nomor 21 Tahun 2005 tentang larangan melakukan aktivitas penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur yang ditandatangani Bupati Cianjur, Kepala Kejaksaaan Negeri Cianjur dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur, 17 Oktober 2005.

·         SKB Nomor 450/Kep. 225 – PEM/2005 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Bupati Garut, Kepala Kejaksaaan Negeri Garut, Kepala Kepolisian Resort Garut dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut, 9 Agustus 2005.

·         Surat Pernyataan Bersama tentang pelarangan kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia di Wilayah Kabupaten Bogor yang ditandatangani oleh Bupati Bogor, Ketua DPRD, 20 Juli 2005 Kab. Bogor, Dandim 0621 Bogor, Kepala Kejaksaaan Negeri Cibinong, Kepala Kepolisian Resort Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Bogor, DANLANUD ARS, dan Kepala Kantor Departemen Agama dan MUI Kabupaten Bogor.

 

e.       Produk hukum daerah Kategori landasan moralitas dan agama :

·         Perda Kab. Bandung No. 9/ 2005 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqoh

·         SE Bupati Kab. Cianjur No.451/2719/ASSDA I September 2001, ttg Gerakan Aparatur Berahlaqul Karimah dan Masyarakat Marhamah

·         Perda No. 08/ 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001-2005

·         Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur No.36/ 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam(LPPI)

·         Perda Kab. Cirebon No. 77/2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah

·         Perda Kab. Garut No. 1/ 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

·         Perda Kab. Indramayu No. 2/ 2003 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah

·         Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 11/ 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol

·         Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 12/ 2005 tentang Pengelolaan Zakat

·         Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No.451/SE/04/Sos/2001 tentang Upaya Peningkatan Kualitas Keimanan danKetakwaan

·         Perda kab. Tasikmalaya No. 3/2001 tentang Pemulihan Kemanan dan Ketertiban yang Berdasarkan kepada Ajaran Moral, Agama,Etika dan nilai-nilai budaya daerah

·         Perda No. 13/2003 tentang Revisi Renstra Kab. Tasikmalaya [memuat visi religiusIslami]

·         Keputusan Bupati Tasikmalaya No.421.2/Kep.326 A/Sos/2001 tentang Persyaratan Memasuki Sekolah Dasar (SD),Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Tasikmalaya

·         Himbauan Bupati Tasikmalaya No.556.3/SP/03/Sos/2001 tentang Pengelolaan Pengunjung Kolam Renang

 

 

REKOMENDASI

1.      Pemerintah agar membatalkan semua kebijakan daerah diskriminatif terhadap perempuan dan melanggar hak asasi perempuan, atas dasar tanggungjawab negara untuk perlindungan dan pemenuhan HAM

2.      Pemerintah meningkatkan mekanisme pemberian sanksi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (khususnya pengawasan terhadap Perda dan Peraturan kepala Daerah) dalam rangka mengawasi adanya Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang diskriminatif, melanggar hak asasi perempuan dan bertentangan dengan UUD 1945.

3.      Pemerintah Provinsi Jabar meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (khususnya pengawasan terhadap Perda dan Peraturan kepala Daerah) untuk kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat dalam rangka mengawasi adanya Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang diskriminatif, melanggar hak asasi perempuan dan bertentangan dengan UUD 1945.

4.      Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD agar mengambil lagkah proaktif untuk mencabut Perda atau menarik usulan Rancangan Perda yang diskriminatif terhadap perempuan dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional dan menjaga integritas hukum nasional

5.      DPRD Kabupaten/Kota memperbaiki mekanisme partisipasi publik dalam seluruh proses perumusan kebijakan

6.      Organisasi masyarakat sipil dan/atau kelompok masyarakat sipil meningkatkan intensitas pemantauan dan pelibatan diri dalam proses perumusan kebijakan daerah.

7.      Organisasi masyarakat sipil dan organisasi keagamaan bahu membahu melakukan pendidikan publik dengan fokus kepada hak konstitusional dan membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya politik identitas.

 

INSTITUT PEREMPUAN

Jl. Dago Pojok No. 85, Bandung 40135

Telp/Faks: 022-2516378

Email: institut_perempuan@yahoo.com

Website: www.institutperempuan.or.id

FB: Institut Perempuan

Twitter: @Instperempuan

 

 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Hukuman Mati
Sistem Kafala di Negara Timur Tengah: Akar Masalah Penindasan terhadap PRT Migran

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!