Sistem Kafala di Negara Timur Tengah: Akar Masalah Penindasan terhadap PRT Migran


Kami turut menyoroti Sistem Kafala yang berlaku di kebanyakan negara-negara Timur Tengah yang turut menjadi akar masalah bagi PRT migran. Sistem Kafala (sistem sponsor) adalah sistem yang mensyaratkan semua pekerja migran, termasuk PRT, untuk mempunyai sponsor dalam negeri (biasanya adalah majikan/pihak pemberi kerja), yang akan bertanggungjawab atas visa dan status hukum pekerja migran bersangkutan. Di bawah sistem Kafala, status imigrasi seorang pekerja migran terikat secara hukum kepada perorangan/individu (biasanya majikan), disebut “sponsor” (kafeel) untuk masa kontrak kerja mereka. Pekerja migran tidak bisa masuk negara tujuan, berpindah kerja, atau meninggalkan  negara dengan alasan apapun tanpa terlebih dulu mendapatkan  izin tertulis dari pihak kafeel tersebut. Seorang pekerja harus disponsori oleh seorang kafeel untuk memasuki negara tujuan dan tetap terikat pada kafeel bersangkutan sepanjang masa tinggal mereka. Kafeel harus melapor ke pihak imigrasi jika pekerja migran meninggalkan pekerjaan mereka dan harus memastikan pekerja migran meninggalkan negara itu setelah kontrak berakhir, termasuk membayar tiket kepulangan mereka.

Misalnya di Saudi Arabia. Umumnya, PRT tiba di Saudi Arabia dengan masa kerja selama dua tahun dengan visa yang dengan sponsor yang disebut kafeel (biasanya majikan). Majikan memiliki tanggung jawab atas biaya perekrutan, pemeriksaan kesehatan lengkap, dan kepemilikan iqama (kartu identitas di Saudi Arabia). Seorang PRT harus memperoleh persetujuan kafeel untuk pindah pekerjaan atau untuk memperoleh izin/visa keluar (exit visa) agar dapat meninggalkan Saudi Arabia. Hal ini memberi majikan kekuasaan besar atas keleluasaan PRT untuk berganti pekerjaan atau untuk pulang ke negara asalnya. Ini terungkap pula dari temuan lapangan INSTITUT PEREMPUAN pada 2014.

Sistem ini juga membuat majikan sewenang-wenang menyalahgunakan sistem kafala dan memaksa PRT untuk terus bekerja dalam situasi yang eksploitatif (jam kerja berlebihan, minim waktu istirahat, gaji tidak dibayar) dan menghalangi mereka untuk pulang ke negara asal. Mengapa? Karena seorang PRT migran tidak dapat kembali ke negara asalnya tanpa memiliki ijin/visa keluar dari kafeel yang umumnya adalah majikan. Sistem Kafala juga menghalangi PRT untuk menyelamatkan diri atau meninggalkan majikan pada saat mereka mengalami kekerasan, eksploitasi maupun perdagangan orang. Sistem Kafala juga menghalangi PRT untuk meninggalkan majikan saat mereka mendapati situasi kerja yang berbeda dari yang telah diperjanjikan di Kontrak Kerja. Dalam kasus-kasus kekerasan yang dialami PRT migran, walaupun berhasil menyelamatkan diri, namun PRT sering tertahan di shelter/rumah aman dan belum dapat dipulangkan langsung ke negara asal karena tidak mendapatkan visa keluar dari majikan.

Di Qatar, di bawah Undang-Undang No 4/2009 (Undang-undang tentang Sponsor) pekerja migran tidak dapat berganti pekerjaan tanpa izin dari sponsor. Hal ini menghasilkan hubungan yang sangat timpang antara pekerja dan majikan, dimana pekerja sulit keluar dari situasi eksploitatif. Jika seorang pekerja migran tiba di Qatar dan menemukan bahwa pekerjaan serta hak-hak mereka sebagai pekerja yang telah dijanjikan dalam Kontrak Kerja kepada mereka tidak sesuai dengan yang sebenarnya, atau menjadi korban eksploitasi oleh majikannya, keputusan apakah mereka dapat berganti atau berpindah pekerjaan bergantung sepenuhnya kepada majikan. Ironisnya, kebanyakan majikan adalah pihak yang melakukan eksploitasi terhadap pekerja mereka. Aturan tersebut menyebabkan PRT sulit untuk meninggalkan majikan. Sebagian PRT yang mengalami kekerasan dan eksploitasi kemudian melarikan diri dari rumah majikan dan mencari perlindungan ke Kedutaan negara asal mereka atau kepada pihak yang berwenang di Qatar serta mencoba menemukan pekerjaan lain.

Lebih lanjut lagi, meninggalkan majikan tanpa izin membuat perempuan dituduh melarikan diri (absconding). Di Qatar misalnya, absconding dipahami sebagai pelanggaran dari Pasal 11 pada Undang-undang tentang Sponsor, yang melarang PRT migran melakukan pelanggaran terhadap tujuan awal mereka di negara tersebut.Ketika PRT melarikan diri, biasanya para majikan menyerahkan paspor milik PRT kepada Kementerian Dalam Negeri (meskipun penahanan paspor milik PRT oleh majikan adalah tindakan illegal). Dalam kasus ini, banyak PRT menghadapi tuntutan atas tindak criminal “melarikan diri” (absconding). Tuduhan atas kejahatan “melarikan diri” (absconding) dapat berlanjut kepada penyidikan dan hukuman penjara tetapi kebanyakan hanya menyebabkan penahanan untuk kemudian dideportasi.

Sistem Kafala sangat bertentangan dengan HAM dan melanggar hak-hak pekerja khususnya PRT migran. Banyak organisasi pejuang HAM menuntut negara-negara Timur tengah untuk menghapuskan sistem Kafala dan membuat aturan untuk melarang dan menghukum tindak kekerasan dan eksploitasi majikan terhadap PRT. Selama negara-negara Timur Tengah tidak menghapus sistem kafala, maka PRT migran akan tetap menjadi sasaran penindasan.

 

INSTITUT PEREMPUAN

Jl. Dago Pojok No. 85 Rt. 007/Rw. 03

Coblong, Bandung 40135, Jawa Barat, Indonesia.

Phone/facs: +62.22.2516378

Email : institut_perempuan@yahoo.com

Website : www.institutperempuan.or.id

Facebook: Institut Perempuan

Twitter: @Instperempuan

(http://www.thejakartapost.com/news/2008/12/22/personal-political-valentina-sagala.html)
(http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/10/rotua-valentina-sagala-a-loving-feminist.html)

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Produk Hukum Daerah di Jawa Barat
Berkorban

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!