Dialog Sore “Kekerasan & Diskriminasi Terhadap Pekerja Rumah Tangga”: Hormati dan Lindungi Hak-hak PRT di dalam negeri dan luar negeri


Pada 17 April 2015, INSTITUT PEREMPUAN, One Billion Raising (OBR) Bandung, dan Samahita menyelenggarakan Dialog Sore ”Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Pekerja Rumah Tangga”. Diskusi yang turut didukung pula oleh LOTF, SORGE Magazine, DICSEE dan Info Bandung, diskusi dilaksanakan di Gedung E lantai 2 Gedung Pasca Sarjana FISIP UNPAD Bandung. Tujuan diskusi ini adalah untuk mengangkat isu pekerja rumah tangga (PRT) yang selama ini tidak banyak diketahui juga dalam rangka mensosialisasikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Yang menjadi narasumber adalah Ellin Rozana (Institut Perempuan) dan moderator adalah An Nisaa Yovani (Samahita). Acara dibuka oleh Ressa Ria (Samahita).

 

Narasumber memaparkan mengenai hak-hak pekerja rumah tangga, masalah yang dihadapi pekerja rumah tangga, contoh kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia, serta sekilas isi dari Konvensi ILO 189. Narasumber juga menekankan kaitan antara kebijakan perlindungan PRT di dalam negeri dan perlindungan bagi PRTmigran asal Indonesia diluar negeri. Jika Indonesia mempunyai undang-undang tentang perlindungan PRT, maka posisi tawar Indonesia akan menguat manakala melakukan hubungan bilateral dengan negara-negara destinasi terkait penempatan PRT migran. Di tengah pemaparan, Titi Pudji (Yayasan Sidikara) mengungkapkan pentingnya mensosialisasikan mengenai hak-hak PRT kepada majikan dan sebaiknya diadakan diskusi selanjutnya mengenai PRT dengan mendatangkan narasumber yang merupakan seorang PRT.

 

Dalam sesi tanya jawab, banyak peserta yang tertarik mengenai usulan sosialisasi hak-hak PRT kepada majikan. Dimana hal ini merupakan salah satu cara mengurangi tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga. Peserta juga menanyakan mengenai kelanjutan RUU Perlindungan PRT dimana prosesnya selalu terhambat di badan legislatif. Salah seorang peserta, mengatakan bahwa terhambatnya isu perempuan untuk cepat ditanggapi karena kurangnya peran perempuan yang ada di badan pemerintahan sebagai pemegang keputusan. Jadi diperlukan banyak peran perempuan untuk masuk ke badan pemerintahan khususnya sebagai pemegang keputusan agar isu perempuan tidak lagi disepelekan.

 

Peserta juga berbagi pengalaman mengenai ditemukannya iklan atau ajakan untuk menjadi PRT di televisi serta radio lokal di Malang. Ditemukan juga modus baru PPTKIS yang telah dicabut izinnya namun bisa tetap beroperasi dimana PPTKIS tersebut menggunakan nama PPTKIS lain dalam memperoleh izin namun operasionalnya tetap dilakukan PPTKIS tersebut. Diskusi ini menghasilkan banyak masukan serta temuan baru mengenai PRT yang terjadi secara nyata. Diskusi berakhir dengan kesimpulan bahwa PRT dan majikan harus saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing karena terjalin hubungan PRT dan majikan yang saling setara dan membutuhkan. Pemerintah juga perlu untuk mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai payung hukum terhadap PRT dalam melaksanakan pekerjaannya dan melindungi haknya.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Undangan Aksi “Catatan Hitam Buruh Perempuan”
Pribadiku Politikku

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!