Statistik dan Analisa Kasus-Kasus Trafficking dan Eksploitasi PRT Migran di Jawa Barat (Periode Mei 2012 – Desember 2013)


INSTITUT PEREMPUAN & Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat

 

 

Tentang Kasus

Selama Mei 2012 – Desember 2013, terdapat 89 kasus buruh migran di Jawa Barat yang menimpa 83 korban. Kasus-kasus ini merupakan kasus-kasus yang di advokasi oleh dua Community Based Organization (organisasi berbasis masyarakat) yang ada di Jawa Barat, yaitu Forum Warga Buruh Migran Indonesia (Cirebon) dan Jalin Cippanas (Indramayu) yang dihimpun oleh INSTITUT PEREMPUAN. Namun, jika dilihat dari jumlah korban kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Jawa Barat paling banyak terjadi pada kasus trafiking (21 korban), hilang kontak (16 korban), kekerasan terhadap PRT migran (8 korban). (lihat Tabel 2).

 

Tabel 1. Jumlah kasus

 

No.

Jenis Kasus

Jumlah Kasus

1.

Trafiking

24

2.

Hilang kontak

17

3.

Kekerasan terhadap PRT migran (kekerasan fisik dan kekerasan seksual)

10

4.

Pekerja Migran tidak diperbolehkan pulang

8

5.

Sengketan ketenagakerjaan

4

6.

Menghadapi tuntutan hukum di negara tujuan

4

7.

Terlantar

4

8.

Kasus pra penempatan

2

9.

Pembatasan hak berkomunikasi

2

10.

Penipuan

1

11.

Lain-lain

13

 

Total

89

 

Tabel 2. Jumlah korban

 

No.

Jenis Kasus

Jumlah Kasus

1.

Trafiking

21

2.

Hilang kontak

16

3.

Kekerasan terhadap PRT migran (kekerasan fisik dan kekerasan seksual)

8

4.

Pekerja Migran tidak diperbolehkan pulang

8

5.

Sengketan ketenagakerjaan

4

6.

Menghadapi tuntutan hukum di negara tujuan

4

7.

Terlantar

4

8.

Kasus pra penempatan

2

9.

Pembatasan hak berkomunikasi

2

10.

Penipuan

1

11.

Lain-lain

13

 

Total

83

 

Kasus yang dialami oleh buruh migran diantaranya ada kasus trafiking, hilang kontak, kekerasan (fisik dan seksual), tidak diperbolehkan pulang oleh majikan/agency, menghadapi tuntutan hukum di negara penempatan, terlantar, pembatasan hak berkomunikasi, kasus-kasus lain-lain (penahanan oleh imigrasi, tidak dapat pulang karena ketiadaan paspor, pembatasa hak beribadah, kecelakaan). Dari 89 kasus tersebut terdapat 83 orang korban dan sebagian besar merupakan perempuan dan anak perempuan.

 

            Tabel 3. Korban menurut jenis kelamin

 

No

Jenis Kelamin

Jumlah Korban

1.

Perempuan

82

2.

Laki-laki

1

 

Total

83

 

 

Dari keseluruhan kasus yang ditangani pada 2012-2013, Tabel 4 menggambarkan daerah asal korban eksploitasi buruh migran dari kabupaten Indramayu, kabupaten Cirebon dan ada pula kasus dari Nusa Tenggara Barat (lihat Tabel 4).

 

 

Tabel 4. Daerah asal korban

 

No.

Daerah Asal

Jumlah Korban

1

Indramayu

48

2

Cirebon

31

3.

Nusa Tenggara Barat

4

 

Total

83

 

Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berasal dari segala lapisan usia. Dari Tabel 5 di atas menunjukan bahwa perempuan berusia 19-30 tahun paling banyak menjadi korban yaitu sebanyak 47 orang, usia 31-40 tahun sebanyak 22 orang, usia 41 – 50 tahun sebanyak 3 orang dan usia diatas 51 tahun hanya 1 orang. Untuk kategori anak, korban berusia antara 15-18 tahun sebanyak 4 orang. Sedangkan 6 orang tidak diketahui usianya..

 

Tabel 5. Usia Korban

 

No

Usia

Jumlah Korban

1.

15-18

  4

2.

19-30

 47

3.

31- 40

 22

4.

41-50

  3

5.

Diatas 51

 1

6.

Tidak diketahui

  6

 

Total

83

 

Kekerasan yang dialami oleh buruh migran perempuan asal Jawa Barat tidak hanya kekerasan fisik, namun kekerasan seksual juga dialami oleh perempuan. Berdasarkan laporan advokasi dari CBO yang ada di kabupaten Cirebon dan Indramayu sejak Mei 2012 sampai Desember 2013, ada 3 korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Sebaran wilayah terjadinya kasus yaitu di negara penempatan, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah masih dominan sebagai negara penempatan yang rentan terhadap kekerasan.

 

Tabel 6. Sebaran wilayah tujuan

 

No.

Negara tujuan

Jumlah

1.

 Arab Saudi

22

2.

 Jordania

11

3.

 Abu Dabhi

5

4.

 Suriah

11

5.

 Bahrain

6

6.

 Kuwait

9

7.

 Singapura

4

8.

 Taiwan

2

9.

 Dubai

1

10.

 Malaysia

1

11.

 Hongkong

1

12.

 Qatar

3

13.

Oman

1

14.

Uni Emirat Arab

2

15

Mauritius

1

16.

Tidak diketahui

3

 

Total

83

 

 

 

 

 

Bagaimana Kasus Trafiking dan Eksploitasi PRT Migran di Jawa Barat?

 

 

 

Secara keseluruhan, dari kasus-kasus yang ditangani, kasus trafiking yang terjadi adalah trafiking lintas negara. Dalam hal ini, negara yang menjadi daerah tujuan adalah negara di kawasan Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Jordan, Syiria, Kuwait, Oman, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Selain itu negara- negara di kawasan Asia Pasifik (ASPAK) seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Hongkong serta Taiwan, juga menjadi daerah tujuan migrasi perempuan dan anak dari Indonesia. Daerah asal perempuan dan anak di Jawa Barat adalah Kabupaten  Indramayu, Cirebon, Subang, Kuningan dan beberapa dari Garut, Purwakarta, Majalengka dan Sukabumi.

Data kasus trafiking yang dihimpun International Organization for Migration (IOM) dari Maret 2005 -  Juni 2011, menempatkan Propinsi Jawa Barat sebagai propinsi di Indonesia yang menduduki rangking pertama dalam jumlah korban trafiking. (Sumber : International Organization for Migration, 2011)

 

Kekerasan terhadap PRT Migran

Pada data kasus 2012-2013, dari 89 kasus, kekerasan terhadap PRT migran menduduki peringkat ke-3 dengan rincian 10 kasus. Kekerasan terhadap  PRT migran sering terjadi di negara penempatan di kawasan Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Jordania, Kuwait dan Uni Emirat Arab. Selain di kawasan Timur Tengah, Malaysia juga merupakan negara penempatan dimana  PRT migran banyak mengalami kekerasan.

Kecenderungan kekerasan yang dialami PRT migran diakibatkan budaya dan adat istiadat negara penempatan yang masih memandang rendah kepada PRT. Penyebab lainya adalah lemahnya pengawasan dan kontrol dari pemerintah, khususnya perwakilan Indonesia diluar negeri, dalam melindungi dan menyelesaikan kasus-kasus PRT migran di negara penempatan.  Simak korban R (31 tahun), seorang PRT migran asal Cirebon yang bekerja di Uni Emirat Arab. Korban berangkat ke Uni Emirat Arab pada 17 Maret 2008. Pada 2 Juni 2008, korban dipindahkan ke Oman. Pada tahun pertama masa kerjanya, korban telah mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari majikan perempuan. Korban bekerja layaknya budak dimana ia mendapat penyiksaan dan penganiayaan. Korban hanya bekerja selama 22 bulan. Ketika korban ingin dipulangkan, korban kembali disiksa dan digunduli rambutnya oleh majikan. Pada saat kembali ke tanah air, korban tidak membawa gaji sepeserpun.

Korban E (30 Tahun, asal Indramayu) berangkat ke Malaysia pada 2006. Selama masa 4 tahun korban bekerja disana, keluarga korban tidak berhasil mengkontak korban (hilang kontak). Pada saat bekerja pada majikan pertama, korban melarikan diri karena mengalami eksploitasi kerja. Pada saat bekerja pada majikan kedua (Dr. N), diduga korban mengalami kekerasan seksual yang mengakibatkan korban hamil 4 bulan. Oleh majikan kedua, diduga korban dipaksa untuk menggugurkan kandungannya dengan cara diinjak-injak perutnya sehingga korban mengalami infeksi di rahimnya. Setelah janin keluar, majikan melakukan pemerkosaan kembali terhadap korban, yang kondisinya pada waktu itu sudah sangat mengenaskan. Istri majikan juga ikut melakukan penyiksaan terhadap korban dengan cara memukulkan pisau dapur ke kepala korban sehingga kepala bagian belakang korban robek sekitar 12 cm. Pada saat pulang ke tanah air, korban dirawat di RSUD Indramayu, namun korban tidak mampu bertahan dan akhinya meninggal dunia.

           

Kasus Hilang Kontak

Pada data kasus 2012-2013, PRT migran yang mengalami hilang kontak 2009-2011 sebanyak 16 korban. Banyak persoalan yang melatarbelakangi PRT migran kehilangan komunikasi dengan keluarganya di tanah air. Penyekapan dan perampasan alat komunikasi oleh majikan adalah salah satu faktor yang melatarbelakangi PRT migran mengalami putus komunikasi. Korban S (24 tahun, asal Cirebon) mengalami hilang kontak selama 12 tahun di negara penempatan Saudi Arabia. Korban berangkat pada sekitar tahun 1998. Selama bekerja, korban hanya 2 kali mengirimkan kabar melalui surat kepada keluarganya. Surat terakhir dikirimkan korban  sekitar Februari 2004. Setelah itu, keluarga tidak mendapat kabar apapun dari korban.

 

Minimnya Informasi

Banyak dari para buruh migran kita yang berangkat tanpa informasi yang memadai tentang tata cara bermigrasi yang aman. Mereka sering kali terjebak dalam bujuk rayu calo yang mengiming-iming pekerjaan yang cepat, mudah dan  gaji yang besar.

Kami ingin menyoroti pula mengenai penempatan PRT migran ke negara-negara Timut Tengah seperti Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, dll. Mengingat perbedaan tradisi dan sosial-budaya antara Indonesia dan negara-negara destinasi di Timur Tengah, maka penting agar pemerintah daerah memberikan informasi kepada calon PRT migran.

 

 

 

 

 

 

Ada apa di Balik Statistika Kasus Trafiking dan Eksploitasi Buruh Migran di Jawa Barat?

 

a.      Trafiking dan eksploitasi buruh migran sebagai pelanggaran HAM

Pada kasus-kasus trafiking dan eksploitasi buruh migran, khusunya PRT migran, tampak betapa perempuan mendapatkan dampak penderitaan atas aksi kekerasan. Tidak hanya dampak fisik, psikis, seksual dan ekonomi, lebih dari itu, perempuan telah terampas keutuhan martabatnya sebagai manusia. Kekerasan seksual yang menimpa E perempuan sebagai korban (lihat kasus E seorang PRT Migran sebagai korban kekerasan seksual) adalah turunan dari pereduksian makna perempuan sebagai seorang manusia utuh dan bermartabat menjadi  objek pelampiasan nafsu seksual majikannya.

Dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) ditegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan” (Pasal 1). Terkait trafiking, CEDAW mencantumkan kewajiban negara untuk “membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan ekploitasi pelacuran” (Pasal 6).

Dalam Konvensi ILO No 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga disebutkan bahwa “Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga menikmati perlindungan yang efektif terhadap segala jenis penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan.” (Pasal 5).

Dalam Amandemen ke-2 UUD 1945 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain” (Pasal 28 G ayat 2) dan “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas            dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” (Pasal 28I ayat (2)).

 

b.      Belum Optimalnya Implementasi UU PTPPO dan Perda Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat

Dalam UU PTPPO, diatur mengenai kewajiban pemerintah, pemerintah daerah dalam masalah pencegahan dan penanganan korban trafiking dengan membuat kebijakan, program kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang (Pasal 57). Di tingkat provinsi, telah terbit Perda Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat. Namun sejauh ini kedua regulasi tersebut belum optimal dilaksanankan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Sanksi untuk menjerakan pelaku belum terlihat maksimal dalam penerapan proses litigasi.

Terkait dengan penanganan kasus dan rehabilitasi korban, Perda Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 memandatkan hal-hal berikut:

 

Ketentuan

Isi

Pasal 8 ayat (1)

Pemerintah Daerah melakukan penanganan korban perdagangan orang melalui :

a.      Penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang sesuai dengan asal domisili Jawa Barat;

b.     Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili korban perdagangan orang untuk proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke daerah asalnya;

c.      Pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparatur penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

d.     Pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.

 

Pasal 9 ayat (1)

Pemerintah daerah wajib melakukan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang melalui:

a.       pemulihan kesehatan fisik dan psikis  bagi korban perdagangan orang;

b.      reintegrasi korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan

c.       pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang.

Pasal 10 ayat (1)

Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.

 

 

Peran Pusat Pelayanan Terpadu maupun Gugus Tugas PTPPO belum optimal dalam melindungi korban. Dari beberapa upaya advokasi di tingkat kabupaten memperlihatkan belum adanya pelayanan oleh PPT maupun P2TP2A. Hal ini dikarenakan masih terganjal pada masalah klasik yaitu minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap korban perdagangan orang.

 

c.       Paradigma mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia ditempatkan dalam kerangka komoditi dan minim perlindungan

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) telah mereduksi nilai-nilai kemanusiaan terhadap buruh migran. UU ini seharusnya melindungi buruh migran. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Para PRT migran yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak dijadikan objek komoditi yang tujuannya adalah mengeruk devisa negara tanpa mengadakan perlindungan yang optimal.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara seharusnya “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”.  Jadi dalam hal ini peraturan perundangan seharusnya sebagai alat normatif negara dalam membuat sistem yang melindungi dan memberikan manfaat bagi rakyatnya. Namun  dalam UU PPTKILN, persoalan buruh migran hanya diletakkan dalam kerangka komoditi. Setidaknya beberapa persoalan dalam UU PPTKILN adalah: cakupan perlindungan dalam UU yang tidak meliputi buruh migran yang tidak berdokumen atau yang ditempatkan tanpa melalui prosedur; UU PPTKILN belum mengacu pada peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan HAM, baik peraturan nasional maupun ketentuan internasional, terutama Konvensi PBB Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (R. Valentina Sagala, 2011).

 

d.      Pemiskinan terhadap perempuan PRT migran

Banyak yang beranggapan kalau penyebab kekerasaan terhadap perempuan disebabkan oleh kemisikinan. Padahal ada banyak faktor yang menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasaan dan eksploitasi, baik fisik, psikis maupun eksploitasi seksual. Faktor itu kait mengkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Pemiskinan bukan faktor tunggal yang menyebabkan perempuan memilih bermigrasi. Daerah-daerah asal PRT migran di Jawa Barat dalam kasus diatas bukanlah daerah tertinggal dan daerah miskin. Kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Subang  daerah yang cukup kaya akan sumber daya alam. Perempuan PRT migran ini mengalami kekerasaan bukan karena kemiskinan melainkan pemiskinan. Ada kelompok –kelompok yang dimiskinkan yaitu perempuan dan anak. Faktor lainya yang berkaitan sebagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kebijakan yang salah, perkawinan usia dini, angka melek huruf yang rendah sehingga bersamaan dengan itu resiko cerai menjadi tinggi, serta rendahnya tingkat pendidikan dan objektifikasi seksual pada perempuan. Hal ini dikuatkan dengan fakta adanya kekerasan seksual (pelecehan seksual, perkosaan, dsb) dalam beberapa kasus kekerasan terhadap PRT migran.

 

 

 

 

Rekomendasi

 

 

Menyimak laporan diatas, INSTITUT PEREMPUAN & Jagat Jabar merekomendasikan untuk:

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar meningkatkan kinerja dalam kewajibannya terkait penanganan korban (mencakup penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap korban trafiking; koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota asal korban untuk proses pemulangan korban; pelaporan tindak pidana perdagangan orang kepada aparatur penegak hukum; pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korba), serta rehabilitasi korban (mencakup  pemulihan kesehatan fisik dan psikis korban trafiking; reintegrasi korban ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan) sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2008.
  2. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat agar segera menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
  3. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat agar aktif melibatkan partisipasi masyarakat, LSM perempuan, organisasi komunitas dan korban/keluarga korban dalam kerja-kerjanya, sesuai yang diamanatkan UU No 21 Tahun 2007 dan Perda No 3 Tahun 2008.
  4. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat meningkatkan sinergitas antara institusi anggota seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, mengingat pentingnya pencegahan trafiking berupa pemberian informasi kepada calon PRT migran dan peningkatan pendidikan bagi perempuan.
  5. Pemerintah Daerah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, menganggarkan dana dan menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak saksi dan/atau korban trafiking dan kekerasan, dengan berdasar indikator kinerja dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
  6. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan pendataan (database) dan pembakuan sistem database tentang trafiking, kasus eksploitasi buruh migran dan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar dapat memahami besaran masalah dan menentukan strategi intervensi yang akan dilakukan.

 

 

 

INSTITUT PEREMPUAN

Jl. Dago Pojok No. 85 Rt. 007/Rw. 03

Coblong, Bandung 40135, Jawa Barat, Indonesia.

Phone/facs: +62.22.2516378

Email : institut_perempuan@yahoo.com

Website : www.institutperempuan.or.id

Facebook: Institut Perempuan

Twitter: @Instperempuan

 

 

 

Profil

Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat

 

1.    FORUM WARGA BURUH MIGRAN INDONESIA

Aktivitas kami dimulai pada tanggal 20 September 2000, sebagai upaya awal adalah penanganan kasus yang menimpa para buruh migran, penanganan kasusnya dilakukan oleh individu dengan dilatar belakangi oleh rasa prihatin dan kepedulian akan banyaknya buruh migran yang bermasalah. Pada saat itu, belum ada pihak yang peduli dan menangani persoalan ini. Pada  Agustus 2002 kemudian terbentuklah kelompok komunitas “Perkumpulan Keluarga TKI” sebagai embrio lahirnya Forum Warga Buruh Migran Indonesia (FWBMI) di Dusun Astanamundu, Desa Serangwetan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Akibat kompleksnya permasalahan yang menimpa buruh migran wilayah asal kabupaten Cirebon, maka pada 20 Oktober 2003, sebagai komitmen untuk semakin concern dalam membela hak buruh migran dan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dideklarasikanlah FWBMI dengan komposisi pengurus dan anggotanya adalah warga buruh migran (calon, keluarga dan mantan buruh migran).

Kegiatan FWBMI semakin diperlukan dan meluas setelah adanya beberapa individu yang concern pada persoalan buruh migran dalam melakukan kegiatan kolektif untuk menyikapi lemahnya instrumen legal bagi perlindungan buruh migran Indonesia yang hingga saat ini mengalami kerentanan berbagai masalah. 

FWBMI memiliki Akta Pendirian Perkumpulan FWBMI Nomor 14 tanggal 28 Juni 2004 pada Notaris Kamila Wiyanti, SH – SK. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI Nomor C-99 H.T. 03.01-TH. 2001 tanggal 27 Maret 1991 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Sumber REG.NO. WB.DU.HT.01.01.P 04/Aknot/ou/PN-Sbr. FWBMI berdasarkan keputusan Bupati Cirebon nomor 460/KEP 263-PP/2006 masuk dalam keanggotaan Pokja Perlindungan Perempuan Kabupaten Cirebon dan terdaftar di Kesbang dan Limas Setda Kabupaten Cirebon.

 

Visi

Meningkatnya harkat, martabat dan kesejahteraan buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya.

 

Misi:

a.      Memperjuangkan terwujudnya buruh migran Indonesia yang mandiri, kritis, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan berkeadilan gender.

b.      Penghargaan dan pemberdayaan buruh migran Indonesia sebagai “Pahlawan Devisa Negara” yang bermartabat dan dihormati sebagai warga negara Indonesia yang perwujudannya dalam bentuk perlindungan dan pembelaan atas hak-hak  dasar serta kebabasannya tanpa membeda-bedakan usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kultural, agama dan pandangan politiknya.

 

FORUM WARGA BURUH MIGRAN INDONESIA

Jl.Serang – Cangkuang 10 Desa Serang Wetan

Kec. Babakan Kab Cirebon

Telp/Fax : 0231-664289

Email : casbumicrb@yahoo.co.id

 

 

2.    JALIN CIPPANAS

Kabupaten Indramayu merupakan daerah asal bagi tenaga kerja perempuan di berbagai sektor baik formal maupun informal, baik dalam maupun luar negeri. Banyak permasalahan yang muncul dalam proses pengiriman tenega kerja, mulai dari proses rekrutmen sampai dengan kepulangan (pra & purna). Hal ini di sebabkan kurangnya perlindungan bagi pekerja perempuan yang rentan mengalami perlakuan tidak adil. Peran serta pemerintah sangat minim dalam proses perlindungan, terutama bagi perempuan pekerja migran yang sarat diskriminasi dan eksploitasi. Hal ini disebabkan kerangka berpikir pemerintah yang masih menempatkan buruh migran ini sebagai komoditi bukan sebagai manusia yang dihormati hak-haknya.

 

Kemiskinan sering menjadi alasan utama dalam pengiriman tenaga kerja kita. Padahal banyak permasalahan lain yang mendorong perempuan Indramayu bermigrasi. Namun masalah yang lebih mendasar adalah Negara, dalam hal ini pemerintah, telah melakukan pemiskinan  terhadap rakyatnya.

 

Terdorong rasa keprihatinan, kami  JALIN CIPPANAS mencoba berperan aktif  untuk turut serta dalam proses sosialisasi dan advokasi bagi terciptanya keadilan dan hak-hak dasar warga yang selama ini belum dirasakan manfaatnya oleh kita semua.

 

Visi kami adalah Menegakan keadilan, Kesetaraan dan pemenuhan  hak Azasi  manusia tanpa diskriminasi.

 

Misi kami adalah:

1. Menegakkan keadilan bagi pekerja perempuan dan anak di Indramayu.

2. Mendorong perlindungan hak –hak pekerja perempuan dan anak.

3. Menciptakan kesetaraan untuk pekerja perempuan.

4. Mendorong adanya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

                       

Dalam kerja-kerja advokasi dan sosialisasi Jalin Cipanas dibagi menjadi beberapa wilayah ini dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Indramayu sehingga perlu adanya pembagian wilayah kerja untuk lancarnya proses advokasi dan sosialisasi. Wilayah kerja JALIN CIPPANAS meliputi 5 (lima) desa dalam 4 (empat) kecamatan yang merupakan daerah asal tenaga kerja perempuan.

 

JALIN CIPPANAS

Jl.By Pass Santing RT 14/03

Blok Karanganyar Desa Santing Losarang

Indramayu 45253

Email : jalin.cipanas@gmail.com

 

 

3.    PAGUYUBAN BUMIKU

Dirintis pertamakali dengan nama Paguyuban Peduli Buruh Migran (PPBM), yang kemudian berubah nama lagi menjadi Paguyuban Wanita Peduli Buruh Migran (PWPBM) dan terakhir berubah menjadi Paguyuban Buruh Migran Kuningan pada tanggal 1 Januari 2005.

 

Kami, Paguyuban Buruh Migran Kuningan (BUMIKU), adalah sebuah organisasi perempuan yang memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan.Kami percaya bahwa rakyat akan menemukan muara keadilan,kesetaraan,kemanusiaan saat hak dan kewajiban sama-sama dijunjung dalam nilai bermasyarakat dan berbangsa yang tak terpisahkan dari martabat manusia yang melandasi terwujudnya kehidupan demokratis

 

Misi kami adalah memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan melalui gerakan perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan,berkesetaraan dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan buruh migran dan anggota keluarganya.

 

Visi kami berjuang dan berpacu menjadi buruh migran yang kritis dan sejahtera berdasar nilai-nilai HAM dan keadilan gender

 

Peran Paguyuban BUMIKU:

a.       Pendampingan Kasus

BUMIKU melakukan penguatan dan membangkitan rasa percaya diri korban untuk lebih bersemangat dan menerima,pengaduan dari masyarakat korban kekerasan. Pendampingan dilakukan dengan menjaga asas kerahasiaan dan melakukan pendekatan yang berpihak kepada korban. 

b.      Pendampingan Medis

BUMIKU bekerjasama dengan Puskesmas dan Rumah Sakit saat korban memerlukan bantuan dan tindakan kesehatan

c.       Aksi Solidaritas

BUMIKU menggalang solidaritas setiap kekerasan yang ditangani ke publik agar rasa simpati dan empati bisa menjadi satu rasa sebuah perjuangan yang panjang untuk direbut dan dipertahankan.  Kami menggalang solidaritas untuk menangani secara bersama persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal penanganaan kasus-kasus korban kekerasan terhadap perempuan kami bekerjasama dengan lembaga lain, baik dengan paguyuban yang tergabung dalam Jaringan Mekar Wangi maupun dengan Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat (Jagat Jabar).

d.      Pendampingan Psikososial

BUMIKU membantu keluarga buruh migran yang kesulitan dan anak-anak putus sekolah.

e.       Pendampingan Hukum

Dalam penanganan kasus dan pendampingan korban, BUMIKU menjalin kerjasama dengan lembaga terkait di tingkat daerah dan nasional serta dengan pemerintah daerah.

f.       Jaringan

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan,advokasi dan pendampingan, BUMIKU bekerjasama untuk penguatan dengan kelompok dan lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap perempuan, anak dan buruh migran.  

g.      Koperasi

Dalam menciptakan kesejahteraan anggota, BUMIKU membentuk koperasi simpan pinjam yang di biayai oleh angota untuk kesejahteraan anggota. Ini dilakukan sebagai upaya kemandirian dan menjawab gempuran ekonomi kapitalis yang yang menggilas rakyat

 

PAGUYUBAN BUMIKU

Jl. Mayor Idma No. 50 Rt.08 Rw.04

Desa Babakanmulya, Kecamatan Jalaksana

Kuningan, Jawa Barat 45554

 

 

4.    JARINGAN ANTI TRAFIKING SUBANG

Kami, Jaringan Anti Trafiking Subang (JATS), yang sebelumnya bernama Forum Masyarakat Anti Trafiking (FORMAT) Subang adalah organisasi  peduli perempuan dan anak pertama di kabupaten Subang. Kami melihat banyak kekerasan dan ketidakadilan yang dialami perempuan dan anak khususnya di desa kami. JATS percaya dan menjunjung tinggi sebuah keadilan untuk kemanusiaan sebagai syarat dasar kehidupan yang beradab dan demokratis.

 

Misi kami adalah memperjuangkan nilai-nilai anti kekerasan dan anti ketidakadilan terhadap perempuan dan anak melalui pendampngan dan pelayanan, dan layanan paralegal. Untuk itu kami bertujuan menciptakan, melayani dan menjadi bagian dari perjuangan perempuan yang setara dengan perjuangan rakyat lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

 

Jaringan Anti Trafiking Subang berdiri pada 1 April 2010. Program kami adalah: Pendampingan, Advokasi, Penguatan Perempuan dan Anak. Setelah lebih satu tahun melakukan pendampingan perempuan korban kekerasan baik memberikan layanan konseling, pendampingan dan layanan paralegal, saat ini kami melakukan melakukan program:

a.    Advokasi

Dilakukan sebagai upaya sistematis melahirkan kebijakan dan kebenaran terhadap perempuan dan anak . Upaya ini di lakukan dengan melibatkan diri dalam berbagai jaringan advokasi baik di tingkat desa, kabupaten Subang, Jawa Barat. Di tingkat daerah salah satunya melibatkan diri dalam mendorong lahirnya Perda Jawa Barat tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat. Dalam kerja advokasi tersebut, kami mengedepankan mengenai pentingnya pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban trafiking dan kekerasan.

b.    Pendampingan Kasus

Jaringan Anti Trafiking Subang mengutamakan kesadaran dan kekuatan korban untuk menghadapi ketidakadilan yang diterima, membangkitkan rasa percaya diri sehingga selanjutnya korban bisa belajar dari sebuah peristiwa menjadi kekuatan dan solidaritas kepada korban-korban yang lain. Yang utama dalam pendampingan perempuan dan anak adalah menyadari potensi dan kekuatan untuk lebih maju dan berkarya demi keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan.

 

JARINGAN ANTI TRAFIKING SUBANG

Gg. Masjid Jami At-Thohiriyah , Kunir

RT 18/07, Desa simpar, Kec. Cipunagara

Kabupaten Subang 41257

Email :jatsubang@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!