Analisa terhadap Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya: “Mendorong Pemerintah Melakukan Pengawasan & Pembatalan terhadap Peraturan Daerah yang Diskriminatif terhadap Perempuan”


INSTITUT PEREMPUAN

 

Pada Juni 2012, mencuat wacana pembentukan polisi syariah oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya akibat dari penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya. Hasil kaji ulang oleh Kementerian Dalam Negeri hanya merekomendasikan agar DPRD dan Pemkot Tasikmalaya melakukan revisi terhadap Perda tersebut, khususnya pada bagian mengenai sanksi.

Pengundangan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tidak terlepas dari situasi maraknya politik identitas dan fundamentalisme. Ini ditunjukkan dari pemberlakuan Perda dan produk hukum daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Komnas Perempuan mencatat 282 Perda yang diskriminatif terhadap perempuan. Adapun Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi pemberlakuan Perda dan produk hukum daerah diskriminatif terhadap perempuan.

            INSTITUT PEREMPUAN sebagai sebuah organisasi yang membela hak-hak perempuan, turut memperjuangkan pemenuhan hak asasi perempuan dalam peraturan perundang-undangan. Menyikapi fenomena diatas, INSTITUT PEREMPUAN melakukan advokasi bersama elemen gerakan sosial lainnya untuk menuntut pencabutan terhadap Perda dan produk hukum daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Di bawah ini adalah ulasan tentang Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya yang diskriminatif terhadap perempuan yang memperlihatkan bahwa produk hukum tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di atasnya seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) serta bertentangan dengan kepentingan umum.

 

PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH MENURUT UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam hubungan ketatanegaraan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,“pengawasan” memiliki peran yang penting dan strategis dalam menjaga kesatuan tata pemerintahan pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.“Pengawasan” dalam konteks tersebut merupakan “pengikat” kesatuan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar pergerakan bandul otonomi yang memberikan kebebasan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya tidak bergerak jauh melebihi garis edar sehingga dapat mengancam tatanan kesatuan (unitary) dalam pengelolaan Negara.

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 218 (1) huruf b menyebutkan sebagai berikut:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;

b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengawasi Perda provinsi maupun Perda kabupaten/kota. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 218 Ayat (1) huruf b yang berbunyi:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;

b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Adapun yang dimaksud dengan “Perda dan Peraturan Kepala Daerah” dalam ketentuan ini meliputi Perda provinsi dan Peraturan Gubernur, Perda kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota dan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Ketentuan tentang pengawasan ini diperinci dalam Pasal 145 undang-undang tersebut. Pasal 145 mengatur tata cara pengawasan Perda.

Pasal 145

(1)   Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

(2)   Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

(3)   Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)   Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

(5)   Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

(6)   Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menya takan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

(7)   Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

 

 

 

PERDA KOTA TASIKMALAYA NO 12 TAHUN 2009: BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI

 

I.                   Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

A.    Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945

Bahwa Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 berisi Pasal-Pasal yang  melanggar HAM perempuan atau berpotensi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi  tidak terpenuhinya HAM perempuan, terutama dalam hal hak konstitusi yang diatur dalam yaitu :

v Pasal 28C ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

v Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-2 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

v Pasal 28E ayat (2) Amandemen ke-2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

v Pasal 28G ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

v Pasal 28H ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

v Pasal 28I ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945 yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

v Pasal 28I ayat (3) Amandemen ke-2 UUD 1945 yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

v Pasal 34 ayat (3) Amandemen ke-3 UUD 1945 yang berbunyi: “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

 

Pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional yang telah dijamin dalam pasal-pasal di atas, setidaknya dapat dirangkum dalam tiga aspek di bawah ini:

a.      Pemberlakuan Standar Moral dan Akhlak dari Kelompok Berkuasa vs Pemenuhan Hak Asasi Perempuan

Adapun Pasal 9 ayat (1) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 berbunyi:

Setiap orang yang diketahui atau diduga akan melakukan perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan tercela yang dapat mengganggu ketentraman ketertiban, keamanan masyarakat, lingkungan yang dapat meruntuhkan akhlaq, moral, tatanan sosial masyarakat, wajib dicegah dan dilakukan pembinaan secara persuasif-edukatif.

 

Terkait dengan Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 mengatur mengenai pembinaan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut:

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan khusus berupa rehabilitasi sosial dan akhlaq kepada setiap orang yang secara terus-menerus dan/atau berulang-ulang telah melakukan perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tanpa dapat lagi dicegah dan/atau dibina secara persuasif-edukatif.

 

Frasa “meruntuhkan akhlaq, moral, tatanan sosial masyarakat” pada Pasal 9 ayat (1) memiliki makna sangat luas dan tidak jelas batasannya. Ketiadaan batasan yang jelas menyebabkan pasal ini dapat digunakan oleh kelas sosial yang berkuasa. Dalam hal ini, “akhlak” dan moral masyarakat umumnya ditentukan atau didominasi yang terintenalisir ideologi patriarki. Oleh karenanya, perempuan sangat rentan dikriminalisasi dengan menggunakan pasal ini manakala digunakan frame akhlak dan moral yang didominasi kepentingan patriarkis. Selain itu ketiadaan batasan yang jelas menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-2 yang menyebutkan sebagai berikut:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

 

Dengan menggunakan Pasal 9 ayat (1), maka akan mudah untuk membatasi ruang gerak perempuan. Misalnya adalah cara berpakaian perempuan. Diperkuat dengan adanya Pasal 11 ayat (1) yang mewajibkan setiap pemeluk Islam untuk “berpakaian yang menutupi batasan aurat”, maka jika ada seorang perempuan tidak mengenakan jilbab misalnya, perempuan besangkutan akan menjadi sasaran dari pelaksanaan Pasal 9 ayat (1). Bahkan, jika seorang perempuan “terus-menerus dan/atau berulang-ulang” tidak mengenakan jilbab “tanpa dapat lagi dicegah dan/atau dibina secara persuasif-edukatif” misalnya, maka perempuan bersangkutan dapat menjadi sasaran dari pembinaan khusus berupa rehabilitasi sosial dan akhlaq.

Kita masih ingat kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Putri (16 tahun) seorang remaja putri Aceh (2012). Pada 6 September 2012, Putri ditemukan meninggal di kamarnya. Hasil visum menunjukkan bahwa Putri positif gantung diri dan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Putri juga meninggalkan sebuah surat yang ditujukan kepada ayahnya. Sebelumnya, Putri ditangkap oleh Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah (Petugas penegak Syariat Islam di Aceh) pada pagi hari menjelang Subuh pada 3 September 2012 karena dituduh menjual diri. Dalam surat yang ditulis Putri, Putri bersumpah bahwa dia tidak pernah menjual dirinya. Putri juga menjelaskan bahwa malam itu Putri begadang bersama teman-temannya setelah menonton kibot (keyboard) di Langsa. Di suratnya, Putri juga menyampaikan permintaan maaf kepada ayahnya karena tuduhan Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah itu memalukan sekali. Putri seperti tidak sanggup menanggung malu itu sehingga memutuskan untuk bunuh diri.

Kasus ini menunjukkan bagaimana sebuah Perda yang melarang dan membatasi perilaku yang tidak sesuai dengan standar akhlak kelompok yang berkuasa (dalam hal ini Putri menghabiskan malam bersama teman-temannya menonton pertunjukan keyboard), dapat mengakibatkan beban dan penderitaan psikologis bahkan dapat merenggut nyawa perempuan. Standar akhlak yang diberlakukan kelompok yang berkuasa setempat menempatkan perempuan berlaku “baik-baik” dimana ini ditafsirkan oleh kelompok patriarkat sebagai perilaku perempuan yang pasif, tidak mengeluarkan pendapat, dsb.

Selain itu, dengan adanya Pasal 9 ayat (1), membuka kemungkinan adanya ancaman terhadap program-program bermanfaat bagi perempuan. Salah satu contohnya adalah pendidikan seks dan layanan kesehatan reproduksi. Upaya pendidikan seks dan kesehatan reproduksi dan pemberian layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan, khususnya remaja perempuan, rentan menghadapi tantangan karena umumnya masyarakat menganggapnya bertentangan dengan nilai-nilai agama. Baru-baru ini Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menjadi sorotan media setelah melempar rencana mengenai pembagian kondom di lokalisasi, tempat pariwisata dan panti pijat. Dalam kasus Menteri Kesehatan, rencana pemberian kondom adalah upaya menekan tingkat kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja. Namun dengan mengatasnamakan moral dan nilai-nilai agama, beberapa kelompok mengecam rencana program yang dicanangkan Menkes tersebut.

Padahal hukum yang berlaku menjamin adanya layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan. Dalam hal ini UU Kesehatan memuat satu Bagian mengenai Kesehatan Reproduksi (Pasal 71-77). Sebagaimana dapat kita lihat pada UU tersebut, UU mengatur kewajiban Pemerintah terkait layanan aborsi bagi perempuan yang kehamilannya berindikasi kedaruratan medis maupun bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 sebagai berikut:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dengan adanya Perda ini, maka pemberian layanan aborsi yang diperbolehkan oleh UU Kesehatan rentan menghadapi ancaman. Akibatnya, perempuan tidak dapat menikmati hak atas informasi (dalam hal ini pendidikan kesehatan reproduksi) dan layanan kesehatan yang merupakan bagian dari HAM. Ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (3) Amandemen ke-3 UUD 1945.

Pasal 28C ayat (1)

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Pasal 34 ayat (3)

Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

 

Pemberlakuan Pasal 9 ayat (1) sangat mungkin menimbulkan ketidaknyaman dan ketakutan bagi pihak-pihak pemberi layanan (baik pemerintah maupun unsur masyarakat) maupun perempuan itu sendiri. Ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

 

b.      Pembatasan hak kebebasan berekspresi perempuan melalui pengaturan mengenai aturan berpakaian

Adapun Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 berbunyi:

Setiap muslim yang telah mencapai usia aqil baligh wajib berpakaian yang menutupi batasan aurat sesuai dengan ajaran agama Islam.

Seperti yang telah diuraikan di bagian atas, Pasal 11 ayat (1) menjadi dasar hukum bagi perempuan beragama Islam untuk “berpakaian yang menutupi batasan aurat”. Sehingga, jika seorang perempuan beragama Islam tidak mengenakan jilbab misalnya, perempuan bersangkutan akan menjadi sasaran dari pelaksanaan Pasal 9 ayat (1).

Dengan adanya pasal tersebut, pemberlakukan Perda telah menafikan keragaman pada masyarakat dari aspek kultur, dimana salah satunya adalah tata cara berpakaian. Di kalangan pemeluk Islam sendiri, cara berpakaian (yang merupakan salah satu wilayah pengamalan agama) merupakan hak dan kebebasan dari setiap orang. Walaupun terdapat beberapa penafsiran terhadap ajaran agama, namun pengamalan agama dikembalikan kepada kebebasan dan keyakinan masing-masing orang. Dengan demikian, Perda menyalahi Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945.

Selain itu, melalui pasal ini, Perda berpotensi besar melakukan penyeragaman budaya masyarakat di kota Tasikmalaya yang tentunya beragam. Perda, oleh karenanya, tidak menghormati identitas budaya masyarakat. Pada titik inilah letak ancaman terhadap keragaman kultur masyarakat, sebagaimana semboyan bangsa Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

            Melalui pasal ini, Perda melanggar hak perempuan untuk berekspresi, serta penguasaan tubuh dan seksualitas perempuan. Cara berpakaian merupakan salah satu bentuk ekspresi seseorang, sebuah pilihan atas cara menyatakan pikiran dan sikap yang sesuai dengan hati nuraninya. Cara berpakaian bahkan bagian dari pilihan politik seseorang. Aturan yang mewajibkan busana tertentu sebagai satu-satunya cara yang sah dalam berpakaian, karenanya, memasung kemerdekaan berekspresi warga negara. Apalagi, aturan ini dibentuk berdasarkan interpretasi tunggal atas ajaran agama tertentu.

Oleh karenaya, pasal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28E ayat (2)

Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

 

Perda menyalahi asas Bhinneka Tunggal Ika sebagai asas materi muatan peraturan perundang-undangan

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, Perda melakukan penyeragaman budaya masyarakat di kota Tasikmalaya melalui Pasal 11 ayat (1). Padahal tradisi masyarakat beragam dan cerminan dari tradisi juga mencakup cara berbusana. Perda tersebut, dengan kata lain, menagcam ke-bhinneka tunggal ika-an. Oleh sebab itu, Pasal ini menyalahi asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana Pasal 6 ayat (1) dimana salah satunya adalah asas bhinneka tunggal ika. Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara lengkap berbunyi sbb:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a.      pengayoman;

b.      kemanusiaan;

c.       kebangsaan;

d.      kekeluargaan;

e.       kenusantaraan;

f.        bhinneka tunggal ika;

g.      keadilan;

h.      kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i.        ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j.        keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

 

Pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf f, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara.

 

c.       Potensi Kekerasan terhadap Perempuan oleh “Polisi Moral” melalui Pengaturan mengenai Peran Serta Masyarakat

Adapun Pasal 13 ayat (1) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 berbunyi:

Dalam melaksanakan pembangunan tata nilai kehidupan kemasyarakatan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam dan norma-norma sosial kemasyarakatan, Pemerintah Daerah melibatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah sampai pada tingkat Kelurahan, RW dan RT serta seluruh lapisan masyarakat.

 

Sedangkan Pasal 14 ayat (3) berbunyi:

Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal serta pesantren-pesantren dapat pula berperan dalam melakukan pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ketentuannya diatur dengan Walikota.

 

Catatan: Pembinaan khusus yang dimaksud Pasal 14 ayat (1) adalah berupa rehabilitasi sosial dan akhlaq kepada setiap orang yang secara terus-menerus dan/atau berulang-ulang telah melakukan perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tanpa dapat lagi dicegah dan/atau dibina secara persuasif-edukatif.

 

Pasal ini terdapat pada Bab IV Peran Serta Masyarakat. Pasal ini berpotensi menciptakan “polisi moral” untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam Perda tersebut yang seharusnya menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam prakteknya, “polisi moral” bahkan tidak segan menggunakan kekerasan terhadap perempuan atas nama pelaksanaan kebijakan daerah. Standar moralitas yang digunakan berdasarkan interpretasi tunggal agama tertentu. Standar moralitas ini selalu mengarah ke perempuan, misalnya saja memaksa perempuan untuk memakai jilbab. Pasal ini dapat disalahpahami sebagai dasar hukum bagi masyarakat maupun organisasi masyarakat untuk memastikan setiap warga masyarakat mematuhi Perda ini. Bagi perempuan, ini tentu menjadi ancaman. Sebagaimana diulas sebelumnya, dengan diberlakukannya Perda ini, perempuan beragama Islam akan diwajibkan mengenakan busana tertutup. Adanya Pasal 13 ayat (1) akan memicu adanya kelompok-kelompok masyarakat melakukan razia terhadap perempuan yang tidak mengenakan busana tertutup yang pada akhirnya menyebabkan kekerasan terhadap perempuan.

Dengan maraknya aksi anarkis ormas tertentu yang memakai simbol keagamaan, maka keberadaan Pasal 13 ayat (1) ini dapat memberikan agin segar bagi maraknya aksi-aksi kekerasan semacam ini.

Pasal ini juga merupakan pencerminan bagaimana negara melempar tanggung jawab negara kepada masyarakat sipil dalam memastikan implementasi Perda melalui legitimasi yang memberikan perlindungan pada pihak-pihak masyarakat yang merasa memiliki otoritas untuk menjaga moral masyarakat (“polisi moral”) untuk melakukan berbagai cara (termasuk dengan tindakan anarkis dan premanisme).

Mengingat hal di atas, kedua pasal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28I ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

 

 

B.     Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)

Menurut UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, negara mempunyai kewajiban terkait pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu:

-          Mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang Undang Dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat (Pasal 2 huruf a).

-          Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan (Pasal 2 huruf b).

-          Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakukan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan (Pasal 2 huruf e).

-          Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan (Pasal 2 huruf f).

-          Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan (Pasal 2 huruf g).

-          membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki (Pasal 3).

-          Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan (Pasal 5 huruf a).

-          Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, seyogyanyalah bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal (Pasal 5 huruf b).

Kewajiban terkait pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 2 huruf a, Pasal 2 huruf b, Pasal 2 huruf e, Pasal 2 huruf f, Pasal 3, dan Pasal 5 huruf a, sama sekali tidak tercermin dalam produk hukum Perda Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009. Bahkan sebaliknya, Perda Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 diskriminatif terhadap perempuan. Oleh karenanya, Perda Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 bertentangan dengan UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

 

C.    Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 bertentangan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil da Politik)

Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 berbunyi:

Setiap muslim yang telah mencapai usia aqil baligh wajib berpakaian yang menutupi batasan aurat sesuai dengan ajaran agama Islam.

Mempertimbangkan bahwa tata cara berpakaian adalah termasuk bentuk ekspresi seseorang, sebuah pilihan atas cara menyatakan pikiran dan sikap yang sesuai dengan akal, pikiran, dan hati nuraninya maka cara berpakaian bagian dari pilihan politik dan kebebasan menyatakan pendapat seseorang. Oleh karenanya, Perda bertentangan dengan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) Pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut:

1.      Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

2.      Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3.      Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;

b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

 

Pada prakteknya, pemberlakuan aturan seperti ini dengan mudah menciptakan rasa kekhawatiran di antara perempuan yang tidak beragama Islam atau perempuan dari kelompok masyarakat minoritas lainnya (perempuan masyarakat adat, dll). Seperti yang diungkap dalam Laporan Pemantauan Kondisi Hak-hak Konstitusional Perempuan Komnas Perempuan “Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia” bagi perempuan dari minoritas agama, jika menolak patuh kepada aturan berbusana, akan mengalami sanksi sosial. Pengalaman menunjukkan perempuan tidak berani menyatakan penolakan secara terbuka karena khawatir akan dihakimi masyarakat sebagai perempuan yang tidak bermoral dan melawan agama. Pada masyarakat minoritas yang mempunyai tradisi yang mencakup pula tata cara berpakaian, pengaturan mengenai busana muslim akan menggeser perlahan tata cara berbusana tradisional mereka. Ini ditunjukkan dalam pengalaman di beberapa masyarakat adat seperti komunitas Kajang di Bulukumba, komunitas Bissu di Pangkep, Dayak Hindu Buda Bumi Segadung di Tasikmalaya dan komunitas Dayak di Banjar. Dalam komunitas-komunitas minoritas yang berbasis masyarakat adat tersebut, terdapat praktik-praktik tradisi yang berbeda untuk menghormati tubuh dan seksualitas seseorang. Komunitas Kajang, misalnya, menggunakan semacam konde untuk menyatakan penghormatan kepada kepala yang mereka pandang sakral. Bila sedang berkabung, pihak keluarga hanya akan mengenakan sarung untuk menutupi tubuhnya. Masyarakat Kajang, seperti juga masyarakat adat lain, memang masih dapat mempraktikkan tradisinya secara bebas. Namun sebagai penduduk di wilayah Bulukumba, mau tidak mau, perempuan Kajang harus tunduk kepada peraturan tentang berpakaian Muslim dan Muslimah yang ditetapkan pemerintah daerah sekalipun hal ini bertentangan dengan keyakinannya (Komnas Perempuan, Laporan Pemantauan Kondisi Hak-hak Konstitusional Perempuan “Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia”).

Pengalaman serupa juga dialami oleh masyarakat minoritas agama, khususnya non-Muslim. Karena berada di lingkungan yang mayoritasnya beragama Islam dan harus tunduk kepada aturan tentang busana itu, baik secara tersurat maupun tersirat, anggota masyarakat yang non-Muslim dituntut untuk “menyesuaikan diri”. Tuntutan ini merupakan pemaksaan secara halus karena de facto tidak ada pilihan bagi kelompok minoritas, terutama perempuan, kecuali ikut mengenakan busana sebagaimana yang diatur. Pemaksaan ini dikhawatirkan akan berujung pada penafian nilai penghormatan terhadap keberagaman bangsa Indonesa (Komnas Perempuan, Laporan Pemantauan Kondisi Hak-hak Konstitusional Perempuan “Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia”).

Merujuk pengalaman di atas, pengaturan Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 berpotensi menciptakan situasi tekanan kepda masyarakat minoritas pula, khususnya perempuan. Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 oleh karena bertentangan dengan Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005, berbunyi sebagai berikut:

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

 

D.    Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 bertentangan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Adapun Pasal 5 Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 berbunyi:

(1)   Setiap muslim agar senantiasa menjunjung kemuliaan ajaran Agama Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Assunah sebagai tuntunan dan pedoman hidup, baik dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2)   Agar kemuliaan ajaran Agama Islam yang bersifat ”Rahmatan Lil Alamin” sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka setiap muslim agar senantiasa melaksanakan ”amar ma’ruf nahyil mun’kar” dalam kehidupannya sehari-hari.

(3)   Setiap muslim wajib mencegah dan menghindari perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan tercela yang dapat menimbulkan kerugian dan keruntuhan akhlaq, moral dan sosial.

(4)   Tindakan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain adalah sebagai berikut:

a.      Tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan/kekuasaan

b.      perzinahan dan pelacuran, baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama (homoseksual/lesbian);

c.       perjudian dalam berbagai bentuk dan jenisnya;

d.      penggunaan minuman dan/atau makanan yang mengandung alkohol dan/atau ethanol dan/atau bahan lain yang dapat memabukkan dan/atau menimbulkan kecanduan/ ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya;

e.       penggunaan narkotika, zat-zat adiktif dan obat-obatan terlarang;

f.        praktik aborsi;

g.      penggunaan sarana atau alat, termasuk pertunjukan, hiburan/wisata dan reklame yang bersifat pornografi;

h.      praktik riba dan ijon;

i.        perdukunan yang mengarah kepada perbuatan syirik;

j.        eksploitasi terhadap anak di bawah umur dan kaum perempuan;

k.       premanisme;

l.        penyebaran paham/aliran sesat.

 

Dapat kita lihat dari Pasal 5 ayat (4) huruf f, Perda mengatur agar warga beragama Islam mencegah dan menghindari praktek aborsi. Di tingkat nasional, arah kebijakan Indonesia terkait layanan aborsi aman telah menuju kepada akses bagi aborsi aman secara terbatas seperti diatur dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun aborsi secara terbatas diperbolehkan dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan:

(1)   Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2)   Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

a.      indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b.      kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3)   Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Selain itu, Pasal 77 UU Kesehatan menyatakan:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Oleh karena itu, jelas bahwa peran Pemerintah Daerah semestinya adalah menyediakan layanan aborsi yang diperbolehkan menurut Pasal 75 UU Kesehatan, yaitu pada 2 jenis kehamilan: dengan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; serta pada kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Ketentuan Pasal 5 ayat (4)) huruf f Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009, berkebalikan dengan UU Kesehatan, dan dapat berdampak terhadap munculnya praktik aborsi tidak aman yang akan lebih mengancam nyawa perempuan. Pemberlakuan Pasal 5 ayat (4)) huruf f dapat berdampak pada bermunculannya praktik aborsi tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 UU Kesehatan.

Pemberlakuan Pasal 5 ayat (4) huruf f Perda Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 diyakini akan mengulang kasus-kasus aborsi tidak aman bagi perempuan yang nantinya akan bermuara pada ancaman kematian bagi perempuan. Ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

 

 

II.                Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 bertentangan dengan kepentingan umum

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan perundang-undangan yang “bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Dalam UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, diskriminasi terhadap perempuan adalah “setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan” (Pasal 1).

Pengaturan Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 misalnya, walaupun pengaturan untuk berpakaian “menutupi batasan aurat sesuai dengan ajaran agama Islam” diberlakukan kepada laki-laki dan perempuan, namun pengaturan ini akan lebih mengarah kepada perempuan. Ini diakibatkan bahwa tafsir agama Islam yang kuat berkembang di masyarakat adalah yang meyakini bahwa aurat perempuan meliputi seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kenyataannya, tidak semua perempuan pemeluk agama Islam sanggup menerapkan aturan ini. Selain itu, tidak bisa dipungkiri, dinamika kehidupan beragama tidak bisa menafikan munculnya beragam tafsir atas ayat-ayat Kitab Suci. Penafsiran aurat bagi perempuan sangat beragam antara berbagai paham. Manakala keragaman penafsiran dinafikan melalui Perda ini, maka berpotensi menekan kelompok perempuan, ketika yang digunakan adalah tafsiran dari kelompok mainstream yang cenderung menafsirkan Kitab Suci secara patriarkat (yaitu cenderung melihat tubuh perempuan sebagai akar “masalah”, sebagai “sumber dosa”, dll). Oleh karena itu, pemberlakuan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 mengakibatkan pembedaan dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan penikmatan atau penggunaan HAM di bidang politik oleh kaum perempuan.

Pasal 13 ayat (1) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 yang memicu lahirnya polisi moral juga berpotensi mengurangi atau menghapus penikmatan atau penggunaan HAM oleh kaum perempuan. Dalam hal ini, hak perempuan atas perlindungan dari kekerasan. Perda yang membenarkan munculnya polisi moral ini berpotensi memunculkan kekerasan terhadap perempuan. Pemberlakukan Perda berpotensi mengurangi penikmatan atau penggunaan HAM khususnya hak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan.

Dalam paparam sebelumnya, telah ditunjukkan bahwa Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai aborsi secara terbatas. Dengan demikian, Perda menghambat hak atas layanan kesehatan dan bahkan akan mengulang kasus-kasus aborsi tidak aman bagi perempuan yang nantinya akan bermuara pada ancaman kematian bagi perempuan.

Oleh karena itu, Perda Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 mengakibatkan adanya pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan. Dengan demikian, Perda Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 merupakan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan.

 

KESIMPULAN

Analisa di atas menunjukkan bahwa:

-          Perda Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 bertentangan dengan kepentingan umum karena diskriminatif terhadap perempuan;

-          Perda Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UUD 1945, UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

 

REKOMENDASI INSTITUT PEREMPUAN

Menurut Pasal 145 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Oleh karenanya INSTITUT PEREMPUAN merekomendasikan agar Pemerintah membatalkan Perda Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya karena bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi.

 

 

Bandung, Agustus 2013

Hormat kami,

INSTITUT PEREMPUAN

Jl. Dago Pojok No. 85 Rt. 007/Rw. 03

Coblong, Bandung 40135, Jawa Barat, Indonesia.

Telp./Faks. (+62.22 ) 251 63 78

Email : institut_perempuan@yahoo.com

Website : www.institutperempuan.or.id

Facebook: Institut Perempuan

Twitter: @Instperempuan

 


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!