Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya


Pada Juni 2012, mencuat wacana pembentukan polisi syariah oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya akibat dari penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya. Hasil kaji ulang oleh Kementerian Dalam Negeri hanya merekomendasikan agar DPRD dan Pemkot Tasikmalaya melakukan revisi terhadap Perda tersebut, khususnya pada bagian mengenai sanksi.

Pengundangan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tidak terlepas dari situasi maraknya politik identitas dan fundamentalisme. Ini ditunjukkan dari pemberlakuan Perda dan produk hukum daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Komnas Perempuan mencatat 282 Perda yang diskriminatif terhadap perempuan. Adapun Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi pemberlakuan Perda dan produk hukum daerah diskriminatif terhadap perempuan.

            INSTITUT PEREMPUAN sebagai sebuah organisasi yang membela hak-hak perempuan, turut memperjuangkan pemenuhan hak asasi perempuan dalam peraturan perundang-undangan. Menyikapi fenomena diatas, INSTITUT PEREMPUAN melakukan advokasi bersama elemen gerakan sosial lainnya untuk menuntut pencabutan terhadap Perda dan produk hukum daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Di bawah ini adalah ulasan tentang muatan pasal-pasal dari Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya yang melanggar hak asasi perempuan.

 

 

a.      Pengabaian terhadap Hak atas Kesehatan Perempuan

Adapun Pasal 5 Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 berbunyi:

(1)   Setiap muslim agar senantiasa menjunjung kemuliaan ajaran Agama Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Assunah sebagai tuntunan dan pedoman hidup, baik dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2)   Agar kemuliaan ajaran Agama Islam yang bersifat ”Rahmatan Lil Alamin” sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka setiap muslim agar senantiasa melaksanakan ”amar ma’ruf nahyil mun’kar” dalam kehidupannya sehari-hari.

(3)   Setiap muslim wajib mencegah dan menghindari perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan tercela yang dapat menimbulkan kerugian dan keruntuhan akhlaq, moral dan sosial.

(4)   Tindakan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain adalah sebagai berikut:

a.      Tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan/kekuasaan

b.      perzinahan dan pelacuran, baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama (homoseksual/lesbian);

c.       perjudian dalam berbagai bentuk dan jenisnya;

d.      penggunaan minuman dan/atau makanan yang mengandung alkohol dan/atau ethanol dan/atau bahan lain yang dapat memabukkan dan/atau menimbulkan kecanduan/ ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya;

e.       penggunaan narkotika, zat-zat adiktif dan obat-obatan terlarang;

f.        praktik aborsi;

g.      penggunaan sarana atau alat, termasuk pertunjukan, hiburan/wisata dan reklame yang bersifat pornografi;

h.      praktik riba dan ijon;

i.        perdukunan yang mengarah kepada perbuatan syirik;

j.        eksploitasi terhadap anak di bawah umur dan kaum perempuan;

k.       premanisme;

l.        penyebaran paham/aliran sesat.

 

Dapat kita lihat dari Pasal 5 ayat (4) huruf f, Perda mengatur agar warga beragama Islam mencegah dan menghindari praktek aborsi. Adapun aborsi secara terbatas diperbolehkan dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan:

(1)   Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2)   Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

a.      indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b.      kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3)   Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Selain itu, Pasal 77 UU Kesehatan menyatakan:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Oleh karena itu, jelas bahwa peran Pemerintah Daerah semestinya adalah menyediakan layanan aborsi yang diperbolehkan menurut Pasal 75 UU Kesehatan, yaitu pada 2 jenis kehamilan: dengan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; serta pada kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Ketentuan Pasal 5 ayat (4)) huruf f Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009, berkebalikan dengan UU Kesehatan, dan dapat berdampak terhadap munculnya praktik aborsi tidak aman yang akan lebih mengancam nyawa perempuan. Pemberlakuan Pasal 5 ayat (4)) huruf f dapat berdampak pada bermunculannya praktik aborsi tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 UU Kesehatan. Hal ini akan bermuara pada ancaman kematian bagi perempuan. Ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Amandemen ke-2UUD 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

 

 

b.      Pemberlakuan Standar Moral dan Akhlak dari Kelompok Berkuasa vs Pemenuhan Hak Asasi Perempuan

Adapun Pasal 9 ayat (1) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 berbunyi:

Setiap orang yang diketahui atau diduga akan melakukan perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan tercela yang dapat mengganggu ketentraman ketertiban, keamanan masyarakat, lingkungan yang dapat meruntuhkan akhlaq, moral, tatanan sosial masyarakat, wajib dicegah dan dilakukan pembinaan secara persuasif-edukatif.

 

Terkait dengan Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 mengatur mengenai pembinaan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut:

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan khusus berupa rehabilitasi sosial dan akhlaq kepada setiap orang yang secara terus-menerus dan/atau berulang-ulang telah melakukan perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tanpa dapat lagi dicegah dan/atau dibina secara persuasif-edukatif.

 

Frasa “meruntuhkan akhlaq, moral, tatanan sosial masyarakat” pada Pasal 9 ayat (1) memiliki makna sangat luas dan tidak jelas batasannya. Ketiadaan batasan yang jelas menyebabkan pasal ini digunakan oleh kelas sosial yang berkuasa. Dalam hal ini, “akhlak” dan moral masyarakat umumnya ditentukan atau didominasi yang terintenalisir ideologi patriarki. Oleh karenanya, perempuan sangat rentan dikriminalisasi dengan menggunakan pasal ini manakala digunakan frame akhlak dan moral yang didominasi kepentingan patriarkis. Selain itu ketiadaan batasan yang jelas menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-2 yang menyebutkan sebagai berikut:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

 

Dengan menggunakan Pasal 9 ayat (1), maka akan mudah untuk membatasi ruang gerak perempuan. Misalnya adalah cara berpakaian perempuan. Diperkuat dengan adanya Pasal 11 ayat (1) yang mewajibkan setiap pemeluk Islam untuk “berpakaian yang menutupi batasan aurat”, maka jika ada seorang perempuan tidak mengenakan jilbab misalnya, perempuan besangkutan akan menjadi sasaran dari pelaksanaan Pasal 9 ayat (1). Bahkan, jika seorang perempuan “terus-menerus dan/atau berulang-ulang” tidak mengenakan jilbab “tanpa dapat lagi dicegah dan/atau dibina secara persuasif-edukatif” misalnya, maka perempuan bersangkutan dapat menjadi sasaran dari pembinaan khusus berupa rehabilitasi sosial dan akhlaq.

Selain itu, dengan adanya Pasal 9 ayat (1), membuka kemungkinan adanya ancaman terhadap program-program bermanfaat bagi perempuan. Salah satu contohnya adalah pendidikan seks dan layanan kesehatan reproduksi. Upaya pendidikan seks dan kesehatan reproduksi dan pemberian layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan, khususnya remaja perempuan, rentan menghadapi tantangan karena umumnya masyarakat menganggapnya bertentangan dengan nilai-nilai agama. Baru-baru ini Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menjadi sorotan media setelah melempar rencana mengenai pembagian kondom di lokalisasi, tempat pariwisata dan panti pijat. Dalam kasus Menteri Kesehatan, rencana pemberian kondom adalah upaya menekan tingkat kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja. Namun dengan mengatasnamakan moral dan nilai-nilai agama, beberapa kelompok mengecam rencana program yang dicanangkan Menkes tersebut.

Padahal hukum yang berlaku menjamin adanya layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan. Dalam hal ini UU Kesehatan memuat satu Bagian mengenai Kesehatan Reproduksi (Pasal 71-77). Sebagaimana dapat kita lihat pada UU tersebut, UU mengatur kewajiban Pemerintah terkait layanan aborsi bagi perempuan yang kehamilannya berindikasi kedaruratan medis maupun bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 sebagai berikut:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dengan adanya Perda ini, maka pemberian layanan aborsi yang diperbolehkan oleh UU Kesehatan rentan menghadapi ancaman. Akibatnya, perempuan tidak dapat menikmati hak atas informasi (dalam hal ini pendidikan kesehatan reproduksi) dan layanan kesehatan yang merupakan bagian dari HAM. Ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (3) Amandemen ke-3 UUD 1945.

Pasal 28C ayat (1)

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Pasal 34 ayat (3)

Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

 

Pemberlakuan Pasal 9 ayat (1) sangat mungkin menimbulkan ketidaknyaman dan ketakutan bagi pihak-pihak pemberi layanan (baik pemerintah maupun unsur masyarakat) maupun perempuan itu sendiri. Ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

 

 

c.       Pembatasan hak kebebasan berekspresi perempuan melalui pengaturan mengenai aturan berpakaian

Adapun Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 berbunyi:

Setiap muslim yang telah mencapai usia aqil baligh wajib berpakaian yang menutupi batasan aurat sesuai dengan ajaran agama Islam.

 

Seperti yang telah diuraikan di bagian atas, Pasal 11 ayat (1) menjadi dasar hukum bagi perempuan beragama Islam untuk “berpakaian yang menutupi batasan aurat”. Sehingga, jika seorang perempuan beragama Islam tidak mengenakan jilbab misalnya, perempuan bersangkutan akan menjadi sasaran dari pelaksanaan Pasal 9 ayat (1).

Dengan adanya pasal tersebut, pemberlakukan Perda telah menafikan keragaman pada masyarakat dari aspek kultur, dimana salah satunya adalah tata cara berpakaian. Di kalangan pemeluk Islam sendiri, cara berpakaian (yang merupakan salah satu wilayah pengamalan agama) merupakan hak dan kebebasan dari setiap orang. Walaupun terdapat beberapa penafsiran terhadap ajaran agama, namun pengamalan agama dikembalikan kepada kebebasan dan keyakinan masing-masing orang. Dengan demikian, Perda menyalahi Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945.

Selain itu, melalui pasal ini, Perda berpotensi besar melakukan penyeragaman budaya masyarakat di kota Tasikmalaya yang tentunya beragam. Perda, oleh karenanya, tidak menghormati identitas budaya masyarakat. Pada titik inilah letak ancaman terhadap keragaman kultur masyarakat, sebagaimana semboyan bangsa Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Melalui pasal ini, Perda melanggar hak perempuan untuk berekspresi, serta penguasaan tubuh dan seksualitas perempuan. Cara berpakaian merupakan salah satu bentuk ekspresi seseorang, sebuah pilihan atas cara menyatakan pikiran dan sikap yang sesuai dengan hati nuraninya. Cara berpakaian bahkan bagian dari pilihan politik seseorang. Aturan yang mewajibkan busana tertentu sebagai satu-satunya cara yang sah dalam berpakaian, karenanya, memasung kemerdekaan berekspresi warga negara. Apalagi, aturan ini dibentuk berdasarkan interpretasi tunggal atas ajaran agama tertentu.

Oleh karenaya, pasal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28E ayat (2)

Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

 

 

d.      Potensi Kekerasan terhadap Perempuan oleh “Polisi Moral” melalui Pengaturan mengenai Peran Serta Masyarakat

Adapun Pasal 13 ayat (1) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 berbunyi:

Dalam melaksanakan pembangunan tata nilai kehidupan kemasyarakatan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam dan norma-norma sosial kemasyarakatan, Pemerintah Daerah melibatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah sampai pada tingkat Kelurahan, RW dan RT serta seluruh lapisan masyarakat.

 

Sedangkan Pasal 14 ayat (3) berbunyi:

Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal serta pesantren-pesantren dapat pula berperan dalam melakukan pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ketentuannya diatur dengan Walikota.

 

Catatan: Pembinaan khusus yang dimaksud Pasal 14 ayat (1) adalah berupa rehabilitasi sosial dan akhlaq kepada setiap orang yang secara terus-menerus dan/atau berulang-ulang telah melakukan perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tanpa dapat lagi dicegah dan/atau dibina secara persuasif-edukatif.

 

Pasal ini terdapat pada Bab IV Peran Serta Masyarakat. Pasal ini berpotensi menciptakan “polisi moral” untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam Perda tersebut yang seharusnya menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam prakteknya, “polisi moral” bahkan tidak segan menggunakan kekerasan terhadap perempuan atas nama pelaksanaan kebijakan daerah. Standar moralitas yang digunakan berdasarkan interpretasi tunggal agama tertentu. Standar moralitas ini selalu mengarah ke perempuan, misalnya saja memaksa perempuan untuk memakai jilbab. Pasal ini dapat disalahpahami sebagai dasar hukum bagi masyarakat maupun organisasi masyarakat untuk memastikan setiap warga masyarakat mematuhi Perda ini. Bagi perempuan, ini tentu menjadi ancaman. Sebagaimana diulas sebelumnya, dengan diberlakukannya Perda ini, perempuan beragama Islam akan diwajibkan mengenakan busana tertutup. Adanya Pasal 13 ayat (1) akan memicu adanya kelompok-kelompok masyarakat melakukan razia terhadap perempuan yang tidak mengenakan busana tertutup yang pada akhirnya menyebabkan kekerasan terhadap perempuan.

Pasal ini juga merupakan pencerminan bagaimana negara melempar tanggung jawab negara kepada masyarakat sipil dalam memastikan implementasi Perda melalui legitimasi yang memberikan perlindungan pada pihak-pihak masyarakat yang merasa memiliki otoritas untuk menjaga moral masyarakat (“polisi moral”) untuk melakukan berbagai cara (termasuk dengan tindakan anarkis dan premanisme).

Mengingat hal di atas, kedua pasal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Amandemen ke-2 UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28I ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

 

 

INSTITUT PEREMPUAN

Jl. Dago Pojok No. 85, Bandung 40135

Telp/Faks: 022-2516378

Email: institut_perempuan@yahoo.com

Website: www.institutperempuan.or.id

Facebook: Institut Perempuan

Twitter: @Instperempuan

 

 

 

 

 

 

 


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!