Sang Pemimpin


R. Valentina Sagala

 

Tulisan dimuat di Harian SINAR HARAPAN Edisi cetak 11-12 April 2015

 

Kamis lalu saya mengikuti Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka bersama teman-teman dan ibu-ibu dari Rembang, Jawa Tengah. Aksi para srikandi Rembang ini dilakukan untuk bertemu Presiden Joko “Jokowi” Widodo, agar membatalkan pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang.

Para perempuan Rembang telah bertahan hampir 300 hari di tenda perjuangan yang mereka dirikan di lokasi pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Kendeng. Perjuangan mereka agar sumber-sumber kehidupan yang terancam dengan industri semen mendapat perhatian, belum membuahkan hasil. Alat-alat berat masih lalu lalang di lokasi pembangunan pabrik. Padahal, warga di sekitar proyek pabrik semen telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, atas terbitnya izin lingkungan PT. Semen Indonesia.

Sore itu, sang Presiden Jokowi tak ada di Istana Merdeka. Konon beliau di Sanur, Bali, mengikuti Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke-IV, lengkap dengan jaket merahnya di antara lautan merah seragam anggota partai politik bermoncong putih.

Perempuan-perempuan Rembang berharap sang Presiden tahu sedang terjadi konflik di Rembang. Petani seharusnya dinomorsatukan, kedaulatan pangan harus dipertahankan, sebagaimana visi misi Presiden, demikian kata Mbak Sukinah, salah seorang dari mereka.

Entah apa yang tengah merasuk hati sang Presiden. Setelah terkesan lambat bersikap tegas untuk urusan mengatasi konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian, memerangi korupsi, dan menghilangkan proyek balas budi dengan bagi-bagi jatah kekuasaan untuk orang-orang sekitarnya, sepertinya Sang Presiden tengah hilang arah (semoga saja saya salah).

Kepemimpinan sang Presiden juga seperti masih terus harus diuji. Ribut-ribut lahirnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan sungguh mengagetkan di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak. Presiden seolah enteng menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta, naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan sebesar Rp 116.650.000.  Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang).

Ketika protes terdengar dan mahasiswa mulai turun ke jalan, sekali lagi Sang Presiden mengagetkan saya. Sang Presiden mengatakan di depan publik, di hadapan masyarakat, lewat televisi dan media massa lainnya, ia “menyalahkan” bawahannya, khususnya Menteri Keuangan. Menyalahkan.

Menurut Sang Presiden, Menteri Keuangan seharusnya bisa menyeleksi soal baik dan buruknya sebuah kebijakan. Ada kesan Sang Presiden ingin masyarakat “mewajarkan” bahwa sebagai Presiden, wajar ia tidak mencermati satu per satu usulan peraturan yang harus ditandatanganinya, termasuk soal lolosnya anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara itu. Sang Presiden bahkan mempertanyakan apakah sebagai Presiden ia harus cek satu-satu kebijakan yang harus ia tanda tangani.

Beberapa hari kemudian, setelah ramai di media massa, terdengar kabar dari Istana Kepresidenan, Sang Presiden sudah menandatangani peraturan presiden untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015. Aturan tentang uang muka bagi pejabat negara akan kembali ke Peraturan Presiden Tahun 2010. Tak lebih baik dari yang lalu. Tak ada semangat kerja, kerja, kerja di situ.

Entah bagaimana hati nurani Pak Presiden kala itu (dan kala kini). Tahukah Sang Presiden bahwa sebagai seorang pemimpin, ia adalah pemimpin rakyat, seorang yang diharapkan benar-benar memikirkan, melayani, dan memperjuangkan rakyat?

Dalam perenungan saya, dalam perkara kepemimpinan, sang pemimpin boleh-boleh saja mendelegasikan tugas kepada bawahan. Wajar. Namun tak ada yang namanya delegasi tanggungjawab. Dengan kata lain, tanggungjawab tetap ada pada sang pemimpin, bukan pada bawahannya. Salah atau benar, tanggungjawab berada di pundak pemimpin.

Lesung, yang biasa digunakan untuk menumbuk padi pun digotong ke depan Istana Negara. “Sembilan Kartini dari Rembang” berkebaya yang dipadukan jarik, serta memakai caping, memukul alu ke arah lesung, berbunyi bertalu-talu, layaknya doa. Saya berdoa semoga suara-suara ini sampai ke mata dan telinga hati Presiden, yang diharapkan benar-benar adalah seorang pemimpin.

Penulis adalah aktivis perempuan, hukum, dan HAM; anggota dewan redaksi Sinar Harapan; follow: @ValentSagala

 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Lowongan Kerja Staf Advokasi
Mewujudkan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak Perempuan Korban Kekerasan di ASEAN melalui Penguatan Mandat Perlindungan AICHR

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!