STATEMENT AKSI PRT MOGOK MAKAN PEKERJA RUMAH TANGGA “TIDAKAKANDIAM” #PRT #TIDAKAKANDIAM


Menuntut

Penetapan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga & Ratifikasi Konvensi ILO 189 Situasi Kerja Layak PRT dalam Prioritas Prolegnas 2015 & Pembahasan Segera

 

JAKARTA, 25 NOVEMBER 2014

 

JALA PRT, dan JBM (Jaringan Buruh Migran) menyatakan kecewa dengan kinerja DPR RI.  Hingga bulan Nopember 2014, DPR RI belum melakukan kerja-kerja utama sebagai lembaga legislasi. Hal inilah yang menyebabkan situasi kritis. Hal ini juga berdampak pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) yang seharusnya sudah menjadi pembahasan di parlemen. RUU PRT mengalami langkah mundur karena pembahasannya harus dimulai dari awal kembali. Padahal sebelumnya advokasi RUU PRT yang dilakukan JALA PRT seharusnya sudah dibahas di badang legislasi DPR RI.

 

RUU PRT sendiri sudah diadvokasi sejak tahun 2004 atau 10 tahun hingga sekarang dan masuk prioritas legislasi DPR RI mulai tahun 2010-2013. Namun hasilnya belum memuaskan. Anggota DPR RI selalu alot dan belum mengakui PRT sebagai pekerja. Dengan situasi DPR RI yang kritis saat ini, maka kami melihat RUU PRT akan mengalami kemunduran luar biasa.

 

Aksi Mogok Makan #PRT “TIDAKAKANDIAM”  ini kami lakukan untuk mendesak DPR RI memasukkan RUU Perlindungan PRT dalam prioritas Prolegnas 2015 dan Prolegnas 2015-2019 dan memastikan disahkan dalam periode DPR RI 2014-2019.

 

Aksi mogok makan akan dilakukan oleh 4 orang PRT dari Serikat PRT Tunas Mulia Yogyakarta dan Kongres Operata Yogyakarta dan 1 dari Seknas JALA PRT yang mengadvokasi PRT. Mogok makan akan dilakukan mulai pada hari Selasa, 25 November 2014, di depan Gedung DPR RI. Aksi mogok makan ini juga akan didukung oleh berbagai organisasi perempuan dan masyarakat sipil lainnya dalam bentuk: orasi budaya dan politik, pameran foto, pemutaran film, monolog,  pembacaan puisi, diskusi dan pertunjukan musik. Kami akan melangsungkan Aksi hingga DPR memasukkan RUU Perlindungan PRT dalam Prioritas Prolegnas 2015 dan Prolegnas 2015-2019. Apabila DPR RI tidak juga memberikan pernyataan resmi untuk memasukkan dalam agenda prioritas kerja DPR RI dan segera mengesahkan RUU Perlindungan PRT, maka kami akan terus melanjutkan aksi  mogok makan ini. Hal ini dilakukan untuk menuntut anggota DPR RI agar segera bekerja dan berkomitmen pada janji yang telah diucapkan para anggota DPR RI pada kampanye Calon Legislatif (Caleg).

 

Setelah DPR selama hampir 2 bulan diwarnai konflik dan dualisme kepemimpinan, hampir 2 bulan DPR tidak bisa bekerja menghasilkan keputusan peraturan perundangan.  Sementara pada Masa Sidang ke-1 ini akan berakhir paling lambat pada pertengahan Desember 2014 untuk memutuskan Prioritas Program Legislasi Nasional 2015 dan 2015-2019 yang sampai sekarang belum diputuskan.

 

Menyikapi situasi genting RUU PPRT di DPR tersebut, maka kami JALA PRT dan Jaringan Buruh Migran,  memandang penting untuk mengadakan Aksi Damai MOGOK MAKAN PRT di DPR mulai pada hari Selasa, 25 November 2014, dimana tanggal 25 November adalah Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Untuk itu maka kami dalam Aksi Mogok Makan ini menuntut:

1.       DPR RI harus mempertahankan RUU PPRT untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas Prolegnas 2015;

2.      Mendorong Pembahasan RUU PRT berbasis perlindungan dan memastikan pengesahannya menjadi Undang-Undang.

3.      DPR RI  harus bekerja keras mempercepat pembahasan dan pengesahan UU Perlindungan PRT dan Ratifikasi Konvensi ILO 189 Kerja Layak PRT serta Revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN. DPR baru harus menuntaskan tanggungjawabnya untuk mengakhiri segala bentuk perbudakan terhadap PRT.

 

 

Jakarta, 25 November  2014

 

JALA PRT dan JBM

 

Atma Solo, APAB, Asa Puan Pontianak, Air Hidup Flores, FSPSI Reformasi, Institut Perempuan Bandung, ICM, Koalisi Perempuan Indonesia, Kapal Perempuan, SA KPPD Surabaya, KOHATI PB HMI, Kongres Operata Yogyakarta, LA Perempuan Damar Lampung, LARD Mataram, LBHP2I Makassar, LBH APIK, LBH Jakarta, LBH Bali, Mitra ImaDei, Migrant Care, Ngadek Sodek Parjuga Madura, PBHI Jakarta, OWA Palembang, Paperta, Perisai Semarang, Serikat PRT Merdeka Semarang, Perempuan Khatulistiwa, Fatayat NU,  Rifka Annisa, RUMPUN Tjoet Njak Dien, RUMPUN Gema Perempuan, Sahabat Perempuan, SPEKHAM Solo, Serikat PRT Tunas Mulia, SAPULIDI, SAHDAR Medan, SPRT Sumut, Sekolah Perempuan Ciliwung, SP Kinasih, Surabaya Child Crisis Center, SUER Samarinda, TURC, Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan, JPPRT DIY (Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga DIY), bersama

FBLP, Perempuan Mahardika, SBMI, IMWU Netherland, IMWU Hong Kong, IFN Singapore

 

CP: Lita A: 08170701040, Nisa: 081380709637, Eny R: 085711457214

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN

 

Sudah 10 tahun (tahun 2004-2014) RUU Perlindungan PRT sudah dibahas oleh anggota DPR RI. 10 Tahun bukan waktu yang singkat. Artinya 2 kali periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan 2 kali kepemimpinan DPR Ri tanpa ada tanggungjawab Negara terhadap situasi PRT. 

 

Komisi IX DPR bahkan sudah melakukan pembahasan dan Kunjungan Kerja/Studi Banding RUU PPRT ke Afrika Selatan dan Argentina pada 27-31 Agustus 2012. Uji Publik juga sudah dilakukan pada tanggal 27 Februari 2013. Pada tanggal 2 April 2013 Komisi IX DPR RI melalui Surat Resmi No.  87/Kom IX/DPR RI/IV/2013 tertanggal 2 April 2013 menyerahkan RUU PPRT ke Badan Legislatif (Baleg) DPR RI untuk diharmonisasi. Baleg dan Komisi IX DPR  mengadakan Rapat Pembahasan RUU PPRT pada tanggal 5 Juni 2013 dan menyepakati untuk melakukan pembahasan sinkronisasi antara  Baleg dengan Komisi IX pada tanggal 17 Juni 2013. Namun, hingga saat ini RUU Perlindungan PRT masih macet di Baleg DPR.  

 

Hingga bulan September 2014 tidak terjadi pembahasan. Meskipun dari DPR memberikan informasi resmi tentang Rencana Pembahasan RUU PPRT antara Baleg dengan Komisi IX DPR pada tanggal 22-25 September 2014, namun hingga Masa Sidang DPR yang akan berakhir pada tanggal 30 September 2014, belum ada pembahasan kembali di Baleg DPR.

 

Sementara  di tingkat internasional, setelah melalui perjalanan waktu yang panjang kurang lebih 70 tahun, sejak resolusi mengenai aksi normatif kondisi Pekerja Rumah Tangga diusulkan di PBB pada tahun 1938, dunia baru yang diperjuangkan puluhan tahun akhirnya lahir, dengan diadopsinya KONVENSI ILO NO. 189 MENGENAI KERJA LAYAK PEKERJA RUMAH TANGGA oleh mayoritas anggota pada Sesi ke-100 Sidang Perburuhan Internasional tanggal 16 Juni 2011. Khususnya Pada 14 Juni 2011, pada Sesi ke-100 Sidang Perburuhan Internasional di Genewa, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya dan menegaskan bahwa Pemerintah RI akan mendukung Konvensi Kerja Layak bagi PRT - yang dipastikan pada sesi ke-100 ini akan mengadopsinya menjadi sebuah Konvensi. 

 

3 Tahun lebih sudah janji yang diucapkan sendiri oleh presiden SBY di hadapan mata dunia internasional belum diwujudkan. Dalam Sesi ke-100 Sidang Perburuhan Internasional 14 Juni 2011, SBY menyatakan komitmennya untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT dan berjanji memberikan perlindungan bagi PRT baik yang bekerja di dalam negeri maupun yang di luar negeri (migran).

 

Demikian pula Revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN dalam proses pembahasan yang alot dan secara substansi belum memperlihatkan aspek perlindungan terhadap PRT migrant yang merupakan mayoritas dari buruh migran.

 

10 Tahun dapat dikatakan bahwa pada 2 kali Periode SBY dan 2 kali Periode DPR 2004-2009 dan 2009-2014 telah gagal menenuhi tanggungjawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan situasi kerja layak dan hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai pekerja.

 

Selama ini PRT tidak diakui keberadaannya sebagai pekerja oleh Negara dan begitulah halnya Negara dalam kebijakan yang tidak menyentuh keberadaan PRT. Meskipun pada faktanya PRT adalah pekerja, namun situasi PRT sungguh berbeda dengan kondisi pekerja yang diakui secara formal. Situasi kerja PRT jauh dari situasi bertema kesetaraan, keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesejahteraan.

 

Realitas menunjukkan pelanggaran HAM kerap terjadi pada Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang mayoritas adalah perempuan dan anak. PRT rentan berbagai kekerasan fisik, psikis, ekonomi, sosial. PRT berada dalam situasi hidup dan kerja yang tidak layak bahkan masuk dalam situasi perbudakan.

 

Pelanggaran-pelanggaran yang dialami PRT diantaranya: upah yang sangat rendah bahkan tidak dibayar,  ditunda pembayarannya, pemotongan semena-mena, tidak ada batasan beban kerja yang jelas dan layak. Semua beban kerja domestik bisa ditimpakan kepada PRT, jam kerja yang panjang: rata-rata di atas 12-16 jam kerja yang beresiko tinggi terhadap kesehatan, nasib tergantung pada kebaikan majikan; tidak ada hari libur mingguan, cuti; minim akses bersosialisasi - terisolasi di rumah majikan, rentan akan eksploitasi agen - korban trafficking, tidak ada jaminan sosial, tidak diperbolehkan atau dihalangi untuk berorganisasi/ berserikat, tanpa perjanjian kerja tidak ada perlindungan atas hak-haknya. Hal tersebut juga menimpa PRT migran, bahkan PRT migran berada dalam situasi kekuasaan negara lain.

 

Kita tentu belum lupa akan kasus penyekapan, perbudakan dan perdagangan manusia yang dialami 17 PRT di rumah Brigjen MS di kota Bogor. Kasus itu memperlihatkan betapa tidak manusiawinya perlakuan terhadap PRT serta absennya perlindungan Negara terhadap PRT. Kasus penyekapan – perbudakan terhadap 17 PRT yang terbongkar kembali karena keberanian Yuliana harus menjadi pelajaran betul kepada Negara: Pemerintah dan DPR dan publik.

 

Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa dari tahun 2011-2013 terdapat 653 kasus kekerasan yang  menimpa PRT. Hal ini bisa diketahui publik karena ada lembaga yang mendampingi serta adanya media dan publik yang memberitakan. Bisa diperkirakan kasus tersebut adalah kasus yang baru diketahui publik karena tingkat kekerasannya sudah membahayakan jiwa dan raga.

 

Diperkirakan karena wilayah kerja PRT dianggap wilayah privat dan tidak ada intervensi hokum, maka bisa jadi banyak tindak kekerasan yang dialami oleh PRT yang tidak diketahui oleh publik. Terlebih pula bagi PRT yang tinggal dalam lingkungan rumah majikan yang serba dikelilingi bangunan fisik yang tinggi atau apartemen yang tertutup, besar serta lingkungan masyarakat sekitar yang jarang bertemu dan semakin individualis, maka kontrol sosial tidak ada dan akses pertolongannya lebih sulit.

 

Kami melihat negara telah absen dan hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum untuk perlindungan PRT baik di level lokal dan nasional serta migran. Kondisi ini yang semakin memberi ruang sistematis bagi pelanggaran hak-hak PRT, penyiksaan, perbudakan.

 

Negara wajib dan bertanggungjawab terhadap kehidupan warga negaranya yang dengan tegas diamanatkan dalam Pembukaan UU Dasar 1945 dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Kekosongan Perlindungan Hukum dan Sosial – Negara Absen

Seharusnya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-haknya apa pun profesinya karena tiap-tiap warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan mendapatkan hak-haknya.

 

Dalam hal warga negara mengalami ketidakadilan dan berbagai pelanggaran hak, maka konstitusi dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya menjamin bahwa mereka memiliki hak dan kedudukan yang setara untuk melakukan berbagai upaya hukum terkait dengan hal tersebut. Ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin hal-hal di atas antara lain: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28 D ayat (1) dan (2) UUD 1945.

 

Karena itu, perlindungan PRT harus menjadi hal yang urgent dan prioritas bagi Negara. Tidak sepatutnya Negara membiarkan ada warga Negara mereka yang berada di dalam situasi tidak layak dan kerap mengalami kekerasan. Perlindungan terhadap PRT harus diwujudkan melalui kebijakan nasional, yaitu melalui ratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Revisi UU PPTKILN serta penerapan di dalam implementasi untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak Pekerja Rumah Tangga serta menjamin kerja layak bagi mereka.

 

DPR dan Pemerintah Harus Tuntaskan Tanggungjawab PERLINDUNGAN terhadap PRT: AKHIRI SEGALA PERBUDAKAN TERHADAP PRT

 

Jakarta, 25 November  O2014

 

JALA PRT dan  JBM

JALA PRT (JALA PRT (JARINGAN NASIONAL ADVOKASI PEKERJA RUMAH TANGGA):

Atma Solo, APAB, Asa Puan Pontianak, Air Hidup Flores, FSPSI Reformasi, Institut Perempuan Bandung, ICM, Koalisi Perempuan Indonesia, Kapal Perempuan, SA KPPD Surabaya, KOHATI PB HMI, Kongres Operata Yogyakarta, LA Perempuan Damar Lampung, LARD Mataram, LBHP2I Makassar, LBH APIK, LBH Jakarta, LBH Bali, Mitra ImaDei, Migrant Care, Ngadek Sodek Parjuga Madura, PBHI Jakarta, OWA Palembang, Paperta, Perisai Semarang, Serikat PRT Merdeka Semarang, Perempuan Khatulistiwa, Fatayat NU,  Rifka Annisa, RUMPUN Tjoet Njak Dien, RUMPUN Gema Perempuan, Sahabat Perempuan, SPEKHAM Solo, Serikat PRT Tunas Mulia, SAPULIDI, SAHDAR Medan, SPRT Sumut, Sekolah Perempuan Ciliwung, SP Kinasih, Surabaya Child Crisis Center, SUER Samarinda, TURC, Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan, JPPRT DIY (Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga DIY), bersama

FBLP, Perempuan Mahardika, SBMI, IMWU Netherland, IMWU Hong Kong, IFN Singapore

 

CP: Lita A: 08170701040, Nisa: 081380709637, Eny R: 085711457214

 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Muda
Menteri

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!