Menteri


R. Valentina Sagala

 

 

Dimuat di Harian Sinar Harapan Edisi Cetak 1-2 November 2014

           

            Presiden Joko Widodo (Jokowi), Minggu (26/10), akhirnya mengumumkan nama-nama 34 menterinya. “Kabinet Kerja”, demikian Presiden menamai kabinetnya.

            Saya rasa penamaan ini cocok dengan tuntutan yang bergema kini: kerja untuk rakyat alias melayani rakyat. Rakyat menuntut perubahan yang lebih baik. Rakyat haus menyaksikan pemimpinnya bekerja melayani kepentingan rakyat, bukan untuk memuaskan hasrat kekuasaan pribadi atau partai politik (parpol). Rakyat menuntut keadilan sosial mewujud dalam kehidupan sehari-hari.

            Seperti rakyat rindu presiden yang jujur, tulus, dan melayani rakyat, rakyat menuntut para menteri kabinet baru adalah orang-orang yang berintegritas dan pro rakyat. Selain formasi, kejituan dalam mengatur pengorganisasian kementerian pun tak kalah penting.

            Bicara soal menteri, saya teringat tulisan Soe Hok-Gie yang saya baca-baca lagi minggu lalu. Dalam salah satu tulisannya berjudul “Pelacuran Intelektual”, yang diterbitkan di Sinar Harapan, 21 April 1969, Soe Hok-Gie bercerita bagaimana ia menemui Prof. Dr. Sumantri Brodjonegoro, rektor Universitas Indonesia kala itu, yang diangkat menjadi Menteri Pertambangan.

            Demikian tulisnya, “ Saya tanyakan mengapa ia (Prof. Dr. Sumantri, red) mau diangkat menjadi menteri dan bekerja dengan bajingan-bajingan minyak, calo-calo modal asing dan pejabat-pejabat yang korup dan sloganistis. Rektor menjawab bahwa hal-hal tadi itu juga disadarinya. “Tetapi kita punya dua pilihan jika kita melihat keburukan-keburukan yang terjadi di kalangan Pemerintahan. Terjun ke dalam berusaha (dan belum tentu berhasil) memperbaikinya atau tinggal di luar sambil menantikan aparat tadi ambruk. Saya memilih yang pertama dengan segala konsekuensinya”.”

            Dalam tulisannya, Soe Hok-Gie menjelaskan dua sistem penilaian dalam masyarakat, yaitu pertama, adalah mereka yang menggunakan sistem nilai-nilai absolut, dimana penilaian dari tiap tindakan didasarkan langsung pada “benar atau salah”. Jika salah, tidak boleh dilakukan. Korupsi salah dan karena itu harus ditumpas.

            Di sisi lain, ada yang memakai sistem nilai relatif, dimana mereka sadar ada salah dan benar secara teoritis, namun mereka dapat memakai pertimbangan-pertimbangan realistis yang mungkin bisa berguna di masa depan. Contohnya seorang komandan militer yang secara teoritis harus menembak pengkhianat, namun memilih membebaskannya karena berpikir akan formasi-formasi mendatang. Komandan itu menggunakan dasar nilai relatif.

            Menurut Soe Hok-Gie, kedua sistem nilai ini diperlukan dalam masyarakat. Dia bilang, “Kita hanya bisa berkata (secara intuisi) bahwa setiap situasi dan jabatan harus dinilai secara proporsioal. Seorang pastor hendaknya lebih banyak mempergunakan sistem nilai-nilai absolut (walaupun tidak mutlak-mutlakan). Ia tak boleh berpikir bahwa demi sumbangan pada gereja, maka orang-orang miskin tidak usah dibela. Demikian pula seorang wartawan, guru, hakim dan lain-lainnya. Tetapi seorang perwira lapangan hendaknya lebih banyak mempergunakan pertimbangan nilai-nilai relatif. Saya bisa membayangkan bagaimana kacaunya sebuah operasi militer kalau komandannya bertindak sebagai pendeta yang maha adil.”

            Dalam perenungan saya, keputusan Presiden Jokowi melahirkan susunan kabinet kerjanya adalah batu ujian pertama baginya. Sebab kita tahu dalam politik, ada berbagai praktek kebiasaan “yang dilumrahkan” tentang bagi-bagi kursi menteri. Lobi demi lobi pasti terjadi menit demi menit. Tak sedikit orang bernafsu jadi menteri bukan karena ingin melayani rakyat, melainkan ingin hidup mewah dan enak. Di sisi lain, “politik representasi” masih dipandang penting di tengah fakta bangsa ini demikian plural.

            Perkara menempatkan orang-orang pada kabinet memang tidaklah mudah. Khususnya karena ada kata “kerja untuk rakyat”. Harus ada rambu-rambu yang dibuat. Bagi Presiden, salah satu rambu itu adalah “bersih”, sebagaimana terlihat lewat langkahnya menyodorkan nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 

            Apa sistem nilai Presiden Jokowi, saya tak ingin terlalu cepat menilai. Namun yang pasti, bagaimana Presiden menempatkan orang-orang terbaik negeri yang mau berjuang untuk rakyat, dalam kabinetnya, mau tak mau adalah keputusan politik yang berdampak bagi rakyat.             Kecurigaan adanya kolusi, korupsi, nepotisme, kurang kompetennya menteri dari kalangan parpol, maupun isu ‘titipan’ wajar saja muncul.

            Satu yang pasti, rakyat akan menilai dan waktu akan membuktikan sejauh mana para menteri ini tulus melayani kepentingan rakyat.

Penulis adalah aktivis perempuan, hukum, dan HAM; anggota dewan redaksi Sinar Harapan; follow: @ValentSagala

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
STATEMENT AKSI PRT MOGOK MAKAN PEKERJA RUMAH TANGGA “TIDAKAKANDIAM” #PRT #TIDAKAKANDIAM
Suara Kelompok Feminis dan Tantangan Nawa Cita Jokowi: Sebuah Refleksi*

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!