Kirab


R. Valentina Sagala

 

Tulisan ini dimuat di Harian SINAR HARAPAN Edisi Cetak 18-19 Oktober 2014

           

            Seminggu jelang pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), 20 Oktober esok, media massa dipenuhi berita tentang rencana kirab atau iring-iringan yang akan digelar relawan Jokowi-JK. Kirab seperti pesta rakyat yang disebut “Gerakan Rakyat 20 Oktober” (Geruduk) ini katanya akan dilakukan dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Merdeka.

            Kirab budaya rencananya digelar mulai pukul 12.00 wib seusai pelantikan presiden dan wapres di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR).

            Bicara DPR, masih di minggu yang sama, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), melansir Siaran Pers berupa hasil penelusuran terhadap anggota DPR terpilih periode 2014-2019. Dari penelusurannya, KontraS menemukan 242 nama anggota DPR yang memiliki catatan buruk dan diduga terlibat kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) sebelum duduk di kursi Senayan.

            Kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan para anggota DPR tersebut dalam bentuk antara lain: a) pernah tercatat menjadi terdakwa kasus korupsi; b) pernah menjadi terperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polisi, dan Kejaksaan terkait kasus korupsi; c) pernah menjadi tersangka kasus korupsi; d) diduga terlibat kasus korupsi; e) aktif membela terdakwa kasus korupsi; f) pernah melakukan pelanggaran HAM; g) pernah terlibat kasus tindak pidana; h) pernah terlibat kasus pelanggaran pemilihan umum; i) pernah menerima sanksi etik oleh Badan Kehormatan DPR; hingga j) memiliki catatan absen yang buruk semasa menjabat sebagai anggota DPR pada periode sebelumnya. KontraS juga mencatat sejumlah nama yang diduga pernah melontarkan pernyataan bernuansa rasis dan melecehkan martabat perempuan.

            Buruknya catatan para anggota DPR memberi proyeksi buruk nasib penegakan demokrasi Indonesia. Tak sedikit anggota masyarakat yang bahkan kini sering menyebut DPR sebagai perompak atau bandit politik, yang berusaha menghancurkan demokrasi Indonesia dengan cara mengembalikan negeri ini ke era Orde Baru. Disahkannya Undang-Undang MPR, DPR, Dewan perwakilan Daerah, dan DPRD  dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah belum lama berselang, adalah salah satu jalan bagi para perompak politik ini memuluskan langkah tersebut.

            Bicara “iring-iringan”, sebagai bagian dari MPR, orang-orang inilah yang akan melantik presiden dan wapres terpilih lewat sidang paripurnanya. Wajar sempat beredar isu akan ada upaya menjegal pelantikan nanti, yang dilatarbelakangi nafsu kekuasaan karena tak puas dengan hasil pemilihan presiden-wapres lalu. yang mengalahkan pasangan kandidat Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pun hal ini telah dibantah Koalisi Merah Putih yang tengah “merajai” DPR.

            Sepanjang dilakukan secara damai dan bebas penyalahgunaan kekuasaan dan uang rakyat, saya pikir, tak terlalu penting “iring-iringan” 20 Oktober ini akan dilaksanakan atau tidak. Tak bisa dipungkiri transisi kekuasaan kali ini diwarnai suasana kebatinan suka cita yang bisa mendorong orang berekspresi lewat berbagai cara, termasuk dengan berpartisipasi dalam kirab. Sah-sah saja.

            Tapi semoga saja tetap diingat, pekerjaan mewujudkan keadilan sosial dalam demokrasi, yang segera menanti presiden Jokowi sungguh tidaklah ringan. Rakyat menunggu sepak terjang presiden dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

            Beragam masalah tengah dialami rakyat, mulai dari sebagian qanun jinayat di Aceh yang melukai warna penegakan HAM, tingkat kematian ibu dan buruknya kondisi balita, buruknya penguasaan sumber daya alam, diskriminasi terhadap perempuan, hingga potret buram ketenagakerjaan termasuk perlindungan bagi pekerja perempuan.

            Suka atau tidak suka, sang presiden harus bekerja menjawab persoalan-persoalan rakyat, dengan situasi apapun, entah didukung orang-orang sekitarnya, atau “dihajar” pihak-pihak yang tak menyukainya. Kedewasaan dan kekritisan membaca persoalan dan peta kekuatan sekaligus kelemahan, demi mencapai tujuan keadilan sosial, menjadi sangat dibutuhkan.

            Berbeda dengan dunia ekonomi yang diwarnai hitung-hitungan matematis, kalkulasi politik konon bergerak dalam arus tak menentu dimana tak pernah ada kawan dan lawan yang abadi.

            Dalam perenungan saya, esensi “iring-iringan” rakyat sudah ditunjukkan lewat suara yang mengalir deras dalam pemilihan presiden-wapres yang berujung kemenangan bagi Jokowi-JK.  Suara itu adalah harapan yang menggema terus, jiwa demokrasi yang ke depan mestinya semakin bergaung lewat dukungan mengkritisi dan mengawal kepemimpinan Jokowi-JK.

Penulis adalah aktivis perempuan, hukum, dan HAM; anggota dewan redaksi Sinar Harapan; follow: @ValentSagala

 

 

 

           

 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Suara Kelompok Feminis dan Tantangan Nawa Cita Jokowi: Sebuah Refleksi*
Kejutan

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!