Advokasi Human Rights Standard/HRS dalam Kebijakan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/Trafiking di Indonesia: Best Practice Institut Perempuan


(UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, PP No. 9 Tahun 2008, Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Standar Pelayanan Minimal, dan Standar Prosedur Operasional)

 

INSTITUT PEREMPUAN

 

 

 

 

PROSES

§  Penguatan Perspektif Perlindungan Hak Anak di Kalangan DPR dan Pemerintah

Proses pembahasan hingga disahkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) melalui berbagai tahapan. Di Indonesia, harus disadari bahwa kalangan pemerintah telah mengenal persoalan trafiking, dengan disahkan dan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). Namun dalam proses pembahasan UU PTPPO, UU ini kemudian menekankan pada “tindak pidana perdagangan orang”. Inilah mengapa sangat penting disadari bahwa harus dilakukan penguatan perspektif perlindungan hak anak di kalangan DPR dan Pemerintah. Hal substantif lain adalah, secara yuridis, Convention on the Rights of Child yang diratifikasi dan pengesahannya berupa Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 memiliki kekuatan hukum yang lemah dan terbatas dalam sistem hukum Indonesia, untuk mempengaruhi pembahasan UU PTPPO. Hal ini berbeda dengan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women yang diratifikasi dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.

 

Penguatan perspektif perlindungan anak di kalangan DPR dan pemerintah dengan demikian menjadi proses yang harus dan sangat vital dilakukan Indonesia ACTs untuk memastikan peraturan yang dilahirkan DPR dan pemerintah sejalan dengan Human Rights Standar (HRS). Hal ini dilakukan baik dengan memberikan input dalam Kertas Advokasi, audiensi, lobby, dan melakukan kampanye melalui siaran pers maupun konferensi pers. Sebagai contoh, terkait dengan HRS, hal yang berhasil dikuatkan adalah:

 

1.       Hak Impunitas Bagi Korban

Pasal 18 UU PTPPO akhirnya memuat ketentuan: “Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.”

 

2.       Definisi eksploitasi dan eksploitasi seksual

Pasal 1 angka 7 UU PTPPO akhirnya memuat ketentuan: “Eksploitasi adalah  tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan,  pemerasan, pemanfaatan fisik,  seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan  tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

 

Pasal 1 angka 8 UU PTPPO akhirnya memuat ketentuan: “Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.”

 

Penguatan Perspektif Perlindungan Hak Anak di Kalangan Aktivis Perempuan, termasuk Anggota Indonesia ACTs

Pada saat bersamaan, disadari bahwa perkembangan legislasi berpengaruh pula dalam dinamika advokasi di gerakan sosial dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan baru serta aspek-aspek politik (seperti desentralisasi, Program Legislasi Nasional/Prolegnas, Program Legislasi Daerah/Prolegda, dsb) yang turut mempengaruhi perkembangan legislasi di Indonesia. Sementara itu, terdapat fakta masih lemahnya pemahaman perspektif perlindungan hak anak di kalangan aktivis gerakan sosial dan HAM di Indonesia. Fokus kerja pada isu-isu tertentu juga mendorong terjadinya kecenderungan pemahaman HAM yang terkotak-kotak di kalangan aktivis. Oleh karena itulah, proses yang sangat vital adalah memperkuat perspektif perlindungan hak anak di kalangan aktivis perempuan, termasuk di anggota Indonesia ACTs sendiri. Hal ini dilakukan baik dengan melakukan diskusi, konferensi pers bersama, siaran pers bersama, serta kerja advokasi berjaringan.

 

 

STRATEGI

Memperluas Jaringan, Memperjuangkan HRS dalam Peraturan Perundang-undangan

Salah satu hal yang menentukan kesuksesan advokasi adalah berjaringan. Dalam banyak pengalaman masyarakat sipil mendorong kebijakan berperspektif hak asasi manusia, jaringan merupakan kunci kesuksesan. Hal ini pula yang diterapkan Indonesia ACTs dalam mengadvokasi kebijakan tentang pemberantasan trafiking perempuan dan anak. Salah satu pengalaman terbaik adalah pada saat mengadvokasi UU PTPPO. Pada saat itu, selain Indonesia ACTs, ada pula Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) yang aktif mengadvokasi lahirnya UU PTPPO yang berperspektif hak asasi manusia, dengan fokus pada hak asasi perempuan. Jaringan ini terdiri dari LSM dan organisasi kemasyarakatan yang berkomitmen melakukan advokasi terhadap RUU terkait perempuan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dimana pada periode 2004-2009, UU PTPPO termasuk salah satu dalam daftar Prolegnas. Salah satu anggota dan pendiri JKP3 adalah Institut Perempuan, yang pada waktu itu adalah calon anggota Indonesia ACTs.

 

Kerja sama antara Indonesia ACTs dan JKP3 terjalin pada tahap yang terbilang mendekati akhir pengesahan UU PTPPO (Januari-Maret 2007), dimana Institut Perempuan (yang juga merupakan anggota JKP3) mengusulkan mengundang keterlibatan Indonesia ACTs dalam rapat-rapat advokasi JKP3. Proses dialog dalam rapat-rapat menentukan itu pada akhirnya membuat kedua jaringan ini bahu membahu dalam advokasi. Salah satu isu krusial yang disuarakan secara bersama-sama ini adalah kelemahan RUU PTPPO yang tidak mengakomodir definisi trafiking anak (selebihnya akan dibahas di bagian selanjutnya, red). Dalam naskah DIM RUU PTPPO Hasil Pembahasan Panja Hingga Desember 2006, Bab I Ketentuan Umum hanya memuat definisi perdagangan orang.[1]

 

Kerja advokasi secara berjaringan ini terbukti memberikan dampak positif. Salah satu dampaknya tentu saja adalah semakin kuatnya perspektif hak asasi anak, dalam UU PTPPO. Masing-masing kelompok isu, baik isu hak anak, hak perempuan, dan hak buruh migran berkontribusi menguatkan perspektif hak asasi anak, hak asasi perempuan dan hak buruh migran. Beberapa hal diantaranya:

 

Kerja berjaringan ini terbukti mampu pula dalam memperkuat substansi hak asasi anak dalam HRS. Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, di tingkat regional telah lahir Dokumen Bohol 2004 mengenai Usulan Panduan Perlindungan Hak Anak Korban Perdagangan. Dalam rangka mengadaptasi dokumen ini sesuai konteks Indonesia, Indonesia ACTs kemudian melakukan serangkaian kegiatan. Kegiatan pertama adalah pembahasan di Tingkat Nasional di Yogyakarta, Maret 2005. Kemudian dilakukan lagi proses perbaikan dokumen pada tingkat nasional di Batam, 2006. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, lahirlah Usulan Panduan Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Perdagangan di Indonesia (Usulan Panduan). Hadir berbagai pemangku kepentingan pada pertemuan-pertemuan ini, yaitu dari Aparat Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Profesional dan Lembaga Internasional.  

 

Pada Juli 2007, draf Panduan memasuki tahap finalisasi. Indonesia ACTs mengadakan workshop pada 13 Juli 2007, yang dihadiri lima belas partisipan pemberi layanan yang berasal dari organisasi anggota Indonesia ACTs, LSM, organisasi internasional, pemerintah, dan dua orang narasumber (R. Valentina Sagala SE., SH., MH. dan Ibu Asfinawati, SH.) Output yang dihasilkan dari Workshop adalah masukan-masukan bagi finalisasi Panduan bagi Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Perdagangan di Indonesia (Panduan). Secara garis besar, masukan dan rumusan perbaikan yang signifikan yang dihasilkan adalah sbb:

o    Bagian Definisi Istilah

Memasukkan definisi Perdagangan Orang.

o    Bagian Prinsip Umum

Memasukkan prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender.

o    Bagian Panduan Khusus

o    Akses ke Pengadilan

Pada bagian ini, disepakati bahwa Panduan harus lebih menguraikan secara terperinci model pengadilan khusus bagi anak korban perdagangan anak yang wajib diadakan oleh Negara

Selain itu, Panduan harus menguraikan mekanisme pengadilan yang mengacu kepada kode etik (code of conduct) yang ramah anak. (Misalkan persidangan dilakukan secara tertutup, sikap hakim yang tidak memojokkan korban, arsitek ruang sidang, melibatkan pendamping dalam ruang siding, tidak menharuskan korban ada di ruang sidang)

o    Pembagunan Kapasitas

Pada naskah Usulan Panduan, disebutkan bahwa:

“Program pelatihan bagi orang yang bekerja dengan anak korban perdagangan harus dikembangkan didasarkan pada kebutuhan yang diidentifikasi. Program semacam itu harus didasarkan pada kebutuhan yang diidentifikasi dari orang yang berpartisipasi dalam program” (paragraf 3.8.2.1)

dan

“Negara berkewajiban membangun sistem untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas program” (paragraf 3.8.2.2). 

Rumusan kedua paragraf ini dapat berimplikasi kepada pengawasan aktivitas pemberian layanan kepada korban yang dilakukan oleh masyarakat dan LSM oleh negara. Ini tentu saja ini bertentangan dengan semangat dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemberantasan perdagangan orang, seperti yang disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPPO. Selain itu, bertentangan juga dengan dalam logika masyarakat sipil dan negara.

Untuk itu, rumusan paragraf 3.8.2.1 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Negara berkewajiban menjamin diadakannya program pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dalam kurikulum yang berlaku, bagi aparat negara yang bekerja dengan anak korban perdagangan. Program tersebut dikembangkan berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi dan mengacu pada Panduan ini.”

 

Masukan-masukan dan rumusan perbaikan kemudian diolah dan diselesaikan melalui proses finalisasi yang melibatkan Koordinator Indonesia ACTs (Emmy Lucy Smith) dan Valentina Sagala, dan dikoordinasi oleh Institut Perempuan. Perumusan naskah Panduan kemudian disosialisasikan kepada seluruh anggota Indonesia ACTs sehingga seluruh anggota jaringan dapat terlibat dalam proses finalisasi ini. Output dari kegiatan finalisasi ini adalah adanya naskah Panduan Perlindungan Hak Anak Korban Perdagangan Orang. [2]

 

Berkaitan dengan pemberian masukan bagi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang, Koordinator Indonesia ACTs (Emmy Lucy Smith), R. Valentina Sagala dan Institut Perempuan kemudian menyusun bahan masukan bagi RPP tersebut dengan diolah dari Panduan yang telah  dihasilkan.[3] Masukan ini kemudian disebarkan kepada anggota jaringan Indonesia ACTs, jaringan LSM lain yang yaitu Jaringan Nasional Advokasi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yaitu Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat (Jagat Jabar). Penyebaran Panduan ini khususnya dimaksudkan untuk membantu masyarakat dan LSM lain dalam mengadvokasi isu perdagangan anak.

 

Selain menyusun masukan kepada perancangan RPP diatas, Institut Perempuan menyusun pula masukan kepada Penyusunan Rancangan Peraturan Kapolri tentang Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang[4] dan disertai Panduan Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan dalam Tahap Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban.[5]

 

Dapat dilihat bahwa seluruh rangkaian kegiatan Workshop diatas tidak saja berhasil menghasilkan naskah final Panduan Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan di Indonesia namun menghasilkan pula bahan-bahan masukan bagi proses penyusunan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan anak (masukan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Kapolri, Panduan Perlindungan Hak Anak Korban Perdagangan pada Tahap Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban). Selain itu, Panduan yang dihasilkan tidak hanya dimiliki dan digunakan semata oleh Indonesia ACTs namun juga disebarkan kepada LSM, jaringan LSM lain dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan dokumen Panduan dapat diakses dan digunakan tidak hanya oleh Indonesia ACTs tetapi juga oleh masyarakat luas.

 

Pertemuan LSM (Indonesian ACTs, LSM, Penyedia Layanan dan Pemangku Kepentingan lain)

Setelah melalui proses finalisasi, diadakanlah sebuah pertemuan yang melibatkan pada para pemangku kepentingan (stakeholder) pada Kamis, 26 Juli 2007, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Ruang Kartini. Pertemuan ini diadakan bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan menampung respon dan tanggapan terhadap Panduan bagi Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan di Indonesia.  Pertemuan ini dihadiri oleh dua puluh peserta, berasal dari organisasi anggota Indonesia ACTs, pemerintah, LSM, dan organisasi internasional. Pertemuan ini dihadiri pula oleh Ibu Emmy Lucy Smith dan Ibu Hening Budiyawati dari Presidium Indonesia ACTs. Sebanyak 20 pemberi layanan yang berasal dari kalangan LSM, pemerintah dan organisasi internasional merupakan target sasaran dari kegiatan ini.

 

Dalam pertemuan ini, secara umum respon partisipan terhadap Panduan sangat baik. Umumnya peserta menyadari perlunya sebuah panduan bagi perlindungan dan penanganan kasus perdagangan anak. Beberapa masukan untuk menyempurnakan Panduan Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan di Indonesia:

o    Latar Belakang Situasi Perlunya Panduan (dapat terdiri dari gambaran umum anak, kondisi anak korban perdagangan)

o    Target Sasaran Panduan dan Pengguna Panduan

o    Penyempurnaan Sistematika

o    Merumuskan secara lebih spesifik panduan bagi setiap institusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi tersebut (misalnya panduan bagi kepolisian, panduan bagi departemen/institusi kesehatan, dsb)

 

Melalui pertemuan ini pula, disadari pemahaman secara umum terhadap keutamaan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak anak, masih belum meluas. Panduan Perlindungan Hak Anak Korban Perdagangan yang berstandar kepada prinsip hak asasi manusia, khususnya hak anak, masih disalahpahami. Beberapa peserta berpendapat bahwa Panduan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah berlaku di Indonesia (misalnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU PTPPO, dsb). Tentu saja pernyataan ini mengandung kelemahan karena peraturan perundangan yang telah ada tidak selamanya mengakomodir prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hak anak. Sebagai contoh, UU PTPPO tidak mengakomodir perdagangan anak sesuai Palermo Protocol. Melalui forum ini, Indonesia ACTs mencoba meluruskan bahwa negara berkewajiban menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dengan dokumen-dokumen dan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia dan hak anak. Lebih lanjut lagi, berkaitan dengan penanganan kasus perdagangan anak, sudah seharusnyalah negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) menyambut peran dan partisipasi masyarakat sipil, dalam hal ini Indonesia ACTs, dengan menyempurnakan standar pemberian layanan oleh negara dengan bersumber dari Panduan. Hal ini disebabkan Panduan telah dikembangkan dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia dan hak anak.

 

Pertemuan diatas setidaknya menghasilkan hal-hal positif yang mendukung kerja advokasi Indonesia ACTs. Pertemuan ini merupakan salah satu bentuk atau forum untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya negara menyusun standar pelayanan atau mekanisme pemberian layanan kepada anak korban perdagangan dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak anak, khususnya perlindungan terhadap anak korban perdagangan. Pertemuan ini juga menggalang dukungan terhadap upaya advokasi Indonesia ACTs; serta adanya sumbang saran dan masukan terhadap penyempurnaan Panduan Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan di Indonesia.

 

Pertemuan dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia

Rencana Advokasi (Plan of Advocacy) ditindaklanjuti dengan mengadakan serangkaian pertemuan dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Rangkaian pertemuan ini dilakukan dalam rangka melibatkan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dalam proses kegiatan pengadopsian Panduan oleh negara; melakukan sosialisasi terhadap Panduan dan memberikan masukan kepada RPP tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pertemuan pertama berlangsung pada 11 Juli 2007 di kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Pertemuan dilakukan dengan Ibu Sumarni Dawam Rahardjo, Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Pada pertemuan ini, rombongan Indonesia ACTs yang dipimpin oleh Ibu Emmy Lucy Smith ini secara khusus memperkenalkan Indonesia ACTs dan memberikan informasi mengenai berjalannya proses penyusunan Panduan Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan di Indonesia. Dalam pertemuan ini, disoroti secara khusus mengenai Standar Pelayanan Minimal yang disebutkan dalam RPP tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dimaksud diperoleh melalui penghimpunan SPM masing-masing departemen. Tugas untuk menghimpun ini akan diserahkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Untuk itu, dalam pertemuan ini, Indonesia ACTs menyatakan dukungan agar proses penyusunan SPM tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Pada pertemuan ini, Indonesia ACTs menyerahkan naskah Usulan Panduan Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan di Indonesia kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan –Ibu Meutia Hatta- melalui Ibu Sumarni. Menurut Ibu Sumarni, naskah Usulan Panduan ini akan diakomodir dalam proses penyusunan RPP yang telah memasuki tahap pembahasan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan uji publik di sejumlah provinsi di Indonesia.

Pertemuan kedua berlangsung pada 23 Juli 2007 di kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Pertemuan dilakukan dengan Bapak Koensatwanto, Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Pada pertemuan ini, Indonesia ACTs menyampaikan naskah Panduan Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan yang telah dirampungkan. Disamping itu, Bapak Koensatwanto juga menyatakan akan menyampaikan masukan-masukan dalam Panduan kepada forum penyusunan RPP yang tengah berlangsung.

Serangkaian pertemuan dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan ini berhasil membuahkan hasil. Salah satu hasil yang didapat adalah tersosialisasikannya Panduan Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan di Indonesia di kalangan pemerintah, khususnya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Di samping itu, melalui pertemuan-pertemuan semacam ini, mendorong terciptanya saling kerja sama dan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Salah satunya bentuk kerja sama ini adalah adanya pertukaran informasi mengenai proses advokasi yang sedang berjalan, proses lobi, pemberian masukan kepada peraturan yang sedang dibahas, dan pelibatan Indonesia ACTs untuk memantau proses pembahasan yang sedang dilaksanakan.

Dari kerja berjejaring dengan kelompok-kelompok isu lain, semakin memperkuat perspektif HAM dalam Panduan Perlindungan Hak Anak Korban Perdagangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa masukan terakhir pada tahap finalisasi.

 



 

[1] Perdagangan orang adalah proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (Pasal 1 angka 1 DIM RUU PTPPO Hasil Pembahasan Panja Hingga Desember 2006)

 

[2] Lihat “Panduan Perlindungan Hak Anak Korban Perdagagangan di Indonesia, Indonesia ACTs, Juli 2007”.

 

[3] Lihat “Masukan terhadap RPP tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang : Pastikan Adanya Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan melalui PP” Indonesia ACTs, Juli 2007.

 

[4] Lihat “Masukan terhadap Rancangan Peraturan Kapolri tentang Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan.atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang: Pastikan Adanya Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagagangan melalui Peraturan Kapolri”, draft, Institut Perempuan, Juli 2007

 

[5] Lihat “Panduan Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan dalam Tahap Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban”, draft, Institut Perempuan, Juli 2007

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Langkah Perempuan Pedesaan Membangun Koperasi Perempuan
Kekuasaan

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!