Kekuasaan


R. Valentina Sagala

           

Tulisan ini dimuat di Harian SINAR HARAPAN Edisi Cetak 4-5 Oktober 2014

 

 

            Seorang sahabat pernah bercerita pada saya, di salah satu kesempatannya menyaksikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), ia terpana saat sang presiden terpilih mengatakan bahwa kekuasaan adalah cara untuk membuat rakyat sejahtera. Sederhana nian sang presiden terpilih mengonsepkan kekuasaan. Sederhana, namun mengandung makna dalam.

            Melihat teman saya yang terpaut hatinya, saya menjadi paham kekuatan energi dan spirit salam dua jari yang berhasil mengantar Jokowi-JK(Jusuf Kalla) dalam kemenangan pemilihan presiden (pilpres). Namun pilpres telah berlalu. Semestinya kemenangan Jokowi-JK segera diikuti langkah-langkah cepat dan bijak guna mensolidkan dukungan rakyat. Salah satunya, guna menjadi kekuatan penyeimbang pada ketimpangan kekuasaan yang tengah terjadi di parlemen.

Kini di berbagai pertemuan dengan kalangan aktivis pro demokrasi, saya menyaksikan kekhawatiran melihat situasi politik negeri ini dari hari ke hari. Kita tahu bahwa harapan rakyat tak hanya bertumpu pada presiden (eksekutif), namun juga pada parlemen (legislatif), dan yudikatif.  

Lihatlah manuver politik Koalisi Merah Putih (KMP) yang dari hari ke hari seolah haus meraup kekuasaan demi kekuasaan. KMP tak bergeming sedikit pun mematenkan kekuatannya guna memenangkan agenda politiknya.  

Sidang perdana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 Rabu, 1 Oktober lalu guna memilih pimpinan DPR langsung diwarnai kericuhan. Lewat televisi, drama kericuhan itu disaksikan rakyat banyak. Sidang paripurna yang dipimpin pimpinan sidang sementara, Popong Otje Djundjunan dan Ade Rezki Pratama, langsung diramaikan anggota-anggota DPR yang berdiri dan bertolak pinggang memprotes pimpinan sidang. Ujungnya, pertarungan KMP versus Koalisi Indonesia (KIH) dalam memperebutkan pemilihan pimpinan DPR terlihat “dimenangkan” KMP.

Para komentator ramai memberi analisis. Soal kedewasaan emosional diangkat dalam beberapa diskusi dan talkshow di televisi. Orang tua dianggap lebih matang secara emosional, sementara yang muda dan “baru” masuk panggung DPR, terlihat sulit mengelola emosional.

Lepas dari perkara emosional, saya pikir yang emosinya paling diaduk-aduk adalah rakyat di luar kursi kekuasaan DPR. Drama sidang paripurna DPR menjadi semacam puncak kepingan-kepingan gambaran apa yang akan terjadi di legislatif ke depan. Jika tak segera mensolidkan kekuatan, KMP akan terus berjaya membawa kepentingan-kepentingannya.

Baik proses maupun hasil sidang perdana DPR menimbulkan keprihatinan. Setya Novanto, politikus senior yang juga Bendahara Umum Gokar, sang Ketua DPR terpilih, konon masih diduga tersangkut beberapa kasus korupsi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, segera dalam pernyataannya langsung mengaku kecewa atas terpilihnya Setya sebagai orang nomor satu di parlemen.  

Selain Setya Novanto, KPK juga menyoroti terpilihnya Fahri Hamzah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS, sebagai Wakil Ketua DPR. Lewat pernyataannya, Fahri bahkan dikenal kerap menyuarakan pelemahan KPK. Benarkah orang-orang terbaik negeri ini di DPR harus direpresentasikan oleh figur-figur seperti ini?

Padahal rakyat baru berduka menyaksikan kehebohan sidang DPR dan pemerintah terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepada Daerah (RUU Pilkada) yang berakhir dengan pilkada tak langsung lewat rakyat, melainkan lewat DPR Daerah. Sebuah kemunduran fatal demokrasi.

Tak tanggung-tanggung, saat tengah melangsungkan lawatannya ke New York dan Washington DC, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus menghadapi pedasnya demonstrasi masyarakat Indonesia di sana menyesalkan pengesahan RUU Pilkada yang mematikan demokrasi Indonesia. Tagar ShameOnYouSBY yang berganti menjadi ShameByYouSBY, lalu berganti lagi menjadi ShameOnYouAgainSBY terus menempati trending-topic paling atas. Bahkan ketika Presiden kembali ke Indonesia, netizen masih menghujamnya dengan tagar WelcomeMrLiar.

Selain kehebohan drama walk-out anggota fraksi Demokrat saat sidang RUU Pilkada, rakyat masih lanjut dibuat bingung dengan manuver Presiden SBY di detik-detik akhir ia akan mengakhiri jabatan, dimana ia menandatangani dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk menganulir beleid yang menghapus pilkada tak langsung. Sekarang masih ditambah dengan drama DPR, rakyat harus bersiap-siap bertanya di mana kepentingan rakyat akan diperjuangkan sampai titik darah penghabisan di DPR.

Sekali lagi, rakyatlah yang akan jadi korban di tengah para raksasa yang haus kekuasaan. Rakyat butuh jawaban atas demokrasi. Rakyat menuntut kesejahteraan. Rakyat merindukan keadilan. Dan bukankah untuk itulah kekuasaan diperlukan?

Penulis adalah aktivis perempuan, hukum, dan HAM; anggota dewan redaksi Sinar Harapan; follow: @ValentSagala

 

 

 

 


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!