“Menyoroti Policy Pemerintah Kota Bandung terhadap Perempuan Marjinal”


Pemantauan INSTITUT PEREMPUAN terhadap Razia Perempuan Pekerja Seks pada Juni 2014

 

 

Pemerintah Kota Bandung menempatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam prioritas daerah nomor 1 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung 2014.  Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung 2014, tercantum prioritas “Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (Prioritas Nomor 1)”, dengan sasaran daerah sebagai berikut:

1.       Meningkatnya peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat

2.      Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

3.      Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak

 

Namun begitu, Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya menunjukkan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, khususnya pada pemenuhan kualitas hidup perempuan. Salah satunya tercermin dalam pendekatan atau kebijakan pemerintah Kota Bandung terhadap perempuan marjinal.

INSTITUT PEREMPUAN mencatat pada periode Juni 2014, media memberitakan beberapa razia yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung terhadap wilayah bekas lokalisasi pekerja seks. Model razia yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung, seperti model-model razia yang umum dilakukan pemerintah daerah di berbagai tempat lainnya, adalah berbasiskan pendekatan ketertiban , kebersihan dan keindahan, namun tidak dilandasi perspektif penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan. Sering, pemerintah dan pemerintah daerah menekankan pada operasi razia, pembinaan dan kemudian pemulangan kepada pekerja seks yang ditangkap pada razia. Praktek seperti ini menunjukkan belum seriusnya pemerintah daerah dalam memenuhi hak asasi perempuan, khususnya hak atas penghidupan yang layak, serta akses perempuan kepada layanan publik lainnya. Operasi razia yang didasarkan kepada Perda Kota Bandung No 3Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan jo Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 menempatkan perempuan, khususnya perempuan marjinal dan perempuan pekerja seks sebagai objek dan bukan subjek yang berhak mendapatkan hak mereka atas berbagai layanan publik seperti pendidikan, bantuan modal ekonomi, layanan kesehatan, dsb.

Sebagai contoh adalah  razia tim gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kota Bandung yang dilakukan pada 13Juni 2014. Pada razia ini, tim menyita ribuan botol minuman keras dan mengamankan puluhan perempuan pekerja seks di kawasan Saritem. Menurut keterangan dari Satuan Narkoba Polrestabes Bandung, operasi gabungan tersebut dilakukan dalam rangka operasi cipta kondisi menjelang Pilpres 2014 dan bulan Ramadhan (Pikiran Rakyat, 14/06/14). Pada operasi yustisi yang dilakukan Pemkot Bandung di kawasan Saritem, pemerintah kota Bandung melakukan operasi yustisi terhadap perempuan pekerja seks yang diduga masih melakukan layanan kerja seksual di kawasan tersebut (Pikiran Rakyat, 27/06/14). Tidak hanya itu. Penyikapan pemerintah kota Bandung terhadap persoalan pekerja seks juga diskriminatif. Menanggapi penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya, Satpol PP memperketat pengawasan pendatang dengan menggalakkan operasi yustisi guna mengantisipasi berpindahnya pekerja seks di Dolly ke Bandung (Pikiran Rakyat, 20/06/14).

Dalam kasus razia di atas, dapat terlihat policy dan cara pandang pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil menempatkan perempuan marjinal, khususnya perempuan pekerja seks, hanya sebagai sumber “masalah” terhadap isu ketertiban, keindahan dan kebersihan kota. Perempuan marjinal tidak dipandang sebagai rakyat Indonesia yang berhak atas pemenuhan hak asasi dan layanan publik kepada mereka. Isu perempuan pekerja seks umumnya direspon dengan operasi razia, pembinaan (yang bersifat instan), serta pemulangan ke daerah asalnya. Isu perempuan pekerja seks tidak ditempatkan secara integratif pada kebijakan-kebijakan lainnya yang jauh lebih krusial yaitu pengurangan kemiskinan, pendidikan, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Kebijakan diskriminatif terhadap perempuan marjinal ini dilandasi oleh Perda Kota Bandung No 3Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan jo Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005. Sebagaimana tercantum pada konsideran Perda, dapat dilihat bahwa dasar pertimbangan Perda ini dikeluarkan adalah “dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mendukung Visi Kota Bandung sebagai kota jasa yang menjunjung tinggi kedisiplinan akan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, maka perlu dilakukan pengaturan..”.

Pasal 15 Perda Kota Bandung No 3Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan menyebutkan:

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

a.      tuna sosial, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;

b.      anak Jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (Traffic Light);

c.       setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;

d.      tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dantempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 16 Perda Kota Bandung No 3Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan menyebutkan:

Pasal16

(1)   Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.

(2)  Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalan perjalanannya ke daerah asalnya.

 

Penyikapan pemerintah Kota Bandung yang diskriminatif terhadap perempuan marjinal menyalahi UUD 1945 khususnya Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28H dan Pasal 28I.

 

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

 

Pasal 28D ayat (1) dan (2)

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

 

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

 

Pasal 28H ayat (1), (2) dan (3)

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

 

Pasal 28I ayat (2)

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

 

Penyikapan pemerintah Kota Bandung yang diskriminatif terhadap perempuan marjinal justru menyalahi Prioritas Daerah “mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender”, khususnya pada sasaran daerah “pemenuhan kualitas hidup perempuan.”, sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung 2014. Tidak hanya itu. Penyikapan yang diskriminatif terhadap perempuan marjinal bahkan bertentangan dengan Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, berdasarkan pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, dimana salah satu kriteria/ukurannya adalah : “Kota Bandung menjadi kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya bagi semua golongan masyarakat kota dalam hal kesempatan pelaksanaan hak dan kewajibannya berkehidupan dan berpenghidupan” sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008.

 

REKOMENDASI

-          Mengevaluasi pendekatan kebijakan pemerintah kota Bandung terkait perempuan pekerja seks secara lintas sektoral dengan melibatkan institusi daerah yang terkait dengan upaya penghapusan kemiskinan, pendidikan, serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

-          Melibatkan LSM, komunitas, serta perempuan dalam meninjau ulang kebijakan pemerintah Kota Bandung terkait perempuan marjinal dan perempuan pekerja seks.

 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Kekuasaan
Anugerah

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!