Konsisten


R. Valentina Sagala

 

 

Tulisan ini telah dimuat di Harian SINAR HARAPAN edisi cetak 13-14 September 2014

 

            Status #tolakruupilkada sedang ramai di dunia maya. Adik saya, yang jarang bahkan boleh dibilang tak pernah menuliskan pikirannya soal politik, kali ini ikut juga memasang status #tolakruupilkada di laman pertemanannya. Beberapa teman yang biasanya sepi berkomentar politik, juga seolah tak tahan untuk tidak mengemukakan kegeraman terhadap rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang ditargetkan pada akhir bulan ini, tepat sebelum pergantian pemerintahan lama ke yang baru. Banyak dari kita merasa dikhianati.

Jika diberlakukan, RUU ini akan mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada mekanisme pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuatu yang mencerminkan kemunduran demokrasi karena rakyat tidak lagi memilih siapa pribadi yang tepat untuk memimpin daerahnya. Pilkada lewat DPRD juga lebih mendorong kepala daerah sibuk melayani anggota DPRD daripada mengurus nasib rakyat, sebuah kondisi yang puluhan tahun lalu dialami bangsa ini setidaknya pada zaman Orde Baru.

Tak cuma di dunia maya, sebuah pesan singkat lewat telepon genggam pun beredar luas. Isinya kurang lebih begini: “RUU Pilkada akan disahkan DPR. Hak partisipasi warga akan dihilangkan; demokrasi kehilangan jati diri; bangsa ini kembali ke orde baru; money politic lebih parah jika pemimpin ditentukan DPRD. Kirim SMS ke Ketua Panitia Kerja RUU Pilkada, Sdr Abdul Hakam Naja, nomor HP 0818 488027, sampaikan/tulis: “Saya warga negara Indonesia, saya berhak memilih pemimpin saya. Saya tidak mau diwakili DPRD. Jangan sahkan RUU Pilkada ! -Nama Anda-””

Gagasan RUU Pilkada memang sungguh ironis. Jika ada permasalahan dalam pelaksanaan pilkada yang telah berjalan, semestinya serius kita benahi bersama agar lebih baik, bukan lewat RUU yang mencabut hak rakyat untuk memilih secara langsung. Menggeser hak pilih langsung masyarakat ke anggota DPRD, untuk memilih kepada daerah, sesungguhnya menunjukkan DPR tidak konsisten memperjuangkan suara rakyat. Anggota DPR suka gembar gembor sebagai wakilnya rakyat, tapi sesungguhnya tak pernah konsisten mengusung suara rakyat.

Bicara konsistensi, saya bahagia menyaksikan keberanian Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengundurkan diri sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Alasan kuatnya adalah kekecewaan terhadap sikap Gerindra di DPR yang keras hendak mengembalikan pilkada kepada mekanisme pemilihan oleh DPRD. Dari media atau obrolan dengan teman, saya tahu ada sekian banyak kepala daerah yang memilih tak bersikap apa-apa, sambil menunggu 100% titah partai politik (parpol).

Keberanian Ahok memberinya risiko yang tidak ringan, termasuk “dihajar” Gerindra, mulai dari dituding tak beretika, tak tahu berterima kasih, seperti “kacang yang lupa kulit”, tak berkontribusi untuk Gerindra, hingga dituduh mencari panggung agar bisa loncat ke parpol lain alias “kutu loncat.”  Isu agama dan ras sang Wakil Gubernur ini juga tak pernah lepas dibawa-bawa untuk membungkamnya. Ketua Gerindra Jakarta, bahkan menyilahkan Ahok mundur sambil menyebutkan, jika RUU Pilkada disahkan, Ahok nantinya harus mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, setelah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, melenggang ke Istana Negara.

Ahok tak hanya berani menyatakan kebenaran, tapi konsisten membela kebenaran senyata-nyatanya. Pilihannya mundur dari Gerindra adalah satu dari sekian sikap konsistensinya pada apa yang dinyatakannya. Ia konsisten pada janjinya bahwa ia mengabdi hanya untuk rakyat yang memilihnya, dan bukan untuk parpol.

Dalam perenungan saya, sikap Ahok mengajarkan kita bahwa konsistensi dalam membela kebenaran, memperjuangkan suara rakyat, adalah kualitas pribadi pemimpin yang dirindukan bangsa ini. Rakyat sudah jengah dengan pembodohan. Rakyat kini semakin kritis, belajar bahwa benar adalah benar, salah adalah salah. Untuk apa membela mati-matian parpol yang berseberangan bahkan menindas rakyat? Untuk apa teriak soal membela rakyat, tapi takut membela kebenaran demi mempertahankan status atau kedudukan yang memberinya kekuasaan saat ini?

Sikap Ahok menunjukkan, kebenaran bukan wacana di mulut saja, melainkan harus diwujudkan, diperjuangkan, dibela, meski dengan segala risiko. Bagi saya, sikap ini menantang mereka yang berbusa-busa bicara tentang kedaulatan rakyat, termasuk perempuan dan minoritas, untuk konsisten menjalaninya senyata-nyatanya.  

 

Penulis adalah aktivis perempuan, hukum, dan HAM; anggota dewan redaksi Sinar Harapan; follow: @ValentSagala


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!