Globalisasi: Rezim Patriarki Baru, Politik Anti Feminis


FEMINISME: IDEOLOGI ANTI PENINDASAN

Menarik sekali untuk melihat bagaimana feminisme sebagai sebuah ideologi mengarahkan langkah perlawanan terhadap penindasan dan hegemoni. Meski sebagian orang berpendapat feminisme hanyalah wacana (kata para feminilog), para feminis berpendapat, feminisme adalah sebuah ideologi, sebuah cara pandang, sebuah gerakan untuk perubahan. Di dalamnya terkandung aksi perlawanan terhadap hegemoni, dominasi, penindasan, eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Bahwa secara prinsip, ia melihat dunia “membiarkan” perempuan mengalami penindasan, kemudian ia mengambil posisi dan sikap yang lebih tegas: memperjuangkan kemanusiaan kaum perempuan (demanding women’s full rights as human beings). Siapapun bisa menjadi seorang feminis selama ini memiliki kesadaran (melihat) atas ketertindasan terhadap perempuan, menganalisa, dan mengambil tindakan perlawanan atas penindasan yang dialaminya.

Feminisme menolak pembagian kerja secara seksual yang telah ribuan tahun lamanya memisahkan laki-laki di sektor publik dan perempuan menanggung semua kerja di sektor domestik (the idea of the male “breadwinner” and women as the economically dependent “housewife”), sesuatu yang juga oleh Friedrich Engels dipaparkan dalam bukunya “The Origin of the Family, Private Proverty and The State” (1884). Feminisme menolak berbagai bentuk penindasan yang mengakibatkan kesengsaraan, kemiskinan, kelaparan, teror, kekerasan. Semua penindasan ini diletakkan dalam landasan: penghancuran kemanusiaan (kedaulatan, integritas) umat manusia.

Bagi feminisme, tirani bisa terjadi pada ruang maupun selama ideologi yang terbangun dalam sistem masyarakat adalah ideologi bernama tirani. Feminisme memasuki semua rongga kehidupan tanpa kecuali. Tirani domestik yang menimpa kaum perempuan dijelaskan oleh feminis Mary Wollstonecraft melalui bukunya setebal 300 halaman “A Vindication of The Rights of Women” (1972), yang diakui oleh banyak feminis sebagai pijakan dasar feminisme modern. Mary menolak pembagian kerja secara seksual yang mengakibatkan perempuan terjerembab di rumah. Dia menuntut kebebasan dan hak-hak perempuan atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sipil politik yang lebih baik di mana perempuan terlibat didalamnya.

Feminisme berakar pada posisi dan peran perempuan dalam masyarakat dan berorientasi pada perubahan hubungan-hubungan sosial (keluarga, komunitas, masyarakat) dimana perempuan terlibat sebagai subyek utuh pengambil keputusan dalam membangun masyarakat berkeadilan, berkesetaraan, dan berkeadilan. Untuk itu, tatanan masyarakat yang menindas, hirarkis, dan memberlangsungkan mekanisme-mekanisme penindasan pada perempuan, baik dalam cara berproduksi, maupun sifat dasar hubungan dalam keluarga, haruslah diubah.

Telah sejak sekian lama, ribuan perempuan terlibat dalam mendefinisikan kesadaran mereka atas penindasan yang mereka alami dan mengambil sikap dalam perlawanan. Diseluruh penjuru dunia, perempuan mengemukakan  kesadaran dan aksi perlawanannya terhadap penindasan. Masing-masing mungkin memiliki sentuhan warna perjuangan yang berbeda (bagian dari personalitas, kreativitas, dan otentisitas yang menjadi sifat dari perjuangan feminis), namun secara garis besar, semuanya dalam satu kerangka bersama: melawan penindasan.

Feminisme mengusung nilai-nilai anti (bebas) penindasan berupa: penghormatan pada pengetahuan dan kekeuasaan personal, “personal is political”, perumusan tentang “saya”, otentisitas, kreativitas, kesetaraan, keadilan, hubungan sosial yang timbal balik, kemandirian ekonomi, kebebasan seksualitas dan reproduksi, dan perubahan sosial menuju tatanan masyarakat tanpa penindasan. Nilai-nilai ini memberi konsekuansi bagi seorang feminis untuk melakukan pendekatan holistik dalam menghadapi berbagai persoalan, berorientasi pada proses, menghargai keberagaman, intuisi, pikiran, logika, perasaan, semangat persaudarian (sisterhood), menolak pemisahan pikiran dan tubuh, menolak “naturalism” (segalanya yang dikatakan “dari sononya” dan tak akan mungkin berubah), membagi kekuasaan (share, together), dan pengorganisasian kolektif untuk perubahan. Dengan nilai dan perspektif macam ini, feminisme jelas bukanlah tanpa musuh. Bagi ideologi yang mengagungkan massifikasi, orientasi profit-akumulasi modal, feminisme adalah ancaman. Bagi ideologi yang menomorsatukan kekerasan dan teror untuk membungkam otentisitas dan perubahan sosial, feminisme adalah musuh. 

Feminisme meyakini, perempuan (sama seperti kaum laki-laki) merdeka atas tubuh, diri dan hidupnya. Bahwa perempuan adalah subyek yang utuh, yang memiliki daya dan kedaulatan, sama dengan laki-laki. Bahwa tujuan akhir feminisme bukanlah kemenangan suatu kelompok atas kelompok lainnya (dalam hal ini perempuan atas laki-laki), atau bukanlah pemusatan kekuasaan di satu pihak, melainkan penataan kembali segenap segi masyarakat tanpa penindasan. Ini tentu bukanlah sebuah babak peperangan melawan laki-laki (seksisme), melainkan melawan sistem yang menindas, utamanya menindas perempuan. Dan oleh karenanya, berbagai penindasan tersebut, harus dibedah dan dilawan juga oleh kaum perempuan. Kaum perempuan harus terlibat didalamnya, kaum perempuan memiliki kepentingan pada setiap (baca:semua) isu perlawanan terhadap penindasan.

Feminisme (meski ditakuti dan kerap kali ditolak, semata karena pemahaman yang kurang utuh tentang feminism) adalah jawaban bagi kaum perempuan untuk membebaskan diri dari penindasan, karena secara prinsip, ia ideologi anti penindasan.

 

GLOBALISASI: PARTRIARCHY ORGANIZED CRIME

BAGI SAYA, menetralkan berbagai kebijakan yang ada dan sedang berlangsung di depan mata, adalah amat sangat tidak mungkin. Berbagai pola hubungan dibangun dalam ideologi dan kepentingan tertentu. Demikian pula halnya globalisasi yang tengah berlangsung saat ini. Suatu era, yang datangnya konon tak bisa ditangkal oleh siapapun.

Globalisasi mengharuskan pergerakan barang dan jasa antar negara diseluruh dunia bergerak bebas dalam perdagangan, tanpa halangan apapun. Bukan hanya barang dan jasa, tetapi juga teknologi, pola konsumsi, pendidikan, nilai budaya, dll. Adalah neoliberalisme, ideologi yang memunculkan jargon globalisasi. Neoliberalisme memiliki agenda restrukturisasi perekonomian dunia. Prinsip dari neoliberalisasi adalah menolak campur tangan Negara dalam bidang perekonomian, membuka pasar seluas mungkin, tidak peduli pada soal kedaulatan, keadilan, dan hak asasi manusia. Neoliberalisme tidak akan peduli pada nasib kaum buruh perempuan (di pabrik-pabrik MNCs-TNCs di Negara-negara miskin berkembang) akan hak upah yang manusiawi, hak berorganisasi, dan hak-hak reproduksinya. Dia juga tidak peduli pada teror seksual yang dialami perempuan dalam konteks “kekacauan” sistem ekonomi politik negara. Dia juga tidak peduli pada penderitaan petani atau masyarakat adat perempuan yang atas nama komersialisasi pertanian dan swastanisasi, dienyahkan pengetahuannya, dijauhkan dari sumber-sumber kehidupan yang diturunkan nenek moyang mereka (tanah, hutan, tambang, sungai, dll). Dia tak ambil pusing dengan “perbudakan terselubung” yang menimpa kaum perempuan negara sedang berkembang yang bekerja di Kawasan Perdagangan Baru. Bagi neoliberalisme, the fittest the best, semuanya urusan individu-individu, bahwa kemiskinan, kekerasan, teror, kelaparan, dan penghancuran manusia adalah resiko (blaming the victims, victimized the victims).

Neoliberalisme dengan deregulasi, privatisasi, dan liberalisasinya telah menjadi mantra yang menyesakkan. Dalam sebuah kesepakatan yang disebut Washington Consensus, lembaga-lembaga keuangan internasional bersepakat menjalankan ideologi ini. World Bank, IMF, ADB (Asian Development Bank) menawarkan aliran uang (baca: utang) untuk memaksa negara-negara miskin berkembang membuka pasarnya. WTO (World Trade Organization) menjadi lembaga pendukung  ideologi ini lewat pembuatan aturan-aturan perdagangan, misalnya aturan TRIPs yang tidak mengakui hak-hak masyarakat adat dan aturan agriculture yang tidak berpihak pada kaum tani. Dengan “kesiapan ladang” macam ini, ratusan MNCs-TNCs yang kebanyakan dimiliki pengusaha dari negara-negara kreditor, bersiap untuk menerkam dan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari negara-negara (baca: rakyat, utamanya perempuan) miskin berkembang.

Kebijakan lembaga internasional selalu mengarah pada privatisasi (ingat negara-negara mana saja yang menajdi “kunci” – memiliki saham-hak veto dalam lembaga internasional macam World Bank dan IMF), yang didahului oleh restrukturisasi dan liberalisasi lewat mesin: utang. Setiap utang yang diberikan selalu disertai prasyarat (conditionalities), dikenal sebagai Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Program=SAP), yang berfungsi merombak sistem lama di suatu negara agar sesuai dengan mekanisme pasar bebas. Skenario ini tertuju pada negara-negara miskin dan berkembang, tak terkecuali Indonesia yang jauh sebelum mengalami krisis moneter di tahun 1996, sebenarnya telah sejak tahun 1980-an “ membangun-dibangun” landasan fundamental menuju privatisasi berupa perubahan kebijakan moneter dan keuangan, mulai dari devaluasi rupiah sampai dengan kebijakan keleluasaan pendirian bank (kebijakan Pakto 1988), di bidang perpajakan, dengan diperkenalkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta di bidang perdagangan dengan pengurangan impor sampai 60%.

Para pelaku neoliberalisme menguasai akses peraturan, aliran uang (baca: utang) dan permodalan. Dengan itu semua, mereka adalah subyek, dan kita adalah obyek. Mereka merusak kondisi reproduksi sosial di kebanyakan negara dunia ketiga, memotong besar-besaran subsidi publik untuk pelayanan sosial, mengakibatkan gerakan emigrasi (baca: “pemberian kerja domestik”) perempuan dan uang secara besar-besaran, membangun feminisasi kemiskinan, menghancurkan persaudarian global perempuan (global sisterhood) dengan mengkotak-kotakan perempuan dalam relasi “pelayan dengan nyonya majikan”, mengalienasi perempuan dari kedaulatannya menentukan tubuh dan hidupnya, dan menjauhkan perempuan dari kemerdekaannya berhadapan dengan laki-laki dalam menghapus pembagian kerja yang dipaksakan sejak ribuan tahun lamanya. Sungguh kejahatan patriarki yang terorganisir rapi (patriarchy organized crime).

Globalisasi (neoliberalisme) adalah rezim patriarki baru, politik anti feminis yang melahirkan penindasan bagi rakyat kecil, khususnya bagi perempuan. Rezim ini menamakan kekuasaan mutlak pada pasar yang dikuasai sekelompok orang, berorientasi pada tujuan akumulasi modal, dan mematikan pengetahuan personal, keanekaragaman, otentisitas, hubungan kesetaraan, kemandirian ekonomi, dan kedaulatan manusia (yang kesemuanya adalah politik feminis).

 

PERJUANGAN FEMINISME: ANTI GLOBALISASI

SUDAH sejak jauh hari, saya menyadari musuh feminisme bukanlah makhluk bodoh. Idologi penindasan bisa berbaju apa saja, melempar jargon apa saja. Intinya, dia menciptakan dan melanggengkan penindasan, dominasi, eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan, khususnya pada perempuan. Idologi inilah yang disebut patriarki dan pengetahuan perempuan. Globalisasi membangun masyarakat baru tanpa kesadaran, dimana perempuan tak lebih dan tak bukan diperlakukan sebagai objek mainan (bukan manusia). Rezim ini merupakan musuh bagi politik feminis. Rezim ini adalah rezim patriaki baru, yang tak peduli pada kedaulatan, kemerdekaan, dan penegakan kemanusiaan.

Nilai-nilai yang dibangun dan dikembangkan neoliberalisme lewat kerja-kerja globalisasi merupakan nilai-nilai anti feminis yang menjauhkan perempuan dari kedaulatan hidupnya. Dengan berbagai “kosmetik”, neoliberalisme menjauhkan perempuan dari kesadaran atas hak-hak hidup dan perjuangan feminisnya. Tak hanya globalisasi, kita juga harus memulai mengkritisir berbagai jargon macam “good governance”, “partnership”, “strenghtening civil society”, “gender sensitivity”, “poverty reduction” yang ditujukan tanpa kejelasan makna dan manfaat bagi rakyat.

Perjuangan kaum feminis belum selesai. Bagi kita yang meyakini bahwa kekebasan memang harus diperjuangkan dengan sepenuh hati, segenap jiwa raga, kita percaya pula bahwa pemahaman terhadap kondisi sosial ekonomi politik negara dan dunia yang tengah berlangsung saat ini adalah sebuah keharusan, seperti kita memahami betapa mengerikannya perkosaan yang dilakukan oleh seorang suami pada istri seumur perkawinannya, atau perkosaan oleh seorang ayah pada anak perempuan kandungnya!

Untuk itu, bagi saya, tidak ada lain dan bukan, kesadaran perjuangan feminis anti neoliberalisme harus diorganisasikan dalam kerangka ediologi dan massa. Pengorganisasian secara kolektif untuk perubahan harus dilakukan untuk membangun tatanan baru: masyarakat (laki-laki dan perempuan) berdaulat, adil, dan sejahtera. Suatu masyarakat baru, tanpa penindasan, tanpa hegemoni, tanpa dominasi, tanpa kekerasan, tanpa neoliberalisme. Terserah Anda menamainya apa, tapi bagi saya: masyarakat feminis. (ina)

 

Dimuat di Jurnal HerStory – Cerita Perempuan, Edisi “Feminisme & Anti Globalisasi”, 2002

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Awal yang Baik
Pengumuman Pemenang Kompetisi Pembuatan Video untuk Mahasiswa Bandung & Kompetisi Poster dan Slogan untuk Pelajar Bandung

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!