Rapat Dengar Pendapat Umum tentang Raperda Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Penempatan & Perlindungan TKI Asal Jawa Barat, Senin 7 Oktober 2013: “Berikan Jaminan Perlindungan Efektif kepada PRT Migran sebagai Pencegahan Perdagangan Orang”


Institut Perempuan –  Pada Maret 2012, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012. Konvensi ini menjadi tonggak standar baku bagi perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya. Pada Konvensi ini, dijelaskan akan kenyataan bahwa migrasi acapkali mengakibatkan masalah-masalah yang serius bagi anggota keluarga para pekerja migran dan juga bagi pekerja migran itu sendiri, khususnya karena tersebarnya keluarga tersebut. Melalui Konvensi ini, ada kesadaran bawa hak pekerja migran dan anggota keluarganya belum diakui secara memadai dimanapun juga. Oleh karena itu, sudah seharusnyalah momen pembahasan Raperda Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Penempatan & Perlindungan TKI Asal Jawa Barat menjadi kesempatan untuk dilahirkannya peraturan perundang-undangan untuk melindungi pekerja migran dan anggota keluarganya.

 

Pernyataan tersebut di atas disampaikan oleh Direktur Eksekutif INSTITUT PEREMPUAN, Ellin Rozana, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin (7/10/2013). Dalam RDPU mengenai Rancangan Peraturan Daerah Jawa Barat tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat ini, Ellin menyampaikan masukan terhadap Raperda, salah satunya menyampaikan bahwa perlu adanya Bab khusus tentang hak-hak TKI dan anggota keluarganya serta perlu adanya sosialisasi dan informasi bagi Pekerja Rumah Tangga Migran mengenai prosedur dan situasi lingkungan kerja yang akan mereka hadapi. Masukan dari INSTITUT PEREMPUAN dan Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat (Jagat Jabar) ini disusun dari pengalaman komunitas akar rumput dalam pendampingan pekerja migran.

 

Menurut R.Valentina Sagala, S.E., S.H., M.H. (Chairperson of Executive Board INSTITUT PEREMPUAN), sangatlah penting Raperda ini memastikan adanya ketentuan yang mengatur adanya jaminan perlindungan yang efektif kepada para TKI asal Jawa Barat, khususnya perempuan, dan mereka yang bekerja di sektor kerumah tanggaan, sebagai suatu cara pencegahan akan potensi menjadi korban perdagangan orang. Oleh karena itu, Raperda perlu juga mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam instrumen HAM terkait PRT seperti ILO Convention concerning Decent Work for Domesic Workers dan ILO Recommendation concerning Decent Work for Domesic Workers.

 

Selain pendapat atau masukan dari Institut Perempuan, ada pula masukan dari P2TP2A Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan undangan lainnya. Diharapkan masukan yang telah disampaikan untuk Raperda ini dapat memberikan perlindungan pada TKI asal Jawa Barat.   


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!