Refleksi 43 Tahun UU Pokok Agraria : Menegakkan Keadilan Agraria Bagi Kaum Perempuan


R. Valentina *

“Sawah Kering, Ratusan Wanita dari Pantura Pungut Sisa Sayuran”; “Perempuan Pantura Tak Pernah Menyerah”. Demikian judul liputan di halaman satu sebuah harian nasional beberapa waktu lalu (Kompas, 1-2/9). Tentu saja,–meski bukan berita baru dalam sejarah panjang perhelatan miskinnya sektor pertanian di wilayah pantura, berita ini tetap membuat miris. Ratusan perempuan dari pantura Jawa Barat, beramai-ramai menjadi pemungut sayuran, yang sudah dibuang pemiliknya, di Pasar Induk Cibitung, Bekasi. Mereka menjualnya Rp. 5.000,00, dan mengirim ke kampung, dimana anak dan suami mereka tinggal. Pekerjaan lain, adalah buruh pemetik cabai. Dengan memisahkan cabai dari tangkainya, mereka berupah Rp. 500,00/ kilogram, sungguh tidak sebanding dengan pedihnya mata dan panasnya kulit tangan akibat memetik berkilo-kilogram cabai. Pada masa ‘migrasi’ ini, mereka mengontrak kamar seukuran 4 meter x 4 meter seharga Rp. 150.000,00 yang diisi 30-50 orang.

Tanggal 24 September umumnya diperingati sebagai Hari Agraria. Pada tanggal yang sama, 43 tahun lalu, Sukarno mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960). UU ini hadir menggantikan Agrarisch Wet dan Agrarisch Besluit 1870, yang menyatakan bahwa tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai eigendom (milik) seseorang, adalah tanah negara. Aturan ini sengaja diterapkan agar pemerintah Hindia Belanda dapat memiliki tanah-tanah rakyat yang pada waktu itu, hampir seluruhnya menerapkan sistem hukum adat. Sementara pemilikan tanah berdasarkan sistem adat tidak ada satupun yang menyamai hak eigendom. Kelahiran UUPA 1960 lah yang kemudian dipandang sebagai titik balik perjalanan politik agraria di Indonesia karena kembali menempatkan hukum adat sebagai dasar hukum agraria di Indonesia. Dengan menerapkan strategi populis, UUPA 1960 menghendaki penataan kembali struktur penguasaan sumber-sumber agraria yang timpang dan terbukti pula menimbulkan berbagai masalah sosial pada masa itu. UUPA ingin melakukan perombakan total terhadap strategi kapitalisme yang dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Namun, apa gerangan yang sedang menimpa perempuan kita di pedesaan, setelah 43 tahun berlalu? Mengapa kemiskinan dalam arti luas menjadi wajah perempuan? Mengapa di titik-titik agraria, kini menjadi kantung-kantung kemiskinan, dimana perempuan terpaksa mencari sesuap nasi di sektor-sektor yang eksploitatif dan tak terlindungi? Mengapa di bumi, air, dan kekayaaan alam yang melimpah ruah ini, perempuan terjerembab dalam kemiskinan dalam arti yang sangat luas?

Politik Agraria Dari Orde Baru Hingga Orde Reformasi

Kisah ratusan perempuan di atas sesungguhnya seperti mengulang kembali cerita sedih masyarakat yang hidupnya bergantung kepada sumber-sumber agraria, yang selalu terkalahkan, terpinggirkan, dan dinistakan, hanya untuk keuntungan segelintir orang, meski sesungguhnya mereka adalah populasi terbesar di negeri ini.

UUPA 1960 telah menegaskan batasan agraria sebagai “bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya”. Artinya pengertian agraria jauh lebih luas dari pengertian tanah (land) seperti yang dianut masyarakat umum. Ruang lingkup agraria mencakup pertanahan (UUPA 1960 menyebutnya sebagai “permukaan bumi”), termasuk tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air (sehingga mencakup pertambangan); air, termasuk air di pedalaman, maupun laut di wilayah Indonesia (termasuk kekayaan laut itu sendiri); dan ruang angkasa, yaitu ruang di atas bumi dan air tersebut (UUPA 1960, pasal 1 dan 2). Ini berarti nasib para petani yang hidupnya sangat tergantung dari keberadaan tanah, nasib para masyarakat adat yang hidupnya berasal dari hasil hutan, para penambang tradisional skala kecil, maupun para nelayan sesungguhnya hendak diatur oleh UUPA 1960.

Namun, sejarah telah membuktikan bahwa sejak kelahiran UUPA 1960, siapapun rezimnya, nasib baik tidak pernah berpihak kepada kaum petani, masyarakat adat maupun kelompok nelayan. Yang terjadi, ketika arus utama politik negeri ini lebih menghamba kepada kekuatan pemodal luar (dari kapitalisme hingga neoliberalisme), maka dengan sendirinya merelakan sumber-sumber agraria di negeri ini terhisap secara sistematis dan masif ke negara-negara maju. Serta menyerahkan secara buta kedaulatan petani, nelayan, dan masyarakat adat kepada kekuatan asing. Gambaran ini misalnya dapat dilihat dengan jelas dari skenario lahirnya seperangkat peraturan perundang-undangan yang membuka eksploitasi sumber daya alam kita di awal Orde Baru lewat lahirnya UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Penanaman Modal Asing, UU Penanaman Modal Dalam Negeri, enam tahun setelah kelahiran UUPA. Pada titik ini, kita disadarkan betapa hukum dapat menjadi alat pencapaian keadilan sosial bagi rakyat, namun sebaliknya menyakiti rakyat.

Dalam skenario pembangunan (developmentalism) Orde Baru dimana pertumbuhan ekonomi menjadi panglima, nasib petani tidaklah di tangan petani sendiri. Mereka dibuat tergantung mulai sejak penentuan tanaman, pemilihan bibit (varietas unggul), irigasi berskala besar, pemupukan (buatan), pestisida, sampai kepada penentuan harga atas produk mereka. Dalam semua proses di atas, terlibatlah kepentingan agenda kapitalis dan pemodal besar, yang justru didukung oleh penguasa. Dari manakah datangnya bibit, pupuk, pestisida buatan, irigasi berskala besar, huller? Pembangunan Dam untuk irigasi misalnya, sejak semula tidak ditujukan untuk petani gurem, tetapi lebih sebagai alat kontrol air kepada kaum tani. Umumnya investasi Dam didapat dari utang luar negeri dari lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan Asian Development Bank. Padahal pembangunan Dam tidak pernah sepi dari perlawanan masyarakat, seperti yang terjadi dalam rencana pembangunan Dam Jati Gede di Sumedang sejak tahun 1986, yang diyakini akan mengirigasi 90.000 hektar lahan pertanian, namun sejak semula, akan menggusur 5.000 keluarga dan merelakan 6.000 hektar lahan untuk Dam itu sendiri.

Kisah ketidakadilan menggejala pula di komunitas masyarakat adat. Eksistensi masyarakat adat sendiri tidak pernah diakui secara resmi dalam dokumen-dokumen negara ini. Sehingga pola budaya, keterampilan yang khas dalam mengelola lingkungan turut tidak dihargai. Akibatnya pola hidup mereka yang tergantung dari sumber daya alam dihancurkan, lewat kebijakan pemerintah yang mengijinkan beroperasinya pengusaha-pengusaha yang mengantungi izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan), HTI (Hutan Tanaman Industri), maupun Kuasa Pertambangan. Hutan tropik kita yang merupakan hutan terluas kedua di dunia sesudah Brazil, yang seluas 119 juta hektar, pada akhirnya menurut studi PDBI (Pusat Data Bisnis Indonesia) 1994, hanya dikuasai oleh 6 konglomerat saja, melalui sistem perizinan HPH, HTI, dan perkebunan besar. Stigma sebagai perusak hutan malah ditimpakan kepada masyarakat adat, begitu juga sebagai pengusaha Tambang Tanpa Ijin (PETI). Riwayat penghancuran dialami pula oleh para nelayan, yang berujung kepada konflik sumber daya alam antara rakyat dan pengusaha.

Di sektor pertanian Revolusi Hijau mendatangkan ‘keberhasilan’ dalam jangka waktu cepat. Indonesia pernah mencatat mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri (swasembada beras) di tahun 1984. Namun, keberhasilan itu hanya sesaat, karena sepuluh tahun kemudian, kita telah kembali mengimpor beras. Kegagalan program ini adalah pengabaian pada eksistensi petani yang tergusur karena masuknya mesin, bibit varietas unggul, pupuk, pestisida buatan yang membuat ketergantungan lahan, hingga pada akhirnya tanah mengalami degradasi.

Ketidakadilan Agraria Bagi Kaum Perempuan

Politik agraria Orde Baru telah menyisakan ketimpangan agraria yang luar biasa, setidaknya tercermin dari berbagai persoalan hingga kini, seperti ketimpangan struktur penguasaan tanah pertanian, hilangnya kepemilikan tanah oleh petani akibat alih fungsi tanah pertanian, tekanan ekonomi, dan konglomerasi pertanian, monopoli penguasaan hutan, pencabutan hak atas tanah, konglomerasi dalam usaha pertambangan, penyingkiran hak adat, dan pengaturan kelautan yang tidak menguntungkan nelayan kecil.

Persoalannya kemudian, kenyataan menunjukkan bahwa ketimpangan ini berdampak lebih berat dan khas pada perempuan. Kisah ratusan perempuan dari pantura Jawa Barat di awal tulisan ini adalah sepenggal kisah miskinnya kaum perempuan dalam arti luas. Skenario industrialisasi Revolusi Hijau—pada akhir 1970-an dan 1980-an–, pertama kali, meminggirkan perempuan dari kedaulatan dan pengetahuannya atas bibit dan pengolahan tanah. Perempuanlah yang tadinya berpengetahuan dan bekerja dalam perawatan dan pemilihan bibit. Sekarang perempuan tersingkir. Akibat kehadiran huller, perempuan yang tadinya bekerja di pertanian dengan memakai ani-ani, disingkirkan, berganti sabit yang lebih berat penggunaannya dan digunakan laki-laki. Perempuan desa yang sebelumnya berdaulat atas pertanian tersingkir ketika peralatan modern diperkenalkan dan diasosiasikan dengan peran laki-laki.

Untuk bertahan hidup, perempuan menjadi buruh tani dengan upah minim, beban kerja berlebih, dan resiko kerja yang membahayakan kesehatan reproduksinya. Di Sulawesi Selatan, sebuah perusahaan perkebunan raksasa seperti PTP XXVIII dan Sidoka mewajibkan buruh perempuannya menerima suntikan KB agar mengalami haid hanya 2-3 bulan satu kali. Cuti haid dianggap mengganggu proses produksi. Padahal, suntikan KB adalah alat kontrasepsi yang cukup beresiko. Ancaman lain adalah pekerjaan perempuan yang bersentuhan dengan pestisida. Perempuan, terutama ibu hamil beserta janinnya paling rentan terhadap kimia beracun seperti DDT, endrin, dsb, yang mengakibatkan resiko penyakit kanker, terganggunya perkembangan janin, gangguan metabolisme, maupun jaringan otak. Tentu saja dampak ini tidak terlihat secara langsung dalam hitungan hari atau bulan, melainkan bisa dalam hitungan tahun.

Ketika di desa kemiskinan merajalela, perempuan terdesak bermigrasi demi mencari alternatif penghasilan di sektor-sektor yang tak terlindungi dan eksploitatif. Hal inilah yang menjelaskan mengapa kantung-kantung kemiskinan di daerah agraria juga menjadi daerah asal buruh migran, pekerja seks, dan pekerja sektor informal kota. Kemiskinan dan kesulitan pemenuhan hak-hak dasar di desa mendorong perempuan terpaksa mencari nafkah di kota (Fakih:2000). Ini menjadi katalisator untuk bermigrasi agar dapat bekerja di luar negeri, seringkali melalui saluran yang tidak resmi. Jumlah perempuan yang bermigrasi untuk mencari pekerjaan meningkat tajam dalam dekade terakhir. Perempuan umumnya terjerembab menjadi korban perdagangan perempuan dan anak. Jawa Timur, NTB, dan Jawa Barat adalah daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia, sehingga tidak mengherankan banyak korban perdagangan berasal dari daerah ini. Perempuan dan anak dari Jawa Barat biasanya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, perburuhan anak, atau pekerjaan eksploitatif sebagai PRT (Ira Soedirham, Anna Puspita:2003). Dalam berbagai konflik agraria, seperti di Garut, Tasikmalaya, Halimun, dan daerah lain di Jawa Barat, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan.

Demikianlah sebagian penggalan kisah ketidakadilan kaum perempuan yang berserak di atas bumi Indonesia. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh kaum perempuan di Indonesia, tetapi hal yang serupa juga menimpa kaum perempuan di negara-negara dunia ketiga lainnya. Kritik terhadap Revolusi Hijau yang mengakibatkan feminisasi kemiskinan dan peminggiran kedaulatan kaum perempuan tani dari pengetahuan dan hidupnya atas pengelolaan sumber daya alam, juga telah disampaikan oleh Vandana Shiva, seorang ecofeminis dari India. Kritiknya yang cemerlang adalah bahwa pembangunan –sebagai basis dari skenario Revolusi Hijau di negara-negara dunia ketiga– tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk dari ideologi patriarkis yang memenderitakan kaum perempuan di negara-negara dunia ketiga. Dan oleh karenanya, Vandana Shiva menawarkan ecofeminisme sebagai sebuah ideologi gerakan yang merekatkan gerakan lingkungan dan perempuan, membangun kehidupan dengan nilai-nilai ekologis (memelihara lingkungan), feminis (mengedepankan hak-hak perempuan, kesetaraan, dan anti kekerasan), dan sosialis (berangkat dari kebutuhan bersama). Di berbagai belahan dunia, khususnya negara-negara dunia ketiga, gerakan perempuan telah lama memberi perhatian dan mengagendakan isu ketidakadilan agraria, seperti gerakan konservasi hutan yang dilakukan perempuan Chipko di India, ibu-ibu desa Sugapa di Sumatera Utara melawan perusahaan yang mengambil tanahnya, hingga perjuangan Mak Eroh di Tasikmalaya yang membangun aliran sungai kecil dengan menjebol gunung sepanjang 5 kilometer.

Keadilan Agraria Bagi Kaum Perempuan

Potret ketidakadilan agraria yang menimpa jutaan kaum perempuan Indonesia dan di belahan dunia ketiga lainnya, sesungguhnya memperlihatkan dengan sangat jelas betapa politik agraria yang patriarkis meminggirkan dan menyebabkan ketidakadilan bagi kaum perempuan. Sehingga kritik maupun otokritik yang paling penting adalah ketika pemerintah, –bahkan termasuk para aktivis isu agraria– berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama secara absolut. Pandangan ini jelas tidak hanya mengaburkan analisis terhadap kompleksitas persoalan agraria, watak patriarkis, struktur, kelas, gender, dan keadilan sosial bagi rakyat, namun lebih parahnya lagi dapat mengakibatkan semakin langgengnya kondisi ketidakadilan kaum perempuan.

Dengan demikian jelas, mengubah struktur patriarkis yang tidak adil bagi kaum perempuan, menjadi lebih adil adalah sebuah keharusan. Politik (dan sistem hukum) agraria saat ini dan ke depan harus diarahkan untuk menjamin tegaknya hak-hak perempuan atas pengelolaan sumber daya alam. Ini berarti menjadikan kepentingan, pengalaman, dan pengetahuan kaum perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perumusan dan pelaksanaan politik agraria yang berkeadilan, berkesetaraan, dan berkemanusiaan. Untuk itu, gerakan agraria dan gerakan perempuan harus bersatu padu membangun landasan kerja, strategi, dan taktik bersama. Kerja-kerja pendidikan dan pengorganisasian di tingkat grassroot maupun kerja-kerja advokasi untuk lahirnya kebijakan-kebijakan (termasuk UU) yang berpihak pada rakyat (perempuan dan laki-laki), meminta pertanggungjawaban negara (state responsibility) atas kesejahteraan dan hak-hak rakyat, haruslah melibatkan suara dan kepentingan perempuan secara sungguh-sungguh.

Jelas dan teramat jelas, saya percaya, ini bukanlah kerja membalikkan telapak tangan. Rezim telah mengabaikan dan mematikan kekuatan kaum perempuan sekian lama. Namun seperti kata pepatah kuno, lima ribu langkah selalu berawal dari satu langkah, dua langkah, dan langkah-langkah kecil lainnya. Maka marilah kita membangun langkah-langkah itu!

* penulis adalah aktivis perempuan, Direktur Eksekutif INSTITUT PEREMPUAN, Anggota Dewan Presidium ALIANSI (Aliansi Aktivis Lingkungan Indonesia).

(Tulisan ini pernah dimuat di HU Pikiran Rakyat, 27 September 2003)

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Apa Sesungguhnya Substansi Kuota 30% ?

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

The article is ver good. Write please more