Siaran Pers INSTITUT PEREMPUAN menanggapi Tes Keperawanan bagi Pelajar


Diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi. Kali ini, publik dikejutkan dengan pemberitaan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H.M. Rasyid yang merencanakan untuk memberlakukan tes keperawanan bagi calon siswa SMA sederajat. Menurutnya, kebijakan ini untuk menekan kasus prostitusi yang diduga melibatkan siswa di daerahnya. Rencana kebijakan ini mengundang protes dari berbagai kalangan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh termasuk yang menyayangkan adanya rencana ini. Wacana tes keperawanan ini bukan yang pertama kali terjadi. Pada 2010, anggota DPRD Jambi sempat mengusulkan tes keperawanan bagi pelajar perempuan dan mahasiswi. Pada 2007, Bupati Indramayu melontarkan rencana tes keperawanan bagi pelajar perempuan akibat marak peredaran VCD pornografis.

Rencana kebijakan ini mengandung sederet persoalan. Pertama, adanya diskriminasi terhadap anak perempuan yang dinyatakan tidak perawan yaitu mendapat stigma negatif dan potensi dilanggar haknya untuk melanjutkan pendidikan, yang melanggar Pasal 28B ayat (2) berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” serta Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan & memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni & budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya & demi kesejahteraan umat manusia”. Kedua, kebijakan ini melanggar otonomi tubuh perempuan. Perempuan  memiliki hak kemerdekaan atas tubuhnya sendiri. Intervensi melalui tes keperawanan menjadi sebuah pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Ketiga, tes keperawanan merupakan kebijakan yang lahir dari cara pandang diskriminatif terhadap perempuan oleh penyelenggara negara. Pada kasus prostitusi dan perdagangan perempuan (trafficking in persons, especially women and child), penyelenggara negara menempatkan akar masalah pada “moral perempuan yang tidak terpuji”. Penyelenggara negara kemudian menghasilkan kebijakan yang diskriminatif seperti tes keperawanan. Dalam hal ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyalahi UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dimana negara diwajibkan membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan (Pasal 5 huruf a). Selain itu, juga menyalahi Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang telah ditindaklanjuti secara khusus dalam bidang pendidikan berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Keempat, kebijakan ini bertentangan dengan arah pendidikan untuk membangun kepribadian anak seutuhnya dan penghormatan atas nilai-nilai HAM.  Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keppres No 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa pendidikan anak salah satunya harus diarahkan ke pengembangan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka; dan pengembangan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB (Pasal 29 ayat (1)). Memberlakukan tes keperawanan sebagai cara menekan kasus prostitusi dan perdagangan perempuan (trafficking in persons, especially women and child) dapat dilihat sebagai bentuk penghukuman terhadap anak yang diduga telah berhubungan seksual dan/atau merupakan korban kekerasan seksual. Pendidikan yang seharusnya terus menerus membangun kepribadian dan karakter anak, malah menjadi ajang menghancurkan masa depan anak.

Mencermati kondisi di atas, INSTITUT PEREMPUAN menuntut:

  1. Pemerintah agar menggunakan wewenangnya terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah demi mendorong lahirnya kebijakan daerah terkait pemenuhan hak asasi perempuan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan serta mencegah dan membatalkan kebijakan yang diskriminatif;
  2. Pemerintah agar menggunakan wewenangnya terkait pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk membatalkan rencana kebijakan tes keperawanan maupun gagasan senada di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
  3. Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Prabumulih untuk membatalkan rencana kebijakan tes keperawanan maupun gagasan senada di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota)

 

Bandung, 21 Agustus 2013

Demi keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan,

INSTITUT PEREMPUAN

 

R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.                                               

Chairperson of Executive Board


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!