Masukan INSTITUT PEREMPUAN untuk RAPERDA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL JAWA BARAT, yang Akan Segera Dibahas oleh DPRD Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat


Pendahuluan

Laporan Perdagangan Manusia 2012 Indonesia menunjukkan Indonesia sebagai tujuan utama dan tempat transit korban perdagangan orang khususnya untuk tujuan seks dan kerja paksa, dimana Jawa Barat merupakan provinsi yang menjadi sumber terbanyak, di samping Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. TKI merupakan pemberi devisa terbesar bagi negara, namun perlindungan hukum terhadap mereka masih sangat minim, khususnya di sektor kerumahtanggaan (pekerja rumah tangga/PRT). Perlindungan minim ini menyebabkan banyak terjadinya permasalahan yang menimpa TKI mulai dari pelecehan, kekerasan, kematian, hingga menjadi korban perdagangan orang.

 

Banyak TKI mengalami kondisi kerja paksa dan terlilit hutang di sejumlah negara maju di Asia dan Timur Tengah, khususnya  Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Laporan Pemerintah Indonesia menyatakan sebanyak  4,3 juta TKI dengan dokumen kerja yang sah dan diperkirakan sekitar 1,7 juta tanpa dokumen sah, termasuk 2,6 juta di Malaysia dan 1,8 juta di Timur Tengah. Selama 2011, Arab Saudi menjadi tujuan utama TKI baru yang terdaftar oleh Pemerintah Indonesia, diikuti Malaysia dengan jumlah yang hampir sama. Diperkirakan 69 persen dari keseluruhan TKI adalah perempuan (TKW). 

 

Pemerintah Indonesia memperkirakan, dua persen TKI berdokumen yang sah menjadi korban perdagangan orang. Jumlah aktual yang menjadi korban jauh lebih tinggi, khususnya diantara lebih dari satu juta TKI tanpa dokumen sah. Selama 2011, dilaporkan sejumlah TKI menjadi korban perdagangan orang di sejumlah negara seperti negara-negara teluk, Malaysia, Taiwan, Chile, Selandia Baru, Filipina, Mesir, dan Amerika Serikat. IOM melaporkan kecenderungan baru dimana perempuan dan anak, diperdagangkan untuk tujuan eksplotasi seks komersial di sejumlah lokasi pertambangan di provinsi Maluku, Papua, dan Jambi. Juga adanya kecenderungan baru dimana para pelajar universitas dan sekolah menengah menjual teman-teman mereka yang di bawah umur, untuk seks. Ditemukan juga peningkatan jumlah TKI tanpa dokumen sah. Karena Pemerintah terus memperluas penggunaan dokumen perjalanan biometrik, dokumen palsu menjadi lebih sulit dan lebih mahal untuk diperoleh. Hasilnya, semakin banyak TKI tanpa dokumen sah yang melakukan perjalanan lewat laut, utamanya dari Batam dan Kepulauan Riau serta lewat darat dari Kalimantan, ke Malaysia dimana mereka akan menetap atau transit ke negara ketiga. TKI tanpa dokumen sah berisiko lebih besar menjadi korban perdagangan orang.

 

Menurut IOM, para perekrut tenaga kerja bertanggungjawab atas lebih dari 50 persen dari jumlah TKW yang menjadi korban perdagangan orang di negara-negara tujuan. Sejumlah perekrut bekerja secara perorangan sedangkan lainnya bekerja untuk perusahaan-perusahaan pengerah tenaga kerja internasional yang berbasis di Indonesia (PPTKIS). Sejumlah PPTKIS beroperasi persis seperti jaringan perdagangan orang, menjerumuskan TKI masuk dalam perikatan hutang dan situasi perdagangan orang lainnya.

 

Meski telah diberlakukan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), para pelaku perdagangan orang beroperasi tanpa mendapat hukuman dan lepas dari hukuman karena korupsi yang parah diantara para pejabat penegakan hukum dan kurangnya komitmen menegakkan hukum. Para korban perdagangan seringkali menumpuk hutang kepada para pengerah tenaga kerja yang membuat para korban tersebut rentan akan ikatan hutang. Perusahaan berijin dan tidak berijin menggunakan ikatan hutang, penahanan dokumen, dan ancaman kekerasan untuk menjaga agar para TKI tetap berada dalam kondisi kerja paksa.

 

Diperkirakan 60 persen anak-anak dibawah lima tahun tidak memiliki akta kelahiran, sehingga menempatkan mereka pada risiko yang lebih tinggi sebagai korban perdagangan orang. Para pelaku perdagangan orang menggunakan beragam cara untuk menarik dan mengendalikan para korban, termasuk janji-janji pekerjaan dengan upah tinggi, ikatan hutang, tekanan komunitas dan keluarga, ancaman kekerasan, pemerkosaan, pernikahan palsu, serta penyitaan paspor.

 

Para TKI ke Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah dan kemudian menjadi korban prostitusi paksa; namun ada juga yang menjadi korban prostitusi paksa dan kerja paksa di Indonesia. Anak-anak yang diperdagangkan di dalam negeri dan di luar negeri utamanya untuk pelayan rumah-tangga, prostitusi paksa dan bekerja di industri penginapan. Banyak anak perempuan korban perdagangan ini bekerja 14-16 jam/hari dengan upah yang sangat rendah, seringkali berada di bawah kondisi hutang tanpa akhir untuk membayar uang muka yang telah diberikan kepada keluarga mereka oleh para perantara (agen atau perekrut) orang Indonesia. Perikatan hutang khususnya sangat menonjol di antara para korban perdagangan seks, dengan hutang awal yang setara dengan jumlah 600-1.200 dolar AS yang diberikan kepada para korban; dengan akumulasi biaya dan hutang-hutang tambahan, para perempuan dan anak perempuan seringkali tidak mampu untuk lepas dari jerat hutang ini, walaupun sudah bertahun-tahun di dunia prostitusi.

 

Data menunjukkan bahwa kependudukan Jawa Barat mencapai 44 juta penduduk dimana hampir setengahnya adalah perempuan. Di Jawa Barat, tercatat lima kabupaten menjadi daerah pengiriman TKI terbesar yaitu  Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Hingga kini diperkirakan empat juta warga Jawa Barat berangkat bekerja ke luar negeri per tahunnya, namun 10 persen diantaranya mengalami kasus perdagangan orang. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, menyatakan kasus perdagangan orang  di tahun 2012 mencapai 150 kasus. Kasus perdagangan orang di Jawa Barat didominasi oleh kasus TKW. Kasus Ruyati misalnya, TKW yang tewas divonis pancung di Saudi Arabia, berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Begitu pula Tuti Tursilawati yang menghadapi hukuman pancung di Saudi Arabia, berasal Majalengka, Jawa Barat. Selain itu, banyak kasus TKW yang hamil dan punya anak saat bekerja di luar negeri.

 

Tingginya kasus perdagangan orang karena banyak faktor. Tapi jelas, perdagangan orang didominasi oleh pengiriman TKW. Jawa Barat merupakan wilayah padat dan subur sebagai tempat pengiriman orang ke luar negeri atau daerah lain. Selain itu karena faktor ekonomi, orang mudah tertarik mendengar iming–iming orang tak dikenal. Dari faktor budaya, orang tua senang memiliki anak perempuan, dinikahkan pada usia muda, bercerai, hingga anak tersebut berani menjadi TKW. Masalah korupsi dan pemalsuan data atau dokumen untuk menjadi TKI juga menjadi persoalan krusial. Dalam hal usia misalnya, ada yang muda dituakan dan yang tua dimudakan. Belum semua anak memiliki Akta Kelahiran, juga menjadi salah satu penyebab mudahnya pemalsuan data dan dokumen. Banyaknya terjadi perdagangan orang juga diakibatkan masih lemahnya pengawasan pengiriman TKI melalui Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Data menujukkan saat ini ada 117 kantor cabang PJTKI di Jabar, sedangkan PJTKI yang memiliki kantor pusat di Jabar sebanyak 61 PJTKI.

 

Masyarakat sipil Indonesia telah lama bekerja mengadvokasi  TKW/TKI. INSTITUT PEREMPUAN, sebuah organisasi non profit yang bergerak dalam upaya pemberdayaan, penegakan hak asasi manusia, serta perlindungan perempuan dan anak melakukan advokasi perlindungan pekerja migran, khususnya pekerja rumah tangga (PRT) migran serta pemberantasan perdagangan (trafficking) orang.

 

Sehubungan dengan tengah disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Jawa Barat untuk selanjutnya maju dalam tahap pembahasan bersama antara Pemprov Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat,  maka kami, INSTITUT PEREMPUAN menyambut dan mendukung inisiatif ini, yang tentu saja menunjukkan sebuah semangat dan political will dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melindungi perempuan pekerja migran.

 

Dengan komitmen politik yang kuat dari DPRD dan Pemerintah Daerah Jawa Barat, kami sangat yakin dan berharap agar Provinsi Jawa Barat juga dapat menjadi provinsi terdepan di tingkat nasional, dalam memberikan model perlindungan TKI yang terintegrasi dan komprehensif dengan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kami pun berharap dapat menjadi mitra bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam memberikan masukan sebagai upaya kita bersama dalam melindungi hak-hak pekerja migran.

 

 

 

Masukan

Berdasarkan temuan dan analisa komprehensif di atas, sangatlah penting Raperda Pedoman Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Jawa Barat ini memastikan adanya ketentuan yang mengatur adanya jaminan perlindungan yang efektif kepada para TKI asal Jawa Barat, khususnya perempuan, dan mereka yang bekerja di sektor kerumah tanggaan, sebagai suatu cara pencegahan akan potensi menjadi korban perdagangan orang. Besar harapan kami agar Raperda ini antara lain memuat:

(1) Berfokus dan dapat benar-benar memberikan makna “perlindungan” yang efektif bagi TKI khususnya TKW dan dalam kerangka pencegahan terjadinya perdagangan orang;

(2)Optimalisasi layanan satu atap bagi TKI, termasuk penyediaan informasi akurat mengenai perlindungan, cara, dan hak bagi calon TKI;

(3)Penguatan upaya preventif perdagangan orang, termasuk pemberian sanksi bagi pemalsuan dokumen TKI termasuk yang mengakibatkan pengiriman anak sebagai TKI;

(4)Penguatan upaya pemulangan dan pemulihan TKI korban perdagangan orang, serta pemberdayaan purna TKI setelah pulang ke Jawa Barat;

(5)Pengintegrasian asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan gender dan perlindungan anak;

(6)Alokasi anggaran untuk perlindungan TKI;

(7) Upaya mengatasi akar persoalan perdagangan orang, mulai dari faktor ekonomi, budaya, korupsi, pemalsuan data, dan hak anak atas akta kelahiran;

(8)                        Penguatan fungsi pengawasan pengiriman TKI melalui Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);

(9)Optimalisasi fungsi Balai Pelayanan Terpadu Tenaga Kerja Luar Negeri Jawa Barat;

(10)                    Upaya memperbaiki pengumpulan data tingkat provinsi, termasuk mengenai penuntutan dan perlindungan korban;

(11)                     Koordinasi efektif dengan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

 


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!