SIARAN PERS –“ROLE MODELS FOR PEACE” dari “N-PEACE AWARD” 2013 dan Harapan Agar Presiden Segera Menetapkan Perpres RAN P4DK yang Sejalan HAM


Media Release dari “N-Peace Network” berupa Pengumuman “Role Models for Peace” dari “N-Peace Award” 2013 telah keluar dan dapat diakses di: http://n-peace.net/n-peace-awards/awardees-2013

 

 

“N-Peace Award”, diselenggarakan The N-Peace (Engage for Peace, Equality, Access, Community and Empowerment) Network, sebagai pemberian penghargaan bergengsi atas upaya memberi pengakuan dan membangun profil pemimpin perempuan dan perempuan yang terlibat membangun perdamaian dalam menciptakan perubahan akar rumput hingga tingkat nasional di enam Negara (Afghanistan, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, Timor Leste dan Filipina) di Asia yang terkena dampak konflik. Inisiatif ini difasilitasi oleh United Nations Development Programme Asia Pacific Regional Centre (UNDP APRC), bermitra dengan Search for Common Ground dan Institute for Inclusive Security, atas dukungan AusAID.

 

Tahun ini, Pendiri dan Chairperson of Executive Board INSTITUT PEREMPUAN menjadi Penerima “Role Models for Peace” Indonesia dari “N-Peace Award” 2013. Kami meyakini ini bukanlah kemenangan pribadi, melainkan apresiasi atas kerja keras para aktivis perempuan inspiratif yang berjuang mempromosikan perdamaian dan keadilan.

 

Kemenangan ini juga tentu bukan akhir. Berbagai upaya mewujudkan perdamaian dalam makna yang luas, khususnya terbebas dari belenggu kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, masih merupakan jalan panjang. Meski Indonesia telah memiliki UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun implementasinya masih menjadi tantangan. Sebagai pekerja migran atau pekerja rumah tangga, perempuan juga berisiko mengalami kekerasan. Oleh karena itu, amademen UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dan mendorong lahirnya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih harus diperjuangkan agar mengakomodasi persoalan kekerasan yang dialami perempuan. Sementara UU Penanganan Konflik Sosial juga perlu dikritisi, sebagaimana dengan UU Organisasi Masyarakat yang baru disahkan meski diwarnai penolakan masyarakat sipil.

 

Secara khusus dengan kemenangan ini, sekali lagi kami sangat berharap agar Presiden SBY dapat segera menetapkan Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Daerah Konflik (RAN P4DK) yang dalam perkembangan terakhir masih berupa Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Konflik Tahun 2014-2019 (RAN P3A-PK). Sangatlah penting memastikan RAN sejalan dengan instrumen hak asasi manusia (HAM) khususnya perempuan, perdamaian, dan keamanan, termasuk United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1325 (2000); 1820 (2009); 1888 (2009); 1889 (2010); 1960 (2011); dan yang terbaru UNSCR 2106 yang diadopsi UN Security Council pada 24 Juni 2013. Kehadiran RAN ini bertujuan menjamin peran perempuan dalam membangun perdamaian, khususnya di daerah konflik.

 

Sekarang adalah waktunya untuk RAN P4DK yang sejalan dengan HAM.

 

Salam,

R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.

INSTITUT PEREMPUAN

 

Media Release berjudul “Asian Women Peace Activists Receive N-Peace Awards for Their Work in the Frontlines of Conflict” dapat diakses di: http://n-peace.net/n-peace-awards/awardees-2013


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!