Mega, Capres, dan Makna Sebagai Perempuan


R. Valentina, SE., SH.

Di tengah hiruk-pikuk pertarungan memperebutkan kursi orang No.1 RI, tak banyak orang menyebut nama Sundarti Suprianto, Purwanti, Juminem, Siti Aminah, dan Sumiyati. Nama kelima perempuan ini bukan nama capres dan cawapres. Nama mereka juga jelas bukan nama politisi yang sedang sibuk bersafari politik, bertelepon-sms politik, hingga mengamati hasil polling sejumlah media atau lembaga survei.

Kelima nama tadi adalah buruh migran/TKW perempuan Indonesia yang hidupnya kini berada di ujung tanduk karena ancaman hukuman mati di Singapura atas tuduhan membunuh majikan. Serupa dengan mereka, kita diajak mengingat, nama entah berapa banyak TKW yang meninggal sia-sia di luar negeri atau mereka yang menjadi korban penipuan, kondisi kerja buruk, kekerasan, perkosaan, dan perbudakan lainnya.

Pada pusaran itu, ingatan kita pastilah segera tertuju pada sesosok perempuan ‘luar biasa’, Megawati Soekarnoputri, sang capres yang kini berduet dengan KH Hasyim Muzadi sebagai cawapres. Hingga 12 Mei 2004, –batas akhir pendaftaran capres dan cawapres–, hampir dapat dipastikan Mega (demikian Megawati Soekarnoputri biasa dipanggil) menjadi satu-satunya perempuan dalam pertarungan perebutan kursi presiden RI 5 Juli mendatang.

Mega: Sang Perempuan

Tak bisa dipungkiri, Mega adalah sosok yang sempat dielukan kalangan wong cilik karena dinilai mewarisi kharisma ayahnya, Bung Karno. Bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri, lahir pada 23 Januari 1947 di Yogyakarta, saat hujan mengguyur deras, guntur menggelegar, dan petir meyambar langit, aliran listrik putus, Mega konon menemui bumi dalam temaran lampu minyak tanah, yang nyaris diterpa angin. Tak heran banyak peramal mengatakan bahwa suasana itu menjadi tanda bagi perjalanan hidupnya.

Perjalanan politik Mega mulai memikat hati banyak orang ketika kemenangan mutlaknya sebagai Ketua Umum dalam Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya tahun 1993, ditolak rezim Orde Baru. Lewat serangkaian ‘rekayasa politik’, partai ini kemudian memiliki dua orang ketua umum: Megawati dan Soerjadi, yang diakui pemerintah. Puncaknya, peristiwa 27 Juli 1996 berupa penyerbuan kantor PDI di Jl. Diponegoro, Jakarta, yang memicu kerusuhan meluas dan mengorbankan sejumlah nyawa, mengantarkan kekuatan Mega membangun PDI Perjuangan sebagai sebuah kekuatan politik alternatif yang seolah telah dirindukan rakyat banyak yang telah terepresi kurang lebih 32 tahun lamanya. Pilihan ini jelas menjadi pilihan cerdas pada momentum yang tepat. Terbukti, pada Pemilu 1999, parpol‘baru’ ini menjadi parpol urutan pertama pemenang.

Sejarah politik Indonesia kemudian memberi kesempatan bagi segenap pendukung Mega, bertarung pada wacana gender: menjadikan perempuan sebagai pemimpin negara. Sejumlah politisi menyebar wacana menentang niat PDI Perjuangan menaikkan perempuan Mega sebagai pemimpin negara. Gerakan perempuan dan pro-demokrasi yang anti diskriminasi, saat itu hampir bisa dipastikan berdiri di belakang keyakinan bahwa setiap orang, apakah ia perempuan atau laki-laki berhak dipilih menjadi presiden. Konstitusi Indonesia yang tidak diskriminatif, tidak patriarkis, alias tidak menyebutkan bahwa seorang presiden harus seorang laki-laki, menjadi pijakan paling kuat waktu itu. Kondisi ini kemudian tidak sampai meruncing, lebih diakibatkan sistem pemilihan presiden yang masih menggunakan cara lama, melalui mekanisme pemilihan dan pengangkatan di MPR.

Perempuan Mega pun lantas tidak menjadi orang No.1 RI, hingga dalam Sidang Istimewa yang ‘menurunkan’ Abdurrahman Wahid, ia diangkat sebagai presiden. Sejumlah tugas diserahkan di pundak Mega, antara lain memberantas KKN, menangani konflik Aceh dan Papua, memulihkan ekonomi, menyelamatkan aset negara, menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, dan melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.

Setumpuk Persoalan Perempuan

Sejak itulah, tepatnya 26 Juli 2001, Mega menjadi perempuan pertama dalam sejarah politik Indonesia, yang menduduki kursi kepemimpinan negara. Pada saat yang sama setumpuk persoalan perempuan tersaji di hadapannya. Bukan hal yang aneh jika bagi sebagian besar perempuan yang hidup dalam kemiskinan, kekerasan, dan berbagai persoalan pelanggaran HAM, sosok perempuan Mega adalah sebuah harapan.

Sayang, hingga kini tumpukan persoalan perempuan nampaknya belum bergeser. Simak saja angka kematian ibu hamil dan melahirkan (AKI) pada tahun 2003 masih berkisar 470 per 100.000 kelahiran hidup, tertinggi di Asia. Kematian akibat aborsi tidak aman masih belum turun dari 150.000 per tahun.

Komnas Perempuan mencatat jumlah korban kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2003 mencapai 5.934 kasus.

Data BPS 2002 menunjukkan 64,5% dari penduduk miskin dan berpendidikan rendah Indonesia, tidak tamat SD, dan tidak bersekolah sama sekali. 43,9% di antaranya buta huruf, dimana 79,6% nya adalah perempuan.

Kemiskinan struktural khususnya di pedesaan masih menjadi wajah perempuan. Ketidakadilan agaria yang menimpa perempuan, mendesak mereka menjadi buruh tani dengan upah sangat minim dan diskriminatif, kondisi kerja, dan kesehatan reproduksi yang buruk. Perempuan bermigrasi secara besar-besaran, masuk ke sektor kerja yang eksploitatif seperti pekerja seks dan TKW. Sebagian mereka menjadi korban trafficking. Di kota-kota besar, penggusuran yang sebelumnya menjadi salah satu karakter rezim Orde Baru, kembali mengorbankan perempuan dan anak-anak.

Secara umum, Indonesia menduduki peringkat sangat rendah dalam Gender Related Development Index (GDI), yakni urutan 91 dari 162 negara. Sementara secara keseluruhan Human Development Index Indonesia tahun 2002 berada di urutan 110 di bawah Algeria, Afrika Selatan, dan Vietnam, sedang pada tahun 2003 turun 2 peringkat menjadi urutan 112.

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan seolah menanti sabar untuk tidak sekedar dilirik, melainkan segera disahkan. Sebut saja RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Komnas Perempuan mencatat bahwa sejak tahun 2003, atas desakan dan dukungan dari ratusan organisasi perempuan, DPR telah memutuskan RUU ini sebagai RUU inisiatif DPR.

Ketua DPR telah mengeluarkan permintaan agar Mega sebagai Presiden menunjuk partner DPR yakni Departemen yang menjadi leading sector dalam melakukan pembahasan RUU tersebut. Namun setelah hampir setahun surat dari ketua DPR, beliau belum mengeluarkan surat (Amanat Presiden) yang menunjuk Departemen atau Instansi mana yang akan menjadi partner DPR. Komnas Perempuan telah dua kali mengirim surat kepada Presiden, namun hingga saat ini belum ditanggapi.

Selain RUU tersebut, saat ini juga masih ada sejumlah RUU yang penting dan mendesak bagi nasib kaum perempuan, seperti RUU Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, RUU Perlindungan Saksi dan Korban, dan tentu saja harapan untuk merevisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan RKUHP.

Mega for President?

Perempuan Mega boleh saja mencalonkan diri sebagai presiden RI mendatang. Tak satu pun peraturan perundang-undangan di negeri ini melarangnya. Nasib Mega sebagai presiden mendatang sepenuhnya ditentukan pada perolehan suara dalam pemilihan langsung capres-cawapres yang tinggal hitungan hari.

Lantas saya teringat sosok Shirin Ebadi, seorang feminis Muslim, pengacara HAM dan bekas hakim di Iran, perempuan Muslim pertama dalam sejarah pemenang penghargaan Nobel Perdamaian 2003, yang baru-baru ini berkunjung ke Jakarta. Sebagai perempuan yang sebelumnya jauh dari ketenaran dunia, ia pernah mengalami banyak peristiwa getir; dipenjara, dicopot secara paksa dari jabatannya, dilarang berpraktik sebagai hakim, hingga menerima ancaman mati.

Sama seperti Sundarti Suprianto, Purwanti, Juminem, Siti Aminah, dan Sumiyati, Shirin bukanlah seorang presiden. Ia tidak berkapasitas menggunakan uang negara, mengesahkan peraturan perundang-undangan, mengelola bumi, air, kekayaan alam, dan sejumlah kewenangan lainnya.

Namun perhatian dan cinta utama Shirin adalah pemenuhan hak anak dan perempuan, yang menurutnya sebagai muara pembelaan HAM sejati. Kepeduliannya adalah persoalan kemiskinan, kekerasan, perang, penyakit, tidak tegaknya hukum, mereka yang lemah dan tak sanggup meraih kembali hak-haknya. Agenda politik Shirin adalah kerja kemanusiaan bagi rakyat miskin menderita, utamanya perempuan dan anak.

Saat Mega mencalonkan dirinya sebagai capres, rasanya kita boleh bertanya-tanya, jikalah identitas kelamin pemimpin negeri ini kelak kembali seorang perempuan, akankah kerja dan kecintaannya juga berujung pada penegakan hak-hak dan perbaikan kondisi rakyat, khususnya perempuan dan anak? Jika tidak, lantas apakah makna identitas sebagai perempuan?

* aktivis perempuan, Direktur Eksekutif Institut Perempuan

Dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat, 12 Mei 2004

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Aku yang Perempuan
Memaknai Catatan Awal Tahun 2004 Komnas Perempuan : Dari Angka-Angka, Megawati, dan Pemilu 2004

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!